Akuntabilitas

ISNU Kota Medan Desak Penegakan Hukum Kasus Kredit Bank Sumut, Minta Transparansi dan Akuntabilitas

redaksi — Tue, 17 Feb 2026 12:45:46 +0000

MEDAN|PERS.NEWS-Ketua Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kota Medan, Eriza Hudori, menyatakan sikap tegas terkait dugaan tindak pidana korupsi kredit di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krakatau tahun 2012 dengan nilai kerugian negara mencapai Rp2,29 miliar.

Eriza menegaskan bahwa kasus ini tidak dapat dianggap sekadar kesalahan administratif, melainkan dugaan pelanggaran serius yang berpotensi merugikan keuangan daerah serta meruntuhkan kepercayaan publik terhadap bank milik pemerintah daerah tersebut.

“Penetapan seorang analis kredit sebagai tersangka harus menjadi pintu masuk untuk membongkar seluruh konstruksi peristiwa hukum, bukan berhenti pada satu pihak saja,” tegas Eriza, Senin (16/2/2026).

ISNU menghormati langkah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang telah menetapkan dan menahan tersangka berinisial LPL. Namun demikian, ISNU meminta penjelasan terbuka mengenai proses pencairan kredit sebesar Rp3 miliar yang berujung pada kerugian negara senilai Rp2.290.469.309,15.

Menurut Eriza, dalam sistem perbankan persetujuan kredit dilakukan melalui tahapan berjenjang yang melibatkan mekanisme pengawasan dan otorisasi pimpinan. Oleh karena itu, penegakan hukum seharusnya menyentuh seluruh pihak yang memiliki kewenangan saat peristiwa tersebut terjadi.

ISNU Kota Medan juga menyinggung bahwa pada periode itu KCP Krakatau dipimpin oleh seorang pejabat yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Medan. Meski demikian, Eriza menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi individu tertentu.

“Jabatan publik tidak boleh menjadi tameng. Prinsip equality before the law harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujarnya.

ISNU menolak keras apabila penanganan perkara terkesan tebang pilih. Mereka mendesak penyidik untuk mendalami seluruh rantai persetujuan kredit, termasuk audit internal, pemeriksaan pejabat struktural, hingga penelusuran aliran dana.

Sebagai wujud tanggung jawab moral sekaligus dorongan konstitusional dari kalangan intelektual, ISNU Kota Medan menyatakan akan mengambil langkah akademik-strategis berupa laporan resmi guna memastikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan peninjauan ulang terhadap dugaan keterlibatan oknum wakil wali kota secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Eriza Hudori menegaskan bahwa sikap ini bukan sekadar ekspresi simbolik, melainkan bentuk tekanan rasional berbasis argumentasi hukum, data, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, agar proses penegakan hukum berjalan cepat, terukur, dan tidak menyisakan ruang keraguan publik terhadap integritas institusi penegak hukum.

“Kasus ini harus ditangani dengan serius dan transparan karena melibatkan keuangan negara yang merupakan hak rakyat,” kata Eriza.

Penanganan perkara tersebut harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.

ISNU Kota Medan berharap kasus ini dapat ditangani secara adil dan transparan, memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas.(Red)

GMNI Tapanuli Utara Soroti Tata Kelola Perumda Mual Na Tio, Manajemen Diharap Beri Klarifikasi

redaksi — Thu, 05 Feb 2026 11:43:45 +0000

TAPANULI UTARA|PERS.NEWS-Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan kritik terhadap tata kelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Mual Na Tio yang dinilai menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Kritik tersebut disampaikan oleh Ketua GMNI Taput, Gary Siagian, pada Kamis (5/2/2026).

Dalam pernyataannya, GMNI menyoroti sejumlah kebijakan internal Perumda, mulai dari proses pengangkatan Direktur yang dinilai belum transparan, dugaan nepotisme dalam penerimaan pegawai baru, hingga perubahan struktur organisasi yang disebut belum memiliki dasar hukum yang jelas.

Selain itu, GMNI juga menyinggung adanya pemotongan gaji serta penurunan status pegawai lama, pengangkatan tenaga ahli baru tanpa regulasi yang terang, serta proses pengadaan barang dan jasa yang diduga tidak melalui mekanisme tender resmi.

“Kami mendorong adanya audit yang jelas dan transparan, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja,” ujar Gary.

Meski demikian, GMNI menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bertujuan sebagai bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap keberlangsungan Perumda Mual Na Tio sebagai badan usaha milik daerah. GMNI berharap agar pemerintah daerah dan pihak manajemen Perumda dapat memberikan klarifikasi serta mengambil langkah perbaikan demi meningkatkan kepercayaan publik.

