Sikap ini disampaikan secara resmi oleh Ketua Caretaker DPD KNPI Binjai, Ibrahim Bazhier Rafli, sebagai bentuk komitmen menjaga konsistensi arah reformasi dan stabilitas nasional.

Menurut Ibrahim Bazhier Rafli, posisi Polri di bawah Presiden merupakan desain ketatanegaraan yang paling ideal untuk menjamin efektivitas, independensi, serta akuntabilitas institusi kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan menjaga keamanan negara. Pengaturan tersebut dinilai telah sesuai dengan amanat konstitusi serta ketetapan lembaga negara pasca reformasi, yang menempatkan Polri sebagai alat negara yang profesional dan netral.

Ia menegaskan bahwa wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu justru berpotensi memperpanjang rantai komando dan melemahkan respons cepat aparat di lapangan. Dalam konteks keamanan nasional yang dinamis, Polri membutuhkan garis koordinasi yang tegas dan langsung dengan kepala pemerintahan agar kebijakan keamanan dapat dijalankan secara efektif dan terintegrasi secara nasional.

Lebih lanjut, KNPI Binjai memandang bahwa struktur Polri di bawah Presiden justru memperkuat prinsip supremasi sipil, sekaligus menjaga institusi kepolisian dari tarik-menarik kepentingan politik praktis di ranah birokrasi kementerian. Dengan demikian, profesionalisme dan fokus Polri dalam melayani masyarakat dapat tetap terjaga.

Sebagai bagian dari tanggung jawab moral pemuda, Ibrahim Bazhier Rafli menyerukan kepada seluruh elemen organisasi kepemudaan dan pemangku kepentingan bangsa untuk tetap konsisten menjaga sistem ketatanegaraan yang telah disepakati pasca reformasi.

Menjaga marwah Polri di bawah kendali Presiden dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan nasional serta memastikan negara hadir secara cepat dan tegas dalam menjawab tantangan keamanan, baik nasional maupun global.(EGS)