Dalam aksi tersebut, ARB Sumut menyampaikan sejumlah tuntutan kepada jajaran Polda Sumut, termasuk mendesak evaluasi terhadap kinerja Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas dalam menangani berbagai persoalan hukum yang menjadi perhatian masyarakat.

Koordinator Aksi ARB Sumut, Riswan Psb, bersama Koordinator Lapangan Jasrafi Hsb, menyampaikan tuntutan tersebut melalui surat aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada pihak kepolisian.

Soroti Penanganan Kafe dan Penyitaan Miras

Salah satu persoalan yang disoroti ARB Sumut berkaitan dengan dugaan ketidakjelasan dan ketidaktuntasan penanganan kafe remang-remang atau diskotek, termasuk persoalan penyitaan minuman keras (miras) di wilayah hukum Polres Padang Lawas.

ARB Sumut mempertanyakan langkah penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam menangani persoalan tersebut. Mereka meminta adanya kejelasan mengenai proses penindakan, termasuk tindak lanjut atas barang bukti maupun kegiatan yang menjadi sorotan.

Selain itu, ARB Sumut juga menyampaikan dugaan maraknya peredaran narkoba, perjudian, dan aktivitas ilegal lainnya di wilayah Padang Lawas.

Melalui aksi tersebut, massa mendesak kepolisian agar meningkatkan penindakan terhadap berbagai dugaan pelanggaran hukum dan memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan.

Berbagai dugaan yang disampaikan ARB Sumut merupakan aspirasi dan tudingan dari pihak pengunjuk rasa yang masih memerlukan verifikasi serta penjelasan resmi dari kepolisian dan instansi terkait.

Desak Kapolda Sumut Evaluasi Kasat Reskrim

Tuntutan lain yang disampaikan ARB Sumut adalah permintaan kepada Kapolda Sumatera Utara untuk melakukan evaluasi terhadap Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Padang Lawas.

ARB Sumut menilai terdapat dugaan ketidakprofesionalan, lambannya penanganan, serta ketidakmampuan menuntaskan sejumlah perkara tindak pidana di wilayah hukum Polres Padang Lawas.

Atas dasar itu, mereka meminta Kapolda Sumut mengambil langkah evaluasi dan, apabila ditemukan alasan yang mendukung, mempertimbangkan pencopotan pejabat terkait dari jabatannya.

Permintaan tersebut merupakan sikap dan tuntutan ARB Sumut. Penilaian mengenai kinerja Kasat Reskrim Polres Padang Lawas tetap memerlukan pemeriksaan terhadap fakta penanganan perkara dan klarifikasi dari pihak kepolisian.

Tiga Poin Tuntutan ARB Sumut

Berdasarkan surat tuntutan yang disampaikan dalam aksi, terdapat tiga poin utama yang menjadi sorotan ARB Sumut, yaitu:

1. Penanganan kafe dan penyitaan miras

ARB Sumut menyoroti dugaan kejanggalan dan ketidaktuntasan langkah Polres Padang Lawas dalam menangani kafe remang-remang atau diskotek serta penyitaan minuman keras.

2. Penindakan narkoba, perjudian, dan aktivitas ilegal

ARB Sumut mendesak kepolisian mengambil tindakan nyata terhadap dugaan peredaran narkoba, perjudian, dan aktivitas ilegal di wilayah Padang Lawas. Mereka meminta penanganan persoalan tersebut tidak berhenti pada tindakan seremonial, tetapi diikuti langkah penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Evaluasi Kasat Reskrim Polres Padang Lawas

ARB Sumut meminta Kapolda Sumatera Utara mengevaluasi Kasat Reskrim Polres Padang Lawas terkait dugaan ketidakprofesionalan, lambannya penanganan, dan dugaan tidak tuntasnya sejumlah perkara pidana. Mereka juga meminta pencopotan apabila hasil evaluasi menemukan dasar yang mendukung tuntutan tersebut.

