Kondisi tersebut memicu kritik dari Gerakan Pemuda Perwakilan Rakyat Seluruh Indonesia (GPPRSI) Sumatera Utara. Organisasi tersebut mempertanyakan konsistensi penegakan hukum dan kode etik di lingkungan internal Polri.

Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya, media mengonfirmasi langsung kepada Kapolres Asahan mengenai status Bripka AHS. Kapolres menjelaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Propam, sidang kode etik terhadap Bripka AHS telah dilaksanakan dan diputus sebelum dirinya menjabat sebagai Kapolres Asahan.

“Setelah kami cek kepada Propam yang melakukan pemeriksaan pada saat penanganan yang lalu, bahwasanya putusan kode etik sudah inkrah dan sudah diputuskan sebelum saya menjadi Kapolres. Dan kami menghormati putusan sidang kode etik yang telah diputuskan,” ujar Kapolres.

Saat kembali ditanya mengenai alasan Bripka AHS belum dijatuhi PTDH meskipun telah divonis 9 tahun penjara dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Kapolres menjawab:

“Sudah kami tanyakan kepada Propam yang melakukan pemeriksaan kode etik. Dan putusannya bukan putusan PTDH.”

Penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru dari Ketua GPPRSI Sumatera Utara, Hendra. Menurutnya, yang menjadi persoalan bukan sekadar telah dilaksanakannya sidang kode etik, melainkan dasar hukum, pertimbangan, dan argumentasi yang digunakan hingga sanksi PTDH tidak dijatuhkan kepada anggota Polri yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Yang dipersoalkan bukan sekadar ada atau tidaknya sidang kode etik, tetapi apakah putusan tersebut benar-benar mencerminkan rasa keadilan, profesionalisme, dan akuntabilitas yang selama ini menjadi komitmen Polri. Ketika seorang anggota telah diputus bersalah dengan hukuman pidana 9 tahun penjara, masyarakat tentu mempertanyakan mengapa sanksi PTDH tidak dijatuhkan,” tegas Hendra.

Hendra menilai, penjelasan bahwa sidang kode etik telah selesai sebelum putusan pidana berkekuatan hukum tetap justru menjadi persoalan yang perlu dievaluasi. Menurutnya, apabila mekanisme yang berlaku menyebabkan putusan etik tidak dapat menyesuaikan perkembangan putusan pengadilan, maka sistem tersebut patut ditinjau kembali agar tidak menimbulkan persepsi bahwa penegakan etik berjalan terpisah dari substansi keadilan.

“Institusi Polri harus memastikan bahwa setiap kebijakan internal tidak mengurangi rasa keadilan masyarakat. Kejelasan dasar hukum dan pertimbangan dalam putusan kode etik menjadi sangat penting agar tidak memunculkan spekulasi yang merugikan institusi itu sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hendra menegaskan bahwa GPPRSI Sumatera Utara mendesak Divisi Propam Mabes Polri untuk melakukan evaluasi terhadap putusan sidang kode etik tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. Menurutnya, keterbukaan merupakan langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

“Kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama Polri. Ketika putusan pidana yang telah inkrah dengan hukuman 9 tahun penjara tidak diikuti dengan langkah yang dipandang sejalan oleh publik, maka kepercayaan itu berpotensi tergerus. Karena itu kami meminta Mabes Polri memberikan penjelasan secara terbuka serta melakukan evaluasi agar tidak muncul keraguan terhadap komitmen Polri dalam menegakkan hukum di lingkungan internalnya,” kata Hendra.

Hendra juga menyampaikan bahwa GPPRSI Sumatera Utara akan melaporkan persoalan tersebut ke Divisi Propam Mabes Polri dalam waktu 1 x 24 jam. Laporan itu bertujuan meminta dilakukan pemeriksaan terhadap proses sidang kode etik yang memutus perkara Bripka AHS tanpa rekomendasi PTDH.

“Kami menghormati setiap proses hukum, tetapi kami juga menuntut adanya kepastian, transparansi, dan konsistensi dalam penegakan kode etik. Biarlah Divisi Propam Mabes Polri yang menilai apakah seluruh proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kami perjuangkan bukan sekadar status seorang anggota, melainkan tegaknya supremasi hukum, kepastian hukum, serta terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” tutup Hendra.(Red)

Kegiatan yang berlangsung di ruang terbuka desa tersebut berjalan khidmat dan penuh kehangatan. Acara digelar di bawah rimbunnya pepohonan yang selama ini menjadi tempat berkumpul warga, menciptakan suasana kebersamaan yang akrab dan sederhana.

