Asahan

HMPH Gelar Aksi di Kantor Bupati Asahan, Desak Penegakan Hukum atas Temuan BPK

redaksi — Mon, 27 Apr 2026 13:24:04 +0000

ASAHAN|PERS.NEWS— Himpunan Mahasiswa Penegak Hukum (HMPH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Asahan, Kamis (23/4/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan hilangnya aset negara berupa sepeda motor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, sebagaimana tercantum dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2024.

Dalam aksi itu, para mahasiswa menyampaikan kekecewaan terhadap penanganan kasus yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan. Mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan, serta menyerukan pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset daerah.

Koordinator aksi, Ipan, mengatakan bahwa pihaknya mendesak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan tersebut secara serius. HMPH meminta Polres Asahan melakukan penyelidikan, serta Kejaksaan Negeri Asahan memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah.

“Aksi ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara. Kami berharap tidak ada pembiaran dalam kasus ini,” ujar Ipan dalam orasinya.

Selain itu, HMPH juga meminta Pemerintah Kabupaten Asahan melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan aset daerah guna memastikan tidak terjadi kelalaian atau pelanggaran administratif.

Mahasiswa menegaskan bahwa jika dalam proses hukum ditemukan adanya unsur yang merugikan keuangan negara, maka aparat penegak hukum diharapkan dapat bertindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka juga menekankan pentingnya proses hukum yang transparan, profesional, dan tidak diskriminatif.

HMPH menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan berencana menggelar aksi lanjutan apabila belum ada perkembangan yang jelas.

“Kami akan terus mengawal hingga ada kejelasan hukum,” kata Ipan.

Meski demikian, dalam pernyataannya, HMPH tetap menekankan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah dan menyerahkan proses pembuktian sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

Hingga aksi berlangsung, belum terdapat keterangan resmi yang menjelaskan perkembangan terbaru terkait penanganan kasus tersebut. Aksi unjuk rasa berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan.(AMM)

GMPSU Minta Transparansi Penanganan Dugaan Jaringan Narkotika Tanjung Balai–Asahan

redaksi — Fri, 06 Mar 2026 23:05:44 +0000

Ketua DPW GMPSU, Muhammad Idris Sarumpaet, mengatakan pihaknya menaruh perhatian terhadap pengembangan kasus narkotika tahun 2025 yang melibatkan sejumlah tersangka. Menurutnya, keterbukaan aparat diperlukan, terutama terkait informasi dugaan adanya pengendali jaringan dari dalam lembaga pemasyarakatan.

GMPSU menyebut terdapat dugaan seorang narapidana berinisial TL berperan dalam jaringan tersebut berdasarkan keterangan tersangka di lapangan serta bukti digital yang disebut telah diamankan penyidik. Sementara itu, aparat diketahui telah memproses sejumlah tersangka lain, termasuk berinisial H, atas dugaan kepemilikan dan peredaran narkotika.

Menanggapi hal tersebut, Kasat Narkoba Polres Asahan menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan terdapat sejumlah kendala, salah satunya terkait pendampingan penasihat hukum saat pemeriksaan tersangka.

GMPSU menilai proses hukum tetap harus berjalan sesuai ketentuan KUHAP, termasuk dengan menghadirkan penasihat hukum yang ditunjuk negara apabila penasihat hukum pribadi tidak hadir.

Selain itu, GMPSU juga menyoroti informasi mengenai bukti elektronik berupa rekaman percakapan video call antara inisial TL dan H, serta penyitaan telepon seluler yang disebut berkaitan dengan perkara tersebut.

Atas dasar itu, GMPSU menyatakan telah menyampaikan pengaduan masyarakat (Dumas) kepada Propam Polda Sumatera Utara, Ditresnarkoba Polda Sumut, serta Kapolda Sumatera Utara agar penanganan perkara tersebut dapat diusut secara profesional dan transparan.

