Aksi tersebut mengangkat berbagai persoalan pendidikan di Sumatera Utara, terutama dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah yang dilakukan dengan dalih sumbangan komite. Massa aksi menilai praktik tersebut memberatkan masyarakat dan mencederai semangat pendidikan yang seharusnya dapat diakses secara adil oleh seluruh rakyat.

Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sumut , Risky Hasibuan, “dalam orasinya menegaskan bahwa Hardiknas harus menjadi momentum evaluasi terhadap kebijakan pendidikan dan program pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat bukan seremonial semata kami mendesak pemerintah pusat segera mencopot Kepala BGN karena dinilai gagal menjalankan program strategis Presiden. Kami juga meminta KPK dan Kejagung segera mengaudit anggaran BGN demi memastikan transparansi penggunaan anggaran negara”, tegasnya.

Sementara itu, Rahmat Situmorang Koordinator aksi, “mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Sumut segera menuntaskan dugaan pungli di sektor pendidikan yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan menegaskan apabila tuntutan kami tidak diakomodir kami akan turun kejalan aksi sampai berjilid-jilid bahkan membawa massa 10 kali lipat dari hari ini”.

Selain persoalan pungli, massa aksi juga menyoroti konflik internal Yayasan Prayatna yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Namun, pihak yang kalah disebut belum menyerahkan sarana dan prasarana kepada pihak pemenang perkara. Massa menilai hal tersebut merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan hukum dan meminta Kadis Pendidikan Sumut agar tidak tutup mata terhadap persoalan tersebut.

Adapun tuntutan yang disampaikan massa aksi meliputi:

1. Mendesak DPRD Sumut menggelar RDP dengan memanggil Kadis Pendidikan Sumut.

2. Mengusut pungli berkedok sumbangan komite di sekolah-sekolah.

3. ⁠Meminta BPK mengaudit dana BOS dan penggunaannya SLTA negeri.

4. ⁠Menuntut percepatan digitalisasi pendidikan pemerataan di wilayah Sumut.

5. Mendesak pencopotan Kepala BGN.

6. Mendesak KPK dan Kejagung mengaudit anggaran BGN.

7. Mendesak penyelesaian konflik Yayasan Prayatna sesuai putusan hukum yang berlaku.

Setelah berdinamika dalam prosesi aksi berlangsung, massa aksi kemudian diterima oleh Fajri Akbar anggota komisi E DPRD SUMUT. Dalam dialog bersama massa aksi, Fajri Akbar menyarankan LMND Sumut untuk membuat surat laporan terkait dugaan pungli serta surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Komisi E DPRD Sumut agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti secara resmi.

Terkait konflik Yayasan Prayatna, Komisi E DPRD Sumut juga menyarankan pihak yang telah dinyatakan menang secara hukum untuk segera melaporkan persoalan tersebut kepada Komisi E DPRD Sumut agar dapat difasilitasi dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada.

Aksi berlangsung tertib dengan diwarnai orasi, pembentangan spanduk tuntutan, dan seruan solidaritas untuk pendidikan yang bebas pungli dan berpihak kepada rakyat.(PR)

PERS NEWS | Solo – Iran belum membuka selat Hormuz untuk Indonesia. Terkait hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk mencari minyak mentah (crude) dari berbagai negara.

Dilansir detikFinance, langkah mencari minyak mentah dari berbagai negara itu dilakukan sebagai antisipasi dampak perang di Timur Tengah terhadap pasokan energi.

“Atas dasar itu bahwa Presiden semalam memerintahkan kepada saya dan tim untuk segera mencari pasokan-pasokan minyak kita dari hampir semua negara. Kemudian mengoptimalkan semua energi yang ada pada kita,” kata Bahlil saat melakukan sidak di SPBU Colomadu, Jawa Tengah, dikutip dari keterangan Kementerian ESDM, Kamis (26/3/2026).

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah bakal terus berupaya menjaga pasokan, cadangan energi, serta stabilitas harga di tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah yang hampir semua negara terkena dampaknya.

