Muscab tersebut mengangkat tema “Regenerasi Kepemimpinan dan Konsolidasi Gerakan SEMMI Kota Medan dalam Mewujudkan Organisasi yang Progresif, Intelektual, dan Berintegritas.”

Terpilihnya M Budi Rifai menjadi bagian dari proses regenerasi kepemimpinan di tubuh SEMMI Kota Medan. Kepengurusan baru akan membawa organisasi memasuki periode berikutnya dengan sejumlah agenda, terutama dalam penguatan kaderisasi dan konsolidasi internal.

Budi mengatakan, amanah sebagai ketua merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan bersama seluruh kader.

“Saya melihat ini sebagai amanah bersama. Ketua tidak mungkin bekerja sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kader, memperkuat komunikasi dan bekerja bersama untuk menjalankan arah organisasi,” ujar M Budi Rifai.

Menurut Budi, kaderisasi menjadi salah satu perhatian utama dalam kepengurusan periode 2026–2027. Ia ingin SEMMI menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, memperluas wawasan dan membangun kepedulian terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat.

Selain kaderisasi, ia menilai konsolidasi internal perlu diperkuat agar komunikasi antar-kader berjalan dengan baik. Dengan konsolidasi yang kuat, organisasi diharapkan mampu mengambil sikap secara lebih terukur terhadap berbagai persoalan yang berkembang.

“Kita ingin SEMMI hadir ketika ada persoalan yang menyangkut masyarakat. Kita harus mampu membaca persoalan, mengkajinya dengan baik, kemudian menyampaikan sikap. Gerakan mahasiswa harus punya dasar dan keberpihakan yang jelas,” katanya.

Ke depan, kepengurusan SEMMI Kota Medan periode 2026–2027 akan menghadapi tantangan untuk menerjemahkan hasil Muscab ke dalam kerja organisasi. Penguatan kader, konsolidasi internal serta keterlibatan dalam berbagai persoalan sosial dan kemahasiswaan menjadi bagian dari arah yang akan dibangun.

Bagi Budi, terpilihnya dirinya sebagai ketua bukan akhir dari proses Muscab, melainkan awal dari tanggung jawab untuk menjalankan amanah organisasi.

“Yang terpenting setelah Muscab adalah kerja. Apa yang sudah dibicarakan dalam forum harus bisa kita bawa ke dalam program dan gerakan yang nyata,” tutupnya.

Dalam aksi tersebut, massa KAMMI Sumut menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari transparansi proses pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara periode 2026–2029 hingga pemeriksaan penggunaan anggaran DPRD Sumut.

Salah satu persoalan yang disoroti ialah penetapan Muhammad Yusron sebagai salah satu dari tujuh anggota KPID Sumut terpilih. Dalam rapat pleno Komisi A DPRD Sumut pada 15 September 2026, Yusron disebut memperoleh 15 suara. Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sumut, Usman Jakfar.

KAMMI Sumut meminta DPRD Sumut menjelaskan secara terbuka proses verifikasi persyaratan calon, khususnya terkait independensi, sifat nonpartisan, dan potensi konflik kepentingan.

Koordinator Aksi PW KAMMI Sumatera Utara, Aqso Anshari, menegaskan bahwa tuntutan tersebut tidak ditujukan untuk menyerang pribadi calon tertentu, melainkan mempertanyakan integritas dan transparansi proses pengisian jabatan publik.

“Kami datang ke DPRD Sumatera Utara bukan untuk menyerang pribadi siapa pun. Kami mempertanyakan prosesnya. KPID adalah lembaga publik yang membutuhkan independensi. Kalau ada informasi mengenai afiliasi politik calon, maka DPRD wajib menjelaskan kepada publik bagaimana proses verifikasinya dilakukan,” tegas Aqso.

Soroti Informasi Keterkaitan Calon dengan Partai Politik

KAMMI Sumut turut menyoroti informasi yang sebelumnya beredar mengenai dugaan keterkaitan Muhammad Yusron dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun, organisasi tersebut menekankan bahwa informasi mengenai afiliasi politik calon perlu diverifikasi melalui pemeriksaan administratif dan faktual. KAMMI tidak menyatakan bahwa dugaan tersebut telah terbukti.

Menurut KAMMI Sumut, DPRD Sumut perlu memberikan penjelasan mengenai dasar verifikasi persyaratan independensi dan nonpartisan seluruh calon anggota KPID yang terpilih.

KAMMI Desak Usman Jakfar Dicopot dari Ketua Komisi A

Selain mempersoalkan proses seleksi KPID, massa aksi PW KAMMI Sumut juga menyampaikan tuntutan agar Usman Jakfar dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara.