GMPSU juga menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut sebagai bentuk kontrol sosial terhadap proses penegakan hukum.(Red)

GMPSU Soroti Penanganan Kasus Dugaan Jaringan Narkotika di Asahan, Polisi Diminta Transparan

redaksi — Sat, 31 Jan 2026 21:25:33 +0000

MEDAN|PERS.NEWS-Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara (GMPSU) menyampaikan perhatian serius terhadap penanganan perkara dugaan jaringan narkotika di wilayah Tanjung Balai–Asahan. Ketua DPW GMPSU, Muhammad Idris Sarumpaet, menilai terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Menurut Idris, berdasarkan informasi dan data yang diperoleh GMPSU, terdapat dugaan bahwa seorang narapidana bernama Tile diduga berperan sebagai pengendali jaringan narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan. Dugaan tersebut, kata Idris, muncul dari keterangan para tersangka lapangan serta bukti digital yang disebut-sebut telah diamankan penyidik.

GMPSU menyebutkan bahwa beberapa tersangka, termasuk H.S.D.P. dan pihak lain, telah diproses hukum atas dugaan kepemilikan dan peredaran narkotika. Namun demikian, GMPSU mempertanyakan sejauh mana pengembangan perkara dilakukan terhadap pihak yang diduga memberi perintah dan mengendalikan jaringan tersebut.

“Jika memang terdapat bukti yang cukup, publik tentu berharap semua pihak yang diduga terlibat dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami menekankan pentingnya prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum,” ujar Muhammad Idris Sarumpaet.

GMPSU juga meminta klarifikasi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terkait status penanganan perkara secara menyeluruh, termasuk apakah pengembangan kasus masih berjalan atau telah dihentikan sesuai prosedur hukum. Menurut GMPSU, keterbukaan informasi diperlukan agar tidak muncul asumsi negatif atau tudingan yang belum tentu sesuai dengan fakta hukum.

Di sisi lain, GMPSU menegaskan bahwa pernyataan dan sikap yang disampaikan merupakan bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap pemberantasan narkotika, bukan upaya untuk mengintervensi proses hukum. GMPSU tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

GMPSU berharap aparat kepolisian dapat memberikan penjelasan resmi kepada publik guna memastikan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Organisasi mahasiswa dan pemuda tersebut menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Pemberantasan narkotika membutuhkan kepercayaan publik. Karena itu, keterbukaan dan kejelasan proses hukum menjadi hal yang sangat penting,” tutup Muhammad Idris Sarumpaet.(TIM)

Mahasiswa Peduli Aksi Sumut Desak Penindakan Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di SPBU 14.212.252

redaksi — Mon, 29 Dec 2025 18:07:11 +0000

MEDAN|PERS.NEWS-Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli Aksi Sumatera Utara menyampaikan desakan kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di SPBU 14.212.252 yang berlokasi di Jalan Kisaran Barat, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.(30/12/25)

Perwakilan mahasiswa, Riski Tambunan, menilai dugaan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan hak masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat agar distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran.

“BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Jika terdapat dugaan penyalahgunaan, kami berharap penegakan hukum berjalan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Riski.

Tuntutan Mahasiswa Peduli Aksi Sumatera Utara

Dalam pernyataannya, mahasiswa menyampaikan beberapa poin desakan sebagai berikut:

Meminta Polres Asahan melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU 14.212.252 sesuai UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas Pasal 55.
Mendorong Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas melakukan audit operasional SPBU, serta memberikan sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran, mulai dari penghentian sementara hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).
Meminta penghentian pengisian BBM menggunakan jeriken tanpa rekomendasi resmi, jika praktik tersebut benar terjadi.
Mendorong penertiban pengecer BBM ilegal yang diduga memperoleh pasokan dari SPBU.
Meminta Pemerintah Kabupaten Asahan memperketat pengawasan penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran.
Meminta Kapolda Sumatera Utara melakukan sidak langsung ke lokasi SPBU.

Mahasiswa menegaskan bahwa sikap ini merupakan bentuk kepedulian terhadap distribusi BBM subsidi agar sesuai regulasi dan berpihak pada masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPBU 14.212.252, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Polres Asahan, maupun pemerintah daerah terkait belum memberikan keterangan resmi.
Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi guna menghadirkan informasi yang berimbang (Red)

SUMBER : Mahasiswa Peduli Aksi Sumatera Utara (Riski Tambunan)

Panggilan Jiwa di Tengah Bencana, Dua Pengurus MAPEL Selamatkan 52 Pelajar dari Tapteng

redaksi — Sun, 30 Nov 2025 17:35:14 +0000

PADANG LAWAS UTARA |PERS.NEWS – Di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, muncul kisah inspiratif dari dua pengurus Masyarakat PeLestari Lingkungan (MAPEL) Indonesia wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).(30/11/25)

Mereka adalah Dwika Juniarti dan Erando Mustuapari Harahap, yang tak hanya menjadi relawan, tetapi juga merupakan warga terdampak bencana. Niat awal keduanya hanyalah untuk menjenguk anak mereka yang bersekolah di Al-Muslimin dan Matauli Tapteng. Namun situasi darurat membuat langkah mereka berubah menjadi misi kemanusiaan yang penuh keberanian.

