Desakan tersebut disampaikan GIMP Sumut dengan menyoroti sejumlah peristiwa terkait upaya masuknya barang yang diduga narkotika ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar, serta meminta pengawasan dan pembinaan di dalam lapas dievaluasi.

Ketua GIMP Sumatera Utara, Indra Simarmata, mengatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan sistem pengawasan dan keamanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar berjalan secara optimal.

Pujiono Slamet diketahui mulai menjabat sebagai Kalapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar pada Mei 2025. Menurut GIMP Sumut, setelah periode tersebut terdapat sejumlah kejadian terkait upaya memasukkan barang yang diduga narkotika ke dalam lapas.

Pada November 2025, petugas menggagalkan upaya memasukkan 10 paket yang diduga sabu yang disembunyikan di dalam botol sampo.

Kemudian pada Januari 2026, kembali digagalkan upaya masuknya barang yang diduga sabu, ekstasi, dan ganja. Pengungkapan tersebut disebut merupakan hasil pengembangan Ditjenpas Sumut setelah petugas menemukan telepon seluler di kamar warga binaan saat melakukan inspeksi mendadak pada malam hari.

Indra mengapresiasi petugas yang berhasil menggagalkan upaya tersebut. Namun, ia menilai kejadian yang berulang perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan keamanan di dalam lapas.

“Kami mengapresiasi petugas yang berhasil menggagalkan masuknya barang yang diduga narkotika. Tetapi jangan berhenti pada keberhasilan menemukan barang. Ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat, mengapa upaya memasukkan barang terlarang dapat terjadi berulang?” ujar Indra, Minggu (30/8/2026).

Selain persoalan dugaan masuknya barang terlarang, GIMP Sumut juga menyoroti informasi mengenai dugaan keterlibatan sejumlah warga binaan dalam perkara penipuan online dengan modus promosi emas yang diungkap Ditressiber Polda Jawa Timur.

GIMP Sumut meminta Kementerian Imipas melakukan verifikasi dan memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan tiga warga binaan berinisial IR, MAH, dan SYR dalam perkara tersebut.

Indra mengatakan pihaknya meminta Kementerian Imipas memastikan status serta asal penempatan ketiga warga binaan tersebut dan menjelaskan sejauh mana dugaan keterlibatan mereka telah ditindaklanjuti.

“Jika benar IR, MAH, dan SYR merupakan warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar dan terlibat dalam perkara tersebut, maka persoalan ini harus dibongkar secara menyeluruh,” kata Indra.

GIMP Sumut juga menyoroti nama IJS yang disebut dalam perkara tersebut. Menurut Indra, IJS diduga berperan sebagai otak pelaku dan saat ini disebut berada di Lapas Nusakambangan.

Indra juga menyebut IJS sebelumnya merupakan warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar dan telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan pada 6 Juni 2026.

Namun, GIMP Sumut menegaskan seluruh informasi tersebut perlu diverifikasi oleh pihak berwenang agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Menurut Indra, Lapas Narkotika memiliki fungsi strategis dalam pembinaan warga binaan, khususnya mereka yang menjalani pidana terkait perkara narkotika. Karena itu, aspek keamanan, pengawasan, dan pembinaan dinilai harus menjadi prioritas.

GIMP Sumut pun menyatakan dukungannya terhadap Menteri Imipas Agus Andrianto untuk melakukan pembenahan secara tegas terhadap jajaran pemasyarakatan.

Agus Andrianto diketahui pernah menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara pada 2018–2019. GIMP Sumut berharap pengalaman tersebut dapat menjadi modal dalam melakukan evaluasi dan pembenahan di lingkungan pemasyarakatan.

“Kami mendukung Menteri Agus Andrianto untuk bersikap tegas. Jangan ada kompromi terhadap narkotika maupun barang lain yang dilarang. Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kelemahan serius dalam pengawasan, kami mendukung dilakukannya tindakan tegas, termasuk evaluasi terhadap Kalapas dan seluruh jajaran Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar,” tegas Indra.

GIMP Sumut berharap evaluasi dilakukan berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan resmi. Dengan demikian, setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pembenahan harus dilakukan agar tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar maupun Kementerian Imipas belum memberikan tanggapan atas desakan evaluasi tersebut. Redaksi membuka ruang bagi pihak yang disebutkan untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan jurnalistik.(Red)

Kegiatan tersebut berlangsung dalam agenda Penyerahan Sertifikat Desa Binaan Imigrasi di Medan. Program ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk memperluas akses layanan keimigrasian sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat dari potensi pelanggaran keimigrasian.

Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan, pelayanan publik harus hadir lebih dekat dengan masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan mereka. Karena itu, Kemenimipas terus mendorong inovasi layanan yang mudah diakses dengan tetap mengedepankan kualitas, integritas, dan akuntabilitas.

“Harapan kami, kehadiran kita di tengah masyarakat adalah sebagai bentuk kehadiran negara untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses pemenuhan dokumen negara. Karena itu, kami berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, nyaman, dan responsif kepada masyarakat,” ujar Agus.

Tiga Immigration Lounge yang diresmikan berada di pusat aktivitas masyarakat, yakni Immigration Lounge Deli Park Medan, Immigration Lounge Cambridge City Mall Medan, dan Immigration Lounge Irian Mall Kisaran.

Kehadiran Immigration Lounge di pusat perbelanjaan tersebut ditujukan untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan paspor dan izin tinggal. Fasilitas yang modern dan nyaman juga memungkinkan pelayanan dilakukan dengan waktu yang lebih fleksibel, termasuk pada akhir pekan.

