Momentum bersejarah ini menjadi simbol lahirnya optimisme baru sekaligus penegasan bahwa HMI Komisariat FIS UNIMED terus berkembang sebagai komisariat yang progresif, adaptif, dan berkomitmen mencetak kader-kader unggul yang siap menjadi pelopor perubahan di tengah masyarakat.

Pelaksanaan Basic Training (LK I) di BPSDM Provinsi Sumatera Utara bukan sekadar perpindahan lokasi kaderisasi, melainkan sebuah pencapaian monumental yang mencerminkan semangat kolaborasi, kepercayaan, dan kesungguhan dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa proses kaderisasi HMI terus berkembang mengikuti tuntutan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan yang menjadi identitas organisasi.

Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan ini merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi, dan kebersamaan seluruh panitia, pengurus komisariat, alumni, serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun doa. Semangat gotong royong yang terbangun menjadi kekuatan besar yang mengantarkan HMI Komisariat FIS UNIMED menorehkan sejarah yang akan dikenang sebagai tonggak penting bagi generasi kader saat ini maupun di masa mendatang.

Ketua Umum HMI Komisariat FIS UNIMED, **Risky Ramadhan Putra Hadra**, menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar prestasi organisasi, melainkan amanah yang harus dijaga dan dilanjutkan dengan penuh tanggung jawab.

> “Hari ini kita tidak hanya menyelenggarakan Basic Training. Hari ini kita sedang menuliskan sejarah. Sejarah yang membuktikan bahwa HMI Komisariat FIS UNIMED mampu terus berkembang, berinovasi, dan menghadirkan kaderisasi yang berkualitas. Ini adalah kemenangan seluruh kader, alumni, dan keluarga besar HMI yang selama ini terus percaya bahwa perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil.”

Menurutnya, pencapaian tersebut harus menjadi titik awal untuk terus melahirkan kader-kader yang memiliki keberanian berpikir, keteguhan moral, dan semangat pengabdian kepada umat serta bangsa.

> “Jangan pernah puas dengan capaian hari ini. Jadikan momentum ini sebagai pijakan untuk melompat lebih tinggi. HMI harus terus menjadi rumah perjuangan yang melahirkan insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang bernafaskan Islam, serta mampu menjawab tantangan zaman dengan ilmu, integritas, dan keberanian. Saya yakin, dari forum Basic Training ini akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan yang membawa manfaat bagi masyarakat, daerah, dan Indonesia.”

Pada kesempatan yang sama, Risky Ramadhan Putra Hadra juga menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh jajaran atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada HMI Komisariat FIS UNIMED.

> “Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh jajaran yang telah membuka ruang kolaborasi dan memberikan kepercayaan kepada HMI Komisariat FIS UNIMED untuk melaksanakan Basic Training (LK I) di lingkungan BPSDM. Kepercayaan ini merupakan kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas kaderisasi. Semoga sinergi yang terjalin hari ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih luas dalam mencetak generasi muda Sumatera Utara yang berintegritas, berdaya saing, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.”

Terselenggaranya Basic Training (LK I) ini tidak hanya menjadi catatan sejarah bagi HMI Komisariat FIS UNIMED, tetapi juga mengirimkan pesan kuat bahwa semangat kaderisasi tidak akan pernah padam. Dari ruang-ruang pelatihan inilah akan lahir generasi yang berpikir kritis, berakhlak mulia, berani mengambil tanggung jawab, serta siap menjadi pelopor perubahan bagi umat dan bangsa.

Sebab sejarah tidak pernah lahir dari mereka yang hanya menunggu, melainkan dari mereka yang berani melangkah, berjuang, dan mengabdikan diri. Hari ini HMI Komisariat FIS UNIMED telah melangkah. Esok, kader-kadernya akan memimpin.(NH)

Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus menerima dan berdialog dengan massa aksi BEM USU serta elemen masyarakat di halaman Gedung DPRD Sumut, Senin (16/6/2026).

Kehadiran pimpinan legislatif di tengah aksi tersebut menjadi bentuk nyata keterbukaan DPRD Sumut dalam menerima, mendengarkan, serta menindaklanjuti berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Aksi penyampaian aspirasi yang merupakan bagian dari gerakan nasional itu menyoroti berbagai persoalan perekonomian yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, DPRD Sumut memilih membuka ruang dialog dengan para peserta aksi agar setiap masukan dapat disampaikan secara langsung kepada para wakil rakyat.

Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka, tertib, dan kondusif. Erni Ariyanti Sitorus menerima sembilan poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat. Seluruh aspirasi tersebut didengarkan secara seksama, disertai diskusi yang konstruktif mengenai berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.

Di hadapan massa aksi, Erni menegaskan komitmen DPRD Sumut untuk menjalankan fungsi representasi masyarakat dengan mengawal setiap aspirasi sesuai mekanisme serta kewenangan yang dimiliki lembaga legislatif daerah. Menurutnya, seluruh tuntutan yang diterima tidak akan berhenti sebatas seremoni penerimaan, melainkan akan dihimpun, dipelajari, dan dikaji secara komprehensif sebelum diteruskan kepada pihak-pihak terkait di tingkat pusat, termasuk DPR RI, guna memperoleh perhatian dan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Seluruh aspirasi ini kami terima dengan baik dan akan kami teruskan kepada DPR RI untuk menjadi perhatian bersama. Kami juga mengapresiasi adik-adik mahasiswa dan masyarakat yang telah menyampaikan pendapat secara santun, tertib, dan damai sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi yang sehat,” ujar Erni di hadapan peserta aksi.

Ia juga menekankan bahwa DPRD Sumut senantiasa membuka diri terhadap berbagai masukan yang bersifat konstruktif. Menurutnya, kritik, saran, maupun aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan energi penting bagi lembaga legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan kebijakan secara lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Lebih lanjut, Erni mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga iklim demokrasi yang sehat melalui penyampaian pendapat secara bertanggung jawab, mengedepankan dialog, serta menghormati aturan yang berlaku. Dengan demikian, setiap aspirasi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi dan langkah konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Aksi penyampaian aspirasi tersebut berlangsung dengan pengamanan aparat berwenang dan berjalan aman, tertib, serta kondusif. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Kondisi tersebut mencerminkan kedewasaan berdemokrasi dari seluruh pihak, baik peserta aksi maupun penyelenggara negara, sehingga aspirasi mahasiswa dan masyarakat dapat diterima, didengar, serta diperjuangkan melalui jalur kelembagaan yang tersedia.

Melalui pertemuan tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Utara menegaskan posisinya sebagai rumah aspirasi rakyat yang siap menjembatani berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Komunikasi yang terbangun antara mahasiswa, masyarakat, dan lembaga legislatif diharapkan menjadi langkah awal untuk menghadirkan solusi yang lebih baik demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara.(Red)

Oleh: Khoiruddin Harahap

ACEH|PERS.NEWS-Janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang disampaikan pemerintah menjadi salah satu narasi besar dalam agenda pembangunan nasional. Di tengah tingginya angka pengangguran dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pekerjaan yang layak, target tersebut tentu menghadirkan harapan. Bagi generasi muda, terutama mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja, peluang kerja merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat pertanyaan mendasar yang perlu dikritisi: sejauh mana ambisi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dapat berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan?

Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa laju deforestasi, degradasi lingkungan, serta meningkatnya risiko bencana ekologis. Berbagai proyek investasi yang berorientasi pada ekspansi industri, pertambangan, dan pembukaan lahan sering kali menimbulkan konsekuensi terhadap kawasan hutan dan ekosistem yang selama ini menjadi penyangga kehidupan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, janji jutaan lapangan kerja tidak boleh hanya dipahami sebagai keberhasilan ekonomi semata. Pembangunan harus dilihat secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkannya. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang dicapai melalui eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan pada akhirnya akan menciptakan biaya lingkungan yang jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi yang diperoleh.

Kita tidak dapat menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul akibat kerusakan lingkungan. Banjir, longsor, krisis air bersih, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga meningkatnya suhu global merupakan dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang mengabaikan aspek keberlanjutan. Ironisnya, kelompok masyarakat kecil sering kali menjadi pihak yang paling terdampak dari berbagai krisis ekologis tersebut.

Sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), saya memandang bahwa pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang mampu menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Keduanya bukanlah dua pilihan yang harus dipertentangkan, melainkan dua tujuan yang harus dicapai secara bersamaan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Oleh karena itu, transparansi dalam pemberian izin usaha, penguatan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, serta pengembangan ekonomi hijau harus menjadi prioritas dalam setiap agenda pembangunan. Penciptaan lapangan kerja memang penting, tetapi kualitas pembangunan jauh lebih penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan yang dibangun hari ini tidak berubah menjadi krisis di masa depan.

