<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amir Hamzah &#8211; Pers News</title>
	<atom:link href="https://pers.news/tag/amir-hamzah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pers.news</link>
	<description>pers.news - Informasi Terkini</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 09:52:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>

<image>
	<url>https://pers.news/wp-content/uploads/2025/10/cropped-1001363792-removebg-preview-100x100.png</url>
	<title>Amir Hamzah &#8211; Pers News</title>
	<link>https://pers.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dhani Lubis Kecam Dugaan Kekerasan Oknum Satpol PP terhadap Ketua LMND Binjai: Demokrasi Jangan Dibungkam</title>
		<link>https://pers.news/2026/10/14/dhani-lubis-kecam-dugaan-kekerasan-oknum-satpol-pp-terhadap-ketua-lmnd-binjai-demokrasi-jangan-dibungkam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 09:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Aksi Unjuk Rasa]]></category>
		<category><![CDATA[Amir Hamzah]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Binjai]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Dhani lubis]]></category>
		<category><![CDATA[Dugaan Kekerasan]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Gurky]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Konstitusional]]></category>
		<category><![CDATA[Kebebasan Berpendapat]]></category>
		<category><![CDATA[LMND BINJAI]]></category>
		<category><![CDATA[LMND Sumatera Utara.]]></category>
		<category><![CDATA[Pemko Binjai]]></category>
		<category><![CDATA[Pengamanan Demonstrasi]]></category>
		<category><![CDATA[satpol pp binjai]]></category>
		<category><![CDATA[Wali Kota Binjai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pers.news/?p=14556</guid>

					<description><![CDATA[BINJAI &#124; PERS.NEWS —Sekretaris Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Binjai, Dhani Lubis, mengecam...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BINJAI | PERS.NEWS —</strong>Sekretaris Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Binjai, Dhani Lubis, mengecam dugaan tindakan kekerasan yang dialami Ketua LMND Binjai, Ed Gurky, saat aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Binjai, Rabu (14/10/2026). Ia mendesak insiden tersebut diusut secara objektif dan transparan apabila ditemukan indikasi pelanggaran oleh personel yang bertugas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dugaan kekerasan itu mencuat di tengah aksi mahasiswa yang menyuarakan sejumlah persoalan di Kota Binjai, mulai dari kejelasan realisasi dana corporate social responsibility (CSR) bagi pedagang kaki lima (PKL), perbaikan jalan rusak, hingga evaluasi pemberhentian sejumlah kepala lingkungan (kepling).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berdasarkan keterangan yang disampaikan LMND, Ed Gurky diduga mengalami pemukulan pada bagian dada sebelah kiri dan didorong hingga terjatuh ketika aksi berlangsung. Namun, kronologi lengkap kejadian serta keterangan dari pihak Satpol PP Kota Binjai masih diperlukan untuk memastikan duduk persoalan secara utuh.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dhani menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati. Menurutnya, pengamanan demonstrasi seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif dan proporsional, bukan tindakan yang berpotensi mencederai hak peserta aksi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Apakah demokrasi di negeri ini sudah kehilangan maknanya ketika mahasiswa yang datang untuk menyampaikan aspirasi justru diduga mendapatkan tindakan kekerasan? Kami turun ke jalan bukan untuk mencari keributan, melainkan untuk menyampaikan suara rakyat yang harus didengar,” tegas Dhani Lubis.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Desak Evaluasi Personel Satpol PP</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dhani menilai, perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah seharusnya dijawab melalui dialog terbuka. Aparat yang bertugas mengamankan demonstrasi juga dituntut menjalankan tugas secara profesional dengan tetap menghormati hak-hak warga negara.