Cipayung Plus Sumut menegaskan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Sumatera Utara. Menurut mereka, setiap dugaan penyimpangan anggaran maupun penyalahgunaan kewenangan harus diusut secara transparan dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Namun, mereka mengingatkan agar seluruh pihak, termasuk relawan politik, tidak membangun opini liar maupun stigma negatif yang dapat mencederai jalannya pemerintahan Bobby Nasution tanpa disertai bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami sepakat bahwa setiap tindak pidana KKN harus diusut tuntas. Namun, penyampaian tuduhan di ruang publik harus didukung data dan bukti yang jelas agar tidak menimbulkan fitnah serta kegaduhan di tengah masyarakat,” ujar perwakilan Cipayung Plus Sumut.

Cipayung Plus juga mengingatkan seluruh elemen relawan dan kelompok pendukung pemerintah untuk tetap menjaga etika dalam komunikasi publik. Kritik dan pengawasan dinilai sebagai bagian penting dari demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif, proporsional, dan tidak tendensius.

“Kami berharap Relawan Bobylovers Sumut tetap tenang dan bijak dalam menyikapi persoalan ini. Jangan sampai muncul persepsi publik bahwa ada pihak-pihak yang berbicara secara vulgar di media hanya karena kepentingan tertentu tidak terpenuhi. Kami percaya relawan Bobylovers memiliki komitmen menjaga marwah pemerintahan yang baik,” lanjutnya.

Selain itu, Cipayung Plus Sumut menilai kinerja Alexander Sinulingga dalam memimpin Dinas Pendidikan Sumatera Utara sejauh ini cukup baik dan menunjukkan adanya berbagai upaya pembenahan di sektor pendidikan.

Menurut mereka, sejumlah program dan langkah pembenahan tata kelola pendidikan yang dilakukan saat ini perlu diapresiasi secara objektif. Karena itu, kritik terhadap Dinas Pendidikan Sumut diharapkan tidak diarahkan menjadi serangan personal maupun pembentukan opini yang belum terbukti kebenarannya.

“Kami melihat ada upaya-upaya perbaikan di tubuh Dinas Pendidikan Sumut di bawah kepemimpinan Alexander Sinulingga. Tentu jika ada dugaan pelanggaran harus diproses secara hukum, tetapi jangan sampai terjadi pembunuhan karakter ataupun framing negatif yang belum tentu benar,” tegas Cipayung Plus Sumut.(Red)