Bangsa ini membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus berkelanjutan. Angka 19 juta lapangan kerja akan menjadi capaian yang membanggakan apabila tidak dibayar dengan hilangnya jutaan hektare hutan, rusaknya ekosistem, dan meningkatnya kerentanan lingkungan. Sebaliknya, pembangunan yang mengabaikan aspek ekologis hanya akan mewariskan masalah bagi generasi berikutnya.

Karena itu, pertanyaan yang harus terus diajukan bukan hanya berapa banyak lapangan kerja yang berhasil diciptakan, tetapi juga lingkungan seperti apa yang akan diwariskan kepada anak cucu bangsa. Di titik inilah ekonomi dan ekologi harus dipertemukan dalam satu visi pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan Indonesia.(Red)

Khoiruddin Harahap
Kader HMI Komisariat FISIP Universitas Malikussaleh.

Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menyebut bahwa aksi ini membawa lima tuntutan utama yang telah dirumuskan melalui konsolidasi BEM di lingkungan UI.

“Lima tuntutan mahasiswa”

Adapun lima tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut adalah:

1.Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2.Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

3.Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

4.Menghentikan militerisme di ruang sipil.

5.Mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.

Menurut Dimas, kelima poin tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh BEM fakultas di UI.

“Pengalihan rute massa mahasiswa”

Di tengah aksi, rombongan mahasiswa dari UI yang berangkat dari kampus di Depok sekitar pukul 10.30 WIB dilaporkan mengalami pengalihan rute saat mendekati kawasan Semanggi. Bus yang membawa massa tidak diarahkan menuju Bundaran HI, melainkan dibelokkan ke arah Dukuh Atas sebelum kemudian bergerak menuju kawasan Gedung DPR RI.

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, membenarkan adanya pengalihan tersebut. Ia menyebut sebagian massa sempat terpisah dan berkumpul di sekitar Kantor TVRI sambil menunggu konsolidasi ulang dengan kelompok lain.

“Kita sedang diskusi bagaimana agar bisa ke Bundaran HI dan yang terpisah untuk gabung lagi konsolidasi,” ujarnya.

“Penjelasan kepolisian soal lokasi aksi”

Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa pengalihan tersebut dilakukan karena Bundaran HI dinilai bukan lokasi yang tepat untuk kegiatan penyampaian aspirasi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas masyarakat dan perekonomian yang padat.

Ia menyebut aparat telah berkomunikasi dengan pihak penyelenggara aksi untuk mengalihkan lokasi demonstrasi ke titik lain yang dinilai lebih memungkinkan, seperti kawasan Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR RI.

“Sehingga aspirasinya juga tersampaikan dengan baik dan ini juga dilindungi oleh undang-undang,” ujarnya.(Red)

TAPTENG|PERS.NEWS-Angin segar hadir bagi gerakan mahasiswa di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Terpilihnya Percaya Hia sebagai Koordinator Daerah Aliansi BEM Sibolga–Tapanuli Tengah disambut dengan apresiasi dan harapan besar dari berbagai pihak.

Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu menghidupkan kembali aktivitas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di daerah, serta memperkuat sinergi antar kampus. Tidak hanya itu, peran Aliansi BEM juga diharapkan semakin dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan menghadirkan program-program yang aktif, kolaboratif, dan berdampak nyata.

Ketua Ruang Baca Bambu, Soeandi Pratama, turut menyampaikan apresiasinya atas terpilihnya kepemimpinan baru tersebut. Ia menilai momentum ini sebagai langkah penting untuk menghadirkan perubahan yang lebih progresif di kalangan mahasiswa.

“Kami sangat mengapresiasi terpilihnya kepemimpinan baru Aliansi BEM. Semoga ini menjadi awal dari gebrakan yang lebih baik, inovatif, dan mampu membawa energi baru bagi gerakan mahasiswa di daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap di bawah kepemimpinan yang baru, Aliansi BEM Sibolga–Tapanuli Tengah dapat menjadi wadah yang solid dalam membangun kreativitas, memperkuat solidaritas mahasiswa, serta menjadi jembatan antara dunia kampus dan masyarakat.

