MANDAILING NATAL | PERS.NEWS — Dugaan penimbunan dan pendistribusian solar di kawasan Saba Purba, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, menjadi sorotan Aliansi Mahasiswa Pemuda Merdeka (AMPM).

Koordinator AMPM, Alfin Sahani, meminta aparat penegak hukum (APH) melakukan verifikasi dan penyelidikan secara menyeluruh terhadap informasi tersebut. Menurutnya, pemeriksaan tidak semestinya hanya dilakukan terhadap sopir atau pekerja lapangan apabila nantinya ditemukan indikasi pelanggaran.

Desakan itu disampaikan Alfin pada Selasa (22/9/2026), menyusul beredarnya dokumentasi sejumlah truk yang terlihat berada di kawasan Saba Purba.

Alfin mengakui keberadaan kendaraan dalam dokumentasi tersebut belum dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana. Karena itu, ia meminta aparat terlebih dahulu memastikan fakta di lapangan berdasarkan bukti dan keterangan para pihak.

“Jangan cuma orang lapangan yang dikejar. Kalau memang ada permainan, bongkar sampai ke hulunya. Siapa yang memasok, siapa yang menampung, siapa yang mengatur, dan siapa yang menikmati keuntungannya?” kata Alfin.

Nama Dayat Disebut, AMPM Minta Aparat Verifikasi

Dalam informasi yang berkembang mengenai dugaan aktivitas tersebut, muncul nama seseorang yang disebut sebagai Dayat.

Alfin menegaskan, penyebutan nama tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa yang bersangkutan terlibat tindak pidana. Menurutnya, aparat perlu melakukan verifikasi untuk memastikan apakah nama tersebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas yang dipersoalkan atau tidak.

“Kalau nama Dayat disebut, periksa dan telusuri. Kalau tidak terbukti, sampaikan kepada publik. Kalau ditemukan bukti keterlibatan, proses sesuai hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta aparat tidak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat.

“Jangan nanti yang diperiksa cuma orang yang pegang setir. Yang harus dicari juga siapa yang pegang kendali,” katanya.

AMPM Minta Penelusuran dari Hulu ke Hilir

AMPM mendorong aparat menelusuri asal-usul solar, pola pembelian, kendaraan pengangkut, lokasi penyimpanan, penerima akhir, serta aliran transaksi apabila terdapat indikasi pelanggaran.

Menurut Alfin, apabila penyelidikan nantinya menemukan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, penanganan diminta tidak berhenti pada pihak lapangan, tetapi diarahkan kepada seluruh pihak yang terbukti memiliki peran berdasarkan alat bukti.

“Kalau memang bersih, buka dan jelaskan. Kalau ada pelanggaran, bongkar siapa pun yang terbukti terlibat. Jangan tebang pilih,” kata dia.

Alfin menilai distribusi BBM perlu mendapat perhatian karena menyangkut komoditas yang distribusinya diatur oleh negara. Namun, ia menekankan bahwa setiap dugaan pelanggaran tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan hukum.

AMPM juga meminta Polres Mandailing Natal memberikan penjelasan apabila proses verifikasi atau penyelidikan telah dilakukan. Jika dugaan tersebut tidak terbukti, AMPM meminta adanya klarifikasi agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.

Sebaliknya, apabila aparat menemukan bukti adanya tindak pidana, proses hukum diharapkan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat sesuai peran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Publik tidak membutuhkan perang pernyataan. Publik membutuhkan jawaban berbasis bukti,” ujar Alfin.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan aktivitas penimbunan dan pendistribusian solar di kawasan Saba Purba tersebut masih memerlukan verifikasi dari pihak berwenang.

Media belum memperoleh keterangan dari pihak yang disebut dalam informasi tersebut maupun keterangan resmi dari Polres Mandailing Natal terkait dugaan tersebut. Konfirmasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait tetap terbuka untuk dimuat sebagai bagian dari keberimbangan pemberitaan.(Red)

Sorotan mahasiswa mencakup dugaan persoalan lingkungan, penebangan pohon di area proyek, pengelolaan kayu hasil tebangan, transparansi pelaksanaan proyek, hingga potensi beban pembiayaan terhadap pemerintah daerah pada masa mendatang.

Proyek BRT Mebidang diketahui melibatkan konsorsium BUMN, yakni PT PP (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE).

Soroti Penebangan Pohon dan Pengelolaan Kayu

Salah satu persoalan yang dipertanyakan adalah aktivitas penebangan pohon di sejumlah area yang terdampak pembangunan BRT.

