Sikap tersebut disampaikan menyusul adanya hasil investigasi internal organisasi serta aduan mahasiswa yang diterima PW IPNU Sumut terkait dugaan penyaluran bantuan yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang seharusnya menjadi penerima utama program bantuan pendidikan tersebut.

Ketua PW IPNU Sumut, Sarwani Siagian, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan harus dikelola secara adil, transparan, serta akuntabel.

“Program KIP Kuliah pada dasarnya bertujuan membantu mahasiswa kurang mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan tinggi. Ketika muncul dugaan ketidaktepatan dalam penyalurannya, maka hal tersebut perlu diklarifikasi dan ditindaklanjuti secara terbuka,” ujar Sarwani dalam keterangannya.

PW IPNU Sumut mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan KIP Kuliah di LLDikti Wilayah I Sumut. Selain itu, organisasi pelajar ini juga meminta agar data penerima KIP Kuliah dapat dibuka secara transparan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Tidak hanya itu, PW IPNU Sumut juga menekankan pentingnya evaluasi sistem verifikasi penerima bantuan guna memastikan asas keadilan dan objektivitas benar-benar diterapkan dalam program tersebut.

Sebagai langkah organisasi, PW IPNU Sumut menginstruksikan seluruh kader di tingkat cabang hingga komisariat untuk tetap solid dan mengikuti arahan kepemimpinan. Mereka menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila tidak terdapat penjelasan dan perbaikan dari pihak terkait.

PW IPNU Sumut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu pendidikan demi memastikan hak mahasiswa, khususnya dari keluarga kurang mampu, dapat terpenuhi sesuai tujuan program KIP Kuliah.(Red)

DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tebing Tinggi menilai rangkaian kasus tersebut menjadi indikator serius bahwa integritas dan sistem pengawasan internal pemerintah daerah perlu diperkuat. Organisasi mahasiswa nasionalis itu memberikan peringatan keras agar seluruh pejabat OPD bekerja secara jujur, transparan, dan akuntabel.

“Bangkai yang disimpan pasti tercium baunya,” tegas Ketua DPC GMNI Tebing Tinggi, Rio Samuel Manurung.
Ia menambahkan bahwa setiap bentuk penyimpangan anggaran pada akhirnya akan terungkap.

Tiga Kasus yang Mencuat: Sorotan Tajam Publik

Berikut rangkuman kasus dugaan korupsi yang ramai diberitakan oleh berbagai media dan saat ini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum.

1. Pengadaan Smartboard Rp 13 Miliar: Mantan Kadis Pendidikan Ditahan

Kasus pertama menyangkut dugaan penyimpangan pengadaan 93 unit smartboard untuk sekolah tingkat SMP.

• Nilai proyek: Rp 13 miliar

• Dugaan kerugian negara: sekitar Rp 6 miliar

• Status hukum: Mantan Kadis Pendidikan, IK, telah ditetapkan sebagai tersangka

Penyidik menduga adanya mark-up dan rekayasa harga satuan barang. Publik mempertanyakan bagaimana sistem pengawasan bisa gagal mendeteksi penyimpangan pada proyek pendidikan bernilai besar.

2. BPBD dan Dokumen Perencanaan Fiktif Rp 611 Juta

Kasus kedua muncul dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

• Objek kasus: Penyusunan 13 dokumen perencanaan

• Dugaan kerugian negara: Rp 611 juta

• Temuan: Hasil dokumen dinilai tidak memiliki output yang jelas

• Status hukum: Mantan Kepala BPBD dan seorang Kabid ditetapkan sebagai tersangka

Ironinya, anggaran kebencanaan yang seharusnya melindungi masyarakat justru diduga disalahgunakan.

3. Penyelewengan BBM Subsidi di DLH: Selisih Rp 300 Juta

Kasus ketiga melibatkan pejabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait penggunaan BBM subsidi dan pemeliharaan kendaraan operasional.

• Total anggaran: Rp 1,42 miliar

• Dugaan selisih/ketidaksesuaian data: sekitar Rp 300 juta

• Temuan penyidik: Perbedaan signifikan antara data pembelian BBM berbasis barcode dengan SPJ yang dilaporkan

Kasus ini memperlihatkan bahwa penyimpangan bisa terjadi bahkan pada level operasional harian.

GMNI: Tiga Kasus Ini Adalah Alarm Besar Integritas Pemerintahan

DPC GMNI menilai bahwa tiga perkara tersebut menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola anggaran, mulai dari:

• Perencanaan

• Pengadaan barang/jasa

• Pertanggungjawaban anggaran

“Anggaran publik harus digunakan untuk rakyat, bukan untuk memperkaya individu atau kelompok. Ini persoalan moral, bukan hanya persoalan hukum,” ujar Rio.

Ia menegaskan bahwa korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Desakan: Penindakan Tanpa Tebang Pilih

GMNI Tebing Tinggi meminta aparat penegak hukum untuk:

• Menelusuri aliran dana

• Mengungkap jaringan keterlibatan

• Memeriksa pihak lain yang berpotensi terlibat

“Penegakan hukum harus komprehensif, bukan simbolis,” tegas Rio.

Menurutnya, proses hukum yang transparan dan tuntas akan menjadi peringatan bagi OPD lain agar tidak bermain-main dengan anggaran publik.

Ajakan untuk Publik: Perkuat Pengawasan Sosial

GMNI juga mengajak seluruh masyarakat untuk aktif mengawasi penggunaan anggaran daerah, khususnya pada sektor strategis:

• Pendidikan

• Kebencanaan

• Lingkungan hidup

Ketiga sektor ini berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga sehingga penyimpangan anggaran akan berdampak luas.

“Jika publik aktif mengawasi, ruang penyimpangan semakin kecil,” tutup Rio.
(Arif)

Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2025, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa persembahan dari perayaan tahun ini akan didedikasikan untuk bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Menurutnya, Natal harus menjadi momentum menghadirkan kasih dan solidaritas bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan.

Ketua Umum PP GMKI sekaligus anggota panitia, Prima Surbakti, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil Maruarar Sirait. Ia mengajak seluruh umat Kristiani, khususnya mahasiswa Kristen di seluruh Indonesia, untuk turut mendukung solidaritas terhadap Palestina serta aktif menjaga perdamaian dunia.

“Solidaritas untuk Palestina bukan persoalan agama, melainkan kemanusiaan,” tegas Prima Surbakti.

Dalam kesempatan tersebut, Prima juga menjelaskan bahwa Perayaan Natal Nasional 2025 dirancang tidak hanya sebagai seremoni ibadah, tetapi juga sebagai ajang berbagi kepada mereka yang telah melayani gereja dan masyarakat. Panitia berencana mengundang sekaligus memberikan bantuan kepada 500 koster, 500 guru sekolah minggu, 500 guru agama, serta 500 anak panti asuhan dan penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, Prima menyampaikan bahwa panitia akan melaksanakan rangkaian bakti sosial berupa pembagian paket sembako dan penyaluran bantuan pendidikan senilai Rp10 miliar yang akan disalurkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Program ini juga melibatkan pelaku UMKM serta mendorong pemberdayaan talenta lokal, semuanya dilakukan secara gotong royong tanpa menggunakan anggaran APBN maupun BUMN.

“Kita rayakan Natal Nasional 2025 dengan penuh makna bagi seluruh umat manusia,” tutup Prima Surbakti.(Arif)