Kegiatan ini mengangkat tema “Memahami Pengaruh Pola Pengasuhan Masa Lalu dalam Hubungan Keluarga” untuk mengajak orang tua memahami pengalaman masa lalu, memperbaiki komunikasi, serta membangun pola pengasuhan yang lebih sehat bagi generasi berikutnya.

Dalam konteks tersebut, Dr. Aminuddin, S.Sos., M.A., C.IP., menyoroti pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter dan mempersiapkan masa depan anak. Menurut pesan yang dirumuskan dalam draf pernyataannya, pengasuhan tidak hanya berkaitan dengan memenuhi kebutuhan anak, tetapi juga menanamkan nilai-nilai positif, memberikan keteladanan, dan membangun hubungan emosional yang sehat.

“Pengasuhan yang baik adalah investasi bagi masa depan bangsa. Orang tua tidak hanya bertugas membesarkan anak, tetapi juga membangun karakter, menanamkan nilai-nilai positif, serta memberikan kasih sayang dan keteladanan. Melalui refleksi dan komunikasi yang sehat dalam keluarga, kita dapat memutus pola pengasuhan yang kurang baik dan melahirkan generasi yang lebih tangguh, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan zaman. Membangun generasi unggul harus dimulai dari keluarga.”

Lebih jauh, refleksi terhadap pola pengasuhan masa lalu menjadi kesempatan bagi orang tua untuk mengenali kebiasaan yang perlu dipertahankan maupun diperbaiki. Pengalaman masa kecil memang dapat memengaruhi cara seseorang mendidik anak, tetapi bukan berarti semua pola yang diwariskan harus diteruskan tanpa evaluasi.

Melalui ruang berbagi cerita dan refleksi, kegiatan Rangkuil diharapkan mendorong orang tua membangun komunikasi yang terbuka, meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan emosional anak, serta menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan mendukung tumbuh kembang mereka.

Upaya membangun generasi masa depan juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, hingga masyarakat. Kolaborasi tersebut penting untuk menumbuhkan generasi yang tidak hanya unggul dalam pendidikan, tetapi juga memiliki karakter, kepedulian sosial, kepercayaan diri, dan kemampuan menghadapi perubahan zaman.

Kegiatan Rangkuil dijadwalkan berlangsung dengan rincian berikut:

– Hari/tanggal: Sabtu, 31 Oktober 2026

– Waktu: 09.00–11.00 WIB

– Tempat: SMM Gajah Mada Medan, Jalan Gajahmada No. 28, Sei Sikambing D, Medan

– Biaya: Gratis

– Pendaftaran: bit.ly/SesiOrtuBelajar

Melalui inisiatif ini, diharapkan semakin banyak orang tua yang terdorong untuk belajar, berefleksi, dan membangun hubungan keluarga yang lebih sehat. Kesadaran untuk memperbaiki pola pengasuhan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi pertumbuhan anak.

Sebab, generasi yang lebih baik tidak hanya dibentuk melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui keluarga yang mau belajar, memperbaiki diri, memberikan keteladanan, dan tumbuh bersama anak-anaknya.(PR)

Sejumlah awak media mengaku dipersulit saat hendak melakukan konfirmasi terkait dugaan permasalahan dalam prosedur klaim nasabah.(27/10/25)

Kejadian tersebut menimbulkan tanda tanya besar, lantaran pihak perusahaan asuransi berskala nasional itu justru menolak memberikan penjelasan resmi dan terkesan menutup diri dari akses informasi publik.

Seorang jurnalis lokal yang berada di lokasi menyebutkan bahwa staf perusahaan berdalih semua pertanyaan media harus mendapat izin dari kantor pusat di Jakarta.

“Kami datang untuk klarifikasi, tapi malah diarahkan ke pusat (Jakarta) tanpa ada keterangan apa pun. Ini bentuk penghalangan terhadap tugas jurnalistik,” ujar salah seorang wartawan yang enggan disebutkan namanya.

Sikap tidak kooperatif tersebut diduga kuat melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik dapat dikenai sanksi pidana.

Pendapat Hukum Advokat Bung Raja S.H., C.P.LPakar hukum dan advokat Bung Raja S.H., C.P.L menilai tindakan seperti itu sebagai perbuatan keliru yang mencerminkan rendahnya kesadaran korporasi terhadap pelayanan dan transparansi informasi publik.

Menurut Bung Raja, perusahaan tersebut diduga juga melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, khususnya:

Pasal 53 ayat (1):“Perusahaan asuransi wajib menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai produk asuransi yang ditawarkan.”