Syukuran dipimpin oleh Ustadz Rozak serta dihadiri anak-anak yatim piatu, tokoh masyarakat, dan perwakilan Pemerintah Desa Karya Mandiri. Di atas hamparan alas berwarna biru yang membentang panjang, tersaji berbagai makanan dan minuman hasil sumbangan sukarela warga untuk dinikmati bersama.

Perwakilan kelompok penambang rakyat menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan murni inisiatif masyarakat sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang diperoleh, sekaligus wujud kepedulian terhadap sesama, khususnya anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang.

“Kami ingin berbagi dari rezeki yang diberikan Tuhan melalui hasil alam yang kami peroleh. Semoga kegiatan ini membawa keberkahan serta semakin mempererat tali persaudaraan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Dalam tausiyah dan doa bersama, Ustadz Rozak mengajak seluruh warga untuk terus menjaga kerukunan, memperkuat semangat gotong royong, dan membiasakan diri berbagi kepada sesama.

Kehadiran unsur pemerintah desa turut mendapat apresiasi dari masyarakat. Dukungan tersebut dinilai menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap kegiatan sosial yang lahir dari kesadaran dan kepedulian warga.

Suasana penuh keakraban terasa sepanjang acara. Warga, tokoh masyarakat, dan anak-anak yatim duduk bersama menikmati hidangan, berdoa, serta saling bertukar harapan demi kemajuan dan kesejahteraan desa.

Masyarakat berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala sebagai sarana memperkuat silaturahmi, menumbuhkan kepedulian sosial, serta menjadikan Desa Karya Mandiri semakin rukun, makmur, dan penuh kasih sayang.

Mengusung semangat “Coklat Es Krim, Choose halocoko”, perusahaan percaya bahwa setiap momen sederhana dapat menjadi kenangan indah ketika diisi dengan tawa dan kebersamaan. Berbagai permainan, hiburan, pembagian hadiah, hingga interaksi hangat bersama warga berhasil menciptakan suasana penuh keceriaan. Puluhan anak tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dipersiapkan oleh tim halocoko Sulawesi Tengah.

Bagi halocoko, kebahagiaan bukan sekadar slogan, melainkan nilai yang menjadi dasar setiap langkah dan program yang dijalankan.

“Kami tidak hanya menjual es krim, tetapi kami menghadirkan kebahagiaan dan senyuman.”

Melalui kegiatan seperti ini, halocoko berharap dapat membangun hubungan yang semakin erat dengan masyarakat serta menjadi bagian dari momen-momen bahagia dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai bentuk apresiasi kepada mitra yang telah bertumbuh bersama, halocoko juga memberikan penghargaan kepada Kios Mama Yusuf sebagai “Duta Kebahagiaan”, atas dedikasi dan kontribusinya dalam menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat sekitar serta menjadi bagian penting dari keluarga besar halocoko di Sulawesi Tengah.

Kegiatan tersebut melibatkan empat SPG halocoko Sulawesi Tengah, yakni Yanti, Mozalika Ananta Putri, Zulfahriah, dan Devina Anatasya, dengan seluruh pelaksanaan acara berada di bawah koordinasi Ibu Dewi, Trainer SPG yang ditugaskan langsung oleh kantor pusat halocoko untuk mendampingi kegiatan di lapangan.

Menurut Ibu Dewi, senyum dan kebahagiaan masyarakat menjadi pencapaian terbesar dari kegiatan tersebut.

“Melihat senyuman anak-anak dan kebahagiaan masyarakat adalah penghargaan terbesar bagi kami. Melalui halocoko, kami ingin hadir lebih dekat, berbagi kebahagiaan, dan menjadi bagian dari cerita indah masyarakat Indonesia.”

Sebagai salah satu es krim resmi FIFA World Cup 2026, halocoko terus berkomitmen memperluas jangkauan program sosial dan kegiatan kemasyarakatan di berbagai daerah Indonesia. Melalui semangat “Coklat Es Krim, Choose halocoko”, halocoko akan terus melangkah membawa kebahagiaan, menebarkan senyuman, serta menjalin ikatan yang kuat dengan masyarakat dari kota hingga pelosok negeri.