Tuntutan tersebut, menurut KAMMI, berkaitan dengan tanggung jawab kelembagaan dalam memastikan proses pemilihan anggota KPID berlangsung secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Aqso menyatakan bahwa posisi Ketua Komisi A memiliki peran strategis dalam proses tersebut sehingga kepemimpinannya perlu dipertanggungjawabkan secara politik dan kelembagaan.

“Ketua Komisi A memiliki posisi strategis dalam proses ini. Ketika muncul persoalan mengenai independensi calon dan transparansi proses, maka kepemimpinan Komisi A juga harus dipertanggungjawabkan secara politik dan kelembagaan,” ujar Aqso.

KAMMI Sumut meminta DPRD Sumut membuka dokumen dan mekanisme yang menjadi dasar penetapan tujuh anggota KPID Sumut terpilih.

“Jangan hanya mengatakan sudah final. Publik berhak mengetahui apakah prosesnya sudah benar-benar sesuai aturan. Kalau ada persoalan prosedural atau persyaratan yang belum terang, jangan ditutup-tutupi,” lanjutnya.

KAMMI Soroti Respons Pimpinan DPRD Sumut

Massa aksi juga menyampaikan kekecewaan terhadap Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti, yang dinilai belum mengakomodasi keinginan mereka untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, mengatakan pihaknya telah berupaya melakukan komunikasi dengan Ketua DPRD Sumut. Namun, menurut Irham, komunikasi tersebut tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan.

Irham juga menyampaikan klaim bahwa komunikasi melalui WhatsApp mengalami pemblokiran. Klaim tersebut menjadi bagian dari alasan KAMMI mempertanyakan sikap pimpinan DPRD Sumut dalam menerima aspirasi mahasiswa.

“Kami datang ke rumah rakyat, Gedung DPRD Sumatera Utara, membawa aspirasi masyarakat. Tetapi ketika pimpinan lembaga tidak membuka ruang dialog, bahkan komunikasi Ketua PW KAMMI Sumut melalui WhatsApp diblokir, tentu kami mempertanyakan sikap tersebut,” kata Irham.

Menurut Irham, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat seharusnya menyediakan ruang dialog bagi masyarakat dan kelompok mahasiswa yang menyampaikan aspirasi.

Ia juga meminta Ketua DPRD Sumut mengevaluasi kepemimpinannya apabila ruang komunikasi dengan masyarakat tidak dapat dibuka secara memadai.

Pernyataan mengenai tidak adanya ruang dialog dan dugaan pemblokiran komunikasi tersebut merupakan klaim dari pihak KAMMI Sumut. Konfirmasi dari Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, mengenai alasan dan kronologi penerimaan massa aksi belum tercantum dalam informasi yang tersedia.

Desak KPK dan Kejati Sumut Periksa Anggaran DPRD

Selain persoalan KPID, KAMMI Sumut membawa tuntutan terkait transparansi serta pemeriksaan penggunaan anggaran Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper), Wawasan Kebangsaan (Wasbang), dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sumatera Utara.

KAMMI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran tersebut, termasuk anggaran yang berkaitan dengan Abdul Rahim Siregar dan H. Ahmad Hadian, untuk periode 2019–2024 serta 2024 hingga saat ini.

Tuntutan tersebut disampaikan sebagai permintaan pemeriksaan dan audit, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana.

Irham menegaskan bahwa dugaan penyimpangan harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang berwenang.

“Kami tidak sedang menjadi hakim. Dugaan harus dibuktikan melalui audit dan pemeriksaan. Kalau memang tidak ada penyimpangan, silakan dibuktikan. Tetapi kalau ada penyimpangan, maka harus ditindak sesuai hukum,” katanya.

Menurut Irham, anggaran yang bersumber dari APBD merupakan uang publik sehingga masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai perencanaan, penggunaan, penerima manfaat, dan pertanggungjawaban anggaran.

KAMMI Minta Proses Seleksi KPID Transparan

KAMMI Sumut kembali menegaskan bahwa proses pengisian anggota KPID Sumut harus berjalan secara transparan dan bebas dari kepentingan politik praktis.

Organisasi tersebut meminta DPRD Sumut menjelaskan bagaimana persyaratan independensi dan nonpartisan diterapkan serta diverifikasi terhadap seluruh calon anggota KPID.

KAMMI juga mendesak agar keberatan masyarakat ditindaklanjuti dan proses penetapan ditinjau apabila kemudian ditemukan pelanggaran prosedur atau ketidaksesuaian persyaratan.