Dengan semangat baru yang diusung, publik kini menantikan langkah konkret dan program unggulan yang akan dihadirkan, demi mendorong peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang aktif dan inspiratif di tengah masyarakat.(PR)

Organisasi kedaerahan ini hadir sebagai ruang berhimpun bagi mahasiswa dan pemuda yang berasal dari Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya yang berada di perantauan, 25/04/26.

KAMPUSTA tidak sekadar menjadi tempat berkumpul, tetapi juga menjadi wadah strategis dalam mempererat silaturahmi serta menjaga identitas dan nilai-nilai kekeluargaan antaranggota. Di tengah dinamika kehidupan perantauan, organisasi ini berperan penting dalam menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan yang kuat.

Dalam kiprahnya, KAMPUSTA aktif mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan positif. Mulai dari diskusi akademik, pengabdian kepada masyarakat, kegiatan sosial, hingga pelestarian budaya daerah. Tak hanya itu, pembinaan kepemimpinan dan penguatan karakter pemuda juga menjadi fokus utama dalam setiap program yang dijalankan.

Lebih dari sekadar organisasi, KAMPUSTA juga menjadi ruang saling mendukung antaranggota. Baik dalam bidang pendidikan, pengembangan jaringan, maupun bantuan sosial, semangat gotong royong terus dijaga sebagai fondasi utama organisasi ini.

Ketua KAMPUSTA, Irga Selamat Febrianggi Manalu, menegaskan bahwa organisasi ini memiliki visi besar dalam membangun generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. “KAMPUSTA bukan hanya tentang kebersamaan, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa tumbuh bersama dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah asal kita,” ujarnya.

Apresiasi juga datang dari Ketua Ruang Baca Bambu, Swandi Pratama. Ia menilai kehadiran KAMPUSTA menjadi wadah baru yang sangat positif bagi mahasiswa dan pemuda daerah di perantauan.

“Dengan adanya kegiatan ini, tentu menjadi langkah baik dalam memperkuat organisasi kedaerahan di perantauan. Ini bukan hanya tentang berkumpul, tetapi bagaimana melahirkan ide-ide baru, gerakan sosial, serta ruang bagi pemuda untuk lebih kreatif dan inovatif,” ungkapnya.

Ia juga berharap sinergi antarorganisasi kepemudaan dapat terus terjalin, sehingga mampu menciptakan ekosistem yang produktif dan berdampak luas bagi masyarakat, khususnya bagi pemuda Sibolga–Tapanuli Tengah.

KAMPUSTA sendiri memiliki tujuan mempererat persatuan mahasiswa dan pemuda Sibolga–Tapanuli Tengah, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan daerah asal, serta mendorong anggotanya agar mampu berkontribusi secara aktif bagi masyarakat, bangsa, dan daerah.

Dengan semangat kekeluargaan yang kuat, KAMPUSTA diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang berintegritas, berprestasi, serta memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ke depan, KAMPUSTA optimistis dapat terus berkembang menjadi organisasi yang solid dan inspiratif, serta menjadi jembatan bagi pemuda daerah untuk berkarya dan memberikan dampak positif yang lebih luas.(PR)

Aksi ini menjadi bukti hadirnya mahasiswa dan relawan di tengah masyarakat yang masih berjuang menghadapi dampak sosial, ekonomi, serta psikologis akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah mereka.

Bantuan berupa kebutuhan pokok disalurkan langsung kepada warga, memastikan bantuan tersebut sampai tepat sasaran. Kedatangan rombongan disambut hangat oleh masyarakat setempat yang selama ini merindukan perhatian nyata dan keberpihakan dari berbagai pihak terhadap kondisi kehidupan mereka.

Perwakilan Gerakan Mahasiswa IKAPPENAS menegaskan bahwa kegiatan ini lahir dari kesadaran moral mahasiswa sebagai agen perubahan sosial.

“Mahasiswa tidak boleh hanya lantang di ruang diskusi, tetapi juga harus hadir di ruang penderitaan. Apa yang kami lakukan hari ini mungkin sederhana, namun kami ingin menunjukkan bahwa mahasiswa masih berpihak, masih peduli, dan masih mau berjalan bersama rakyat,” tegasnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang GERMANAS untuk terus menumbuhkan kepekaan sosial di kalangan mahasiswa.