Polda Sumut Disebut Akan Menindaklanjuti Aspirasi

Dalam perkembangan aksi tersebut, pihak ARB Sumut menyampaikan bahwa aksi damai mereka mendapat sambutan baik dari pihak kepolisian Polda Sumut.

Pihak kepolisian disebut akan menindaklanjuti hal-hal yang disampaikan ARB Sumut dalam aksi tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, rincian tanggapan resmi mengenai setiap tuntutan, mekanisme tindak lanjut, serta hasil evaluasi terhadap penanganan perkara di Polres Padang Lawas belum diperoleh secara lengkap.

Media akan mengupayakan konfirmasi lebih lanjut kepada Polda Sumut dan Polres Padang Lawas untuk memperoleh penjelasan mengenai tuntutan ARB Sumut, penanganan perkara yang dipersoalkan, serta langkah yang akan diambil pihak kepolisian.

Konfirmasi tersebut penting untuk memastikan pemberitaan memuat keterangan dari seluruh pihak terkait dan memberikan ruang klarifikasi atas dugaan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa.(Red)

Koordinator Aksi: Riswan Psb

Koordinator Lapangan :Hasrafi Hsb

Dalam surat pemberitahuan aksi yang ditujukan kepada Kasat Intelkam Polrestabes Medan, ARB Sumut menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan pungutan terhadap dana Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kabupaten Padang Lawas.

ARB Sumut mengaku menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan pemotongan dana THR terhadap sejumlah guru PAI. Dalam tuntutannya, organisasi tersebut menyebut sekitar 300 guru PAI menjadi penerima dana yang dipersoalkan.

Menurut ARB Sumut, dana yang disebut sebagai rapel tunjangan untuk periode 2022–2025 dan direalisasikan pada 2026 tersebut diduga dipotong sebesar Rp1 juta per guru.

Surat tersebut juga memuat dugaan pembagian uang hasil pemotongan, masing-masing sekitar Rp500 ribu yang disebut untuk pihak dinas pendidikan, Rp300 ribu untuk pihak Kementerian Agama, dan Rp200 ribu untuk oknum-oknum yang disebut terlibat.

Namun, informasi dan tudingan tersebut merupakan pernyataan dari ARB Sumut yang masih perlu diklarifikasi serta diverifikasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam tuntutan.

Dalam aksinya, ARB Sumut menyampaikan tiga tuntutan kepada Kejati Sumut.

Pertama, meminta Kejati Sumut memeriksa Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas terkait dugaan pungutan terhadap dana THR guru PAI.

Kedua, meminta Kejati Sumut memanggil Kepala Kantor Kemenag Padang Lawas serta pihak-pihak yang disebut dalam laporan untuk dimintai keterangan.

Ketiga, ARB Sumut meminta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila dugaan tersebut terbukti, termasuk mempertimbangkan pemberian sanksi terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.

Dalam tuntutannya, ARB Sumut turut mencantumkan sejumlah dasar hukum sebagai rujukan penyampaian pendapat dan pemberantasan tindak pidana korupsi, di antaranya UUD 1945 Pasal 28, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ketua Umum ARB Sumut, Riswan Pasaribu, dalam orasinya menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut apabila tidak mendapatkan tindak lanjut.

“Jika tidak ada tindak lanjut, kami akan turun aksi jilid II. Bahkan, akan kami usut tuntas hingga ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegas Riswan dalam orasinya.

Usai menyampaikan orasi, massa aksi kemudian diterima oleh perwakilan Kejati Sumut. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Kejati Sumut menanggapi tuntutan yang disampaikan massa dan mengarahkan ARB Sumut untuk menyampaikan laporan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pengarahan tersebut dilakukan agar laporan dan informasi yang dibawa massa dapat diterima melalui mekanisme administrasi yang tersedia, sehingga dapat menjadi bahan untuk proses penanganan dan tindak lanjut sesuai ketentuan.

Hingga berita ini disusun, substansi dugaan pemotongan dana THR sebagaimana disampaikan ARB Sumut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.(Red)