Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus menerima dan berdialog dengan massa aksi BEM USU serta elemen masyarakat di halaman Gedung DPRD Sumut, Senin (16/6/2026).

Kehadiran pimpinan legislatif di tengah aksi tersebut menjadi bentuk nyata keterbukaan DPRD Sumut dalam menerima, mendengarkan, serta menindaklanjuti berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Aksi penyampaian aspirasi yang merupakan bagian dari gerakan nasional itu menyoroti berbagai persoalan perekonomian yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, DPRD Sumut memilih membuka ruang dialog dengan para peserta aksi agar setiap masukan dapat disampaikan secara langsung kepada para wakil rakyat.

Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka, tertib, dan kondusif. Erni Ariyanti Sitorus menerima sembilan poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat. Seluruh aspirasi tersebut didengarkan secara seksama, disertai diskusi yang konstruktif mengenai berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.

Di hadapan massa aksi, Erni menegaskan komitmen DPRD Sumut untuk menjalankan fungsi representasi masyarakat dengan mengawal setiap aspirasi sesuai mekanisme serta kewenangan yang dimiliki lembaga legislatif daerah. Menurutnya, seluruh tuntutan yang diterima tidak akan berhenti sebatas seremoni penerimaan, melainkan akan dihimpun, dipelajari, dan dikaji secara komprehensif sebelum diteruskan kepada pihak-pihak terkait di tingkat pusat, termasuk DPR RI, guna memperoleh perhatian dan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Seluruh aspirasi ini kami terima dengan baik dan akan kami teruskan kepada DPR RI untuk menjadi perhatian bersama. Kami juga mengapresiasi adik-adik mahasiswa dan masyarakat yang telah menyampaikan pendapat secara santun, tertib, dan damai sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi yang sehat,” ujar Erni di hadapan peserta aksi.

Ia juga menekankan bahwa DPRD Sumut senantiasa membuka diri terhadap berbagai masukan yang bersifat konstruktif. Menurutnya, kritik, saran, maupun aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan energi penting bagi lembaga legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan kebijakan secara lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Lebih lanjut, Erni mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga iklim demokrasi yang sehat melalui penyampaian pendapat secara bertanggung jawab, mengedepankan dialog, serta menghormati aturan yang berlaku. Dengan demikian, setiap aspirasi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi dan langkah konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Aksi penyampaian aspirasi tersebut berlangsung dengan pengamanan aparat berwenang dan berjalan aman, tertib, serta kondusif. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Kondisi tersebut mencerminkan kedewasaan berdemokrasi dari seluruh pihak, baik peserta aksi maupun penyelenggara negara, sehingga aspirasi mahasiswa dan masyarakat dapat diterima, didengar, serta diperjuangkan melalui jalur kelembagaan yang tersedia.

Melalui pertemuan tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Utara menegaskan posisinya sebagai rumah aspirasi rakyat yang siap menjembatani berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Komunikasi yang terbangun antara mahasiswa, masyarakat, dan lembaga legislatif diharapkan menjadi langkah awal untuk menghadirkan solusi yang lebih baik demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara.(Red)

Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menyebut bahwa aksi ini membawa lima tuntutan utama yang telah dirumuskan melalui konsolidasi BEM di lingkungan UI.

“Lima tuntutan mahasiswa”

Adapun lima tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut adalah:

1.Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2.Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

3.Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

4.Menghentikan militerisme di ruang sipil.

5.Mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.

Menurut Dimas, kelima poin tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh BEM fakultas di UI.

“Pengalihan rute massa mahasiswa”

Di tengah aksi, rombongan mahasiswa dari UI yang berangkat dari kampus di Depok sekitar pukul 10.30 WIB dilaporkan mengalami pengalihan rute saat mendekati kawasan Semanggi. Bus yang membawa massa tidak diarahkan menuju Bundaran HI, melainkan dibelokkan ke arah Dukuh Atas sebelum kemudian bergerak menuju kawasan Gedung DPR RI.

