PERS.NEWS | Sejumlah mahasantri Mahad Al Jami’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (RIL) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencegahan Penyakit Kulit, Demam Berdarah Dengue (DBD), dan diare yang diselenggarakan oleh Klinik Pratama UIN RIL.

Kegiatan ini berlangsung di Gedung C Mahad Al Jami’ah UIN RIL, Rabu, 8 April 2026.

Kepala UPT Mahad Al Jami’ah, Dr. H. Amiruddin, M.Pd.I, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut penting sebagai upaya pencegahan berbagai penyakit, khususnya penyakit kulit, DBD, dan diare. Ia juga mengapresiasi kepedulian tenaga kesehatan Klinik Pratama UIN RIL terhadap kondisi kesehatan para mahasantri.

Menurutnya, Mahad UIN RIL tidak hanya memperhatikan aspek pendidikan dan fasilitas, tetapi juga kesehatan mahasantri. Hal ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan mahasiswa, khususnya mahasantri, agar mampu berperan sebagai pemimpin di masa depan.

“Mahad UIN RIL dari segala aspek diperhatikan, mulai dari segi pendidikan, fasilitas, hingga kesehatan. Kita berharap mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, khususnya mahasantri, dapat tumbuh menjadi pemimpin di masa depan,” ujarnya.

Bimtek ini menghadirkan dokter dari Klinik Pratama UIN RIL, yakni dr. Nur Fitri Hayati dan dr. Yoki Robiyanto.

Keduanya memaparkan materi terkait pencegahan penyakit kulit, DBD, dan diare. Dalam penyampaiannya, mereka mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan, terutama di sekitar asrama Mahad.

Para mahasantri tampak aktif selama kegiatan berlangsung, dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait pencegahan penyakit dan materi yang disampaikan. (***)

Aksi damai ini digelar di depan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Gubernur Sumatera Utara, mengusung tema besar “Kesehatan adalah Hak, Bukan Komoditas: Wujudkan Keadilan Kesehatan untuk Semua.”

Ketua wilayah Sumatera Utara, Iko Riansyah, menyampaikan bahwa hingga kini akses terhadap layanan kesehatan masih menjadi persoalan serius, terutama bagi kelompok miskin kota, pekerja informal, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan komunitas marjinal lainnya.

“Negara seharusnya menjamin layanan kesehatan tanpa diskriminasi, bukan malah mengomersialisasikannya. Kesehatan bukan untuk diperjualbelikan, tapi untuk dijamin bagi semua,” tegas Iko.

Dalam seruan aksinya, Rekan Indonesia Sumut juga menyampaikan sejumlah tuntutan konkret, di antaranya:

1. Tolak komersialisasi layanan kesehatan.
2. Hapuskan Denda Pelayanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan (pepres no. 64/2020 pasal 42).
3. Cabut Pepres No. 82/2018 tentang JKN.
4. Cabut Permenkes No.47/2018 No.47/2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.
5. Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Tanpa Syarat terutama bagi kelompok miskin kota, pekerja informal, masyarakat adat, dan difabel.
6. Bangun Preventif & Promotif Kesehatan Berbasis Partisipasi Aktif Rakyat.
7. Ubah Batas Maksimal Tunggakan luran BPJS Kesehatan Dari 24 Bulan Jadi 3 Bulan.
8. Alat Kesehatan Canggih Wajib Dicover BPJS Kesehatan.
9. Perlindungan Keamanan Nakes Dari Tindak Kekerasan.
10. Negara wajib menjamin layanan kesehatan dasar gratis dan berkualitas.
11. Lakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar lebih adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

Sementara itu, Soeandi Malik, selaku Wakil Koordinator Lapangan, menegaskan bahwa aksi damai ini merupakan bentuk kepedulian dan dorongan moral masyarakat terhadap pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat dalam sektor kesehatan.

“Kami tidak turun ke jalan untuk gaduh, tapi untuk menyuarakan nurani rakyat yang masih sulit mengakses layanan kesehatan. Negara harus hadir nyata, bukan hanya lewat slogan,” ujar Soeandi.
Ia juga menambahkan, “Momentum Hari Kesehatan Nasional harus menjadi pengingat bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara, bukan kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu.”