Karena bagi halocoko, kesuksesan bukan hanya diukur dari banyaknya es krim yang dinikmati masyarakat, tetapi juga dari banyaknya senyuman yang berhasil dihadirkan.

Kami tidak hanya menjual es krim, tetapi kami menghadirkan kebahagiaan dan senyuman.(Red) 

Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menyebut bahwa aksi ini membawa lima tuntutan utama yang telah dirumuskan melalui konsolidasi BEM di lingkungan UI.

“Lima tuntutan mahasiswa”

Adapun lima tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut adalah:

1.Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2.Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

3.Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

4.Menghentikan militerisme di ruang sipil.

5.Mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.

Menurut Dimas, kelima poin tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh BEM fakultas di UI.

“Pengalihan rute massa mahasiswa”

Di tengah aksi, rombongan mahasiswa dari UI yang berangkat dari kampus di Depok sekitar pukul 10.30 WIB dilaporkan mengalami pengalihan rute saat mendekati kawasan Semanggi. Bus yang membawa massa tidak diarahkan menuju Bundaran HI, melainkan dibelokkan ke arah Dukuh Atas sebelum kemudian bergerak menuju kawasan Gedung DPR RI.

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, membenarkan adanya pengalihan tersebut. Ia menyebut sebagian massa sempat terpisah dan berkumpul di sekitar Kantor TVRI sambil menunggu konsolidasi ulang dengan kelompok lain.

“Kita sedang diskusi bagaimana agar bisa ke Bundaran HI dan yang terpisah untuk gabung lagi konsolidasi,” ujarnya.

“Penjelasan kepolisian soal lokasi aksi”

Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa pengalihan tersebut dilakukan karena Bundaran HI dinilai bukan lokasi yang tepat untuk kegiatan penyampaian aspirasi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas masyarakat dan perekonomian yang padat.

Ia menyebut aparat telah berkomunikasi dengan pihak penyelenggara aksi untuk mengalihkan lokasi demonstrasi ke titik lain yang dinilai lebih memungkinkan, seperti kawasan Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR RI.

“Sehingga aspirasinya juga tersampaikan dengan baik dan ini juga dilindungi oleh undang-undang,” ujarnya.(Red)

Penyaluran bantuan tersebut merupakan upaya pemerintah desa untuk membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat hubungan antara pemerintah desa dan warga melalui semangat kebersamaan dan gotong royong.

Di sela-sela pembagian bantuan, seorang warga dari Dusun 5 mempertanyakan alasan namanya tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat. Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Lembantongoa langsung meminta perangkat desa melakukan pengecekan data secara langsung.

“Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata yang bersangkutan masuk dalam kategori data 6–10 sehingga belum tercatat sebagai penerima pada tahap tersebut. Saya telah memerintahkan staf terkait untuk melakukan perbaikan dan pemutakhiran data agar masyarakat yang memang layak menerima bantuan dapat terakomodasi dengan baik,” jelas Kepala Desa.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa juga mengingatkan seluruh aparatur desa untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Saya mengajak seluruh aparat desa untuk bekerja secara maksimal sebagai abdi masyarakat. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih kepada pemerintah atas berbagai bantuan yang diberikan, mari kita patuhi kewajiban dengan membayar pajak tepat waktu. Selain itu, mari kita dukung dan sukseskan seluruh program Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sigi, Pakagali Pakagaya Ngata,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi awak media pada Kamis, 11 Juni 2026, Kepala Desa kembali menegaskan komitmen pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami bersyukur penyaluran bantuan dapat berjalan lancar. Namun kami menyadari masih mungkin terdapat kekurangan dalam pendataan. Karena itu, apabila ada warga yang seharusnya berhak menerima bantuan namun belum tercatat, kami berharap masyarakat segera menyampaikan informasi tersebut kepada perangkat desa, ketua RT, atau ketua RW setempat agar dapat diverifikasi,” tegasnya.

Ia juga menegaskan keterbukaannya terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.

“Saya siap menerima kritik dari masyarakat maupun seluruh elemen desa. Namun, kritik yang disampaikan hendaknya disertai solusi agar menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk bekerja lebih baik demi kemajuan desa. Mari kita bijak menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Lebih lanjut, Kepala Desa memastikan pemerintah desa tetap membuka ruang komunikasi dan pendataan tambahan demi memastikan bantuan tepat sasaran.