“Kami akan terus mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tambahnya.

GMNI juga mengajukan beberapa tuntutan, di antaranya audit keuangan yang transparan, pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, serta perlindungan bagi pekerja yang terdampak kebijakan internal perusahaan. Mereka juga meminta pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi kondisi Perumda Mual Na Tio secara menyeluruh.

Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Perumda Mual Na Tio belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai tudingan tersebut. Diharapkan ke depan adanya ruang dialog terbuka antara manajemen, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat guna memastikan pengelolaan Perumda berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

GMNI menegaskan bahwa sikap kritis yang mereka ambil didasari oleh tanggung jawab moral dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan sosial. “Pendidikan bukan hanya untuk menjadi pintar, tetapi untuk membentuk manusia yang bijaksana,” tutup Gary.
(Arif)

Ironi di Tubuh PW PII Sumsel: Mengelola Dana Umat, Tetapi Tersandung Masalah Pinjol

redaksi — Tue, 06 Jan 2026 03:52:52 +0000

PALEMBANG|PERS.NEWS— Di balik narasi idealisme yang kerap digaungkan, Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Sumatera Selatan kini dihadapkan pada kenyataan yang tidak mudah. Sosok berinisial SW, yang secara struktural dipercaya mengelola finansial organisasi sebagai Bendahara Umum, dikabarkan terjerat masalah pinjaman online (pinjol). Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin seseorang yang diduga kesulitan mengelola keuangan pribadi justru diberi mandat menjaga aset organisasi?

Memang sulit memisahkan persoalan pribadi dengan jabatan strategis yang diemban SW. Sebagai bendahara, ia memegang akses dan otoritas atas aliran dana organisasi. Karena itu, keterlibatannya dalam persoalan pinjol—apa pun latar belakangnya—tidak bisa dianggap sekadar urusan personal, melainkan menyentuh aspek integritas, tanggung jawab moral, dan kepercayaan publik organisasi.

Dalam organisasi kader seperti PII, posisi bendahara merupakan pusat amanah. Maka, kasus ini bukan hanya persoalan individu, tetapi juga menjadi cermin sistem kaderisasi dan mekanisme seleksi kepemimpinan. Jika pada level pimpinan wilayah masih ditemukan kelemahan dalam literasi dan ketahanan finansial, hal ini patut menjadi evaluasi serius bagi internal organisasi.

PW PII Sumsel perlu merespons secara terbuka, profesional, dan proporsional. Langkah pembenahan internal, penguatan tata kelola keuangan, serta peneguhan standar integritas menjadi penting agar kepercayaan publik tidak terkikis dan marwah organisasi tetap terjaga(red)

Aulia Rachman: Medan Satu Data Harus Segera Direalisasikan untuk Perkuat Akurasi Pendataan

redaksi — Wed, 31 Dec 2025 12:02:05 +0000

MEDAN|PERS.NEWS-Program digitalisasi kependudukan Medan Satu Data dinilai mendesak untuk segera direalisasikan. Sistem pendataan elektronik tersebut dianggap penting agar data penduduk Kota Medan yang berjumlah lebih dari dua juta jiwa tercatat secara real time, akurat, dan akuntabel, sehingga dapat menunjang pelayanan publik yang lebih cepat dan tepat sasaran.

Hal itu disampaikan mantan Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, SE., M.AP., saat memberikan paparan di hadapan media yang tergabung dalam Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Sumatera Utara, pada acara Refleksi Akhir Tahun bertema “Menjelang Satu Tahun Wali Kota Rico Waas, Adakah Medan Berubah?” yang digelar di Dara Kupi, Jl. Darussalam Jl. Gajah Mada No.simpang, Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (31/12/25).

Acara Refleksi Akhir Tahun tersebut dibuka Ketua DPW IMO Indonesia Sumut H. Nuar Erde, dan dipandu Wakil Sekretaris DPW IMO Sumut Amirsyam, serta dihadiri pengurus dan awak media.

Keterangan : Fhoto Pengurus DPW IMO(IKATAN MEDIA ONLINE SUMUT)

Medan Satu Data Dinilai Belum Tampak Realisasinya

Dalam paparannya, Aulia menilai program Medan Satu Data sebenarnya sudah tercantum dalam visi Wali Kota Medan Rico Waas. Namun, pada penjabaran tujuh misi utama, ia belum melihat langkah yang jelas untuk merealisasikan program tersebut.

