Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tuntutan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah pusat membuka kembali operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL). Perusahaan tersebut dinilai memiliki peran penting terhadap perekonomian masyarakat di kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

Para peserta aksi membawa berbagai spanduk dan poster berisi aspirasi. Mereka menilai bahwa sejak penghentian aktivitas perusahaan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat mengalami penurunan signifikan.

Koordinator aksi, Maju Butarbutar, menyampaikan bahwa masyarakat saat ini menghadapi situasi yang memprihatinkan akibat hilangnya sumber mata pencaharian.

“Kami datang dengan penuh harapan, namun dalam kondisi yang sangat sulit. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, penghasilan menurun drastis, dan dampaknya sudah merambah ke berbagai sektor kehidupan,” ujarnya di sela aksi.

Selain itu, massa juga mendesak Gubernur Sumatera Utara untuk segera mengambil langkah strategis, cepat, dan terukur dalam merespons kondisi tersebut. Mereka menilai tanpa kebijakan konkret, situasi masyarakat akan semakin memburuk.

Sebagai informasi, pemerintah telah resmi menutup dan mencabut izin PT Toba Pulp Lestari (TPL) melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87 Tahun 2026 pada 26 Januari 2026. Kebijakan ini diambil setelah penangguhan operasional sejak Desember 2025, yang dipicu oleh desakan masyarakat, isu kerusakan ekologi, serta terjadinya bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara.(Red)