“Kami ingin KPID diisi oleh orang-orang yang independen dan benar-benar bekerja untuk kepentingan publik. Jangan sampai lembaga penyiaran daerah justru menjadi ruang distribusi kepentingan politik,” kata Irham.

Hingga berita ini disusun, keterangan dari Ketua Komisi A DPRD Sumut, Usman Jakfar, Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, serta pihak Muhammad Yusron terkait tuntutan, proses seleksi, dan isu independensi yang disoroti KAMMI Sumut belum tercantum dalam bahan informasi yang tersedia.

Media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai prinsip keberimbangan dan kode etik jurnalistik.

Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian mahasiswa KKN ULB dalam mendukung keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi wilayah.

Satu Peta, Beragam Informasi Desa
Peta Administrasi Digital Desa Kampung Baru dirancang untuk menampilkan berbagai informasi penting dalam satu sistem. Di dalamnya mencakup lokasi UMKM, fasilitas umum, alamat jalan, titik-titik penting, serta data administrasi dan batas wilayah desa.

Dengan adanya peta digital ini, masyarakat diharapkan lebih mudah menemukan lokasi dan mengetahui informasi yang ada di Desa Kampung Baru. Tidak hanya warga setempat, peta ini juga dapat membantu pendatang maupun masyarakat dari luar desa yang membutuhkan informasi.

“Penyatuan berbagai informasi ke dalam satu peta digital adalah langkah untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi di tingkat desa. Masyarakat bisa langsung melihat potensi UMKM, fasilitas umum, dan lokasi penting secara terarah,” tulis mahasiswa KKN dalam rilisnya.

Memudahkan Akses Informasi Masyarakat
Pemasangan plang peta administrasi digital ini diharapkan menjadi sarana informasi yang bermanfaat. Informasi yang sebelumnya harus ditanyakan langsung ke perangkat desa, kini dapat diakses lebih mudah melalui peta yang telah dipasang.

Selain itu, dengan ditampilkannya lokasi UMKM di peta digital, keberadaan usaha masyarakat setempat dapat lebih dikenal. Hal ini diharapkan mampu membantu meningkatkan potensi ekonomi lokal Desa Kampung Baru.

Dorong Digitalisasi Desa
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mahasiswa KKN ULB untuk mendorong digitalisasi desa. Peta administrasi digital tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk lokasi, tetapi juga sebagai media informasi yang menghubungkan masyarakat dengan potensi dan fasilitas yang ada di desa.

Mahasiswa KKN berharap peta ini dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh pemerintah desa. Ke depan, data dalam peta dapat terus diperbarui sesuai perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Wujud Nyata Pengabdian
Pemasangan plang Peta Administrasi Digital menjadi salah satu wujud nyata kontribusi mahasiswa KKN ULB kepada masyarakat.

Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya belajar dan berinteraksi dengan warga, tetapi juga menghadirkan inovasi yang mendukung kemajuan desa.

Dengan hadirnya Peta Administrasi Digital Desa Kampung Baru, akses informasi mengenai desa diharapkan semakin mudah, terbuka, dan terintegrasi.(Red/R).

Sorotan tersebut mencakup persoalan upaya masuknya barang yang diduga narkotika ke dalam lapas serta informasi mengenai dugaan keterlibatan warga binaan dalam perkara penipuan daring (Scamming) yang sebelumnya disebut dalam konferensi pers Polda Jawa Timur dan keterangan Juru Bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sebelumnya, GIMP Sumut telah meminta Kementerian Imipas melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan, keamanan, dan tata kelola di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar.

Untuk memperoleh konfirmasi dan memberikan ruang hak jawab, awak media telah menghubungi pihak Kalapas melalui pesan WhatsAppdengan Nomor 081330XXXXXX pada Selasa, 8 September 2026, sekitar pukul 13.48 WIB. Namun, hingga berita ini disusun, pesan tersebut belum mendapatkan tanggapan terkait pertanyaan yang disampaikan awak media.

Menanggapi belum adanya jawaban tersebut, Indra Simarmata mempertanyakan sikap pihak lapas yang dinilai belum memberikan penjelasan kepada publik. Memberikan Keterangan Pers Lanjutan Pada Hari Rabu Tgl 9 September 2026

“Ketika Kalapas memilih diam saat institusinya menjadi sorotan publik, tentu ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Pertanyaannya sederhana, jika memang tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, mengapa begitu sulit memberikan penjelasan kepada publik?” ujar Indra.

Menurut Indra, sebagai pimpinan lembaga pemasyarakatan, Kalapas dinilai perlu memberikan penjelasan terkait berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan, keamanan, dan tata kelola di dalam lapas.