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, membenarkan adanya pengalihan tersebut. Ia menyebut sebagian massa sempat terpisah dan berkumpul di sekitar Kantor TVRI sambil menunggu konsolidasi ulang dengan kelompok lain.

“Kita sedang diskusi bagaimana agar bisa ke Bundaran HI dan yang terpisah untuk gabung lagi konsolidasi,” ujarnya.

“Penjelasan kepolisian soal lokasi aksi”

Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa pengalihan tersebut dilakukan karena Bundaran HI dinilai bukan lokasi yang tepat untuk kegiatan penyampaian aspirasi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas masyarakat dan perekonomian yang padat.

Ia menyebut aparat telah berkomunikasi dengan pihak penyelenggara aksi untuk mengalihkan lokasi demonstrasi ke titik lain yang dinilai lebih memungkinkan, seperti kawasan Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR RI.

“Sehingga aspirasinya juga tersampaikan dengan baik dan ini juga dilindungi oleh undang-undang,” ujarnya.(Red)

Ketua Umum PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menilai pemerintah dan PT Pertamina gagal menunjukkan kepekaan terhadap kondisi rakyat. Menurutnya, kebijakan yang menyangkut kebutuhan strategis masyarakat tidak seharusnya dilakukan secara tiba-tiba tanpa sosialisasi dan penjelasan yang memadai.

“Kenaikan Pertamax hampir Rp4.000 per liter dalam satu kebijakan merupakan kenaikan yang sangat drastis. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi pukulan langsung bagi masyarakat, pelaku usaha, dan kelas menengah yang selama ini tidak mendapatkan subsidi namun tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional,” tegas Irham, Kamis (11/6/2026).

Ia menilai pemerintah tidak transparan dalam mengambil keputusan terkait kenaikan harga BBM. Menurutnya, masyarakat mendadak dihadapkan pada harga baru tanpa penjelasan yang komprehensif mengenai dasar perhitungan maupun urgensi kebijakan tersebut.

“Rakyat selalu diminta memahami kondisi negara, memahami situasi global, memahami beban fiskal pemerintah. Tetapi kapan pemerintah mau memahami rakyat? Kapan pemerintah menunjukkan empati terhadap masyarakat yang setiap hari harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya?” ujarnya.

PW KAMMI Sumut juga mengingatkan bahwa BBM merupakan urat nadi perekonomian nasional. Kenaikan harga BBM, kata Irham, berpotensi memicu efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi logistik, harga bahan pokok, hingga biaya produksi di berbagai sektor usaha.

“Kami khawatir kenaikan ini akan memicu gelombang kenaikan harga komoditas lainnya. Pada akhirnya rakyat yang menjadi korban. Harga kebutuhan pokok naik, biaya transportasi naik, sementara pendapatan masyarakat tidak ikut meningkat,” katanya.

Selain itu, PW KAMMI Sumut menyoroti antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU setelah kenaikan harga Pertamax diumumkan. Banyak pengguna Pertamax disebut beralih ke Pertalite demi menekan pengeluaran.

“Kondisi ini berpotensi menyebabkan lonjakan konsumsi Pertalite secara masif. Jika tidak diantisipasi dengan baik, bukan tidak mungkin terjadi kelangkaan Pertalite di berbagai daerah. Dampaknya akan jauh lebih luas dan memicu keresahan masyarakat,” lanjutnya.

Atas kondisi tersebut, PW KAMMI Sumatera Utara mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola energi nasional.

“Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Direktur Utama Pertamina dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena dinilai gagal menjaga stabilitas harga energi, gagal membangun komunikasi publik yang baik, serta gagal menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegas Irham.

Menurutnya, jabatan publik harus diukur dari keberpihakannya kepada masyarakat. Ketika kebijakan yang dihasilkan justru menambah penderitaan rakyat dan menimbulkan kegaduhan nasional, maka evaluasi hingga pergantian pejabat merupakan langkah yang wajar.

“Stabilitas energi bukan hanya soal bisnis dan keuntungan perusahaan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara tidak boleh membiarkan rakyat terus-menerus menjadi pihak yang menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka,” katanya.