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ia mengingatkan bahwa kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, dugaan tindakan kekerasan terhadap peserta aksi tidak boleh diabaikan dan perlu ditelusuri berdasarkan fakta serta bukti yang tersedia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hak menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Jangan sampai mahasiswa yang menjalankan fungsi kontrol sosial justru mendapatkan perlakuan yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Jika dugaan pemukulan dan tindakan mendorong hingga jatuh itu benar terjadi, maka peristiwa ini harus diusut secara objektif dan transparan,” ujarnya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Atas insiden tersebut, LMND Kota Binjai mendesak pimpinan Satpol PP Kota Binjai mengevaluasi pelaksanaan pengamanan aksi, menelusuri dugaan tindakan personel di lapangan, serta mengambil langkah sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Satpol PP Perlu Berikan Klarifikasi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, kronologi insiden dan dugaan keterlibatan personel Satpol PP perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait. Klarifikasi tersebut penting untuk mengetahui penyebab terjadinya aksi saling dorong, tindakan yang dilakukan masing-masing pihak, serta prosedur pengamanan yang diterapkan saat demonstrasi berlangsung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pemeriksaan terhadap keterangan saksi, dokumentasi video, maupun bukti lain yang tersedia dapat membantu memperjelas peristiwa tersebut. Dengan demikian, penilaian mengenai ada atau tidaknya tindakan yang melanggar prosedur tidak hanya didasarkan pada keterangan salah satu pihak.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dhani menegaskan, LMND tidak menginginkan dugaan kekerasan menjadi preseden buruk dalam penanganan demonstrasi di Kota Binjai. Ia berharap pemerintah daerah dan aparat terkait menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan kritik sekaligus membuka ruang dialog dalam menyelesaikan persoalan publik.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Demokrasi bukan sekadar slogan. Demokrasi harus dibuktikan melalui penghormatan terhadap hak rakyat untuk berbicara, mengkritik, dan menyampaikan pendapat. Jangan bungkam suara mahasiswa dengan tindakan kekerasan,” tutup Dhani Lubis.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi dari Satpol PP Kota Binjai terkait dugaan pemukulan dan tindakan mendorong Ed Gurky belum tercantum dalam bahan pemberitaan. Media membuka ruang bagi Satpol PP maupun Pemerintah Kota Binjai untuk memberikan klarifikasi guna melengkapi pemberitaan secara berimbang.(Tim)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LMND Sumut dan Binjai Geruduk Balai Kota, Lempar 81 Telur Busuk; Desak Kejelasan CSR, Perbaikan Jalan, dan Evaluasi Pencopotan Kepling</title>
		<link>https://pers.news/2026/10/14/lmnd-sumut-dan-binjai-geruduk-balai-kota-lempar-81-telur-busuk-desak-kejelasan-csr-perbaikan-jalan-dan-evaluasi-pencopotan-kepling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 06:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Amir Hamzah]]></category>
		<category><![CDATA[Aspirasi Mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[balai kota binjai]]></category>
		<category><![CDATA[Dana CSR Binjai]]></category>
		<category><![CDATA[Demo Binjai]]></category>
		<category><![CDATA[Hasanul Jihadi]]></category>
		<category><![CDATA[jalan rusak]]></category>
		<category><![CDATA[Kepala Lingkungan Binjai]]></category>
		<category><![CDATA[LMND BINJAI]]></category>
		<category><![CDATA[LMND Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Kota Binjai]]></category>
		<category><![CDATA[Pencopotan Kepling]]></category>
		<category><![CDATA[Perbaikan Jalan Binjai]]></category>
		<category><![CDATA[PKL Jalan Olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Wali Kota Binjai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pers.news/?p=14553</guid>

					<description><![CDATA[BINJAI &#124; PERS.NEWS— Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Sumatera Utara bersama...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BINJAI | PERS.NEWS—</strong> Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Sumatera Utara bersama Eksekutif Kota (EK LMND) Binjai menggelar aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota Binjai. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapat penyelesaian konkret dari Pemerintah Kota Binjai di bawah kepemimpinan Wali Kota Amir Hamzah dan Wakil Wali Kota Hasanul Jihadi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dalam aksi tersebut, massa dilaporkan melemparkan 81 butir telur busuk ke arah Balai Kota, membakar ban di badan jalan, hingga menerobos dan melompati pagar kantor wali kota. Aksi berlangsung tegang ketika mahasiswa mendesak pemerintah memberikan jawaban atas sejumlah persoalan yang mereka anggap menyangkut kepentingan masyarakat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>LMND membawa tiga tuntutan utama, yakni kejelasan realisasi dana corporate social responsibility (CSR) bagi pedagang kaki lima (PKL) terdampak penggusuran, perbaikan jalan rusak, serta evaluasi pemberhentian sejumlah kepala lingkungan (kepling).