Selain itu, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dijelaskan:

Pasal 19 ayat (2): Pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan kepada konsumen.

Pasal 30: Pelaku usaha jasa keuangan wajib menanggapi dan menyelesaikan pengaduan konsumen secara tepat waktu.

Langkah Hukum dan Teguran.

Hingga berita ini diterbitkan, manajemen AXA Financial Indonesia belum memberikan keterangan resmi, meski telah dihubungi melalui berbagai saluran komunikasi.

Publik kini menanti sikap terbuka dan tanggung jawab dari perusahaan asuransi tersebut guna menjawab dugaan tidak transparannya pengelolaan klaim nasabah.

Bung Raja menegaskan kembali bahwa menghalangi tugas jurnalistik merupakan tindak pidana.

“Pelakunya dapat dikenai hukuman penjara dan/atau denda hingga Rp500 juta, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tegas advokat yang dikenal humble dan berpengalaman ini.

Terkait hal tersebut, Bung Raja, S.H., C.P.L selaku Penasehat Hukum Insan Pers, menyatakan akan mengirimkan teguran hukum secara tertulis kepada perusahaan, dan tidak menutup kemungkinan menempuh langkah hukum pidana maupun perdata.(SPT)

PERS.NEWS – Kapal berjenis SPOB (Self Propelled Oil Barge) bernama “Hasil Jakarta,” diduga mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi secara ilegal dari Provinsi Lampung menuju Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Dugaan praktik ilegal tersebut terendus masyarakat pada Jumat, 10 Oktober 2025. Kapal SPOB berwana merah berpadu putih dan biru, itu terlihat bersandar di pinggir laut di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Anehnya, lokasi itu juga bukan menjadi pelabuhan resmi.

Menurut warga sekitar yang enggan ditulis namanya kepada media ini mengatakan, kapal SPOB tersebut diduga telah berulangkali bersandar di pinggir laut setempat, guna diduga mengangkut BBM solar subsidi untuk dibawa ke luar Lampung.

Pria itu tidak mengetahui pasti asal BBM yang diduga bersubsidi tersebut. Pasalnya, aktivitas gudang dengan berpagar beton keliling yang diduga melakukan penimbunan BBM pada malam hari. “Apalagi tempatnya ini jauh dari masyarakat. Itulah liciknya mereka,” ujar dia, Senin, 13 Oktober 2025.

Selain diduga mengangkut BBM solar ilegal, lanjut dia, kapal SPOB tersebut juga diduga tidak memiliki surat persetujuan berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

“Kami menduga bahwa kapal itu tidak mengantongi izin SPB baik dari asal kapal maupun di Lampung yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Kapal itu saja diduga bersandar tidak di pelabuhan resmi. Itu dilakukan oknum pengusaha kapal diduga untuk mengelabui negara,” kata dia.

Menurut dia, kapal SPOB jenis tersebut diduga dapat mengangkut BBM solar subsidi antara 500-1.000 ton dalam sekali muat. “Kalau kami melihat, aktivitas memuat BBM ini diduga sudah dilakukan enam kali mengangkut,” jelas dia.

Kondisi diperparah, sesal dia, seputar tempat kapal SPOB bersandar, juga diduga dijaga oleh oknum aparat penegak hukum yang biasa bertugas di laut. “Saat kami ingin melihat aktivitas kapal itu, ternyata di depan pintu gudang dijaga ketat oleh oknum aparat,” kata dia.

Menurut dia, dugaan pelanggaran yang dilakuan oknum pengusaha BBM ilegal itu juga tidak mengantongi izin niaga umum yang dikeluarkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung. “Dokumen itu menjadi syarat bagi kapal untuk memuat BBM,” tegas dia.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pemilik kapal SPOB bernama Hasil Jakarta. Pasalnya, kapal tersebut telah berlayar dengan tujuan Jakarta. Tim media ini hanya memperoleh gambar kapal yang belum diketahui waktunya.

Negara melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diharapkan hadir menyelidiki dalam penyelesaian persoalan praktik culas yang diduga dilakukan oknum pengusaha BBM yang nakal, terlebih berkomplot dengan oknum aparat penegak hukum.

Apabila hal ini terus dibiarkan, maka negara akan sangat dirugikan miliaran rupiah akibat penyelewengan BBM jenis solar bersubsidi yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Segera tangkap dan adili “tikus-tikus” liar tersebut. (TIM)

PERS.NEWS – Mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus (ANS) Kosasih, divonis 10 tahun penjara.

Hakim menyatakan Kosasih bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dalam kasus investasi fiktif yang merugikan keuangan negara Rp 1 triliun.