Selain memperkuat layanan keimigrasian di wilayah perkotaan, Kemenimipas juga memperluas jangkauan perlindungan masyarakat melalui Program Desa Binaan Imigrasi.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Agus menyerahkan sertifikat kepada 171 Desa Binaan Imigrasi dan mengukuhkan 53 PIMPASA. Para petugas tersebut akan menjadi ujung tombak edukasi, koordinasi, dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian di tingkat desa.

PIMPASA juga memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) melalui edukasi serta penyuluhan hukum keimigrasian kepada masyarakat.

Program Desa Binaan Imigrasi merupakan implementasi 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Program Aksi Nomor 4 mengenai penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa untuk mencegah TPPO dan TPPM.

Sementara itu, pengembangan Immigration Lounge menjadi bagian dari implementasi Program Aksi Nomor 1, yakni penguatan layanan keimigrasian berbasis digital yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Dalam arahannya, Menteri Agus juga meminta jajaran Imigrasi menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui aparatur yang profesional, bersih, serta berorientasi pada kepentingan publik.

Ia berpesan kepada 53 PIMPASA yang baru dikukuhkan agar menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan empati sebagai representasi negara di tengah masyarakat.

“Jadikan Desa Binaan Imigrasi sebagai ruang edukasi dan deteksi dini untuk melindungi masyarakat dari ancaman TPPO, TPPM, maupun kejahatan keimigrasian lainnya,” tegas Agus.

Ia juga meminta  Immigration Lounge dioptimalkan sebagai wajah pelayanan publik yang modern dan humanis.

“Pada saat yang sama, optimalkan Immigration Lounge sebagai pilar pelayanan publik modern yang menghadirkan layanan secara humanis, cepat, transparan, dan berorientasi penuh pada kepuasan masyarakat,” lanjutnya.

Penguatan layanan keimigrasian di Sumatera Utara melalui Immigration Lounge dan Program Desa Binaan Imigrasi diharapkan semakin mendekatkan pelayanan negara kepada masyarakat.

Melalui pengukuhan PIMPASA dan pengembangan layanan keimigrasian yang lebih mudah diakses, Kemenimipas menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan yang profesional sekaligus memperkuat pengawasan guna menjaga keamanan dan kedaulatan negara.(Red)

MEDAN|PERS.NEWS-Semangat berbagi di bulan suci Ramadan kembali diwujudkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kanwil ImiPas) Sumatera Utara melalui penyaluran ribuan paket sembako kepada masyarakat. Bantuan tersebut disalurkan melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Horas Bangso Batak (HBB).

Penyerahan bantuan dilaksanakan di Kantor DPP HBB yang berada di Jalan SM Raja/Jalan Saudara Nomor 31, Medan, pada Sabtu pagi (14/3/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional bertajuk “Ramadan Berbagi Bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan” yang digelar serentak di berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Kanwil ImiPas Sumatera Utara, Andi Ariawan, hadir mewakili kementerian untuk menyerahkan bantuan secara simbolis kepada jajaran pengurus dan perwakilan anggota HBB.

Andi Ariawan menyampaikan bahwa kegiatan berbagi di bulan Ramadan ini menjadi wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Menurutnya, bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus mempererat rasa kebersamaan di tengah suasana Ramadan yang penuh berkah.

“Mewakili Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami menyerahkan bantuan ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Walaupun nilainya tidak besar, kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan memperkuat rasa kebersamaan,” ujarnya.

Penyaluran bantuan tersebut disambut dengan penuh rasa syukur oleh para pengurus dan anggota HBB yang hadir. Mereka menilai bantuan ini sangat membantu masyarakat, khususnya di bulan Ramadan ketika kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat.

Perwakilan anggota HBB juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat.

“Kami dari HBB dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada kami,” ungkap salah satu perwakilan anggota.

Ketua Umum DPP HBB, Lamsiang Sitompul SH MH, turut menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran Kanwil ImiPas Sumatera Utara yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi bersama keluarga besar HBB.

“Atas nama pengurus dan seluruh anggota HBB, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Ariawan beserta jajaran Kanwil ImiPas Sumut atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada kami,” kata Lamsiang.

Ia juga mengungkapkan bahwa hubungan komunikasi antara Agus Andrianto dengan keluarga besar HBB telah terjalin cukup lama, bahkan sejak beliau bertugas di Sumatera Utara dalam berbagai posisi di Kepolisian.

Menurutnya, hubungan tersebut tetap terjaga dengan baik hingga saat ini, ketika Agus Andrianto menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Kami merasakan bahwa sejak beliau menjabat sebagai Wakapolda Sumut, kemudian Kapolda Sumut, hingga menduduki berbagai jabatan penting di Kepolisian, komunikasi beliau dengan HBB tetap berjalan dengan baik hingga sekarang,” ujarnya.

Lamsiang berharap hubungan baik yang telah terjalin tersebut dapat terus dipelihara sehingga silaturahmi antara HBB dan Kanwil Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Utara semakin kuat di masa mendatang.

Ia juga menambahkan bahwa sebelumnya Agus Andrianto pernah memberikan dukungan kepada anggota dan pengurus HBB melalui program wisata rohani bagi umat Muslim maupun Kristen.

Di akhir sambutannya, Lamsiang mendoakan agar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan beserta seluruh jajaran selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam menjalankan tugas serta amanah yang diemban.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan paket sembako secara simbolis kepada perwakilan pengurus HBB, mulai dari tingkat DPP, DPD Sumatera Utara, sejumlah DPC, hingga Satgas HBB.

Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai kegiatan tersebut, mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang terus hidup di tengah masyarakat, khususnya dalam momentum bulan suci Ramadan.