“Bantuan ini memang tidak menyelesaikan seluruh persoalan, tetapi setidaknya menjadi penanda bahwa jeritan masyarakat tidak kami abaikan. Ini adalah panggilan kemanusiaan yang harus terus dijawab dengan aksi nyata,” ujar Nasmaul, Sekretaris Umum GERMANAS.

Sementara itu, perwakilan Tim Volunteer Medan menilai kolaborasi lintas elemen menjadi kunci untuk menjangkau wilayah yang sering terpinggirkan dari perhatian.

“Kami datang bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai saudara. Kami ingin masyarakat Desa Aras Sembilan tahu bahwa mereka tidak sendiri. Solidaritas adalah kekuatan utama, dan kolaborasi dengan mahasiswa semakin memperkuat langkah kami,” ungkap Mayang M.C. Bahari.

Menurutnya, gerakan relawan lahir dari empati dan keberanian untuk hadir di tempat-tempat yang kerap luput dari sorotan publik.

“Selama masih ada ketimpangan dan keterasingan sosial, relawan dan mahasiswa harus terus bergerak. Ini bukan akhir, tetapi awal dari kepedulian yang lebih luas,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, GERMANAS dan Volunteer Medan berharap dapat membangkitkan kepedulian bersama serta mendorong lebih banyak pihak untuk terlibat dalam gerakan kemanusiaan yang berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat pesisir dan daerah yang masih tertinggal dari arus pembangunan.(NH)

Aksi ini menjadi momentum bagi LMND untuk menyoroti berbagai persoalan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang mereka nilai belum dikelola secara adil dan berkelanjutan. Dalam pandangan mereka, praktik korupsi dan penyimpangan tata kelola SDA berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Koordinator lapangan LMND, Marven Desto, menyampaikan bahwa masalah korupsi SDA tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada pemenuhan HAM masyarakat. Ia menilai bahwa eksploitasi SDA yang tidak transparan serta lemahnya pengawasan negara berpotensi membuka ruang bagi praktik rente dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam orasinya, Marven menegaskan bahwa krisis lingkungan yang terjadi di banyak daerah tidak dapat dipisahkan dari pola tata kelola SDA yang memberi keuntungan besar kepada kelompok tertentu, sementara masyarakat sekitar kerap menanggung dampak buruknya. Ia mencontohkan banjir bandang, pencemaran air, hilangnya ruang hidup, hingga konflik tanah yang terus berulang sebagai bagian dari konsekuensi buruk tata kelola yang tidak berpihak kepada rakyat.

LMND juga menyinggung sejumlah kasus dugaan korupsi dan penyimpangan yang mencuat di sektor pertambangan, migas, dan perkebunan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menilai bahwa besarnya potensi kebocoran anggaran dari sektor ini dapat berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran untuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah.

Karena itulah, LMND mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan, menindak tegas pelaku korupsi, serta memastikan bahwa keuntungan dari SDA kembali sepenuhnya untuk rakyat.

Dalam aksinya, LMND mengusung slogan: “Bangun Persatuan Nasional, Menangkan Pancasila, Lawan Serakahnomics.” Slogan tersebut, menurut mereka, merupakan seruan untuk membangun tata kelola SDA yang lebih transparan, demokratis, dan sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia.

Selain menyampaikan kritik, LMND juga membawa 10 tuntutan yang dianggap relevan dengan kondisi sosial dan politik saat ini. Tuntutan tersebut mencakup berbagai isu strategis, mulai dari kebijakan agraria, perlindungan masyarakat sipil, penanganan konflik lingkungan, hingga penguatan payung hukum bagi kelompok rentan. LMND menilai bahwa pemenuhan tuntutan-tuntutan ini penting untuk memastikan keadilan sosial serta perlindungan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun sepuluh tuntutan tersebut meliputi:

1.Pengesahan RUU PPRT dan optimalisasi pelaksanaan UU TPKS

2.Percepatan pembentukan Badan Nasional Reforma Agraria

3.Penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat sipil

4.Pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis bagi rakyat miskin

5.Pengesahan RUU Perampasan Aset

6.Pelaksanaan P5 HAM bagi korban penggusuran

7.Penghentian perampasan tanah serta implementasi Pasal 33 UUD 1945

8.Pengungkapan dan penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Sumatera dan Aceh

9.Penindakan terhadap mafia tanah dan tambang ilegal

10.Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Aksi yang berlangsung selama beberapa jam tersebut berjalan secara damai dan tertib. Massa akhirnya membubarkan diri setelah seluruh tuntutan disampaikan kepada perwakilan dari Kementerian ESDM.

