Ketua KAMMI Tanjungbalai, Rizqalsya Toyibi, S.Si., mengatakan keberhasilan pemerintahan tidak hanya bergantung pada kebijakan wali kota, tetapi juga pada kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan program dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“ Masyarakat tidak melihat siapa yang bekerja di balik meja. Yang mereka lihat adalah kerja Pemko dan OPD. Karena itu, seluruh perangkat pemerintahan harus bergerak dalam satu arah dengan janji dan visi yang disampaikan kepada masyarakat saat kampanye,” ujar Rizqalsya.

Menurutnya, berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan maupun kinerja aparatur perlu dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah. Ia menilai kritik publik sebaiknya direspons melalui klarifikasi, evaluasi dan perbaikan apabila memang ditemukan persoalan.

KAMMI juga mendorong agar mekanisme pengawasan terhadap aparatur pemerintahan berjalan secara efektif. Jika terdapat dugaan pelanggaran, pemeriksaan dinilai perlu dilakukan berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

“ Kritik masyarakat harus dijawab dengan evaluasi dan kerja nyata. Kalau memang ada persoalan, periksa secara objektif. Jika terbukti melanggar, tentu harus ada pembenahan sesuai aturan,” tegasnya.

Selain persoalan pelayanan publik, KAMMI turut menyoroti penanganan perkara yang berkaitan dengan anak. Rizqalsya meminta pemerintah dan instansi terkait memastikan aspek perlindungan, penanganan serta evaluasi tetap berjalan sesuai kewenangan masing-masing, meskipun perhatian publik terhadap suatu kasus telah menurun.

“Jangan menunggu persoalan kembali ramai baru pemerintah bergerak. Kasus yang sudah terjadi harus menjadi pelajaran dan dasar untuk memperbaiki sistem perlindungan anak,” katanya.

Rizqalsya menegaskan, fungsi kontrol KAMMI ditujukan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pemerintah.

“Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang bebas dari kritik, tetapi pemerintah yang mampu menerima kritik, mengujinya dengan fakta, lalu memperbaiki apa yang memang perlu diperbaiki,” pungkasnya. (Red/R)

Forum konsolidasi HmI cabang labuhanbatu raya ini secara khusus membedah persoalan fundamental, akuntabilitas penggunaan anggaran publik oleh DPRD Kabupaten Labuhanbatu, khususnya pada pos Perjalanan Dinas, Rapat Kerja, dan Studi Banding periode 2024-2026.

Konsolidasi yang dihadiri oleh pengurus cabang dan komisariat se-Labuhanbatu Raya ini berangkat dari kegelisahan intelektual sekaligus kekecewaan terhadap minimnya respon kelembagaan DPRD.

Berpijak pada UUD 1945 Pasal 28F tentang hak memperoleh informasi dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, HmI menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar formalitas administratif. Ia adalah prasyarat mutlak bagi terwujudnya good governance dan pencegahan korupsi.

“Sebagai bentuk itikad baik, HmI Cabang Labuhanbatu Raya telah melayangkan Surat Permohonan Informasi Publik kepada DPRD Kabupaten Labuhanbatu pada, Kamis (6/8/2026), Namun hingga hari ini, kami belum menerima jawaban tertulis sebagaimana diamanatkan UU KIP. Ini bentuk pengabaian terhadap hak publik,” tegas Baginda Sagala, Ketua Umum HmI Cabang Labuhanbatu Raya.

HmI memandang bahwa kegiatan studi banding dan raker tidak boleh terjebak dalam logika seremonialisme birokrasi. Ia harus menghasilkan policy transfer dan inovasi kebijakan yang adaptif terhadap problem lokal Labuhanbatu.

Untuk itu, HmI Cabang Labuhanbatu Raya menyatakan sikap:

1. Transparansi Anggaran: Mendesak DPRD membuka data terbuka terkait perencanaan, realisasi, dan pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas, raker, dan studi banding 2024-2026. Termasuk rincian tujuan, peserta, dan biaya.
2. Akuntabilitas Output: Menuntut publikasi laporan hasil dan rekomendasi dari setiap kegiatan studi banding. Publik berhak menilai apakah ada best practice yang kemudian diadopsi menjadi Perda atau kebijakan strategis daerah.
3. Kepatuhan Terhadap UU KIP: Menagih DPRD untuk segera menjawab surat permohonan informasi publik secara tertulis dalam tenggat waktu yang diatur undang-undang.

“ Jika lembaga legislatif saja abai terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik, lalu bagaimana publik bisa percaya terhadap akuntabilitas anggaran? Jika studi banding tidak menghasilkan perubahan kebijakan untuk Labuhanbatu, maka ia kehilangan legitimasi moral dan hukumnya,”Tutup Baginda Sagala.

