Administrasi Kependudukan

Pelayanan Terganggu Dua Hari, Listrik Padam di Kantor Disdukcapil Kota Medan Picu Keluhan Warga

redaksi — Tue, 24 Feb 2026 23:23:50 +0000

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemadaman tersebut diduga disebabkan oleh trafo listrik yang mengalami gangguan. Hingga Selasa, 24 Februari 2026, aliran listrik di lantai 3 kantor Disdukcapil masih belum sepenuhnya normal. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya sejumlah layanan administrasi kependudukan, seperti pengurusan kartu keluarga, surat pindah, Kartu Identitas Anak (KIA), pencetakan KTP elektronik, serta dokumen kependudukan lainnya.

Sejumlah warga mengaku kecewa karena pelayanan belum berjalan optimal. Beberapa di antaranya mengaku telah datang dari jauh untuk mengurus dokumen, namun harus menunda proses karena gangguan listrik.

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan dirinya telah datang sejak sehari sebelumnya untuk mengurus KTP elektronik, namun proses pelayanan belum dapat berjalan normal di bagian pelayanan lantai 3.

Di sisi lain, warga berharap instansi pelayanan publik memiliki langkah antisipasi seperti penyediaan genset atau sistem cadangan listrik agar pelayanan tetap berjalan saat terjadi gangguan.

Kondisi tersebut juga mendapat perhatian dari kalangan aktivis. Wakil Ketua DPD LSM Pedang Keadilan Perjuangan, Septian Hernanto, meminta pihak terkait segera mengambil langkah cepat agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali normal.

Ia juga mendorong Pemerintah Kota Medan melakukan evaluasi terhadap fasilitas pendukung pelayanan publik, termasuk sistem mitigasi darurat, guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Selain itu, ia berharap adanya keterbukaan informasi terkait penyebab gangguan listrik serta perkiraan waktu pemulihan layanan secara penuh, mengingat pelayanan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan melalui pesan WhatsApp, namun belum memperoleh tanggapan resmi. Sementara itu, masyarakat berharap aliran listrik segera kembali normal agar pelayanan di kantor Disdukcapil Kota Medan dapat berjalan seperti biasa.(TIM)

Ketua Raja Demo Sumut Soroti Dugaan Pungli di Dukcapil Deli Serdang

redaksi — Fri, 13 Feb 2026 17:12:49 +0000

DELI SERDANG|PERS.NEWS— Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Deli Serdang menjadi perhatian publik.

Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan adanya dugaan permintaan sejumlah uang berkisar Rp80.000 hingga Rp100.000 untuk pengurusan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran.

Ketua Raja Demo Sumatera Utara menyampaikan keprihatinannya atas informasi tersebut dan meminta agar persoalan ini ditelusuri secara transparan oleh pihak berwenang.

“Pelayanan administrasi kependudukan pada dasarnya gratis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika benar terdapat pungutan dalam pengurusan dokumen seperti KTP, KK, maupun Akta Kelahiran, maka hal tersebut perlu segera diklarifikasi dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari sejumlah warga, dugaan pungutan tersebut disebut-sebut melibatkan seorang oknum pegawai berinisial G.K. Namun hingga berita ini diturunkan, belum terdapat pernyataan resmi yang membenarkan adanya praktik tersebut.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Deli Serdang, Christina Helen Siagian, S.Sos., diharapkan dapat memberikan klarifikasi guna meluruskan informasi yang beredar sekaligus memastikan pelayanan berjalan sesuai standar operasional dan ketentuan hukum.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) menegaskan bahwa praktik pungutan liar merupakan pelanggaran hukum.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi terkait hasil pemeriksaan internal maupun langkah hukum yang akan ditempuh. Masyarakat diimbau untuk menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan resmi apabila menemukan indikasi pelanggaran dalam pelayanan publik.

Pelayanan publik yang transparan dan bebas pungli merupakan hak masyarakat sekaligus bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.(Red)