Aksi Demonstrasi

KPK Didesak Usut Pj Sekda Binjai, AMPH Serahkan Laporan Dugaan Jual Beli Proyek

redaksi — Fri, 06 Feb 2026 10:50:37 +0000

Laporan itu disampaikan langsung oleh Pimpinan Aksi dan Propaganda AMPH, Muhammad Liputra, bersama tim, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, AMPH menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti pendukung yang diduga berkaitan dengan praktik jual beli proyek di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Liputra menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja aparat penegak hukum (APH) di Sumatera Utara yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan dalam penanganan kasus tersebut. Menurutnya, laporan ke KPK merupakan langkah lanjutan setelah AMPH sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

“Karena lambannya APH di Sumut dalam mengusut kasus ini, kami akhirnya melaporkannya ke KPK. Kami berharap KPK dapat segera mengambil alih dan menindaklanjuti laporan ini secara serius,” ujar Liputra.

AMPH menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum kasus tersebut hingga tuntas. Bahkan, Liputra menyatakan pihaknya siap menggelar aksi besar-besaran apabila dalam waktu satu minggu ke depan belum ada langkah konkret dari KPK.

“Kami kecewa dengan lambannya APH di Sumut, sehingga kami harus melaporkannya ke KPK. Kami tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KPK maupun pihak terkait lainnya mengenai laporan tersebut.
(Arif)

Rakernas METI, Aktor, dan Proyek: Narasi Bersih yang Tak Pernah Bersih-Bersih

redaksi — Sat, 31 Jan 2026 17:38:24 +0000

BANDUNG|PERS.NEWS— Di tengah Rakernas Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Gerakan Pemuda Energi menggelar aksi di Swiss-Belresort Heritage Dago. Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Gerakan Pemuda Energi, Ronal Jeferson, menegaskan bahwa narasi “transisi energi” dan “energi bersih” tidak boleh dijadikan tirai untuk menutup konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan dugaan persoalan serius dalam tata kelola proyek energi.

“Transisi energi tidak boleh berhenti di panggung konferensi. Kalau di lapangan rakyat berhadapan dengan konflik, penggusuran, dan kerusakan lingkungan, maka yang sedang kita saksikan bukan transisi yang adil, tapi pemindahan beban ke rakyat,” tegas Ronal.

Dalam pernyataannya, Gerakan Pemuda Energi secara khusus menyinggung tiga aktor yang dinilai perlu segera dievaluasi secara terbuka.

Pertama, proyek-proyek di bawah pengawasan Endi Novaris Syamsudin diduga memicu konflik rekrutmen tenaga kerja, merusak infrastruktur desa, serta memperparah konflik agraria, terutama dalam proyek biomassa dan hutan tanaman energi.

Kedua, proyek-proyek di bawah pengawasan Wiluyo Kusdwiharto diduga berkaitan dengan konflik dengan nelayan keramba dan masyarakat adat, serta diduga menimbulkan dampak ekologis dan sosial dalam proyek PLTS Terapung, PLTS IKN, serta PLTA/PLTM di Sulawesi.

Ketiga, Gerakan Pemuda Energi mendesak audit dan penegakan hukum terhadap proyek-proyek PT Ketaun Hidro Energi yang dipimpin Zulfan Zahar, yang diduga terkait sengketa lahan, diduga melibatkan praktik mafia tanah, serta mencerminkan buruknya tata kelola proyek PLTM di Kabupaten Lebong, Bengkulu.

Ronal menegaskan, “Energi bersih tidak boleh dibangun dengan cara kotor. Kalau konflik dan dugaan pelanggaran hukum terus dibiarkan, maka jangan salahkan rakyat kalau kepercayaan pada agenda transisi energi runtuh.”

Gerakan Pemuda Energi menyatakan momentum Rakernas METI seharusnya menjadi titik balik untuk membuka evaluasi, audit, dan penegakan hukum secara transparan terhadap proyek-proyek energi yang diduga bermasalah, bukan sekadar panggung klaim dan pencitraan.(Arif)

Ratusan Massa Gelar Aksi Solidaritas untuk Venezuela, Desak AS Hentikan Intervensi

redaksi — Wed, 07 Jan 2026 17:53:31 +0000

JAKARTA|PERS.NEWS-Ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Biasa Indonesia untuk Venezuela menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2026). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Amerika Serikat yang dinilai mencederai kedaulatan Republik Bolivarian Venezuela.

Aksi unjuk rasa berlangsung lebih dari dua jam dan diikuti berbagai organisasi, antara lain Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Serikat Tani Nelayan (STN), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Serikat Rakyat Mandiri Indonesia (SRMI), Jaringan Kebudayaan Rakyat (JAKER), serta Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA).

Massa aksi membawa beragam spanduk dan poster bernuansa anti-imperialisme serta menyerukan penghentian segala bentuk intervensi Amerika Serikat terhadap Venezuela.

Koordinator aksi, Ferligius Taoet atau yang akrab disapa Dedi, menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan wujud solidaritas rakyat Indonesia terhadap perjuangan rakyat Venezuela dalam mempertahankan kedaulatannya.

“Kami datang sebagai rakyat biasa Indonesia yang menolak agresi dan campur tangan Amerika Serikat. Kedaulatan suatu bangsa tidak boleh dilanggar oleh siapa pun,” ujar Dedi saat berorasi.

Ia juga menegaskan agar pemerintah Indonesia konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif sesuai amanat konstitusi. “Indonesia seharusnya tegas berdiri bersama bangsa-bangsa yang tertindas dan tidak berdiam diri terhadap pelanggaran hukum internasional,” tambahnya.

Menurut Dedi, tindakan yang dilakukan pihak Amerika Serikat bertentangan dengan hukum internasional, Piagam PBB, serta nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan.

Ia menilai dugaan penculikan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dilatarbelakangi kepentingan penguasaan sumber daya alam, khususnya cadangan minyak Venezuela yang disebut sebagai salah satu yang terbesar di dunia.

“Inilah watak negara imperialis yang melakukan invasi demi menguasai sumber daya alam untuk mengakumulasi kekayaan. Kami menyebutnya praktik ‘Serakahnomics’,” tegasnya.

Dedi menambahkan bahwa praktik keserakahan semacam itu harus dilawan karena dapat menghambat kemandirian ekonomi bangsa-bangsa lain. Aksi ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap Solidaritas Rakyat Biasa Indonesia untuk Venezuela sebelum massa membubarkan diri secara tertib.(Red)