LMND berharap pemerintah menindaklanjuti aspirasi mereka dan membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat, terutama komunitas yang terdampak langsung oleh persoalan SDA.(MSE)

Kondisi ini terjadi akibat bencana banjir dan longsor yang melanda kampung halaman mereka dalam beberapa hari terakhir.

Bencana tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas warga di Tapteng dan Sibolga, tetapi juga memutus akses orang tua untuk mengirimkan uang bulanan kepada anak-anak mereka yang sedang berkuliah di Medan.

Akibatnya, para mahasiswa kini kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama sembako dan biaya hidup harian.

“Saat ini kami benar-benar tidak memiliki simpanan lagi untuk bertahan hidup di perantauan. Orang tua kami di kampung sedang menghadapi musibah dan akses pengiriman uang terputus,” ungkap Alya Saputri, mahasiswi Universitas Audi Indonesia, Program Studi S1 Keperawatan yang berasal dari Kota Sibolga.

Hal senada disampaikan Hilwatus Syamsiah, mahasiswi S1 Sistem Informasi di kampus yang sama. “Kami berharap uluran tangan dari para dermawan karena kondisi di kampung belum pulih. Banjir dan longsor membuat keluarga kami tidak bisa mengirimkan bantuan apa pun,” ujarnya.

Melihat kondisi yang cukup memprihatinkan itu, Soeandi Malik—selaku sesama putra daerah sekaligus pemerhati mahasiswa perantauan—bergerak cepat menggalang bantuan untuk mereka.

“Saya mendengar langsung bahwa adik-adik kita dari Tapteng dan Sibolga sampai kesulitan membeli makanan. Karena itu, saya tergerak hati untuk membantu agar mereka bisa bertahan di kontrakan masing-masing. Walaupun bantuan yang disalurkan belum besar, semoga dapat meringankan beban mereka,” jelasnya.

Para mahasiswa perantauan tersebut berharap ada kepedulian dari masyarakat Sumatera Utara maupun para donatur di berbagai daerah untuk memberikan bantuan sembako atau dana demi keberlangsungan hidup sementara, hingga kondisi di kampung halaman kembali stabil.

“Kami sangat berterima kasih kepada bapak, ibu, abang, kakak, dan para dermawan yang sudah menyalurkan bantuan. Bantuan itu sangat berarti bagi kami untuk melewati hari-hari sulit ini,” tutup para mahasiswi tersebut.(PR)

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, mengatakan bahwa upaya Pemprov melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Inflasi merupakan bukti nyata adanya koordinasi lintas sektor dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat.

Satgas tersebut merupakan hasil kolaborasi tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dirga Surya, dan Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU). Ketiganya berperan dalam memperkuat distribusi bahan kebutuhan pokok, logistik, serta dukungan operasional guna menjaga stabilitas pasokan di pasar.

“Langkah ini menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah dan BUMD berjalan dengan arah yang jelas. Penanganan inflasi memang membutuhkan pendekatan lintas sektor agar dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat,” ujar Irham di Medan, Minggu (26/10/25).

Lebih lanjut, Irham mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara untuk bergerak seirama dengan strategi yang telah diterapkan Pemprov. Menurutnya, kebijakan pengendalian harga akan berjalan lebih efektif apabila seluruh daerah menyusun langkah bersama serta berbagi data lapangan secara terpadu.

“Upaya menekan inflasi tidak cukup hanya di tingkat provinsi. Pemkab dan Pemko perlu membangun koordinasi yang sama, terutama dalam aspek distribusi dan pengawasan pasar,” tambahnya.

Irham menilai, keterlibatan berbagai pihak—mulai dari pemerintah daerah, BUMD, hingga elemen masyarakat—akan memperkuat daya tahan ekonomi Sumatera Utara menghadapi tekanan harga yang kerap meningkat menjelang akhir tahun.

“Isu inflasi adalah persoalan bersama. Keterlibatan semua pihak menjadi kunci agar masyarakat tetap merasa aman dan harga-harga kebutuhan pokok tetap stabil,” tutupnya.(AGB)