“Menyatakan Terdakwa Antonius Nicholas Stephanus Kosasih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum,” ujar ketua majelis hakim Purwanto S Abdullah saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin, 6 Oktober 2025.

Selain itu, hakim menghukum Kosasih membayar uang pengganti sebesar Rp 29,152 miliar, 127.057 dolar Amerika Serikat (AS), 283.002 dolar Singapura, 10 ribu euro, 1.470 baht Thailand, 30 pound sterling, 128 ribu yen Jepang, 500 dolar Hong Kong, dan 1,262 juta won Korea, dan Rp 2.877.000.

Hakim mengatakan harta benda Kosasih dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun, jika tak mencukupi, diganti 3 tahun kurungan.

“Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun,” ujar hakim.

Hakim menyatakan Kosasih bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH

Dituntut 10 Tahun Penjara

Sebelumnya, Antonius Nicholas Stephanus (ANS) Kosasih dituntut pidana penjara selama 10 tahun. Kosasih diyakini jaksa bersalah melakukan korupsi dalam kasus dugaan investasi fiktif.

“Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata jaksa saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis, 18 September 2025.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan,” imbuhnya.

Ia juga dituntut membayar denda Rp 500 juta. Apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

“Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” ujar jaksa.

Tak hanya itu, Kosasih juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 29,15 miliar, 127.057 dolar Amerika Serikat (AS), 283.002 dolar Singapura, 10 ribu euro, 1.470 baht Thailand, 30 pound sterling, 128 ribu yen Jepang, 500 dolar Hong Kong, 1,26 juta won Korea, dan Rp 2,87 juta.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 29,15 miliar, 127.057 dolar Amerika Serikat (AS), 283.002 dolar Singapura, 10 ribu euro, 1.470 baht Thailand, 30 pound sterling, 128 ribu yen Jepang, 500 dolar Hong Kong, dan 1,26 juta won Korea, dan Rp 2,87 juta,” ujar jaksa. (*)

PERS.NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp 1,3 miliar dari anak Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie, terkait jual beli mobil Mercedes Benz 280 SL milik BJ Habibie dengan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“KPK melakukan penyitaan uang Rp 1,3 miliar dari saudara IH (Ilham Habibie). Uang tersebut diduga berasal dari saudara RK (Ridwan Kamil) dalam kaitannya untuk pembelian salah satu aset mobil milik saudara IH,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa, 30 September 2025.

Penyitaan aset tersebut juga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

Budi mengatakan, jumlah uang tersebut dikembalikan kepada Ilham karena Ridwan Kamil belum melunasi pembayaran mobil senilai Rp 2,6 miliar.

“Di mana pembelian tersebut baru dilakukan sebagian, artinya belum lunas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi membenarkan bahwa mobil mercy yang disita dari Ridwan Kamil itu akan dikembalikan kepada Ilham Akbar Habibie.

“Betul. Nantinya mobil itu akan dikembalikan ke saudara IH karena saudara IH sudah mengembalikan dan sudah dilakukan penyitaan, yaitu uang Rp 1,3 miliar,” ucap dia.

Kembalikan Mercy BJ Habibie

Putra sulung Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie, mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengembalikan mobil Mercedes Benz 280 SL milik BJ Habibie yang disita dari eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ilham mengatakan, mobil tersebut akan dikembalikan setelah ia menyerahkan uang yang diberikan Ridwan Kamil saat membeli mobil Mercy tersebut.

“Dua minggu yang lampau saya telah serahkan uang kepada KPK yang sesuai dengan permintaan mereka. Selanjutnya ini ada proses pengembalian mobil kepada pihak kami,” kata Ilham di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Ilham tak menyebutkan jumlah uang yang diserahkan kepada KPK. Namun, ia mengatakan, mobil BJ Habibie akan diserahkan kepadanya pada pekan ini.

Dia mengatakan, pengembalian mobil ini akan langsung dilakukan dengan pihak bengkel.

“Kemungkinan tidak (mobil tidak diantar KPK). Itu (mobil) masih ada proses dengan bengkel terkait, tapi nanti di antara kami dengan bengkel ya,” ucap dia. (*)

MEDAN|PERS.NEWS – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Sumatera Utara menggelar aksi solidaritas dan mendesak aparat kepolisian untuk segera menangkap pelaku pengeroyokan Rida, kader Banser yang dianiaya oleh sekelompok orang di Tangerang.