PW KAMMI Sumut juga mengajak mahasiswa, organisasi kepemudaan, kelompok buruh, pelaku UMKM, serta berbagai elemen masyarakat untuk bersatu menyuarakan penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Irham menegaskan bahwa suara masyarakat tidak boleh diabaikan dan harus disampaikan melalui jalur demokrasi yang dijamin oleh konstitusi.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menyikapi kebijakan kenaikan BBM yang sangat membebani rakyat. Jika suara rakyat tidak didengar, maka gerakan rakyat harus diperlihatkan. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan bermartabat,” ujarnya.

PW KAMMI Sumut menyatakan akan mengonsolidasikan kekuatan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil untuk menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut.

“Kami akan turun ke jalan menyuarakan keresahan rakyat. Ini bukan sekadar soal harga BBM, tetapi soal keadilan ekonomi, keberpihakan negara kepada rakyat, dan masa depan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Irham.

Ia berharap pemerintah segera mengevaluasi kembali kebijakan tersebut sebelum dampaknya semakin meluas dan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.

“Jangan tunggu kemarahan rakyat membesar. Dengarkan aspirasi masyarakat sejak sekarang. Pemerintah harus membatalkan atau meninjau kembali kebijakan kenaikan BBM ini demi menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik,” tutup Irham Sadani Rambe.(Arif)

Dalam aksi itu, para mahasiswa menyampaikan kekecewaan terhadap penanganan kasus yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan. Mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan, serta menyerukan pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset daerah.

Koordinator aksi, Ipan, mengatakan bahwa pihaknya mendesak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan tersebut secara serius. HMPH meminta Polres Asahan melakukan penyelidikan, serta Kejaksaan Negeri Asahan memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah.

“Aksi ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara. Kami berharap tidak ada pembiaran dalam kasus ini,” ujar Ipan dalam orasinya.

Selain itu, HMPH juga meminta Pemerintah Kabupaten Asahan melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan aset daerah guna memastikan tidak terjadi kelalaian atau pelanggaran administratif.

Mahasiswa menegaskan bahwa jika dalam proses hukum ditemukan adanya unsur yang merugikan keuangan negara, maka aparat penegak hukum diharapkan dapat bertindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka juga menekankan pentingnya proses hukum yang transparan, profesional, dan tidak diskriminatif.

HMPH menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan berencana menggelar aksi lanjutan apabila belum ada perkembangan yang jelas.

“Kami akan terus mengawal hingga ada kejelasan hukum,” kata Ipan.

Meski demikian, dalam pernyataannya, HMPH tetap menekankan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah dan menyerahkan proses pembuktian sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

Hingga aksi berlangsung, belum terdapat keterangan resmi yang menjelaskan perkembangan terbaru terkait penanganan kasus tersebut. Aksi unjuk rasa berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan.(AMM)

Ketua GMP Sumut, Muhammad Idris Sarumpaet, menilai keberadaan hotel tersebut sebagai bentuk pembiaran yang mencederai wibawa hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. Pasalnya, meski status perizinannya dipertanyakan, plang bertuliskan Hotel Arjuna terpasang secara terbuka di jalan umum dan mudah diketahui masyarakat luas.

“Ini menimbulkan pertanyaan besar, di mana fungsi pengawasan pemerintah daerah? Jika benar belum memiliki izin lengkap, mengapa bisa beroperasi secara terang-terangan?” tegas Idris, Jumat (23/01/2026).

Berdasarkan peninjauan awak media di lokasi pada Kamis, 22 Januari 2026, ditemukan sedikitnya 16 unit bangunan semi permanen dengan fungsi kamar yang telah beroperasi layaknya hotel. Di lokasi juga terpampang daftar tarif sewa kamar dengan sistem penyewaan mulai dari 3 jam hingga 24 jam.

Padahal, sesuai ketentuan perundang-undangan, pendirian dan operasional usaha hotel wajib memenuhi serangkaian perizinan, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), izin lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), hingga sertifikasi K3 dan keselamatan kebakaran. Seluruh persyaratan tersebut mensyaratkan kejelasan status lahan dan legalitas badan usaha.