“Sebagai pimpinan, Kalapas seharusnya berani tampil dan bertanggung jawab secara moral serta terbuka terhadap setiap persoalan yang terjadi di bawah kepemimpinannya. Kami tidak sedang mencari-cari kesalahan ataupun menghakimi siapa pun, tetapi kami meminta jawaban yang jelas atas persoalan yang saat ini menjadi perhatian publik,” katanya.

Indra menegaskan, GIMP Sumut tidak bermaksud menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pihak tertentu sebelum adanya pemeriksaan dan keterangan resmi dari pihak berwenang.

Namun, menurutnya, klarifikasi tetap diperlukan agar informasi yang beredar di tengah masyarakat tidak berkembang menjadi spekulasi.

“Apabila Kalapas meyakini bahwa pengawasan, keamanan, dan tata kelola di dalam lapas telah berjalan dengan baik, maka tidak seharusnya ada alasan untuk menghindari klarifikasi. Diam bukan jalan untuk menyelesaikan persoalan, justru akan semakin memperbesar pertanyaan di tengah masyarakat,” tegas Indra.

Karena itu, GIMP Sumut meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak mengabaikan persoalan tersebut dan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kondisi di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar.

Indra juga menyampaikan bahwa apabila tidak ada klarifikasi dari pihak lapas, GIMP Sumut berencana menyampaikan aspirasi secara langsung melalui aksi unjuk rasa di depan Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar.

“Kami akan melakukan unjuk rasa untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban secara terbuka. Kami juga meminta agar dilakukan evaluasi terhadap Kalapas apabila hasil pemeriksaan nantinya menunjukkan adanya persoalan serius dalam fungsi pengawasan, keamanan, maupun tata kelola lapas,” ujarnya.

GIMP Sumut menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran, termasuk dugaan keterlibatan warga binaan dalam perkara pidana, menurutnya harus dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan resmi dan keputusan pihak berwenang.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar belum memberikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan awak media maupun desakan GIMP Sumut tersebut.

Media tetap membuka ruang bagi pihak Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar, Kementerian Imipas, maupun pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sesuai dengan ketentuan jurnalistik. (Red)

Hal itu disampaikan Keluarga Mahasiswa dan Pemuda Sibolga–Tapanuli Tengah (KAMPUSTA) melalui keterangan pers pada Rabu (8/9/2026). Organisasi tersebut menilai banjir yang terus berulang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama dalam menyusun kebijakan yang mampu mengurangi risiko dan dampaknya dalam jangka panjang.

Pendiri sekaligus Ketua KAMPUSTA, Irga Selamat Febrianggi Manalu, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang terus dihadapi masyarakat. Menurutnya, banjir yang terjadi secara berulang tidak semestinya hanya direspons melalui penanganan darurat, tetapi harus menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengendalian banjir dan kesiapan pemerintah daerah.

“Banjir yang terus berulang dan berkepanjangan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Masyarakat membutuhkan penanganan yang nyata, bukan hanya respons sementara ketika banjir sudah terjadi,” ujar Irga.

Menurut Irga, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai faktor yang berpotensi memicu maupun memperparah terjadinya banjir. Evaluasi tersebut, kata dia, dapat mencakup kondisi drainase, kapasitas dan aliran sungai, tata ruang, pengelolaan lingkungan, kondisi infrastruktur, hingga pemetaan wilayah yang selama ini menjadi titik rawan banjir.

Ia menilai, pemetaan terhadap titik rawan menjadi penting agar pemerintah memiliki dasar yang lebih jelas dalam menentukan prioritas penanganan. Dengan demikian, program yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif setelah banjir terjadi, tetapi juga diarahkan pada langkah pencegahan dan pengurangan risiko.

Irga menegaskan, persoalan banjir merupakan masalah yang kompleks sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melibatkan instansi terkait serta membuka ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi mengenai kondisi di wilayah masing-masing.

“Kita memahami bahwa persoalan banjir tidak sederhana dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, harus ada langkah yang jelas, target yang terukur, serta evaluasi berkala agar masyarakat dapat melihat progres penanganannya,” katanya.

KAMPUSTA juga mendorong Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan banjir, termasuk antara pemerintah daerah, perangkat teknis, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Irga, masyarakat yang berada di wilayah terdampak memiliki pengalaman langsung mengenai pola genangan, titik rawan, kondisi saluran air, serta berbagai persoalan yang muncul ketika banjir terjadi. Informasi tersebut dinilai dapat menjadi masukan penting dalam menyusun kebijakan penanganan yang lebih tepat sasaran.

