Dalam orasinya, EW Gurky menegaskan bahwa penertiban yang dilakukan pemerintah tidak boleh hanya sebatas menggusur tanpa menghadirkan solusi nyata bagi para pedagang.

“Kami butuh kepastian, bukan sekadar wacana. Wali Kota Binjai harus turun langsung menemui rakyat dan memberikan solusi konkret. Jangan biarkan pedagang kecil terus menjadi korban kebijakan,” tegasnya.

Sebelumnya, telah dilakukan pertemuan di kantor camat yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi. Namun, pertemuan tersebut dinilai belum menghasilkan solusi konkret, sehingga memicu kekecewaan di kalangan pedagang dan massa aksi.

Para PKL yang terdampak mengaku hingga kini masih kehilangan sumber penghasilan dan belum mendapatkan kepastian relokasi yang layak dan strategis. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menjamin keberlangsungan usaha mereka.

Sebagai bentuk lanjutan perjuangan, EW Gurky bersama massa aksi menyatakan akan menggelar Aksi Jilid II pada Senin, 27 April 2025, di Kantor Wali Kota Binjai. Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk tekanan agar pemerintah segera merespons tuntutan rakyat.

Massa menegaskan, jika tidak ada solusi konkret yang diberikan, gelombang aksi akan terus berlanjut dengan jumlah massa yang lebih besar hingga keadilan bagi pedagang kecil benar-benar terwujud.(EGS)

Dalam orasinya, perwakilan massa menegaskan bahwa penertiban yang dilakukan pemerintah tidak boleh hanya sebatas menggusur tanpa menghadirkan solusi nyata bagi para pedagang.

“Kami butuh kepastian, bukan sekadar wacana. Wali Kota Binjai harus turun langsung menemui rakyat dan memberikan solusi konkret. Jangan biarkan pedagang kecil terus menjadi korban kebijakan,” tegas perwakilan forum di hadapan ratusan massa.

Sebelumnya, telah dilakukan pertemuan di kantor camat yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi. Namun, pertemuan tersebut dinilai belum menghasilkan solusi konkret, sehingga memicu kekecewaan di kalangan pedagang dan massa aksi.

Para PKL yang terdampak mengaku hingga kini masih kehilangan sumber penghasilan dan belum mendapatkan kepastian relokasi yang layak dan strategis. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menjamin keberlangsungan usaha mereka.

Sebagai bentuk lanjutan perjuangan, Forum Pedagang Kaki Lima Binjai bersama massa aksi menyatakan akan menggelar Aksi Jilid II pada Senin, 27 April 2025, di Kantor Wali Kota Binjai. Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk tekanan agar pemerintah segera merespons tuntutan rakyat.

Massa menegaskan, jika tidak ada solusi konkret yang diberikan, gelombang aksi akan terus berlanjut dengan jumlah massa yang lebih besar hingga keadilan bagi pedagang kecil benar-benar terwujud. (Red)

Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tuntutan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah pusat membuka kembali operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL). Perusahaan tersebut dinilai memiliki peran penting terhadap perekonomian masyarakat di kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

Para peserta aksi membawa berbagai spanduk dan poster berisi aspirasi. Mereka menilai bahwa sejak penghentian aktivitas perusahaan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat mengalami penurunan signifikan.

Koordinator aksi, Maju Butarbutar, menyampaikan bahwa masyarakat saat ini menghadapi situasi yang memprihatinkan akibat hilangnya sumber mata pencaharian.

“Kami datang dengan penuh harapan, namun dalam kondisi yang sangat sulit. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, penghasilan menurun drastis, dan dampaknya sudah merambah ke berbagai sektor kehidupan,” ujarnya di sela aksi.

Selain itu, massa juga mendesak Gubernur Sumatera Utara untuk segera mengambil langkah strategis, cepat, dan terukur dalam merespons kondisi tersebut. Mereka menilai tanpa kebijakan konkret, situasi masyarakat akan semakin memburuk.

Sebagai informasi, pemerintah telah resmi menutup dan mencabut izin PT Toba Pulp Lestari (TPL) melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87 Tahun 2026 pada 26 Januari 2026. Kebijakan ini diambil setelah penangguhan operasional sejak Desember 2025, yang dipicu oleh desakan masyarakat, isu kerusakan ekologi, serta terjadinya bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara.(Red)