Menurut Bahlil, konflik yang terjadi saat ini belum ada yang mengetahui kapan berakhirnya. Meski demikian, ia memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), baik bensin maupun solar, serta LPG, dalam kondisi aman saat ini.

“Dalam berbagai kesempatan sekalipun dalam kondisi yang memang hampir semua dunia kena tetapi kita bersyukur kepada Allah atas perintah Bapak Presiden dan dukungan rakyat hari ini BBM di negara kita tercinta baik daripada bensin, solar maupun LPG terpenuhi dengan baik,” ujar Bahlil.

“Saya memohon dukungan dari semua rakyat Indonesia. Masalah ini tidak hanya masalah pemerintah tapi masalah kita semua. Saya memohon, menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak. Dengan bijak yang tidak perlu saya sarankan jangan,” imbuhnya.

China-India Diizinkan Lewat Selat Hormuz

Diberitakan detikFinance sebelumnya, Iran mulai mengizinkan kapal-kapal dari negara tertentu untuk melintasi Selat Hormuz. Kapal yang diizinkan melintas harus berasal dari negara yang dianggap bersahabat, salah satunya India.

Hal ini diungkap langsung akun media sosial X milik Konsulat Jenderal Iran di Mumbai yang mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Dalam unggahan tersebut tercatat lima negara mendapat lampu hijau untuk melintasi Selat Hormuz.

“Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi: Kami mengizinkan pelayaran melalui Selat Hormuz bagi negara-negara sahabat termasuk China, Rusia, India, Irak, dan Pakistan,” tulis unggahan tersebut, dikutip dari The Economic Times, Kamis (26/3/2026).

Pernyataan ini muncul setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan pembukaan kembali Selat Hormuz. Dalam unggahan di X, ia mengatakan, penutupan berkepanjangan Selat Hormuz telah menghambat pasokan minyak, gas, dan pupuk pada momen penting musim tanam global.

“Di seluruh kawasan dan sekitarnya, warga sipil mengalami dampak serius dan hidup dalam ketidakamanan yang mendalam. PBB bekerja untuk meminimalkan dampak perang. Dan cara terbaik untuk meminimalkan dampak tersebut sudah jelas: akhiri perang sekarang juga,” sebut Guterres.

Guterres juga mendesak Amerika Serikat dan Israel untuk mengakhiri perang di Asia Barat. Ia menyinggung bahwa perang hanya menimbulkan penderitaan yang lebih dalam bagi masyarakat.

“Pesan saya kepada Amerika Serikat dan Israel adalah sudah saatnya mengakhiri perang, di tengah penderitaan manusia yang semakin dalam, korban sipil yang terus bertambah, serta dampak ekonomi global yang semakin besar. Pesan saya kepada Iran adalah menghentikan serangan terhadap negara tetangga yang tidak terlibat dalam konflik,” ujarnya.

Syarat Melintasi Selat Hormuz

Sebelumnya, pada 25 Maret, misi Iran di New York menyatakan akan mengizinkan kapal yang disebut sebagai “kapal yang tidak bermusuhan” untuk melintas di Selat Hormuz.

Syaratnya, kapal tersebut berasal dari negara yang tidak terlibat atau mendukung tindakan agresi terhadap Iran, serta sepenuhnya mematuhi aturan keselamatan dan keamanan yang ditetapkan.

Mereka bisa mendapat akses ke jalur aman melalui Selat Hormuz dengan koordinasi bersama otoritas Iran yang berwenang.

Dewan Pertahanan Iran juga menegaskan bahwa pelayaran kapal yang dianggap bukan musuh di Selat Hormuz kini wajib melalui koordinasi terlebih dahulu dengan otoritas Iran. (DTK)

PERS NEWS | Jakarta – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap arahan khusus dari Presiden Prabowo terkait pengelolaan sumber daya alam. Prabowo menekankan pentingnya menjaga sumber daya alam sebagai aset strategis nasional sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara dari sektor mineral.

Hal itu disampaikan Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Rabu (25/3/2026). Prabowo menekankan kepentingan negara harus menjadi prioritas.