Ketua PW GP Ansor Sumatera Utara Dr. H. Adlin Tambunan mengutuk keras kekerasan yang dilakukan sekelompok orang kepada salah seorang anggota Banser di Tangerang. Iapun menjelaskan bahwa kekerasan terhadap kader Ansor/Banser bukan sekadar serangan pada individu, melainkan juga pukulan terhadap nilai-nilai kebangsaan yang dijunjung tinggi GP Ansor dan Banser.

Insiden yang menimpa Rida kader Banser Tangerang sebelumnya viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, korban terlihat mengalami luka serius di bagian wajah akibat dianiaya sekelompok orang. Publik ramai mengecam dan menuntut aparat segera bertindak.

“Ansor dan Banser adalah garda terdepan dalam menjaga kerukunan dan keamanan sosial. Ketika ada kader menjadi korban kekerasan, itu menjadi alarm bagi kita semua untuk turut menyuarakan dukungan dan empati. Jangan biarkan kekerasan jadi alat menyelesaikan perbedaan,” tegasnya, Senin, 29 September 2025.

Wakil Bupati Serdang Bedagai ini pun meminta agar aparat kepolisian bergerak cepat menangkap pelaku kekerasan tersebut dan membuka proses penyelidikan secara transparan dan adil.

“Kami meminta polisi segera menangkap seluruh pelaku. Proses hukum harus transparan dan adil. Tidak boleh ada yang ditutupi, apalagi melindungi pelaku,” tambahnya.

Adlin juga mengimbau kepada seluruh kader Ansor dan Banser di Sumut agar tetap tenang, menjaga kondusifitas, serta mempercayakan penanganan kasus ini sepenuhnya pada aparat hukum.

“kita tetap satu barisan, satu komando. Jangan ada yang tersulut emosi dan tetap jaga kekondusifan. Tapi sikap kita jelas, hukum harus ditegakkan. Kami akan terus mengawal kasus ini,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya insiden yang menimpa Rida kader Banser Tangerang viral di media sosial. Berdasarkan keterangan saksi, insiden bermula ketika Rida hendak bersalaman dengan Habib Bahar setelah acara pengajian. Namun langkahnya dicegah oleh pengawal dengan tuduhan hendak “menyolok mata” Habib Bahar.

Tuduhan itu langsung memicu keributan, Rida kemudian ditarik dan dikeroyok sejumlah orang. Ia menerima pukulan dan tendangan bertubi-tubi hingga terjatuh. Selain itu, telepon genggam dan sepeda motor miliknya juga ditahan oleh panitia.

Akibat pengeroyokan tersebut, Rida mengalami luka memar serius dan harus dilarikan ke RSUD Kabupaten Tangerang. Keluarga korban sudah melaporkan kasus ini ke Polres Metro Tangerang dengan pendampingan LBH Ansor Banten.(IHB)

PERS.NEWS – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tengah melakukan pendalaman terkait rentetan kasus siswa yang mengalami keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya telah menurunkan tim ke sejumlah lokasi terjadinya kasus keracunan.

“Polri saat ini sedang melakukan pendalaman, turun ke lapangan untuk melaksanakan pendalaman satu per satu,” ujar Listyo di Mabes Polri, Jumat, 26 September 2025.

Ia hanya memastikan bahwa perkembangan penyelidikan akan diumumkan secara terbuka.

“Tentunya secara resmi nanti akan kita informasikan,” imbuhnya. (*)

Uang senilai Rp 204 miliar disebut dapat dipindahkan ke sejumlah rekening penampung hanya dalam waktu 17 menit.

“Dengan melakukan pemindahan dana secara in absentia senilai Rp 204 miliar ke lima rekening penampungan yang dilakukan 42 kali transaksi dalam waktu 17 menit,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf, dalam konferensi pers di Bareskrim, Kamis, 25 September 2025.

Kasus ini diduga terjadi pada 20 Juni 2025 dan berhasil diungkap Subdit II Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri.

Helfi mengatakan, sejak awal Juni 2025, sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset sempat bertemu dengan kepala cabang pembantu BNI di Jawa Barat, untuk merencanakan pemindahan dana pada rekening dormant.

Dari pertemuan tersebut, sindikat memaparkan cara kerja serta peran masing-masing, mulai dari persiapan, eksekusi, hingga pembagian hasil. Polisi menduga ada unsur pemaksaan dalam aksi ini.

“Jaringan sindikat pembobol selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking system milik teller dan kepala cabang, serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya,” kata Helfi.

Ia menuturkan, sekitar akhir Juni 2025, jaringan sindikat bersama kepala cabang bersepakat melaksanakan eksekusi pada Jumat pukul 18.00 WIB, atau setelah jam operasional bank.