Mahasiswa menilai penebangan dalam jumlah besar perlu disertai kajian dan pengelolaan lingkungan yang jelas, termasuk mengenai dampaknya terhadap ruang terbuka hijau (RTH), area resapan air, serta kondisi lingkungan di sekitar jalur pembangunan.

Selain itu, mereka mempertanyakan mekanisme pengelolaan kayu hasil tebangan, termasuk jumlah, lokasi penyimpanan, status kepemilikan, serta apakah seluruh proses pemanfaatan atau pemindahannya telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Muncul pula dugaan bahwa sebagian kayu hasil tebangan memiliki nilai ekonomis. Namun, dugaan tersebut menurut mahasiswa perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan dokumen resmi agar dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan kayu tersebut.

Karena itu, mereka meminta APH menelusuri seluruh rantai pengelolaan kayu, mulai dari proses penebangan, pengangkutan, penyimpanan hingga pemanfaatannya.

GMNI Sumut Minta APH Turun Tangan

Ketua DPD GMNI Sumatera Utara, Armando Kurniansyah Sitompul, meminta aparat penegak hukum tidak mengabaikan berbagai persoalan yang dipersoalkan masyarakat dan mahasiswa.

“Pengrusakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penebangan pohon dalam proses pembangunan BRT harus dilakukan berdasarkan aturan dan kajian lingkungan yang jelas. Kami juga meminta dugaan pengelolaan atau komersialisasi kayu hasil tebangan diperiksa secara terbuka. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dari aset atau hasil tebangan yang statusnya merupakan milik publik,” tegas Armando.

Ia juga mendesak Ditreskrimsus Polda Sumut dan instansi terkait melakukan klarifikasi serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

KAMMI Soroti Transparansi dan Evaluasi Lingkungan

Sementara itu, Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Saddani Rambe, menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan proyek transportasi massal tersebut.

Menurutnya, pembangunan BRT harus tetap memperhatikan aspek lingkungan, tata ruang, lalu lintas, serta kepentingan masyarakat.

> “Pembangunan seharusnya membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bukan menimbulkan persoalan baru. Kami meminta adanya transparansi mengenai pelaksanaan proyek, termasuk pengelolaan pohon dan kayu hasil tebangan serta dokumen lingkungan yang menjadi dasar pembangunan,” ujar Irham.

Ia meminta pemerintah dan pihak pelaksana melakukan evaluasi apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan di lapangan.

KAMMI juga mendorong agar dokumen dan proses evaluasi lingkungan dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Minta Audit dan Pemeriksaan Menyeluruh

GMNI dan KAMMI Sumut selanjutnya mendesak APH, pemerintah daerah, serta instansi teknis terkait melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proyek BRT Mebidang.

Pemeriksaan tersebut, antara lain, diminta mencakup:

1. Pendataan dan penelusuran kayu hasil tebangan , termasuk volume, lokasi penyimpanan, pengangkutan, dan pemanfaatannya.

2. Pemeriksaan dokumen lingkungan, termasuk kesesuaian pelaksanaan proyek dengan dokumen lingkungan yang telah ditetapkan.

3. Pemeriksaan tata kelola proyek, termasuk pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemilik pekerjaan, kontraktor, konsorsium, serta pihak terkait lainnya.

4. Evaluasi dampak terhadap lalu lintas, drainase, RTH, dan lingkungan sekitar.

5. Audit terhadap penggunaan anggaran dan potensi kewajiban pemerintah daerah apabila terdapat pembiayaan atau subsidi operasional pada tahap selanjutnya.Mahasiswa menilai pemeriksaan diperlukan agar berbagai tudingan yang berkembang di masyarakat dapat diuji berdasarkan data dan dokumen resmi, bukan hanya berdasarkan informasi di lapangan.

Potensi Beban Pembiayaan Daerah

Selain persoalan konstruksi dan lingkungan, keberlanjutan operasional BRT juga menjadi perhatian.

Mahasiswa mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah telah menghitung kebutuhan biaya operasional, subsidi, pemeliharaan infrastruktur, serta kemampuan fiskal daerah apabila sistem BRT nantinya membutuhkan dukungan anggaran secara berkelanjutan.

Mereka mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi tidak hanya harus dinilai dari keberhasilan tahap konstruksi, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut beroperasi secara efektif dan berkelanjutan.

Jika aspek integrasi transportasi, tata ruang, rekayasa lalu lintas, mitigasi banjir, serta pembiayaan operasional tidak direncanakan secara matang, mereka khawatir proyek tersebut justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Minta Semua Pihak Berikan Klarifikasi

Atas berbagai sorotan tersebut, GMNI dan KAMMI Sumut meminta pemerintah, instansi terkait, serta pihak pelaksana proyek memberikan penjelasan terbuka mengenai sejumlah persoalan yang dipertanyakan.

