PERS.NEWS | Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat kini memiliki akses layanan kesehatan yang lebih dekat dan modern setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan RSUD KH Muhammad Thohir Krui, Rabu, 10 Juni 2026. Peresmian rumah sakit tersebut turut didampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Peresmian RSUD KH Muhammad Thohir menjadi tonggak penting dalam upaya pemerataan layanan kesehatan di Provinsi Lampung, khususnya bagi masyarakat di wilayah pesisir dan daerah yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan medis rujukan.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas hadirnya fasilitas kesehatan modern di Kabupaten Pesisir Barat yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

“Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini sekarang bisa mendapat akses layanan kesehatan yang memadai,” kata Presiden Prabowo.

Sebelum peresmian, Presiden bersama Gubernur Lampung dan Menteri Kesehatan meninjau sejumlah fasilitas yang telah tersedia di rumah sakit tersebut, mulai dari Instalasi Gawat Darurat (IGD), poli anak, poli gigi, poli umum, poli THT, poli kandungan dan kebidanan hingga poli penyakit dalam.

Sementara itu Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat mendampingi presiden mengatakan keberadaan RSUD KH Muhammad Thohir merupakan hasil sinergi kuat antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat dalam menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat di wilayah pesisir.

Menurutnya, pembangunan rumah sakit ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus mendekatkan akses layanan rujukan bagi masyarakat Pesisir Barat dan daerah sekitarnya.

“Rumah sakit ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang lebih cepat, mudah dijangkau, dan berkualitas. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat hingga ke daerah terluar,” ujar Gubernur Mirza.

RSUD KH Muhammad Thohir dibangun melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dengan dukungan anggaran APBN sebesar Rp152,99 miliar. Pembangunan fisiknya telah rampung 100 persen pada akhir 2025 dan kini siap beroperasi melayani masyarakat.

Selain pembangunan gedung utama, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong penguatan akses menuju rumah sakit, aktivasi layanan BPJS Kesehatan, serta pemenuhan tenaga dokter spesialis guna mendukung layanan prioritas kesehatan.

Dari sisi kapasitas, rumah sakit tersebut mengalami peningkatan signifikan dari sebelumnya 98 tempat tidur menjadi 137 tempat tidur. Berbagai fasilitas modern juga telah tersedia, di antaranya Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardiovascular Care Unit (ICVCU), layanan hemodialisa, kamar operasi, radiologi, laboratorium, rawat jalan hingga ruang Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan RSUD KH Muhammad Thohir merupakan bagian dari 66 rumah sakit yang dibangun pemerintah pusat untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan di daerah.

Menurutnya, rumah sakit tersebut diproyeksikan mampu menangani lima kelompok penyakit dengan angka kematian tertinggi, yakni stroke, jantung, kanker, penyakit ginjal, serta layanan kesehatan ibu dan anak.

Dengan beroperasinya RSUD KH Muhammad Thohir, masyarakat Pesisir Barat, Lampung Barat dan wilayah sekitarnya kini dapat memperoleh layanan kesehatan rujukan yang lebih lengkap tanpa harus dirujuk ke Bandar Lampung atau ke luar daerah. (***)

Rumah sakit modern dengan kapasitas sekitar 250 tempat tidur tersebut digadang-gadang menjadi salah satu pusat layanan kesehatan terbesar dan paling lengkap di wilayah Sumatera Utara.

Proyek strategis ini merupakan bentuk kolaborasi antara PT PPSU, PT Dhirga Surya, RSU Haji Medan, dan An-Nisa dalam penyediaan pembangunan infrastruktur, aset, alat kesehatan modern, hingga penguatan sumber daya manusia tenaga medis profesional.

Ikoriansyah menilai pembangunan rumah sakit internasional ini menjadi langkah besar dan bersejarah bagi dunia kesehatan di Sumatera Utara.