“Setiap informasi yang masuk akan kami verifikasi secara teliti agar tidak ada warga yang terlewat. Kami juga berharap bantuan yang telah diterima dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan keluarga. Mari kita jaga kekompakan, kerukunan, dan semangat saling peduli demi kemajuan Desa Lembantongoa,” tutupnya.

Warga menyambut baik imbauan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk ikut melengkapi data penerima manfaat serta mendukung pembangunan desa secara bersama-sama.(Red)

Di kalangan pelaku PETI, nama Candra dikenal luas sebagai pemodal yang diduga terlibat dalam sejumlah aktivitas pertambangan tanpa izin yang beroperasi di beberapa kawasan pegunungan Parigi Moutong. Besarnya skala aktivitas yang dikaitkan dengannya membuat namanya kerap menjadi perhatian masyarakat maupun pemerhati lingkungan.

Sejumlah sumber menyebutkan bahwa hingga saat ini Candra belum pernah tersangkut proses hukum terkait dugaan aktivitas PETI yang dikaitkan dengannya. Kondisi tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai adanya pihak-pihak tertentu yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi maupun bukti yang dapat mengonfirmasi dugaan tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Candra juga disebut sebagai sosok yang diduga berada di balik aktivitas pertambangan ilegal di Desa Alo’o, Kecamatan Ampibabo. Lokasi tersebut diketahui telah menjadi sasaran penindakan oleh Satuan Tugas Penegakan Hukum beberapa waktu lalu.

Meski aparat menemukan sejumlah indikasi aktivitas pertambangan di lokasi tersebut, pihak yang disebut-sebut sebagai pengendali utama kegiatan itu belum tersentuh proses hukum. Kondisi ini menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat terkait efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas PETI yang selama ini menjadi perhatian publik.

Kerusakan lingkungan yang diduga ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan tanpa izin di sejumlah kawasan pegunungan Parigi Moutong juga menjadi perhatian serius masyarakat. Warga berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Harapan tersebut kini tertuju kepada Polda Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Kapolda yang baru. Masyarakat berharap penegakan hukum terhadap aktivitas PETI dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu, sehingga seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.(Red)

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 22–25 Juli 2026 di Jakarta. Dalam agenda pembukaan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka direncanakan akan diundang untuk hadir.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJS, Mahmud Marhaba, mengatakan pelaksanaan MUNAS III bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum penting dalam memperkuat konsolidasi nasional sekaligus menegaskan posisi PJS dalam perjalanan menuju konstituen Dewan Pers.

Menurut Mahmud, seluruh jajaran PJS di berbagai daerah perlu memandang agenda tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat arah organisasi di tingkat nasional.

“MUNAS III menjadi ruang bersama untuk mempertemukan gagasan, menyatukan langkah, sekaligus memperkuat komitmen organisasi dalam membangun ekosistem pers digital yang profesional dan berintegritas di Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin dengan menjaga soliditas organisasi dan semangat kebersamaan dari seluruh daerah.

“Kita ingin menunjukkan bahwa wartawan media siber mampu hadir sebagai bagian penting dalam pembangunan pers nasional yang profesional dan bermartabat,” tambahnya.

Sebagai bentuk kesiapan menghadapi agenda nasional tersebut, DPP PJS telah mendistribusikan sejumlah dokumen resmi kepada Ketua dan Sekretaris DPD di seluruh Indonesia.

Mahmud juga mengajak seluruh pengurus DPD dan DPC untuk segera melakukan koordinasi internal, menyiapkan delegasi terbaik, serta memastikan keterlibatan aktif dalam agenda nasional di Jakarta.

Menurutnya, kehadiran peserta dari seluruh wilayah Indonesia menjadi simbol bahwa PJS terus tumbuh dan memperkuat eksistensinya dari Sabang sampai Merauke.

MUNAS III diharapkan tidak hanya menjadi forum organisasi dalam mengambil keputusan strategis, tetapi juga menjadi momentum mempererat solidaritas antaranggota serta menyatukan visi besar dalam memperjuangkan masa depan jurnalisme siber di Indonesia.

“Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang sama, PJS optimistis agenda nasional ini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi perjalanan organisasi ke depan,” tegasnya.(Arif)