Waktu tersebut dipilih lantaran dinilai sebagai celah untuk menghindari sistem deteksi bank. Eksekusi lantas dilakukan oleh seorang mantan teller yang berperan sebagai eksekutor.

Ia melakukan akses ilegal ke aplikasi core banking system untuk memindahkan dana senilai Rp 204 miliar ke lima rekening penampung.

Dalam kasus ini, Bareskrim Polri menetapkan sembilan orang tersangka, terdiri dari karyawan bank, eksekutor, hingga pelaku tindak pidana pencucian uang.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain uang sekitar Rp 204 miliar, 22 unit telepon genggam, satu hard disk, dua DVR CCTV, satu unit mini PC, dan satu notebook.

“Dari hasil penyidikan yang dilakukan, berhasil memulihkan dan menyelamatkan seluruh dana yang ditransaksikan secara ilegal dengan total Rp 204 miliar,” tutur Helfi.

Para pelaku dijerat dengan sejumlah pasal, yakni tindak pidana perbankan dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda Rp 200 miliar, pasal ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp 600 juta, pidana transfer dana dengan ancaman 20 tahun penjara dan denda Rp 20 miliar, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan ancaman 20 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar. (*)

PERS.NEWS – Injeksi dana segar senilai Rp 200 triliun dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke bank-bank pelat merah alias Himbara diprediksi menjadi “game changer” di sektor keuangan.

Tambahan likuiditas jumbo ini berpotensi melonggarkan sistem perbankan, namun di saat yang sama bisa memunculkan risiko inflasi. Head of Research & Chief Economist PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, menjelaskan kucuran Rp 200 triliun akan menambah akselerasi jumlah uang beredar (M2) hingga 8,5 persen.

Dana tersebut sebagian besar ditempatkan di deposito on call (DOC) sebagai dana pihak ketiga (DPK) perbankan.

“Jadi impact dari injeksi sebesar Rp 200 triliun dana saldo anggaran, saya katakan tadi, itu akan menyebabkan peningkatan dari jumlah uang beredar, dan kalau kita perkirakan mungkin jumlah uang beredarnya itu baru akan mengalami peningkatan September berarti ya,” ujar Rully saat diskusi daring yang digelar Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Selasa, 23 September 2025.

Ia mencatat, injeksi dana bernilai fantastis diperkirakan bakal mendorong kenaikan inflasi, meskipun skalanya relatif masih terkendali.

Saat ini, inflasi Indonesia berada di level rendah, sekitar 2,3 persen. Dengan tambahan likuiditas yang cukup besar, inflasi berpotensi naik sekitar 0,4 sampai 0,5 persen. Namun, kenaikan tidak terjadi sekaligus, melainkan berlangsung bertahap karena proses transmisinya membutuhkan waktu sekitar tiga sampai empat bulan.

Artinya, dampak penuh dari suntikan dana tersebut baru akan terasa menjelang akhir tahun. Perkiraannya, pada September 2025, inflasi akan berada di kisaran 2,7-2,8 persen. Angka tersebut masih aman karena tetap berada dalam target Bank Indonesia, yakni 1,5-3,5 persen.

“Jadi kalau kita perkirakan di akhir tahun 2025 ini, di bulan September itu, mungkin inflasinya akan berada di sekitar 2,7 atau 2,8 persen, masih berada di rentang ya, rentang itu 1,5-3,5 persen,” paparnya.

Sekalipun begitu, Rully menilai, tambahan dana jumbo akan membuat pertumbuhan simpanan (deposit growth) bisa menembus dua digit.

Dari posisi Agustus 2025 yang masih 8 persen, diperkirakan naik ke 11-12 persen pada akhir tahun.

Dengan kondisi itu, loan to deposit ratio (LDR) perbankan diproyeksikan berada di kisaran 83-84 persen.

Situasi ini akan menurunkan ketatnya persaingan perebutan dana antar bank, yang selama ini menjadi penghambat utama penurunan bunga.

Kondisi tersebut diharapkan mendorong penurunan suku bunga deposito atau deposit rate, karena bank tidak lagi perlu memberikan imbal hasil yang terlalu tinggi untuk menarik dana masyarakat. Jika suku bunga deposito turun, maka efek berikutnya adalah penurunan suku bunga kredit perbankan.

Hal ini menjadi salah satu tujuan utama dari kebijakan likuiditas pemerintah, yaitu memastikan transmisi penurunan suku bunga kebijakan moneter dapat berjalan lebih efektif. (*)