Dalam video yang beredar, terlihat seorang tenaga medis berinisial J. Silalahi bersama beberapa ASN lainnya meminta Kepala Puskesmas meninggalkan ruang kerjanya.

Situasi sempat memanas ketika seorang pria berkaos kuning yang disebut sebagai suami J. Silalahi terlibat adu mulut dengan seorang pria berkaos hitam yang disebut sebagai pasangan Susiani. Dalam video tersebut, pria berkaos kuning juga menolak kehadiran Susiani sebagai Kepala Puskesmas.

Warga Menilai Tindakan ASN Melanggar Etik

Seorang warga Desa Tanjung Haloban yang meminta identitasnya dirahasiakan menyayangkan tindakan tersebut. Menurutnya, sikap para ASN itu mencoreng citra aparatur sipil negara.

“Tindakan seperti itu sangat tidak pantas dilakukan oleh ASN. Itu merupakan pelanggaran etik. Apalagi suami salah seorang bidan yang bertugas di puskesmas ikut campur menolak Kepala Puskesmas menjalankan tugasnya. Persoalan internal pemerintahan seharusnya tidak melibatkan pihak luar,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa apabila terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan Kepala Puskesmas, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum dan administrasi, bukan dengan tindakan sepihak.

“Kalau ada kebijakan Kapus yang dianggap kurang tepat, laporkan ke Kepala Dinas Kesehatan, Inspektorat, atau Bupati. Jangan bertindak sendiri. ASN adalah pelayan masyarakat dan harus menjadi teladan,” katanya.

Muncul Dugaan Kepentingan Jabatan

Sumber yang sama juga mengungkapkan adanya dugaan kepentingan tertentu di balik peristiwa tersebut. Menurutnya, beredar isu bahwa terdapat oknum ASN yang diduga memiliki ambisi untuk menduduki jabatan Kepala Puskesmas.

“Saya tidak memiliki kepentingan apa pun, tetapi saya melihat persoalan ini diduga bukan semata-mata terkait isu pemotongan anggaran. Ada dugaan kepentingan lain yang melatarbelakanginya,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung isu yang berkembang di tengah masyarakat mengenai dugaan keterlibatan pihak lain di balik polemik tersebut. Namun, hingga kini informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.

Tokoh Masyarakat Minta Pemkab Bertindak

Seorang tokoh masyarakat Tanjung Haloban meminta Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu segera mengambil langkah agar persoalan tersebut tidak semakin meluas.

“Pemkab harus segera bertindak agar situasi kembali kondusif. Kami prihatin karena desa kami menjadi viral akibat peristiwa yang kurang baik,” ujarnya.

Soroti Sikap Oknum ASN

Sumber lain turut menyoroti sikap J. Silalahi yang disebut merupakan bidan senior dan bergelar magister (S2).

“Terlepas dari latar belakang pendidikannya, sikap yang ditunjukkan dalam peristiwa tersebut dinilai tidak mencerminkan profesionalisme seorang ASN,” katanya.

Menurutnya, jabatan Kepala Puskesmas merupakan kewenangan pemerintah daerah melalui Surat Keputusan (SK) Bupati sehingga pemberhentiannya juga harus dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Jabatan Kepala Puskesmas ditetapkan melalui SK Bupati. Karena itu, apabila ada keberatan, penyelesaiannya harus melalui prosedur resmi, bukan dengan tindakan pengusiran,” ujarnya.

Tanggapan Kepala Puskesmas

Saat dikonfirmasi, Susiani, S.KM., M.M. menyatakan dirinya masih sah menjabat sebagai Kepala Puskesmas Tanjung Haloban berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

“Saya masih sah menjabat sebagai Kepala Puskesmas berdasarkan SK Bupati. Mengenai tuduhan yang berkembang, biarlah proses hukum yang membuktikannya,” kata Susiani singkat.

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu, maupun pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa tersebut.(Red)

Kota Binjai menjadi daerah kelima yang dikunjungi setelah sebelumnya SPS USU menggelar kegiatan serupa di Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batu Bara, dan Kabupaten Asahan. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan magister dan doktor bagi aparatur pemerintah daerah, tenaga profesional, serta masyarakat di Sumatera Utara.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Binjai, Wakil Wali Kota Binjai, Sekretaris Daerah Kota Binjai, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari pihak SPS USU hadir Wakil Direktur III, Hasnida, S.Psi., M.Si., Ph.D., Psikolog, didampingi Wakil Direktur II, Prof. Dr. Nurman Achmad, S.Sos., M.Soc.Sc., bersama para dosen dari berbagai program studi di lingkungan SPS USU.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Binjai, Drs. H. Amir Hamzah, M.AP., yang didampingi Wakil Wali Kota Hasanul Jihadi, S.H., S.Sos., M.Kn., memaparkan berbagai potensi yang dimiliki Kota Binjai. Kota ini dikenal sebagai daerah multietnis dengan 18 etnis yang hidup berdampingan secara harmonis, di mana sekitar 52 persen penduduknya berasal dari suku Jawa.

Selain memiliki tiga sungai besar yang menjadi bagian dari identitas wilayah, Binjai juga dikenal sebagai Kota Rambutan serta pusat kuliner, perdagangan, dan jasa yang terus berkembang. Posisinya sebagai kota terbesar kedua di Sumatera Utara setelah Medan menjadikan Binjai memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Binjai menegaskan bahwa kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya.

“Kota Binjai memiliki potensi yang besar di berbagai sektor. Namun, seluruh potensi tersebut memerlukan dukungan SDM yang unggul, profesional, dan memiliki kemampuan manajerial yang baik. Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan aparatur menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Hasnida, S.Psi., M.Si., Ph.D., Psikolog, menyampaikan bahwa SPS USU siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan pascasarjana.

“SPS USU berkomitmen mendukung pengembangan SDM pemerintah daerah melalui program magister dan doktor yang relevan dengan kebutuhan pembangunan. Kami terus mendorong lahirnya aparatur yang memiliki kemampuan akademik, kepemimpinan, dan inovasi untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah,” jelasnya.

Dalam sesi diskusi, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai juga menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut melalui pengiriman aparatur sipil negara (ASN) guna melanjutkan pendidikan pada program pascasarjana SPS USU. Skema yang direncanakan adalah tugas belajar, sehingga ASN tetap dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kedinasannya tanpa meninggalkan pekerjaan utama.

Melalui sinergi ini, SPS USU dan Pemerintah Kota Binjai berharap dapat memperkuat kualitas SDM aparatur sekaligus mendorong lahirnya inovasi serta kebijakan pembangunan yang lebih efektif. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya Kota Binjai yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.(Red)