Dengan segala keterbatasan akses, putusnya komunikasi, hingga minimnya logistik, keduanya tetap bergerak menyisir lokasi terdampak. Bahkan, kebutuhan operasional selama proses evakuasi mereka tanggung dengan dana pribadi. Semua dilakukan demi satu harapan: memastikan anak-anak dari Tabagsel dapat kembali pulang dengan selamat.

Misi Penyelamatan 52 Pelajar dari Wilayah Terisolasi

Berkat kegigihan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 52 pelajar asal Kabupaten Padang Lawas (Palas), Padang Lawas Utara (Paluta), Mandailing Natal (Madina), Labuhanbatu, dan Asahan, yang tengah menempuh pendidikan di Tapteng, berhasil dievakuasi dan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.

“Aksi ini patut diacungi jempol mengingat sulitnya akses darat, putusnya komunikasi, serta terbatasnya logistik di lokasi bencana,” ujar Dr.(c) M. Yusuf H. Sinaga, M.Sos., Ketua Umum MAPEL Indonesia.

Yusuf menegaskan bahwa apa yang dilakukan kedua relawan tersebut merupakan wujud nyata semangat kemanusiaan yang sesungguhnya.

“Semangat kemanusiaan dan panggilan jiwa harus berada di atas kepentingan pribadi. Meski mereka sendiri terdampak bencana, Ibu Dwika dan Bapak Erando memilih untuk memprioritaskan keselamatan anak-anak Tabagsel yang terjebak di Tapteng,” sambungnya.

MAPEL Indonesia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran misi, termasuk Kasatpol PP Paluta, Indra Saputra Nasution, yang turut terlibat dalam proses penyelamatan.

“Kisah ini menjadi energi positif dan teladan luar biasa bagi kita semua, bahwa kepedulian tidak boleh padam meski berada di tengah situasi sulit,” tutup Yusuf.(NAL)

Pembangunan Menara Masjid Agung Ahmad Bakrie, PD IPA Asahan Nilai Kadis PUTR Layak Dapat Penghargaan

redaksi — Sat, 25 Oct 2025 06:44:10 +0000

Asahan|PERS.NEWSTokoh Muda Asahan, Said Ibnu, menilai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Asahan, Agus Jaka Ginting, layak diberikan penghargaan khusus atas gagasan visioner yang melahirkan pembangunan Menara Masjid Agung Ahmad Bakrie Kisaran.

Menurutnya, ide pembangunan menara tersebut bukan sekadar proyek fisik, melainkan simbol kemajuan dan identitas religius masyarakat Asahan. Ia menilai keberanian Agus Jaka Ginting mendorong realisasi ide itu mencerminkan kepemimpinan yang progresif dan berpihak pada nilai-nilai spiritual serta estetika kota Kisaran.

“Gagasan pembangunan menara Masjid Agung Ahmad Bakrie Kisaran ini tidak muncul begitu saja. Dibutuhkan visi, keberanian, dan komitmen yang kuat untuk mewujudkannya. Saya menilai Pak Agus Jaka Ginting berhak mendapat apresiasi karena ide itu kini menjadi kebanggaan baru masyarakat Asahan,” ujar Said Ibnu di Kisaran, Jumat (24/10/2025).

Ia menambahkan, kehadiran menara masjid tersebut tidak hanya memperindah wajah kota, tetapi juga menghidupkan semangat religius dan kebanggaan warga.

“Menara itu nantinya akan menjadi ikon baru yang memperkuat karakter Asahan sebagai daerah religius dan berbudaya. Ini bentuk nyata bahwa pembangunan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai keislaman,” lanjutnya.

Said Ibnu berharap pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan resmi kepada Agus Jaka Ginting atas kontribusinya dalam memperkaya warisan arsitektur dan spiritual di Asahan. (SPT)