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pertanyakan Realisasi Dana CSR Rp120 Juta untuk PKL</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>LMND menyoroti dana CSR sekitar Rp120 juta yang disebut diperuntukkan bagi pedagang kaki lima di Jalan Olahraga yang terdampak penggusuran. Menurut massa aksi, dana tersebut sebelumnya dijanjikan untuk membantu para pedagang, tetapi hingga hampir enam bulan berlalu, realisasinya dinilai belum jelas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Atas persoalan itu, LMND mendesak Pemko Binjai menjelaskan status dana tersebut secara terbuka, termasuk mekanisme penyaluran, pihak yang bertanggung jawab, serta kepastian waktu realisasinya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kejelasan informasi dinilai penting agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya para pedagang yang disebut terdampak kebijakan penertiban.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Meski demikian, status dan peruntukan dana CSR tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak pemerintah maupun pihak terkait agar duduk persoalannya menjadi terang.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Desak Perbaikan Jalan Rusak yang Dinilai Membahayakan</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Selain persoalan CSR, mahasiswa menuntut Pemko Binjai segera menangani jalan rusak dan berlubang, termasuk ruas yang mereka sebut sebagai Jalan Central Arjen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>LMND menilai kondisi jalan tersebut membahayakan pengguna jalan dan menyoroti adanya kecelakaan yang dikaitkan dengan kerusakan jalan. Mereka mendesak pemerintah tidak berhenti pada penyampaian janji, tetapi memberikan kepastian mengenai langkah perbaikan, jadwal pengerjaan, serta instansi yang bertanggung jawab.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kendati demikian, hubungan langsung antara kondisi jalan dan kecelakaan tertentu perlu dipastikan melalui pemeriksaan serta keterangan pihak berwenang.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bagi mahasiswa, keselamatan pengguna jalan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terlebih apabila kerusakan infrastruktur berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Soroti Pemberhentian Sejumlah Kepala Lingkungan</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tuntutan ketiga berkaitan dengan pemberhentian sejumlah kepala lingkungan yang dipersoalkan LMND karena dinilai dilakukan secara sepihak.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mahasiswa mendesak Pemko Binjai meninjau kembali keputusan tersebut dan menjelaskan dasar pemberhentian, prosedur yang digunakan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Namun, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran prosedur perlu didasarkan pada dokumen keputusan, aturan yang menjadi dasar pemberhentian, dan penjelasan dari pihak pemerintah maupun pihak yang terdampak.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wakil Wali Kota Disebut Tinggalkan Balai Kota Melalui Pintu Belakang</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di tengah berlangsungnya aksi, massa juga mempersoalkan terbatasnya ruang dialog dengan pemerintah. Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, disebut tengah menerima audiensi DPD KNPI Binjai ketika LMND menyampaikan aspirasi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Setelah massa menerobos masuk ke area Balai Kota, Hasanul Jihadi disebut meninggalkan lokasi melalui pintu belakang menggunakan mobil Toyota Fortuner berpelat merah.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kronologi, alasan keberangkatan, serta apakah sebelumnya terdapat upaya untuk memfasilitasi dialog dengan massa masih perlu dikonfirmasi kepada Wakil Wali Kota maupun pihak Pemerintah Kota Binjai.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Konfirmasi tersebut penting agar pemberitaan tidak hanya bertumpu pada sudut pandang demonstran, tetapi juga memuat penjelasan dari pihak yang menjadi sasaran tuntutan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>LMND Minta Pemerintah Berikan Jawaban Konkret</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ketua EK LMND Binjai, EW Gurki, bersama Ketua EW LMND Sumatera Utara, Rizki Hasibuan, menjadi bagian dari gerakan mahasiswa yang menyuarakan tuntutan tersebut.