Menurutnya, masyarakat selama ini membutuhkan fasilitas kesehatan yang tidak hanya lengkap dan modern, tetapi juga mampu memberikan pelayanan berkualitas dengan biaya yang tetap terjangkau.
“Kami dari Relawan Kesehatan Indonesia Provinsi Sumatra Utara sangat mendukung penuh pembangunan rumah sakit internasional ini. Kehadiran fasilitas kesehatan bertaraf internasional akan menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, modern, profesional, dan manusiawi,” ujar Ikoriansyah.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan rumah sakit ini bukan hanya soal gedung megah dan teknologi canggih, namun juga tentang peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pemerataan akses kesehatan di daerah.

Dengan hadirnya rumah sakit internasional tersebut, masyarakat Sumatera Utara diharapkan tidak lagi harus keluar daerah bahkan ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan medis tertentu.

Selain memberikan dampak terhadap pelayanan kesehatan, proyek ini juga diyakini mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kesehatan dan masyarakat lokal, sekaligus meningkatkan daya saing sektor kesehatan di Sumatera Utara.

Relawan Kesehatan Indonesia Provinsi Sumatra Utara berharap pembangunan rumah sakit ini dapat berjalan lancar, transparan, dan segera terealisasi demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang unggul, modern, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

PERS.NEWS | Sejumlah mahasantri Mahad Al Jami’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (RIL) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencegahan Penyakit Kulit, Demam Berdarah Dengue (DBD), dan diare yang diselenggarakan oleh Klinik Pratama UIN RIL.

Kegiatan ini berlangsung di Gedung C Mahad Al Jami’ah UIN RIL, Rabu, 8 April 2026.

Kepala UPT Mahad Al Jami’ah, Dr. H. Amiruddin, M.Pd.I, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut penting sebagai upaya pencegahan berbagai penyakit, khususnya penyakit kulit, DBD, dan diare. Ia juga mengapresiasi kepedulian tenaga kesehatan Klinik Pratama UIN RIL terhadap kondisi kesehatan para mahasantri.

Menurutnya, Mahad UIN RIL tidak hanya memperhatikan aspek pendidikan dan fasilitas, tetapi juga kesehatan mahasantri. Hal ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan mahasiswa, khususnya mahasantri, agar mampu berperan sebagai pemimpin di masa depan.

“Mahad UIN RIL dari segala aspek diperhatikan, mulai dari segi pendidikan, fasilitas, hingga kesehatan. Kita berharap mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, khususnya mahasantri, dapat tumbuh menjadi pemimpin di masa depan,” ujarnya.

Bimtek ini menghadirkan dokter dari Klinik Pratama UIN RIL, yakni dr. Nur Fitri Hayati dan dr. Yoki Robiyanto.

Keduanya memaparkan materi terkait pencegahan penyakit kulit, DBD, dan diare. Dalam penyampaiannya, mereka mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan, terutama di sekitar asrama Mahad.

Para mahasantri tampak aktif selama kegiatan berlangsung, dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait pencegahan penyakit dan materi yang disampaikan. (***)

Aksi damai ini digelar di depan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Gubernur Sumatera Utara, mengusung tema besar “Kesehatan adalah Hak, Bukan Komoditas: Wujudkan Keadilan Kesehatan untuk Semua.”

Ketua wilayah Sumatera Utara, Iko Riansyah, menyampaikan bahwa hingga kini akses terhadap layanan kesehatan masih menjadi persoalan serius, terutama bagi kelompok miskin kota, pekerja informal, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan komunitas marjinal lainnya.

“Negara seharusnya menjamin layanan kesehatan tanpa diskriminasi, bukan malah mengomersialisasikannya. Kesehatan bukan untuk diperjualbelikan, tapi untuk dijamin bagi semua,” tegas Iko.