Sebagai tindak lanjut, HmI akan melayangkan surat somasi, melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD, serta menggunakan hak konstitusional untuk melakukan aksi damai apabila tuntutan keterbukaan ini terus diabaikan.

HmI meyakini, tanpa akuntabilitas anggaran, maka fungsi legislasi dan anggaran DPRD akan mengalami defisit legitimasi di hadapan rakyat.(Red/R).

Dear Fransiska Damanik

NPM: 248530046

Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area

PERS.NEWS – Sejak pertama kali mengaspal di penghujung tahun 2020, Trans Metro Deli (TMD) diposisikan sebagai juru selamat bagi karut-marut mobilitas di Kota Medan. Kehadirannya melalui skema Buy The Service (BTS) Kementerian Perhubungan membawa romansa baru: armada bus modern, sejuk, ramah disabilitas, dan memiliki kepastian jadwal. Bagi kota yang berpuluh tahun ketergantungan pada manajemen angkutan kota (angkot) konvensional, TMD adalah lompatan kuantum.

Berbagai riset awal menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap kenyamanan di dalam bus. Namun, setelah lebih dari lima tahun beroperasi, sebuah pertanyaan krusial yang jujur harus diajukan: Apakah keberadaan Metro Deli benar-benar sedang mengubah budaya bertransportasi warga Medan, atau perlahan menyusut menjadi proyek yang ramai di media tetapi minim dampak jangka panjang?

Dilema Angka dan Keteralihan Moda

Indikator sejati dari keberhasilan transportasi publik bukanlah seberapa bagus armada yang diluncurkan, melainkan tingkat keteralihan moda (modal shift) masyarakat dari kendaraan pribadi. Di sinilah rapor merah mulai membayang.

Berdasarkan data pertumbuhan makro, volume kendaraan pribadi di Kota Medan terus tumbuh di kisaran 7-8 persen per tahun, berbanding terbalik dengan pertumbuhan panjang jalan yang tidak sampai 1 persen. Di sisi lain, tingkat keterisian penumpang (load factor) Trans Metro Deli mengalami ujian berat pasca-penerapan tarif berbayar (Rp4.300) sejak Oktober 2022. Ketika layanan ini tidak lagi gratis, fluktuasi penurunan jumlah penumpang di beberapa koridor menunjukkan bahwa loyalitas pengguna belum berbasis pada pemenuhan kebutuhan mobilitas yang mutlak, melainkan masih sensitif terhadap harga.

Ada tiga masalah sistemik yang membuat Trans Metro Deli kini tertatih-tatih untuk menjadi pilihan utama warga Medan:

• Pertama, kegagalan integrasi first-mile dan last-mile. Sebuah sistem bus tidak berdiri di ruang hampa. Bus boleh saja nyaman, namun bagaimana warga mencapainya? Jarak antarhalte TMD yang berkisar 300–500 meter sering kali tidak didukung oleh trotoar yang ramah pejalan kaki. Revitalisasi pedestrian di inti Kota Medan belum menyentuh kawasan sub-urban tempat pemukiman padat penduduk. Akibatnya, energi dan biaya ekstra yang harus dikeluarkan warga untuk mencapai halte membuat opsi menggunakan sepeda motor tetap jauh lebih rasional dan murah.

• Kedua, terjebak dalam jebakan kemacetan yang sama. Berbeda dengan Transjakarta yang memiliki jalur proteksi khusus (busway), Trans Metro Deli dipaksa berbagi aspal dengan ribuan kendaraan pribadi. Pada jam sibuk (peak hours), bus TMD terjebak kemacetan parah di koridor rawan seperti Jalan Gatot Subroto atau Jalan Sisingamangaraja. Akibatnya, headway (waktu tunggu) yang idealnya 10-15 menit membengkak menjadi 30-45 menit. Jika bus umum tetap terjebak macet, insentif bagi pengendara mobil pribadi untuk bermigrasi ke transportasi massal otomatis sirna.

• Ketiga, “perang dingin” rute dengan angkot. Alih-alih berfungsi sebagai feeder (pengumpan) yang menyuplai penumpang dari gang-gang kecil ke koridor utama TMD, angkot konvensional justru dibiarkan berjalan tumpang-tindih (overlapping) di rute yang sama. Lemahnya political will pemerintah daerah dalam melakukan penataan ulang rute (rerouting) yang integratif memicu konflik horizontal dan membingungkan pengguna.

Menuntut Komitmen Fiskal Daerah

Masyarakat Kota Medan sudah terlalu kenyang dengan selebrasi peluncuran proyek yang megah di awal, namun layu sebelum berkembang akibat minimnya anggaran perawatan di kemudian hari. Masa depan Trans Metro Deli kini berada di persimpangan jalan seiring dengan batas waktu subsidi BTS dari pemerintah pusat. Skema ini sejatinya dirancang agar pemerintah daerah perlahan mengambil alih pembiayaan melalui APBD.

