Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Mereka meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih.

Sejumlah dugaan yang disoroti massa antara lain terkait anggaran konsumsi berupa nasi dan kue kotak yang diduga mengalami mark up hingga lebih dari 100 persen, serta pengadaan dan pemeliharaan pendingin ruangan (AC) Tahun Anggaran 2023–2026 dengan nilai yang disebut mencapai miliaran rupiah.

Massa juga mendesak agar aparat penegak hukum memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam pengendalian proyek di RSUD dr. Pirngadi Medan.

Selain dugaan penyimpangan anggaran, aktivis turut menyampaikan keprihatinan terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan kegiatan dan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD dr. Pirngadi Kota Medan. Mereka meminta Kejari Medan dan Polrestabes Medan melakukan penyelidikan secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi tindak pidana.

Menurut massa, aparat tidak hanya perlu menyoroti aspek proyek fisik, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya kelalaian dalam pengelolaan yang dapat berdampak terhadap mutu pelayanan kepada masyarakat.

Aktivis juga meminta Kejari Medan mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan apabila telah ditemukan bukti yang cukup. Mereka menekankan agar proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Dalam aksi tersebut, Abidin Dalimunthe menyampaikan adanya informasi dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam pengendalian proyek maupun pelaksanaan pekerjaan. Ia menyebut terdapat nama berinisial R dan A yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Namun, Abidin menegaskan seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Kami meminta Kejari Medan dan Polrestabes Medan mengusut tuntas apabila ditemukan dugaan praktik KKN dalam proyek maupun pengelolaan pelayanan RSUD dr. Pirngadi. Jangan ada perlakuan berbeda terhadap siapa pun yang diduga terlibat. Semua harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Abidin Dalimunthe.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan, Valentino Harry Parluhutan Manurung, menerima langsung aspirasi massa. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan dan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pimpinan.

“Ini merupakan kedatangan yang kedua kalinya. Aspirasi yang disampaikan akan kami teruskan kepada pimpinan. Sejauh ini proses penyelidikan masih berjalan dan saat ini masih dalam tahap audit oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. Siapa saja yang nantinya terlibat akan kami sampaikan sesuai perkembangan,” ujar Valentino.

Di sela-sela aksi, massa juga menyerahkan bunga mawar merah putih kepada jajaran Kejaksaan Negeri Medan dan Polrestabes Medan. Penyerahan bunga tersebut menjadi simbol penghormatan sekaligus dukungan moral kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Massa berharap langkah tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam menjaga kepercayaan masyarakat Kota Medan terhadap institusi penegak hukum serta mendorong pengungkapan dugaan kasus secara objektif dan berkeadilan.(Red)

Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus menerima dan berdialog dengan massa aksi BEM USU serta elemen masyarakat di halaman Gedung DPRD Sumut, Senin (16/6/2026).

Kehadiran pimpinan legislatif di tengah aksi tersebut menjadi bentuk nyata keterbukaan DPRD Sumut dalam menerima, mendengarkan, serta menindaklanjuti berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Aksi penyampaian aspirasi yang merupakan bagian dari gerakan nasional itu menyoroti berbagai persoalan perekonomian yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, DPRD Sumut memilih membuka ruang dialog dengan para peserta aksi agar setiap masukan dapat disampaikan secara langsung kepada para wakil rakyat.

Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka, tertib, dan kondusif. Erni Ariyanti Sitorus menerima sembilan poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat. Seluruh aspirasi tersebut didengarkan secara seksama, disertai diskusi yang konstruktif mengenai berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.

Di hadapan massa aksi, Erni menegaskan komitmen DPRD Sumut untuk menjalankan fungsi representasi masyarakat dengan mengawal setiap aspirasi sesuai mekanisme serta kewenangan yang dimiliki lembaga legislatif daerah. Menurutnya, seluruh tuntutan yang diterima tidak akan berhenti sebatas seremoni penerimaan, melainkan akan dihimpun, dipelajari, dan dikaji secara komprehensif sebelum diteruskan kepada pihak-pihak terkait di tingkat pusat, termasuk DPR RI, guna memperoleh perhatian dan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Seluruh aspirasi ini kami terima dengan baik dan akan kami teruskan kepada DPR RI untuk menjadi perhatian bersama. Kami juga mengapresiasi adik-adik mahasiswa dan masyarakat yang telah menyampaikan pendapat secara santun, tertib, dan damai sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi yang sehat,” ujar Erni di hadapan peserta aksi.

Ia juga menekankan bahwa DPRD Sumut senantiasa membuka diri terhadap berbagai masukan yang bersifat konstruktif. Menurutnya, kritik, saran, maupun aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan energi penting bagi lembaga legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan kebijakan secara lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Lebih lanjut, Erni mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga iklim demokrasi yang sehat melalui penyampaian pendapat secara bertanggung jawab, mengedepankan dialog, serta menghormati aturan yang berlaku. Dengan demikian, setiap aspirasi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi dan langkah konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Aksi penyampaian aspirasi tersebut berlangsung dengan pengamanan aparat berwenang dan berjalan aman, tertib, serta kondusif. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Kondisi tersebut mencerminkan kedewasaan berdemokrasi dari seluruh pihak, baik peserta aksi maupun penyelenggara negara, sehingga aspirasi mahasiswa dan masyarakat dapat diterima, didengar, serta diperjuangkan melalui jalur kelembagaan yang tersedia.

Melalui pertemuan tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Utara menegaskan posisinya sebagai rumah aspirasi rakyat yang siap menjembatani berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Komunikasi yang terbangun antara mahasiswa, masyarakat, dan lembaga legislatif diharapkan menjadi langkah awal untuk menghadirkan solusi yang lebih baik demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara.(Red)

Musrenbang ini menjadi forum strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan kebutuhan pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Medan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Medan Perjuangan Hidayat, AP, S.Sos, perwakilan Bappeda Kota Medan Zulkifli, Sekcam Medan Perjuangan Faisal Harahap, MAP, Panit Binmas Polsek Medan Timur Aiptu HR Manurung, jajaran TP PKK kecamatan dan kelurahan, para lurah dan kepling se-Kecamatan Medan Perjuangan, Kepala KUA, Ketua MUI Medan Perjuangan, Kepala UPT Puskesmas Sentosa Baru, tokoh masyarakat, serta sekitar 100 peserta undangan.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan, pembacaan doa, dan dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Dalam sambutannya, Camat Medan Perjuangan Hidayat menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musrenbang tersebut. Ia mengajak seluruh peserta untuk aktif menyampaikan gagasan dan usulan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

“Seluruh sembilan kelurahan di Kecamatan Medan Perjuangan telah melaksanakan Musrenbang. Kami berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat terakomodir dan direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan H. Zulkarnaen SKM menegaskan bahwa Musrenbang merupakan program penting yang sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Medan. Ia juga secara resmi membuka kegiatan Musrenbang RKPD 2027 di Kecamatan Medan Perjuangan.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Bappeda Kota Medan, Zulkifli, memaparkan 17 program prioritas pembangunan Kota Medan. Ia berharap hasil Musrenbang di Kecamatan Medan Perjuangan dapat memperkuat dan mendukung pelaksanaan program-program prioritas tersebut.

Kehadiran unsur kepolisian dalam kegiatan ini menjadi bukti dukungan Polri terhadap proses perencanaan pembangunan daerah, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor demi terwujudnya pembangunan Kota Medan yang berkelanjutan, aman, dan kondusif.
(Red)