Fauzan yang juga dikenal sebagai Tokoh Pemuda Muslim Sumatera Utara serta Pengurus Kader Tunas Indonesia Raya Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pandangannya tersebut di Medan, Senin (7/9/2026).

Menurut Fauzan, pembangunan Sumatera Utara tidak hanya membutuhkan program yang baik, tetapi juga penguatan peran lembaga legislatif, pemanfaatan ruang digital secara positif, penguatan program pemenuhan gizi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD Kota Medan maupun DPRD Sumatera Utara.

Ia menilai wakil rakyat harus terus meningkatkan kapasitas agar fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dapat dijalankan secara maksimal.

“DPRD adalah representasi rakyat. Dengan kapasitas yang kuat, wakil rakyat akan mampu mengawal program pemerintah agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Fauzan.

Selain penguatan lembaga legislatif, Fauzan juga menilai media sosial perlu dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung program pemerintah sekaligus menangkal penyebaran informasi palsu.

Menurutnya, pemuda memiliki peran penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat dengan menyebarkan informasi yang edukatif dan tidak mudah terprovokasi oleh hoaks, disinformasi maupun ujaran kebencian.

“Media sosial harus kita jadikan alat untuk mendukung program pemerintah dan mengedukasi masyarakat. Di saat yang sama kita butuh strategi nyata melawan hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian agar tidak memecah persatuan, khususnya di kalangan pemuda muslim Sumut,” tegasnya.

Fauzan juga mengapresiasi rencana strategis Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memperkuat pemenuhan gizi masyarakat di Sumatera Utara.

Ia menilai aktivasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), validasi penerima manfaat, serta pengawasan dan evaluasi harus menjadi perhatian agar pelaksanaan program makan bergizi gratis dan intervensi gizi lainnya benar-benar tepat sasaran.

“Program pemenuhan gizi harus dikawal bersama agar pelaksanaannya efektif, transparan dan manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Di sektor ekonomi, Fauzan mendorong percepatan program Koperasi Merah Putih di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Ia berharap koperasi tersebut tidak hanya sebatas pembentukan kelembagaan, tetapi mampu menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat melalui akses permodalan, pelatihan, digitalisasi, serta penciptaan lapangan kerja.

“Koperasi Merah Putih harus jadi solusi ekonomi kerakyatan. Dengan penguatan permodalan, pelatihan, dan digitalisasi, koperasi bisa menyerap tenaga kerja muda dan menstabilkan harga kebutuhan pokok,” pungkasnya.

Sebagai Pengurus Tunas Indonesia Raya Sumatera Utara, Fauzan menyatakan siap ikut mengawal dan menyosialisasikan empat agenda tersebut bersama pemuda dan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, pemuda dan masyarakat dapat diperkuat sehingga agenda pembangunan Sumatera Utara tidak berhenti pada kebijakan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(Red)

Menurut Baginda, penetapan tersangka tersebut harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam praktik penyimpangan anggaran program strategis nasional tersebut.

“Kami mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung. Namun pengusutan tidak boleh berhenti pada beberapa nama saja. Seluruh pihak yang diduga terlibat dan menikmati hasil tindak pidana korupsi harus diungkap secara transparan dan tuntas,” ujar Baginda, Rabu (3/6/2026).

Baginda menyoroti dua aspek yang dinilai rawan terjadi penyimpangan, yakni proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN serta dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau lokasi dapur MBG.

Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, maka hal itu merupakan bentuk penyalahgunaan terhadap program yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Jika benar terdapat praktik jual beli titik dapur maupun penyimpangan pengadaan, maka hal tersebut harus diusut secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

HMI Cabang Labuhanbatu Raya juga mendorong aparat penegak hukum dan instansi pengawasan untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk di wilayah Labuhanbatu Raya.

Audit tersebut, lanjut Baginda, perlu mencakup penggunaan anggaran, mekanisme pengadaan, distribusi makanan, hingga kualitas gizi yang diterima para penerima manfaat.

“Kami meminta audit dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan serta memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Baginda menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang dibiayai oleh uang rakyat sehingga pelaksanaannya harus dijaga dari segala bentuk penyimpangan.

“HMI menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu. Program ini harus tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” tegasnya.

HMI Cabang Labuhanbatu Raya, lanjut Baginda, berkomitmen untuk terus mengawal berbagai program pemerintah yang menggunakan anggaran negara agar dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Ia berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dapat mengambil langkah konkret untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif dan bebas dari praktik korupsi di seluruh tingkatan pelaksanaannya. (Arif)