“Jangan sampai masyarakat terus menghadapi persoalan yang sama tanpa mengetahui sejauh mana solusi sedang dikerjakan. Pemerintah harus hadir dengan langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Selain mendorong pemerintah daerah, KAMPUSTA juga mengajak mahasiswa, pemuda, masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal kebijakan serta program penanganan banjir di Tapanuli Tengah.

Pengawasan publik dinilai penting untuk memastikan setiap program yang direncanakan dan dilaksanakan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. KAMPUSTA juga menilai keterbukaan informasi mengenai program, target, dan progres penanganan dapat membantu masyarakat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan upaya pengurangan risiko banjir.

Irga mengatakan, banjir tidak seharusnya hanya dipandang sebagai persoalan ketika air meluap dan menggenangi permukiman warga. Menurutnya, persoalan tersebut memiliki keterkaitan dengan tata kelola lingkungan, infrastruktur, perencanaan wilayah, sistem drainase, serta kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana.

Karena itu, KAMPUSTA berharap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat menjadikan persoalan banjir sebagai salah satu agenda prioritas. Penanganan, menurutnya, perlu disusun secara terintegrasi dengan mempertimbangkan kondisi geografis, kemampuan daerah, serta kebutuhan masyarakat di wilayah yang rawan terdampak.

“Sudah saatnya persoalan banjir di Tapanuli Tengah ditangani secara serius, bukan sekadar ditanggulangi sementara. Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang lebih aman, sementara pemerintah memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan upaya perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat,” tutup Irga Selamat Febrianggi Manalu.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan maupun klarifikasi dari Bupati Tapanuli Tengah atau pihak terkait mengenai langkah konkret pemerintah daerah dalam menangani persoalan banjir yang berulang dan berkepanjangan tersebut.

Redaksi tetap membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi banjir, evaluasi yang telah dilakukan, serta program dan langkah penanganan yang telah maupun akan dilaksanakan.

Masyarakat berharap persoalan banjir tidak hanya mendapat perhatian ketika bencana terjadi, tetapi juga ditindaklanjuti melalui perencanaan, pencegahan, dan penguatan infrastruktur secara berkelanjutan. Keterbukaan informasi dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanganan banjir yang lebih efektif.

Dengan langkah yang terencana dan evaluasi secara berkala, penanganan banjir di Tapanuli Tengah diharapkan tidak berhenti pada penanganan sementara, tetapi mampu memberikan solusi jangka panjang serta meningkatkan perlindungan bagi masyarakat di wilayah yang selama ini terdampak. (Red)

Sorotan mahasiswa mencakup dugaan persoalan lingkungan, penebangan pohon di area proyek, pengelolaan kayu hasil tebangan, transparansi pelaksanaan proyek, hingga potensi beban pembiayaan terhadap pemerintah daerah pada masa mendatang.

Proyek BRT Mebidang diketahui melibatkan konsorsium BUMN, yakni PT PP (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE).

Soroti Penebangan Pohon dan Pengelolaan Kayu

Salah satu persoalan yang dipertanyakan adalah aktivitas penebangan pohon di sejumlah area yang terdampak pembangunan BRT.

Mahasiswa menilai penebangan dalam jumlah besar perlu disertai kajian dan pengelolaan lingkungan yang jelas, termasuk mengenai dampaknya terhadap ruang terbuka hijau (RTH), area resapan air, serta kondisi lingkungan di sekitar jalur pembangunan.

Selain itu, mereka mempertanyakan mekanisme pengelolaan kayu hasil tebangan, termasuk jumlah, lokasi penyimpanan, status kepemilikan, serta apakah seluruh proses pemanfaatan atau pemindahannya telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Muncul pula dugaan bahwa sebagian kayu hasil tebangan memiliki nilai ekonomis. Namun, dugaan tersebut menurut mahasiswa perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan dokumen resmi agar dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan kayu tersebut.

Karena itu, mereka meminta APH menelusuri seluruh rantai pengelolaan kayu, mulai dari proses penebangan, pengangkutan, penyimpanan hingga pemanfaatannya.

GMNI Sumut Minta APH Turun Tangan

Ketua DPD GMNI Sumatera Utara, Armando Kurniansyah Sitompul, meminta aparat penegak hukum tidak mengabaikan berbagai persoalan yang dipersoalkan masyarakat dan mahasiswa.

“Pengrusakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penebangan pohon dalam proses pembangunan BRT harus dilakukan berdasarkan aturan dan kajian lingkungan yang jelas. Kami juga meminta dugaan pengelolaan atau komersialisasi kayu hasil tebangan diperiksa secara terbuka. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dari aset atau hasil tebangan yang statusnya merupakan milik publik,” tegas Armando.