Hingga berita ini disusun, berbagai tudingan mengenai dugaan pelanggaran lingkungan, pengelolaan kayu hasil tebangan, maupun potensi kerugian keuangan negara/daerah masih merupakan dugaan dan tuntutan dari pihak mahasiswa yang perlu diverifikasi melalui pemeriksaan resmi.

Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT PP, PT WEGE, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan proyek BRT Mebidang.

Pemeriksaan oleh lembaga berwenang diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai apakah terdapat pelanggaran hukum, pelanggaran administratif, persoalan tata kelola, atau tidak terdapat pelanggaran sebagaimana yang ditudingkan.(Red)

Informasi yang diterima redaksi sebelumnya menyebutkan, nilai partisipasi yang diduga diminta berkisar Rp1 juta hingga Rp2 juta per pihak. Dugaan pungutan itu dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan menyambut 17 Agustus 2026 di Kecamatan Tigapanah.

Sorotan tersebut kemudian mengarah kepada lingkungan Pemerintah Kecamatan Tigapanah yang dipimpin Camat Tigapanah, Bartholomeus Barus, S.IP.

Menanggapi pemberitaan dan informasi yang beredar, Bartholomeus Barus memberikan klarifikasi dan membantah tegas tuduhan bahwa dirinya melakukan pungutan maupun memerintahkan pihak lain untuk mengutip biaya kepada sekolah, kepala desa, guru, ataupun pihak lainnya untuk persiapan HUT Kemerdekaan RI.

Dalam video klarifikasi yang disampaikan secara resmi, Bartholomeus Barus menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pengutipan ataupun memerintahkan siapa pun melakukan pungutan atas nama Kecamatan Tigapanah.

“Saya tidak pernah melakukan pengutipan, tidak pernah memungut biaya apa pun, dan tidak pernah menyuruh siapa pun melakukan pungutan atas nama Kecamatan Tigapanah,” tegas Bartholomeus Barus.

Camat Tigapanah juga meminta pihak yang menuding dirinya melakukan pungli untuk menunjukkan bukti yang sahih apabila memang memiliki bukti terkait dugaan tersebut.

“Jika ada yang menyatakan saya melakukan pengutipan atau pungli, silakan buktikan dengan fakta yang nyata. Saya tidak pernah melakukannya dalam bentuk apa pun,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Bartholomeus Barus didampingi jajaran pejabat Kecamatan Tigapanah.

Selain memberikan klarifikasi, Pemerintah Kecamatan Tigapanah juga memasang imbauan melalui spanduk bertuliskan STOP HOAX — Bijak Bermedia Sosial, Tanggung Jawab Bersama.”

Imbauan tersebut mengajak masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya serta melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi di media sosial.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PEMARAD-SU, Ilham Arifin , mendesak aparat penegak hukum (APH) melakukan klarifikasi dan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pungutan liar dalam pengumpulan dana yang disebut-sebut berkaitan dengan kegiatan HUT RI.

“Jika benar ada pungutan yang dibebankan kepada kepala desa maupun guru dengan nominal tertentu, maka harus diperiksa secara transparan. Jangan sampai kegiatan peringatan kemerdekaan justru dijadikan alasan untuk melakukan pungutan yang membebani masyarakat,” kata Ilham.

DPP PEMARAD-SU juga meminta aparat penegak hukum menelusuri mekanisme pengumpulan dana, pihak yang menginisiasi serta penggunaan dana tersebut apabila dugaan tersebut terbukti.

Ilham menegaskan, setiap pungutan yang dilakukan atas nama kegiatan pemerintahan maupun peringatan HUT RI harus memiliki dasar, mekanisme, dan pertanggungjawaban yang jelas.

“Kami meminta APH tidak tinggal diam. Periksa dugaan ini secara profesional dan transparan. Jika tidak terbukti, sampaikan kepada publik. Tetapi jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan sesuai hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Tigapanah menegaskan komitmennya untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat secara bersih, transparan, dan bebas dari pungutan liar.

Dengan adanya klarifikasi tersebut, pemberitaan mengenai dugaan pungutan di Kecamatan Tigapanah kini memiliki dua sisi informasi, yakni adanya tudingan dari pihak yang meminta dugaan tersebut diperiksa serta bantahan tegas dari Camat Tigapanah yang menyatakan tidak pernah melakukan maupun memerintahkan pungutan.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait guna menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan kode etik jurnalistik. (Red)