“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita, sumber daya alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara,” jelas Bahlil dikutip Biro Sekretariat Presiden, Kamis (25/3/2026).

Pemerintah kini terus mempercepat langkah hilirisasi dan penguatan ketahanan energi nasional. Bahlil menjelaskan bahwa perkembangan program hilirisasi juga menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking, sementara sisanya dijadwalkan mulai bulan depan.

“Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar 239 triliun (rupiah) dan akan kita bahas finalisasi,” ujar Bahlil.

Selain hilirisasi, Bahlil juga menyampaikan terkait pengembangan energi alternatif sebagai bagian dari upaya menuju ketahanan dan swasembada energi. Menurut Bahlil, Prabowo mengarahkan agar seluruh potensi energi domestik dioptimalkan, termasuk etanol dan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO), serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan.

“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita, baik itu etanol, baik itu biodiesel dari CPO-CPO, termasuk kita bagaimana mendorong agar transisi energi lewat energi baru terbarukan juga kita bisa kita lakukan,” imbuh Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga melaporkan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel. Bahlil menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut, bersamaan dengan pemerintah terus memantau dinamika pasar global.

“Andaikan pun kalau harganya stabil terus, bagus, kita akan bagaimana membuat relaksasi tapi terukur terhadap perencanaan produksi. Jadi semuanya masih dalam batas-batas koordinasi dengan pasar, kemudian kebutuhan supply and demand,” ujarnya.

“Yang penting adalah kita inginkan harganya bagus terus, kita doakan harga batu bara bagus, harga nikel bagus, kemudian kita akan bagaimana melakukan relaksasi terukur,” lanjut Bahlil. (DTK)

PERS.NEWS | Kementerian Agama (Kemenag) menggelar sidang isbat 1 Syawal 1447 H hari ini, Kamis 19 Maret 2026, bertepatan 29 Ramadan 1447 H. Melalui sidang ini, ditetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Ketetapan resmi ini diputuskan setelah melakukan sidang isbat yang digelar di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat hari ini, Kamis, 19 Maret 2026.

“Kementerian Agama telah mengkonfirmasi dari hasil pemantauan petugas yang ditempatkan setidaknya 117 titik pengamat di seluruh Indonesia dan tim penerima laporan rukyat di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Dengan demikian berdasarkan hasil sidang isbat disepakati 1 Syawal 1447 H jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar yang memimpin sidang isbat dalam konferensi pers.

Pemerintah menggunakan metode hisab dan rukyat dalam menetapkan awal Syawal. Data hisab dikonfirmasi lewat proses pemantauan hilal atau rukyatul hilal.

Hilal baru bisa dirukyat apabila telah memenuhi kriteria visibilitas hilal Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) dengan tinggi minimal 3° dan elongasi 6,4°.

Berdasarkan hasil hisab Tim Hisab Rukyat Kemenag RI, posisi hilal di wilayah NKRI belum ada yang memenuhi kriteria tinggi hilal. Karenanya, secara hisab 1 Syawal 1447 H/2026 M akan jatuh pada 21 Maret 2026.

Sebelumnya, Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag RI, Cecep Nurwendaya memaparkan, pada 29 Ramadan 1447 Hijriah, data menunjukkan ketinggian hilal di Indonesia berada pada rentang 0,91 hingga 3,13 derajat. Sementara itu, elongasi hanya berkisar antara 4,54 hingga 6,10 derajat masih berada di bawah batas minimal yang telah ditentukan,

“Berdasar kriteria MABIMS, pada tanggal 29 Ramadan 1447 H/Maret 2026 M posisi hilal di wilayah NKRI”Jika ada yang memenuhi kriteria tinggi dan elongasi minimal di satu tempat di NKRI saja, maka berlaku untuk seluruh wilayah hukum NKRI. Namun ternyata tidak ada satupun tempat di NKRI yang memenuhi kriteria,” ujar Cecep dalam pemaparan seminar posisi hilal.

Sidang isbat dihadiri oleh beberapa pihak, antara lain perwakilan duta besar negara sahabat. Ada juga beberapa lembaga terkait seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha ITB, serta Planetarium Jakarta. (***)