Dalam pertemuan tersebut, Ketua PD IPA Deli Serdang Syahrul Khairi, yang didampingi jajaran pengurus, menyampaikan bahwa dr. Hanip Fahri bukanlah sosok asing di lingkungan keluarga besar Al Washliyah, khususnya Ikatan Pelajar Al Washliyah. Ia dikenal sebagai kader dan pengurus yang memiliki kedekatan historis serta emosional dengan organisasi pelajar tersebut.

Diketahui, sebelumnya dr. Hanip Fahri mengemban amanah sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Drs. H. Amri Tambunan. Ia kemudian dilantik dan dipercaya mengemban tugas baru sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam pelantikan yang berlangsung di Aula Cendana, Lantai II, Kantor Bupati Deli Serdang, Jumat (28/11) lalu.

“Kami mengucapkan selamat atas amanah yang diemban. Kehadiran kami hari ini bertujuan untuk memperkenalkan kepengurusan PD IPA Deli Serdang yang baru sekaligus menyatukan persepsi dalam mewujudkan Deli Serdang Sehat sebagaimana harapan Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo,” ujar Syahrul.

Lebih lanjut, PD IPA Deli Serdang berharap silaturahmi tersebut dapat menjadi awal kolaborasi strategis, khususnya dalam pengembangan UMKM serta penguatan unit kewirausahaan yang diinisiasi oleh PD IPA Deli Serdang sebagai upaya pemberdayaan pelajar dan generasi muda.

Selain itu, PD IPA Deli Serdang juga berkomitmen untuk menjalin komunikasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur Forkopimda, dalam mengawal generasi muda agar menjaga kesehatan fisik dan mental, sekaligus menjadikan IPA sebagai lokomotif pembinaan pelajar agar terhindar dari berbagai bentuk kenakalan remaja, seperti penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal jalanan.

Tak hanya itu, PD IPA Deli Serdang menyatakan kesiapan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam memastikan penyajian makanan yang halal, sehat, higienis, aman, serta memenuhi standar gizi seimbang.(SPT)

Tiga Pimpinan Daerah (PD) IPA secara terpisah menyatakan dukungannya kepada Ahmad Irham Tajhi untuk memimpin organisasi pelajar terkemuka itu pada periode mendatang.

Ketiga pimpinan daerah yang memberikan dukungan tersebut adalah Ikwanda Buyung Simangunsong dari PD IPA Deli Serdang, Wifa Ahmadi Khatami dari PD IPA Serdang Bedagai, dan Rahmatsyah Nasution dari PD IPA Labuhan Batu Utara. Dukungan ini disampaikan secara resmi pada Senin,(11-10-25)

Rekam Jejak dan Integritas Jadi Pertimbangan Utama

Ikwanda Buyung Simangunsong dari PD IPA Deli Serdang mengungkapkan alasan mendasar dukungan mereka. Menurutnya, Ahmad Irham Tajhi dinilai layak berdasarkan pertimbangan komprehensif dari aspek keseharian dan perilaku berorganisasi.

“Ahmad Irham Tajhi diusung menjadi ketua wilayah karena dinilai mampu menjalankan roda organisasi dengan baik. Terlihat dari rekam jejaknya yang pernah menjabat sebagai Ketua IPA Kota Medan dan Sekretaris Wilayah PW IPA Sumut beberapa waktu lalu,” jelas Ikwanda.

Lebih lanjut, Ikwanda menekankan pada integritas kader muda tersebut. “Sebagai kader, beliau dinilai sangat menjaga marwah organisasi dengan baik, baik dari perilaku di dalam maupun di luar organisasi. Selain itu, beliau juga mampu merangkul semua elemen dan unsur-unsur yang ada di dalam organisasi ini,” tambahnya.

Keyakinan sebagai Wadah Aspirasi dan Inspirasi

Dukungan serupa disampaikan oleh Rahmatsyah Nasution, Ketua PD IPA Labuhan Batu Utara (Labura). Ia menyatakan keyakinannya bahwa Ahmad Irham Tajhi memiliki kapasitas untuk menjadi representasi seluruh pelajar di Sumut.

“Kami sangat yakin bahwa Ahmad Irham Tajhi mampu menjadi wadah aspirasi dan inspirasi bagi seluruh pelajar di Sumatera Utara,” sambut Rahmatsyah dengan penuh keyakinan.

Sementara itu, Wifa Ahmadi Khatami dari PD IPA Serdang Bedagai (Sergai) menyampaikan harapannya agar dukungan ini dapat memperkuat organisasi di tingkat akar rumput.

“PW IPA Sumut ke depannya, tetap dukung dan support saja kegiatan IPA yang ada di daerah, terkhususnya Sergai dan minoritas supaya IPA ada setiap sudut tempat di Sumatra Dengan demikian, program dan perjuangan IPA dapat berjalan dengan maksimal dan terarah,” tutup Wifa.

Dukungan dari tiga pimpinan daerah ini strategis menjadikan Ahmad Irham Tajhi sebagai salah satu calon kuat dalam bursa calon Ketua PW IPA Sumut. Semua pihak kini menantikan proses demokratis dan bermartabat dalam Musywil XIX mendatang untuk menentukan arah organisasi pelajar Al Washliyah di Sumatera Utara untuk periode selanjutnya. (SPT)

PERS.NEWS – Suasana jagat hukum dan sosial belakangan ini kembali memanas setelah pernyataan kontroversial Rismon Sianipar yang menyerukan “Bubarkan Polri” beredar luas di ruang publik, Ucapan tersebut dianggap provokatif, bahkan dinilai menghina institusi kepolisian yang secara konstitusional memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Reaksi keras datang dari berbagai pihak. Salah satunya Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, Dengan nada tegas bahwa pernyataan Rismon telah menimbulkan keresahan. “Tangkap Rismon Sianipar, atau kami yang cari,” ujarnya Lantang di Jakarta, Selasa, 30 September 2025.

Aminullah menilai, kritik terhadap institusi negara merupakan hak setiap warga negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berpendapat.Namun, ia menegaskan bahwa kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menekankan bahwa dalam menggunakan hak dan kebebasan, warga negara wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi penghormatan atas hak orang lain, ketertiban umum, serta keamanan negara.

“Jangan hanya akibat ulah oknum lalu kemudian Rismon menjeneralkan semua kepolisian sama. Kritik harus dilakukan dengan cara yang konstruktif, bukan provokatif,” tambah Aminullah.

Dari perspektif hukum, pernyataan Rismon dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian (hate speech) dan penghinaan terhadap institusi negara. Dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), diatur larangan menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu maupun kelompok tertentu.

Selain itu, Pasal 207 KUHP mengatur bahwa siapa pun yang dengan sengaja menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda.

“Kalau pernyataan ini dibiarkan, dikhawatirkan akan memicu reaksi publik yang lebih luas dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial,” ujar Aminullah seraya menilai kasus ini perlu ditangani cepat oleh aparat penegak hukum.

Kasus ini menjadi cerminan betapa sensitifnya relasi antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap institusi negara. Polri sebagai aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk menjaga keamanan, tetapi juga harus siap menghadapi kritik publik. Namun, kritik yang sehat harus dibedakan dari seruan provokatif yang berpotensi mengganggu stabilitas.

Gerakan Pemuda Al Washliyah melalui Aminullah mendesak agar penegak hukum segera mengambil langkah tegas untuk menangkap Rismon beserta antek anteknya. “Kami tidak anti kritik, tapi jangan sampai kritik berubah menjadi provokasi yang merusak,” pungkasnya. (SPT)