Menurut Idris, jika dugaan ini benar, maka keberadaan Hotel Arjuna berpotensi menimbulkan kerugian Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana juga menjadi perhatian Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

“Pemerintah Kabupaten Deliserdang tidak boleh tutup mata. Kami mendesak Kecamatan Percut Sei Tuan, khususnya bidang Trantib, bersama Satpol PP, DPMPTSP, dan Dinas Pariwisata untuk segera turun ke lokasi dan melakukan penindakan sesuai aturan hukum,” tegasnya.

Idris menambahkan, apabila terbukti melanggar dan tidak memiliki izin lengkap, maka langkah tegas berupa penghentian operasional hingga pembongkaran harus dilakukan demi penegakan hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Lebih lanjut, GMP Sumut juga menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa pada pekan depan dengan titik aksi di depan Hotel Arjuna sebagai bentuk desakan moral kepada pemerintah daerah agar segera bertindak tegas dan transparan.

“Negara tidak boleh kalah oleh praktik usaha ilegal. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkas Idris.(TIm)

Ketua Umum DPP PEMARAD-SU, Ilham Arifin, menyebut persoalan tersebut sebagai indikasi lemahnya pengawasan penggunaan anggaran publik. Ia merujuk pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat adanya kelebihan pembayaran perjalanan dinas DPRD Kota Medan dengan nilai sekitar Rp812 juta.

“Temuan ini harus menjadi perhatian serius. Uang negara yang bersumber dari pajak rakyat wajib dikelola secara akuntabel. Kami meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan BPK secara profesional dan terbuka,” ujar Ilham Arifin dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Selain persoalan perjalanan dinas, PEMARAD-SU juga menyoroti sejumlah kegiatan lain di lingkungan DPRD Kota Medan yang dinilai perlu mendapat penjelasan lebih lanjut. Di antaranya proyek penataan rooftop gedung DPRD dengan anggaran sekitar Rp2 miliar, proyek renovasi kamar mandi sebesar Rp1,8 miliar, serta pemasangan billboard dan neon box pimpinan DPRD di 80 titik dengan nilai anggaran sekitar Rp3,1 miliar.

Ilham menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi, melainkan mendorong agar seluruh penggunaan anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. “Kami hanya meminta keterbukaan. Jika memang sudah sesuai aturan, silakan dijelaskan secara detail kepada masyarakat,” katanya.

PEMARAD-SU menyatakan akan menyampaikan aspirasi melalui aksi damai sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih. Sikap tersebut, menurut Ilham, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjamin peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Kota Medan belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan PEMARAD-SU. Upaya konfirmasi kepada Sekretariat DPRD Kota Medan telah dilakukan, namun belum memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai temuan BPK tersebut.

Salah seorang pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan yang dihubungi menyampaikan bahwa setiap temuan BPK pada prinsipnya akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. “Biasanya ada proses klarifikasi dan pengembalian jika memang ditemukan kelebihan pembayaran. Semua berjalan sesuai aturan,” ujarnya singkat.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara, Rahmat Hidayat, menilai temuan BPK semestinya menjadi momentum bagi DPRD Kota Medan untuk memperbaiki tata kelola anggaran. “Temuan kelebihan bayar tidak selalu berarti korupsi, tetapi menunjukkan adanya kelemahan administrasi. Yang terpenting adalah bagaimana rekomendasi BPK dijalankan secara konsisten,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. “Proses hukum harus berjalan objektif. Kritik dari masyarakat sipil sangat penting, namun tetap harus diimbangi dengan klarifikasi dari pihak terkait,” tambahnya.

PEMARAD-SU berharap persoalan ini dapat disikapi secara terbuka demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Organisasi tersebut menegaskan bahwa aksi yang akan dilakukan bertujuan menyuarakan aspirasi masyarakat secara tertib dan damai.

Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Publik kini menunggu langkah konkret dari DPRD Kota Medan serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan tersebut secara profesional dan berkeadilan.(IA)