Ia juga mendesak Ditreskrimsus Polda Sumut dan instansi terkait melakukan klarifikasi serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

KAMMI Soroti Transparansi dan Evaluasi Lingkungan

Sementara itu, Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Saddani Rambe, menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan proyek transportasi massal tersebut.

Menurutnya, pembangunan BRT harus tetap memperhatikan aspek lingkungan, tata ruang, lalu lintas, serta kepentingan masyarakat.

> “Pembangunan seharusnya membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bukan menimbulkan persoalan baru. Kami meminta adanya transparansi mengenai pelaksanaan proyek, termasuk pengelolaan pohon dan kayu hasil tebangan serta dokumen lingkungan yang menjadi dasar pembangunan,” ujar Irham.

Ia meminta pemerintah dan pihak pelaksana melakukan evaluasi apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan di lapangan.

KAMMI juga mendorong agar dokumen dan proses evaluasi lingkungan dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Minta Audit dan Pemeriksaan Menyeluruh

GMNI dan KAMMI Sumut selanjutnya mendesak APH, pemerintah daerah, serta instansi teknis terkait melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proyek BRT Mebidang.

Pemeriksaan tersebut, antara lain, diminta mencakup:

1. Pendataan dan penelusuran kayu hasil tebangan , termasuk volume, lokasi penyimpanan, pengangkutan, dan pemanfaatannya.

2. Pemeriksaan dokumen lingkungan, termasuk kesesuaian pelaksanaan proyek dengan dokumen lingkungan yang telah ditetapkan.

3. Pemeriksaan tata kelola proyek, termasuk pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemilik pekerjaan, kontraktor, konsorsium, serta pihak terkait lainnya.

4. Evaluasi dampak terhadap lalu lintas, drainase, RTH, dan lingkungan sekitar.

5. Audit terhadap penggunaan anggaran dan potensi kewajiban pemerintah daerah apabila terdapat pembiayaan atau subsidi operasional pada tahap selanjutnya.Mahasiswa menilai pemeriksaan diperlukan agar berbagai tudingan yang berkembang di masyarakat dapat diuji berdasarkan data dan dokumen resmi, bukan hanya berdasarkan informasi di lapangan.

Potensi Beban Pembiayaan Daerah

Selain persoalan konstruksi dan lingkungan, keberlanjutan operasional BRT juga menjadi perhatian.

Mahasiswa mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah telah menghitung kebutuhan biaya operasional, subsidi, pemeliharaan infrastruktur, serta kemampuan fiskal daerah apabila sistem BRT nantinya membutuhkan dukungan anggaran secara berkelanjutan.

Mereka mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi tidak hanya harus dinilai dari keberhasilan tahap konstruksi, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut beroperasi secara efektif dan berkelanjutan.

Jika aspek integrasi transportasi, tata ruang, rekayasa lalu lintas, mitigasi banjir, serta pembiayaan operasional tidak direncanakan secara matang, mereka khawatir proyek tersebut justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Minta Semua Pihak Berikan Klarifikasi

Atas berbagai sorotan tersebut, GMNI dan KAMMI Sumut meminta pemerintah, instansi terkait, serta pihak pelaksana proyek memberikan penjelasan terbuka mengenai sejumlah persoalan yang dipertanyakan.

Hingga berita ini disusun, berbagai tudingan mengenai dugaan pelanggaran lingkungan, pengelolaan kayu hasil tebangan, maupun potensi kerugian keuangan negara/daerah masih merupakan dugaan dan tuntutan dari pihak mahasiswa yang perlu diverifikasi melalui pemeriksaan resmi.

Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT PP, PT WEGE, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan proyek BRT Mebidang.

Pemeriksaan oleh lembaga berwenang diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai apakah terdapat pelanggaran hukum, pelanggaran administratif, persoalan tata kelola, atau tidak terdapat pelanggaran sebagaimana yang ditudingkan.(Red)

FGD tersebut mengangkat tema ”Akselerasi Jagung sebagai Bahan Pangan dan Pakan yang Bernilai Ekonomis Tinggi untuk Menunjang Kesejahteraan Masyarakat Bomberay–Tomage, Papua Barat”. Forum itu menjadi ruang untuk menghimpun informasi, pengalaman, persoalan, serta potensi pengembangan jagung dari berbagai pemangku kepentingan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses identifikasi lapangan yang sebelumnya dilakukan Tim Ekspedisi Patriot. Dari hasil pengamatan dan komunikasi dengan masyarakat, pengembangan pertanian di kawasan Tomage masih menghadapi sejumlah tantangan.

Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan kondisi lahan, ketersediaan air dan pupuk, pengelolaan kesuburan tanah, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, hingga aspek pemasaran dan keberlanjutan usaha tani.