Dalam seruan aksinya, Rekan Indonesia Sumut juga menyampaikan sejumlah tuntutan konkret, di antaranya:

1. Tolak komersialisasi layanan kesehatan.
2. Hapuskan Denda Pelayanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan (pepres no. 64/2020 pasal 42).
3. Cabut Pepres No. 82/2018 tentang JKN.
4. Cabut Permenkes No.47/2018 No.47/2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.
5. Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Tanpa Syarat terutama bagi kelompok miskin kota, pekerja informal, masyarakat adat, dan difabel.
6. Bangun Preventif & Promotif Kesehatan Berbasis Partisipasi Aktif Rakyat.
7. Ubah Batas Maksimal Tunggakan luran BPJS Kesehatan Dari 24 Bulan Jadi 3 Bulan.
8. Alat Kesehatan Canggih Wajib Dicover BPJS Kesehatan.
9. Perlindungan Keamanan Nakes Dari Tindak Kekerasan.
10. Negara wajib menjamin layanan kesehatan dasar gratis dan berkualitas.
11. Lakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar lebih adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

Sementara itu, Soeandi Malik, selaku Wakil Koordinator Lapangan, menegaskan bahwa aksi damai ini merupakan bentuk kepedulian dan dorongan moral masyarakat terhadap pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat dalam sektor kesehatan.

“Kami tidak turun ke jalan untuk gaduh, tapi untuk menyuarakan nurani rakyat yang masih sulit mengakses layanan kesehatan. Negara harus hadir nyata, bukan hanya lewat slogan,” ujar Soeandi.
Ia juga menambahkan, “Momentum Hari Kesehatan Nasional harus menjadi pengingat bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara, bukan kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu.”

Aksi damai ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kebijakan bahwa hak atas kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin oleh negara. “Momentum HKN tahun ini harus menjadi ajang untuk menegaskan kembali bahwa kesehatan bukan barang dagangan. Kesehatan adalah hak setiap warga negara,” tutup Iko Riansyah. (PR)

Acara ini dirancang khusus untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya etika jurnalistik dalam penyampaian informasi kesehatan. Dengan hadirnya narasumber berkompeten, peserta akan diajak berdiskusi tentang bagaimana menyajikan informasi kesehatan yang akurat, berimbang, dan menghindari penyebaran berita palsu yang meresahkan masyarakat.

Tanggal Pelaksanaan: 4 Oktober 2025
Tempat: Live on Zoom
Sasaran Peserta:

Mahasiswa kesehatan & Masyarakat umum yang tertarik pada dunia jurnalistik dan kesehatan

Benefit yang Didapat:

E-Sertifikat
Modul Materi

Biaya Pendaftaran:

Mahasiswa: Rp 50.000,-/orangUmum: Rp 65.000,-/orang
Promo Spesial: Daftar sebelum 1 Oktober 2025 hanya Rp 40.000,-!
Syarat Mengikuti Seminar:
Memiliki aplikasi Zoom
Terbuka untuk mahasiswa kesehatan dan masyarakat umum

Untuk memudahkan pendaftaran, peserta dapat melakukan pembayaran melalui rekening resmi:

BNI: 600031800 a.n. Soeandi Malik Pratama
Dana: 0823 8653 4048 a.n. Soeandi Malik Pratama

Arikesi Sumut juga menggandeng Media online sebagai media partner untuk membantu menyebarluaskan informasi kegiatan ini agar menjangkau lebih banyak masyarakat.

Ketua DPW Arikesi Sumut, Soeandi Malik Pratama, mengajak seluruh calon peserta untuk memanfaatkan momen ini. “Seminar ini penting untuk meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Dengan pemahaman etika jurnalistik, kita dapat bersama-sama membangun informasi kesehatan yang benar, mendidik, dan bermanfaat,” ujarnya.

Untuk informasi lebih lanjut, peserta dapat menghubungi kontak resmi Arikesi Sumut melalui WhatsApp di (+62) 823 8653 4048 atau (+62) 851 8414 2634, serta mengikuti akun Instagram resmi @dpwarikesisumut.