“Medan Satu Data ada dalam visi Wali Kota, tetapi pada implementasi program belum terlihat bagaimana itu diwujudkan. Padahal pendokumentasian data digital masyarakat sangat penting agar publik bisa mengakses berbagai program Pemko Medan, termasuk bantuan sosial, sehingga tepat sasaran dan tidak dimanipulasi oknum di lapangan,” ujar Aulia.

Founder Aulia Rachman Institut ini juga menegaskan bahwa sistem data terintegrasi akan membantu mencegah kebocoran anggaran serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan data yang rapi dan akurat, pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

Aulia menyebut visi Wali Kota Medan adalah mewujudkan Medan BERTUAH (Berbudaya, Energik, Ramah, Tertib, Unggul, Aman, dan Humanis) yang inklusif, maju, dan berkelanjutan menuju Medan Satu Data. Namun, menurutnya, hingga memasuki akhir tahun pertama kepemimpinan, konsep tersebut belum tampak terimplementasi nyata.

“Sebagai warga kota, kita punya tanggung jawab mendukung keberhasilan Wali Kota. Kami siap berkontribusi jika dibutuhkan,” tegasnya.

Pengelolaan Anggaran Juga Disorot

Selain isu data kependudukan, forum ini juga menyoroti tata kelola anggaran Pemko Medan tahun 2025 yang dinilai belum optimal. Beberapa pembicara menilai masih terdapat program yang tidak sesuai kebutuhan publik.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah polemik tender Festival Semarak Akhir Tahun Dinas Pariwisata Medan dengan nilai HPS Rp1,2 miliar yang sempat dibuka, dibatalkan karena kondisi bencana, lalu kembali ditayangkan dalam waktu singkat.

Peneliti anggaran, Elfenda, menyebut kebijakan tersebut menunjukkan lemahnya manajemen perencanaan.

“Ini bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi bentuk kecerobohan perencanaan. Apalagi kegiatan seremonial semacam ini tidak dianjurkan sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, sementara masyarakat tengah menghadapi bencana,” ujarnya.

Narkoba dan Kriminalitas Jadi Tantangan Serius

Pembicara lain, Nasrullah, M.Pd., MH, menyoroti persoalan maraknya peredaran narkoba di Kota Medan yang menempatkan kota ini sebagai pengguna narkoba tertinggi di Sumatera Utara, bahkan berdampak pada posisi Sumut di peringkat nasional.

Menurutnya, meskipun kepolisian gencar melakukan penindakan, tanpa dukungan anggaran dari Pemko Medan, upaya pemberantasan tidak akan efektif. Ia juga mengaitkan tingginya angka kriminalitas dengan kesenjangan ekonomi, terutama di wilayah Medan Utara yang dinilai masih tertinggal dalam pembangunan.

“Ini menjadi PR besar Wali Kota Medan ke depan. Data yang objektif dan akurat sangat dibutuhkan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” katanya.

Acara refleksi kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif yang menghadirkan berbagai pandangan dari aktivis, akademisi, dan jurnalis mengenai tantangan dan harapan terhadap kinerja Pemerintah Kota Medan ke depan.(Red)

Transparansi CSR Batu Bara Dipertanyakan, DPRD Diduga Tak Serius Gelar RDP

redaksi — Sun, 30 Nov 2025 10:34:13 +0000

BATUBARA|PERS.NEWS-Permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait transparansi dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di Kabupaten Batu Bara hingga kini belum memperoleh kepastian.

Kondisi ini menimbulkan dugaan dari Tunas Muda Gemkara (TMG) bahwa DPRD Batu Bara terkesan mengulur waktu dalam menindaklanjuti agenda pengawasan tersebut.

Pengajuan RDP dilakukan secara resmi melalui surat bernomor 02/PB-TMG/BB/X/2025 untuk membahas dugaan tidak transparansinya pengelolaan CSR tahun 2020–2025 yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2020.(30/11/25)

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penetapan jadwal dari DPRD terkait pelaksanaan RDP yang sebelumnya diusulkan pada Kamis, 30 Oktober 2025.

Dugaan Ada Kepentingan Tertentu

Ketua Umum Tunas Muda Gemkara, Ismail, menilai lambatnya respons legislatif menimbulkan tanda tanya publik. Ia menduga terdapat kepentingan tertentu yang berpotensi mempengaruhi sikap Dewan.

“CSR ini hak masyarakat. Ketika DPRD belum memberikan kepastian, tentu muncul dugaan publik bahwa ada sesuatu yang perlu disembunyikan,” ujar Ismail.