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>LMND mendesak Wali Kota Amir Hamzah dan Wakil Wali Kota Hasanul Jihadi memberikan penjelasan terbuka mengenai realisasi dana CSR bagi PKL Jalan Olahraga, penanganan jalan rusak, serta evaluasi pemberhentian sejumlah kepala lingkungan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aksi tersebut menjadi bentuk tekanan publik agar pemerintah daerah menjelaskan kebijakan dan tindak lanjut atas persoalan yang disuarakan masyarakat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di sisi lain, penyampaian aspirasi perlu diikuti dialog yang konstruktif agar setiap tuntutan dapat diuji berdasarkan data, aturan, dan kewenangan masing-masing instansi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Pemerintah Kota Binjai terkait tiga tuntutan LMND tersebut belum dicantumkan dalam bahan pemberitaan ini.Media membuka ruang bagi Pemko Binjai maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan guna melengkapi pemberitaan secara berimbang.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Masyarakat kini menantikan bukan sekadar pernyataan, melainkan kejelasan tindak lanjut atas persoalan yang dipersoalkan mahasiswa, sesuai fakta dan ketentuan yang berlaku.(Tim)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Usai PDO, LMND Sumut Siap Gelar Aksi Soroti Jalan Rusak di Binjai</title>
		<link>https://pers.news/2026/10/02/usai-pdo-lmnd-sumut-siap-gelar-aksi-soroti-jalan-rusak-di-binjai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 16:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Aksi Mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[Amir Hamzah]]></category>
		<category><![CDATA[Binjai Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[Hasanul Jihadi]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur Binjai]]></category>
		<category><![CDATA[Jalan Jamin Ginting]]></category>
		<category><![CDATA[Jalan Rusak Binjai]]></category>
		<category><![CDATA[LMND]]></category>
		<category><![CDATA[LMND BINJAI]]></category>
		<category><![CDATA[LMND Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[Pemko Binjai]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera utara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pers.news/?p=14379</guid>

					<description><![CDATA[BINJAI &#124; PERS.NEWS — Persoalan jalan rusak dan berlubang di Kota Binjai kembali mendapat sorotan....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BINJAI | PERS.NEWS —</strong> Persoalan jalan rusak dan berlubang di Kota Binjai kembali mendapat sorotan. Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Sumatera Utara bersama Eksekutif Kota (EK) LMND se-Sumatera Utara berencana menggelar aksi menyikapi kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Kota Binjai.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rencana aksi tersebut disampaikan usai pelaksanaan Pendidikan Dasar Organisasi (PDO) LMND di Kota Binjai. Sorotan terhadap kondisi jalan menguat setelah kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Binjai Selatan, Jumat (2/10/2026). Dalam peristiwa itu, Rizki Putri Gurky (19) dilaporkan mengalami patah tulang pada tangan kiri.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>EW Gurky dari EK LMND Binjai menilai kondisi sejumlah ruas jalan di Kota Binjai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia bahkan menyebut persoalan infrastruktur tersebut sebagai “rapor merah” bagi pemerintahan Amir Hamzah dan Hasanul Jihadi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sejumlah ruas jalan yang menjadi perhatian LMND antara lain Jalan Jamin Ginting, Jalan Wahidin Baru, Jalan Danau Tempe, Jalan Alpukat Raya, Jalan Raymuna Raya, dan Jalan Diponegoro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Binjai Kota Seribu Lobang. Jalan rusak bukan sekadar persoalan kenyamanan, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat. Jangan tunggu korban berikutnya baru pemerintah bergerak,” tegas EW Gurky.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Melalui aksi tersebut, LMND berencana mendorong Pemerintah Kota Binjai agar mempercepat penanganan jalan rusak dan berlubang, mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta membuka informasi mengenai program dan langkah pemerintah dalam menangani persoalan infrastruktur jalan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Setelah PDO selesai, kami akan turun menyampaikan aspirasi masyarakat secara konstitusional. Pemerintah harus hadir dan memberikan solusi nyata,” ujar EW Gurky.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di sisi lain, kondisi jalan dan penanganannya menjadi kewenangan pemerintah sesuai status masing-masing ruas jalan. Karena itu, diperlukan penjelasan dari Pemko Binjai mengenai kondisi jalan yang menjadi sorotan, kewenangan penanganannya, serta langkah yang telah dan akan dilakukan untuk mengurangi risiko bagi pengguna jalan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rencana aksi LMND tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi publik terkait kondisi infrastruktur sekaligus mendorong adanya respons dan penanganan konkret dari pemerintah daerah.(Red)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
