Aksi berbagi takjil tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Banyak pengendara yang melintas berhenti sejenak untuk menerima takjil yang dibagikan oleh para anggota LMND.

Ketua EK LMND Kota Binjai, Edward Gurky Sembiring Dhani Lubis, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk hadir di tengah masyarakat serta mempererat hubungan sosial.

“Kegiatan berbagi takjil ini adalah wujud kepedulian kami kepada masyarakat Kota Binjai. Kami berharap kegiatan sederhana ini bisa membantu dan membawa kebahagiaan bagi warga yang sedang menjalankan ibadah puasa,” ujar Edward.

Sementara itu, kegiatan ini juga didukung oleh jajaran pengurus EK LMND Kota Binjai, di antaranya Sekretaris dan Bendahara organisasi yang turut terlibat langsung dalam pembagian takjil kepada masyarakat.

Adapun susunan pengurus EK LMND Kota Binjai:

Ketua: Edward Gurky Sembiring

Sekretaris: Dhani Lubis

Bendahara: Angga Taringan

Dengan adanya kegiatan ini, EK LMND Kota Binjai berharap dapat terus melakukan kegiatan sosial lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat serta memperkuat solidaritas di tengah kehidupan bermasyarakat.(EGS)

Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Binjai, Edward Gurky Sembiring, menyampaikan bahwa pimpinan BUMD memiliki tanggung jawab moral dan etika yang tinggi, tidak hanya dalam menjalankan tugas profesional, tetapi juga dalam menjaga perilaku personal. Menurutnya, dugaan pelanggaran etika, meskipun belum terbukti, berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah dan BUMD yang dipimpinnya.

“Prinsip praduga tak bersalah tentu harus dikedepankan. Namun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga berkewajiban menjaga integritas dan marwah BUMD dengan melakukan evaluasi secara terbuka dan bertanggung jawab,” ujar Edward.

Sementara itu, Sekretaris LMND Binjai, Angga Tarigan, menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud melakukan penghakiman terhadap individu mana pun. Ia menilai, langkah evaluatif yang dilakukan pemerintah justru penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah berkembangnya spekulasi liar di tengah masyarakat.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk bersikap transparan dan objektif. Evaluasi ini bukan bentuk vonis, melainkan upaya menjaga profesionalisme pengelolaan BUMD serta kepercayaan publik,” kata Angga.

Angga juga menambahkan bahwa dugaan tersebut, apabila terbukti, berpotensi bertentangan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yang menegaskan bahwa direksi wajib memiliki akhlak, moral, dan reputasi yang baik. Oleh karena itu, kejelasan sikap dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinilai penting agar persoalan ini tidak berlarut-larut.

LMND Binjai berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah tegas dan terukur sesuai mekanisme yang berlaku guna menjaga integritas institusi, akuntabilitas pejabat publik, serta rasa keadilan di tengah masyarakat.(EGS)

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak AW maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait isu yang berkembang. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan, sesuai dengan prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.