Melalui FGD, Tim Ekspedisi Patriot mempertemukan berbagai perspektif, mulai dari akademisi, pemerintah daerah, penyuluh, petani, hingga pihak terkait lainnya. Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk menyusun langkah pengembangan jagung yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembahasan tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi. Jagung juga dipandang sebagai bagian dari rantai nilai pertanian yang berpotensi dikembangkan sebagai komoditas pangan sekaligus bahan baku pakan.

Salah satu perhatian utama dalam diskusi adalah perlunya sistem budidaya yang sesuai dengan karakteristik wilayah Tomage. Hal itu mencakup pemilihan varietas, pengelolaan dan peningkatan kualitas tanah, pemupukan, pengelolaan air, pengendalian organisme pengganggu tanaman, hingga penanganan pascapanen.

”FGD ini bukan hanya menjadi forum diskusi, tetapi merupakan titik awal untuk menyusun langkah konkret berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Dr. Yani Maharani.

Menurut Tim Ekspedisi Patriot, keberhasilan pengembangan jagung tidak semata-mata diukur dari peningkatan produksi. Keberlanjutan usaha tani juga membutuhkan dukungan ekosistem, mulai dari akses terhadap input produksi dan teknologi, pendampingan, kelembagaan petani, kepastian pasar, hingga keterhubungan antara sektor pertanian dan peternakan.

Dalam konteks tersebut, jagung dinilai memiliki peluang strategis karena dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mendukung sektor peternakan melalui penyediaan bahan baku pakan. Pengembangan kedua sisi tersebut diharapkan dapat menciptakan nilai tambah dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

FGD perdana ini sekaligus menjadi momentum bagi Tim Ekspedisi Patriot untuk memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah. Berbagai masukan yang diperoleh akan digunakan untuk memetakan persoalan, menentukan prioritas intervensi, serta merancang demplot dan strategi pengembangan jagung yang adaptif terhadap kondisi lokal.

Keberadaan demplot nantinya diharapkan tidak hanya menjadi sarana untuk menguji teknologi dan varietas yang sesuai, tetapi juga menjadi ruang belajar bersama bagi petani. Dengan demikian, inovasi yang diperkenalkan dapat diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, biaya produksi, serta pemanfaatan sumber daya lokal.

Ke depan, Kelompok Jagung Tim Ekspedisi Patriot berkomitmen melanjutkan identifikasi di berbagai kampung, menggali pengetahuan dan pengalaman petani, serta mengembangkan pendekatan yang berbasis pada kondisi nyata di lapangan.

Upaya tersebut diharapkan menjadi bagian dari transformasi pertanian di Tomage, dari aktivitas produksi menuju sistem agribisnis yang produktif, memiliki nilai tambah, dan berkelanjutan.

Sinergi antara masyarakat, pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu kunci agar potensi jagung di kawasan Bomberay–Tomage dapat berkembang secara optimal.(Red)

Ketua KAMMI Tanjungbalai, Rizqalsya Toyibi, S.Si., mengatakan keberhasilan pemerintahan tidak hanya bergantung pada kebijakan wali kota, tetapi juga pada kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan program dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“ Masyarakat tidak melihat siapa yang bekerja di balik meja. Yang mereka lihat adalah kerja Pemko dan OPD. Karena itu, seluruh perangkat pemerintahan harus bergerak dalam satu arah dengan janji dan visi yang disampaikan kepada masyarakat saat kampanye,” ujar Rizqalsya.

Menurutnya, berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan maupun kinerja aparatur perlu dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah. Ia menilai kritik publik sebaiknya direspons melalui klarifikasi, evaluasi dan perbaikan apabila memang ditemukan persoalan.

KAMMI juga mendorong agar mekanisme pengawasan terhadap aparatur pemerintahan berjalan secara efektif. Jika terdapat dugaan pelanggaran, pemeriksaan dinilai perlu dilakukan berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

“ Kritik masyarakat harus dijawab dengan evaluasi dan kerja nyata. Kalau memang ada persoalan, periksa secara objektif. Jika terbukti melanggar, tentu harus ada pembenahan sesuai aturan,” tegasnya.

Selain persoalan pelayanan publik, KAMMI turut menyoroti penanganan perkara yang berkaitan dengan anak. Rizqalsya meminta pemerintah dan instansi terkait memastikan aspek perlindungan, penanganan serta evaluasi tetap berjalan sesuai kewenangan masing-masing, meskipun perhatian publik terhadap suatu kasus telah menurun.

“Jangan menunggu persoalan kembali ramai baru pemerintah bergerak. Kasus yang sudah terjadi harus menjadi pelajaran dan dasar untuk memperbaiki sistem perlindungan anak,” katanya.