Aksi damai ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kebijakan bahwa hak atas kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin oleh negara. “Momentum HKN tahun ini harus menjadi ajang untuk menegaskan kembali bahwa kesehatan bukan barang dagangan. Kesehatan adalah hak setiap warga negara,” tutup Iko Riansyah. (PR)

MEDAN|PERS.NEWS – Pengurus Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia (Arikesi) Provinsi Sumatera Utara, melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Ketua Program Studi Hukum Universitas Battuta, Junaidi Lubis, S.H., M.H, Kamis, 9 September 2025.

Pertemuan berlangsung di ruang dosen kampus Universitas Battuta, itu bertujuan memperkenalkan program kerja Arikesi sekaligus menjajaki kerja sama strategis di bidang penelitian kesehatan dan hukum.

Ketua Umum Arikesi Sumut, Soeandi Malik, memaparkan program kerja organisasi yang menitikberatkan pada kolaborasi riset, pengembangan pendidikan kesehatan, dan penguatan literasi hukum kesehatan.

Dalam audiensi tersebut, dibahas beberapa poin penting, antara lain pembentukan mitra sebagai narasumber kegiatan jurnalistik, penyusunan program pelatihan penulisan jurnal untuk mahasiswa dan dosen, serta rencana pengabdian masyarakat terkait edukasi hukum kesehatan.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa, khususnya yang bergerak di bidang kesehatan dan hukum, mengenai pentingnya etika dan regulasi dalam praktik kesehatan,” ujar Soeandi Malik.

Sementara itu, Ketua Prodi Hukum Universitas Battuta, Junaidi Lubis, S.H., M.H., menyambut baik inisiatif Arikesi Sumut. Ia menegaskan dukungan penuh terhadap kerja sama ini, terutama pada tema-tema strategis seperti etika jurnalistik dalam dunia kesehatan serta penelitian berbasis pengabdian masyarakat.

“Kami siap bersinergi menjadi mitra strategis, termasuk menjadi narasumber dalam seminar jurnalistik yang akan diadakan oleh Arikesi Sumut. Ini langkah penting untuk meningkatkan kualitas penelitian dan membangun kesadaran hukum kesehatan di kalangan mahasiswa,” ungkap Junaidi Lubis.

Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi jangka panjang antara Arikesi Sumut dan Universitas Battuta dalam mengembangkan riset, memperkuat kapasitas akademik, serta memperluas dampak positif di dunia pendidikan dan kesehatan, khususnya di wilayah Sumatera Utara. (PR)

Acara ini dirancang khusus untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya etika jurnalistik dalam penyampaian informasi kesehatan. Dengan hadirnya narasumber berkompeten, peserta akan diajak berdiskusi tentang bagaimana menyajikan informasi kesehatan yang akurat, berimbang, dan menghindari penyebaran berita palsu yang meresahkan masyarakat.

Tanggal Pelaksanaan: 4 Oktober 2025
Tempat: Live on Zoom
Sasaran Peserta:

Mahasiswa kesehatan & Masyarakat umum yang tertarik pada dunia jurnalistik dan kesehatan

Benefit yang Didapat:

E-Sertifikat
Modul Materi

Biaya Pendaftaran:

Mahasiswa: Rp 50.000,-/orangUmum: Rp 65.000,-/orang
Promo Spesial: Daftar sebelum 1 Oktober 2025 hanya Rp 40.000,-!
Syarat Mengikuti Seminar:
Memiliki aplikasi Zoom
Terbuka untuk mahasiswa kesehatan dan masyarakat umum

Untuk memudahkan pendaftaran, peserta dapat melakukan pembayaran melalui rekening resmi:

BNI: 600031800 a.n. Soeandi Malik Pratama
Dana: 0823 8653 4048 a.n. Soeandi Malik Pratama

Arikesi Sumut juga menggandeng Media online sebagai media partner untuk membantu menyebarluaskan informasi kegiatan ini agar menjangkau lebih banyak masyarakat.

Ketua DPW Arikesi Sumut, Soeandi Malik Pratama, mengajak seluruh calon peserta untuk memanfaatkan momen ini. “Seminar ini penting untuk meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Dengan pemahaman etika jurnalistik, kita dapat bersama-sama membangun informasi kesehatan yang benar, mendidik, dan bermanfaat,” ujarnya.

Untuk informasi lebih lanjut, peserta dapat menghubungi kontak resmi Arikesi Sumut melalui WhatsApp di (+62) 823 8653 4048 atau (+62) 851 8414 2634, serta mengikuti akun Instagram resmi @dpwarikesisumut.