Di sinilah komitmen Pemerintah Kota Medan diuji. Seberapa besar kapasitas fiskal APBD yang siap dialokasikan untuk menyubsidi layanan ini ke depan? Tanpa transparansi data penumpang yang dibuka ke publik, evaluasi berkala, dan jaminan keberlanjutan anggaran, kekhawatiran bahwa proyek ini hanya menjadi komoditas pencitraan sesaat sulit dibantah.

Langkah Radikal ke Depan

Agar Trans Metro Deli tidak berakhir sebagai monumen kegagalan transportasi modern, pemerintah harus berani mengambil langkah-langkah radikal:

Terapkan Push Strategy,Pemerintah tidak bisa hanya membujuk warga naik bus (pull strategy), melainkan harus mempersulit penggunaan kendaraan pribadi di pusat kota. Terapkan tarif parkir pinggir jalan (on-street parking) yang mahal secara ketat dan batasi ruang gerak kendaraan pribadi pada jam padat.

Integrasikan Angkot sebagai Feeder,Stop memperlakukan angkot sebagai kompetitor. Rangkul dan kanibalisasi rute angkot menjadi pengumpan resmi dengan menerapkan sistem satu tarif terintegrasi (sekali bayar menggunakan kartu elektronik, gratis oper ke TMD). Sopir angkot harus digaji dengan sistem kilometer agar tidak ada lagi budaya “ngetem” yang memicu kemacetan.

Intervensi Lajur Prioritas,Pemko Medan harus berani memberikan lajur khusus (sekalipun tanpa separator fisik) atau prioritas lampu lalu lintas (traffic light priority) bagi TMD di persimpangan-persimpangan padat demi menjamin kepastian waktu.

Ujian sesungguhnya bagi Trans Metro Deli bukan terletak pada lembaran piagam penghargaan atau seberapa sering ia menghiasi laman berita lokal. Ujian itu terjadi setiap hari di jalanan Kota Medan: Apakah warga rela menyimpan kunci kendaraan pribadi mereka di rumah dan memilih berjalan kaki menuju halte?

Transportasi publik yang berhasil bukanlah yang paling elok dipandang saat peresmian, melainkan yang paling diandalkan oleh masyarakat dalam menggerakkan urat nadi kota. Jika pemerintah daerah terus membiarkan Metro Deli bertarung sendirian di tengah kepungan macet tanpa dukungan infrastruktur makro, maka Metro Deli tidak sedang mengubah wajah transportasi Medan ia hanya sedang menunda kegagalannya. (*)

Lebih dari itu, Idul Adha adalah panggilan hati untuk belajar tentang cinta, keikhlasan, pengorbanan, dan kemanusiaan.

Di tengah dunia yang hari ini sibuk mengejar kepemilikan, Nabi Ibrahim AS justru mengajarkan tentang melepaskan.

Ketika manusia berlomba mengumpulkan harta, jabatan, dan kebanggaan duniawi, Ibrahim menunjukkan bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas segalanya, bahkan di atas sesuatu yang paling dicintai.

Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bukan sekadar cerita sejarah keagamaan. Ia adalah potret perjuangan batin manusia.

Betapa berat seorang ayah menerima perintah untuk menyembelih anak yang telah lama dinanti kehadirannya. Namun Ibrahim tidak membantah. Ia taat. Di sisi lain, Ismail menunjukkan keteguhan yang luar biasa.

Seorang anak muda rela menyerahkan dirinya demi menjalankan perintah Allah SWT.

Di situlah letak makna terbesar Idul Adha: pengorbanan yang lahir dari keimanan dan keikhlasan.

Hari ini, mungkin tidak ada lagi perintah untuk menyembelih anak sebagaimana ujian yang diterima Ibrahim.

Tetapi kehidupan modern menghadirkan bentuk pengorbanan yang lain. Ada ayah yang bekerja dari pagi hingga malam demi keluarganya.

Ada ibu yang menyimpan lelah dan air matanya agar anak-anak tetap merasa tenang. Ada anak muda yang berjuang melawan putus asa demi masa depan yang lebih baik. Semua itu adalah bentuk “kurban” dalam kehidupan sehari-hari.

Sayangnya, di zaman sekarang manusia semakin sulit berkorban. Ego lebih sering dipelihara daripada dikalahkan. Banyak orang rela memutus silaturahmi hanya karena perbedaan kecil. Banyak keluarga yang tinggal serumah tetapi kehilangan percakapan.

Banyak pemimpin lebih sibuk menjaga citra dibanding mendengar jeritan rakyat kecil.

Padahal Idul Adha mengajarkan bahwa manusia yang besar bukanlah mereka yang paling banyak memiliki, tetapi mereka yang paling tulus memberi.