Menurut TMG, hingga saat ini belum ada data terbuka terkait aliran CSR, baik nilai dana, penerima manfaat, maupun program yang dijalankan perusahaan di Batu Bara. Minimnya publikasi disebut menjadi celah bagi potensi penyimpangan.

Dewan Disebut Tidak Pahami Substansi

TMG juga menduga sebagian anggota DPRD belum memahami substansi permintaan RDP meski poin-poin pembahasan telah tertulis jelas dalam surat resmi organisasi.

“Kami sudah jelaskan secara formal. Jika ada yang belum paham, kami siap hadir memberi uraian,” tambah Ismail.

DPRD Fokus RAPBD

Ketua DPRD Batu Bara, M. Safi’i, saat dimintai konfirmasi sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya “masih fokus ke RAPBD” dan akan memberikan informasi lebih lanjut. Namun belum ada jadwal pasti terkait RDP yang dimaksud.

TMG Akan Tempuh Langkah Lain

Apabila permohonan kembali tak direspons, TMG menyatakan siap menempuh langkah lanjutan seperti aksi terbuka dan pelaporan resmi agar persoalan transparansi CSR dapat dibahas di ruang publik.(*)

KALAMSU Desak Kejati Sumut Usut Dugaan Korupsi Dana BOS di SDN 115457 Teluk Pulai Dalam

redaksi — Wed, 12 Nov 2025 10:17:41 +0000

MEDAN | PERS.NEWS — 12 November 2025 Koalisi Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara (KALAMSU) menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) untuk mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dugaan penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 115457 Teluk Pulai Dalam, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dalam aksinya, para mahasiswa menyerahkan dokumen dugaan pelanggaran yang dinilai telah mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas di sektor pendidikan. Mereka meminta Kejati Sumut mengambil alih penanganan kasus tersebut dan melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

Dugaan Penyimpangan Dana Pendidikan

KALAMSU mengungkap adanya indikasi kuat penyalahgunaan Dana BOS yang dilakukan oleh oknum di lingkungan sekolah. Dana yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Beberapa dugaan pelanggaran yang disorot antara lain:

Dugaan Manipulasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Dugaan Praktik mark-up harga dalam pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh Dana BOS.

Dugaan Pelanggaran Petunjuk Teknis (Juknis) BOS, khususnya dalam penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Menurut KALAMSU, dugaan penyimpangan tersebut telah berdampak pada menurunnya mutu sarana pendidikan dan menghambat hak siswa dalam memperoleh fasilitas belajar yang layak.

Dugaan Pelanggaran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2025

KALAMSU juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran terhadap Permendikbud Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Dua poin yang dianggap dilanggar adalah:

1.Batasan Honorarium Guru Non-ASN.

Diduga terjadi pelampauan batas maksimal alokasi honorarium guru, yang dalam aturan hanya diperbolehkan sebesar 20% dari total pagu Dana BOS Reguler untuk sekolah negeri.

2.Alokasi Minimal Buku dan Sarana.

KALAMSU menilai sekolah lalai memenuhi kewajiban alokasi minimal untuk pengadaan buku dan sarana pembelajaran, sehingga berdampak pada kualitas proses belajar-mengajar.

Tuntutan KALAMSU kepada Kejati Sumut

Dalam pernyataan sikapnya, KALAMSU menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara:

Membentuk tim khusus untuk menyelidiki dan menyidik dugaan tindak pidana korupsi Dana BOS di SDN 115457 Teluk Pulai Dalam.

Memanggil dan memeriksa Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, serta pihak rekanan yang diduga terlibat dalam praktik mark-up dan penyimpangan anggaran.

Menindak sesuai hukum dan memastikan pengembalian seluruh kerugian negara yang timbul dari dugaan korupsi tersebut.

“Pendidikan Tidak Boleh Jadi Lahan Korupsi”

Perwakilan KALAMSU menegaskan bahwa kasus dugaan penyalahgunaan Dana BOS ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, karena menyangkut masa depan generasi muda.

“Dana BOS itu hak siswa, bukan untuk dipermainkan. Kami mendesak Kejati Sumut menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat dengan menindak tegas para pelaku. Jangan biarkan dunia pendidikan ternoda oleh praktik korupsi,” ujar salah satu perwakilan KALAMSU dalam orasi.

KALAMSU menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan berjanji akan kembali menggelar aksi jika Kejati Sumut tidak segera mengambil langkah konkret dalam waktu dekat(Red)

Sumber: Kalamsu Sudah Terkonfirmasi