Rizqalsya menegaskan, fungsi kontrol KAMMI ditujukan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pemerintah.

“Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang bebas dari kritik, tetapi pemerintah yang mampu menerima kritik, mengujinya dengan fakta, lalu memperbaiki apa yang memang perlu diperbaiki,” pungkasnya. (Red/R)

Kegiatan yang berlangsung pukul 10.00 hingga 14.00 WIB tersebut diikuti 30 anak panti dan 13 orang panitia.

Respati tidak hanya menjadi wadah bagi para relawan untuk berbagi kebahagiaan bersama anak-anak panti, tetapi juga menghadirkan edukasi yang diharapkan memberikan manfaat. Salah satu materi yang disampaikan yakni mengenai respons cepat dalam menghadapi bencana serta pengenalan tas tanggap darurat.

Materi disampaikan oleh para relawan dengan metode sederhana dan interaktif agar mudah dipahami peserta. Anak-anak diperkenalkan pada langkah-langkah dasar yang dapat dilakukan ketika menghadapi situasi darurat, termasuk pentingnya tetap tenang dan mengetahui tindakan yang tepat saat terjadi bencana.

Para relawan juga memperkenalkan tas tanggap darurat sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi bencana. Peserta diberikan pemahaman mengenai fungsi tas tersebut serta perlengkapan dasar yang perlu dipersiapkan.

Edukasi ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran sejak dini bahwa kesiapsiagaan bencana dapat dimulai dari hal-hal sederhana dan dilakukan di lingkungan masing-masing.

Suasana kegiatan berlangsung meriah dan penuh keakraban. Anak-anak panti tampak antusias mengikuti materi serta berinteraksi dengan para relawan. Kehadiran 13 panitia turut mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.

Lebih dari sekadar kunjungan sosial, kegiatan Respati menjadi ruang untuk membangun interaksi, berbagi pengalaman, sekaligus memberikan pengetahuan baru kepada anak-anak panti.

Melalui kegiatan tersebut, para relawan berharap semangat kepedulian sosial dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dapat terus tumbuh. Berbagi tidak hanya diwujudkan melalui materi, tetapi juga melalui waktu, perhatian, dan pengetahuan yang dapat memberikan manfaat bagi sesama.(PR)

Deklarasi tersebut mengangkat tema “Bersatu dalam Perbedaan, Bergerak dalam Kedamaian” sebagai pesan kepada seluruh elemen pemuda dan masyarakat Jakarta agar senantiasa mengedepankan persatuan serta menjaga situasi kota tetap aman dan kondusif.

Koordinator Daerah GPPMI DKI Jakarta, Anggiat Andreas Purwanto, menegaskan bahwa pemuda memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga Jakarta dari berbagai tindakan yang dapat memecah persatuan masyarakat.

“Jakarta adalah rumah kita bersama. Perbedaan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, tetapi jangan sampai perbedaan tersebut menjadi alasan untuk melakukan provokasi, kekerasan, maupun tindakan anarkis. Aspirasi harus disampaikan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab.”

Dalam deklarasi tersebut, GPPMI DKI Jakarta menyatakan sejumlah komitmen, yakni:

1. Menjaga perdamaian dan ketertiban Jakarta.

2. Menolak segala bentuk provokasi, kekerasan, dan tindakan anarkis.

3. Menghormati perbedaan pendapat serta menjaga persatuan.

4. Mengutamakan dialog, musyawarah, dan penyampaian aspirasi secara damai.

5. Menjaga fasilitas umum serta keamanan dan kenyamanan masyarakat.

6. Tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya.

7. Bersama-sama menjaga Jakarta agar tetap aman, damai, kondusif, dan harmonis.

Anggiat juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Jangan sampai informasi yang tidak benar menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat. Mari kita jaga Jakarta dengan sikap dewasa, saling menghormati, dan mengedepankan dialog.”

Menurut GPPMI DKI Jakarta, menjaga keamanan Jakarta bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Pemuda diharapkan menjadi bagian dari solusi dengan mengedepankan semangat persaudaraan, gotong royong, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.

GPPMI DKI Jakarta juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga fasilitas umum, menghormati hak masyarakat lainnya, serta memastikan setiap penyampaian aspirasi berlangsung secara damai dan tidak mengganggu keamanan maupun kenyamanan warga.(Red)

“JAGA JAKARTA, JAGA PERSATUAN. DAMAI AKSI KITA, AMAN KOTA KITA.”

GPPMI DKI JAKARTA

Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat Indonesia

Anggiat Andreas Purwanto

Koordinator Daerah DKI Jakarta