Makna kurban sesungguhnya bukan hanya menyembelih hewan, melainkan menyembelih sifat buruk dalam diri. Menyembelih kesombongan, kerakusan, iri hati, dan keegoisan.

Sebab tidak ada gunanya hewan kurban disembelih jika hati manusia masih dipenuhi kebencian dan ketidakpedulian terhadap sesama.

Idul Adha juga mengingatkan pentingnya berbagi. Di hari raya inilah orang-orang kecil dapat menikmati kebahagiaan yang sederhana.

Daging kurban yang mungkin jarang mereka rasakan menjadi simbol bahwa Islam adalah agama yang menghadirkan kepedulian sosial.

Bahwa kebahagiaan tidak seharusnya dinikmati sendirian.

Namun pesan berbagi itu seharusnya tidak berhenti hanya pada satu hari raya. Bangsa ini membutuhkan lebih banyak manusia yang rela berbagi perhatian, tenaga, ilmu, bahkan waktu untuk sesama.

Karena krisis terbesar hari ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga krisis empati.

Idul Adha datang membawa pelajaran bahwa keluarga yang kuat bukan keluarga tanpa masalah, melainkan keluarga yang tetap saling menggenggam di tengah ujian.

Dari keluarga yang penuh keikhlasan akan lahir masyarakat yang beradab. Dan dari masyarakat yang beradab akan tumbuh bangsa yang kuat, bukan hanya kuat secara pembangunan, tetapi juga kuat dalam moral dan kemanusiaan.

Kita juga belajar dari dialog Nabi Ibrahim dan Ismail bahwa keimanan tidak dibangun dengan paksaan, tetapi dengan komunikasi, kasih sayang, dan keteladanan.

Di tengah generasi yang hidup di era digital dan penuh tekanan, orang tua tidak cukup hanya memerintah, tetapi juga harus hadir mendengarkan.

Akhirnya, Idul Adha mengajak kita bertanya kepada diri sendiri: apa yang sudah kita korbankan untuk keluarga, masyarakat, dan bangsa ini? Jangan-jangan selama ini kita lebih sering meminta dipahami daripada belajar memahami.

Lebih sering menuntut daripada memberi.

Di tengah kehidupan yang semakin keras, manusia membutuhkan “Zamzam” baru: mata air keikhlasan, kepedulian, dan cinta yang tulus. Sebab dunia tidak akan berubah hanya oleh orang-orang pandai berbicara, tetapi oleh mereka yang masih memiliki hati untuk berkorban demi kebaikan bersama.

Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita tidak hanya merayakan kurban, tetapi juga benar-benar memahami arti kehilangan, keikhlasan, dan cinta yang rela memberi tanpa harus memiliki.

Penulis: H. Hendra Cipta, S.E., M.M.

Menurut data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), per 3 Desember 2025 korban tewas telah mencapai 753 jiwa, 650 orang hilang, dan ribuan lainnya luka-luka. Puluhan ribu rumah rusak, infrastruktur publik porak-poranda, jalan strategis terputus, dan fasilitas dasar seperti sekolah, tempat ibadah, serta fasilitas kesehatan ikut terdampak.

Lebih dari sekadar angka: ini adalah tragedi kemanusiaan dan krisis kolektif. Ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal, anak-anak kehilangan sekolah, masyarakat kehilangan akses dasar, harapan terguncang dan trauma mendalam bagi mereka yang selamat.

Kenapa Bencana Terjadi Secara Masif Dan Apa yang Salah

Situasi ini bukan semata efek cuaca ekstrem atau nasib buruk. Ada penyebab-penyebab struktural dan sistemik yang memperparah dampak bencana:

Kerusakan lingkungan & deforestasi: Penebangan hutan, alih fungsi lahan, aktivitas industri ekstraktif — semuanya merusak daya dukung lingkungan. Ketika hutan kehilangan perannya sebagai penyerap air dan penahan erosi, sungai meluap, tanah longsor jadi lebih mudah terjadi, dan banjir bandang menjadi jauh lebih dahsyat.

Ketidaksiapan infrastruktur dan mitigasi: Banyak daerah yang belum memiliki sistem peringatan dini memadai, saluran drainase rusak atau tidak ada, serta pengawasan tata ruang yang lemah. Sehingga ketika hujan lebat atau aliran sungai meningkat — dampaknya langsung fatal.

Penanganan reaktif, bukan preventif: Kebijakan dan respon biasanya muncul setelah kerusakan terjadi. Padahal mitigasi bencana, rehabilitasi lingkungan, pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai), dan edukasi masyarakat harus menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang — bukan sekadar tindakan darurat ketika sudah terjadi bencana.

Nama: Romlah Mutiara Ayugustin Sitorus
NIM: 0693242107
Mata Kuliah: Dasar Dasar Broadcasting
Dosen Pengampu: Dr. Hotmatua Paralihan Harahap, MA