Pantai Barat di Ambang Isolasi Total: Bupati Madina Soroti Minimnya Aksi Pemprov Sumut Tangani Jalan Amblas Jembatan Merah–Muarasoma

redaksi — Sat, 06 Dec 2025 16:04:17 +0000

MANDAILING NATAL|PERS.NEWS-06 Desember 2025 – Situasi krisis di Pantai Barat Mandailing Natal semakin nyata; kerusakan parah pada ruas jalan Jembatan Merah–Muarasoma, yang amblas setelah tergerus arus deras, kini membuka fakta lebih besar mengenai minimnya tindakan nyata dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dalam menangani infrastruktur strategis yang menjadi nadi transportasi kawasan pesisir.

Dalam peninjauan langsung bersama tim BNPB Pusat, Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution tidak lagi berbicara dengan bahasa diplomatis; ia memberi sinyal kuat bahwa kondisi di lapangan sudah berada pada level “darurat struktural”, yang membutuhkan intervensi cepat dan bukan sekadar tinjauan atau pernyataan rutinitas.

“Pantai Barat sedang bergerak menuju isolasi total; sementara itu, langkah konkret dari Pemprov Sumut belum terlihat. Ini bukan lagi persoalan teknis—ini kegagalan penanganan,” tegas Saipullah, Jumat (5/12/2025).

Investigasi awal menunjukkan bahwa amblasnya ruas Jembatan Merah–Muarasoma hanyalah puncak dari persoalan yang selama ini diabaikan; sepanjang jalur Batang Natal menuju Pantai Barat ditemukan serangkaian titik longsor, abrasi bahu jalan, retakan memanjang, hingga penurunan badan jalan yang dibiarkan dalam kondisi rentan dalam waktu lama.

Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa distribusi BBM, logistik pangan, dan pasokan kebutuhan pokok sudah mulai tersendat; beberapa desa pesisir bahkan mulai mengalami penurunan stok bahan dasar karena terbatasnya armada yang mampu menembus jalur rusak tersebut.

“Kita tidak bisa menutup mata; jika jalur ini kolaps, ribuan warga akan terdampak langsung. Pemprov Sumut harus bertanggung jawab atas lambannya respons. Tidak ada alasan untuk menunda penanganan darurat,” ujar Saipullah.

Bupati menegaskan bahwa pemetaan titik kerusakan sedang diselesaikan secara menyeluruh; namun ia mengingatkan bahwa dokumentasi kerusakan tidak akan mengubah situasi jika pemerintah provinsi tidak segera mengerahkan alat berat, material perbaikan darurat, dan tim lapangan.

“Masyarakat Pantai Barat tidak punya waktu menunggu birokrasi; yang mereka butuhkan adalah jalan yang kembali berfungsi. Keterlambatan ini bisa menimbulkan krisis logistik dan sosial yang lebih luas,” tambahnya.

Laporan internal pemerintah daerah menunjukkan bahwa kondisi jalur utama menuju Pantai Barat sudah masuk kategori merah; sebagian ruas bahkan diperkirakan tidak akan mampu bertahan apabila curah hujan tinggi berlanjut.

Penegasan Bupati ini menjadi peringatan keras bahwa tanpa tindakan cepat, Pantai Barat bisa benar-benar terputus dari pusat kabupaten; kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu krisis baru di tengah rentannya ekonomi masyarakat pesisir.(NH)

Menangis di Tepian Batang Natal: Janji yang Tenggelam di Lumpur Tambang Ilegal

redaksi — Fri, 07 Nov 2025 22:17:20 +0000

Oleh: Nasmaul Hamdani

MANDAILING NATAL| PERS.NEWS —Air Sungai Batang Natal yang dulu jernih kini berwarna kecokelatan. Deru mesin dompeng menggantikan gemericik air, dan aroma solar menenggelamkan harum tanah basah di tepian sungai. Dulu, anak-anak mandi sore sambil menangkap ikan; kini, mereka hanya bisa menatap air yang memantulkan wajah muram mereka sendiri.(8/11/25)

“Ulah tangan dan keserakahan manusia, kami menangis di tepian muara,”lirih suara seorang ibu di tepi Sungai Batang Natal.

Kalimat itu bukan sekadar keluhan — ia adalah jeritan panjang dari masyarakat yang hidup di bawah bayang-bayang tambang emas ilegal.

Sungai yang Luka, Bumi yang Menangis

Pertambangan emas tanpa izin (PETI) telah lama menjadi luka menganga di tubuh Batang Natal. Dari hulu hingga muara, bekas lubang tambang menganga seperti parut di wajah bumi. Airnya keruh, hutan di tepi sungai hilang perlahan, dan lumpur bercampur merkuri meresap ke tanah, meracuni ikan dan sawah di sekitarnya.

Data Dinas Lingkungan Hidup Mandailing Natal menunjukkan, kadar sedimen dan logam berat di beberapa titik sudah melewati ambang batas aman. Warga kini membeli air galon untuk mandi dan minum, karena sungai tak lagi layak digunakan.

“Dulu kami hidup dari sungai, sekarang kami hanya bisa melihatnya sekarat,”tutur Siti, warga Natal dengan nada getir.

Janji Pemerintah: Antara Harapan dan Kepalsuan

Masalah tambang ilegal di Mandailing Natal bukan hal baru. Sejak 2019, deretan pejabat telah mengumbar janji menertibkan tambang liar — tapi semua berakhir menjadi gema kosong.

Pada Desember 2019, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi berjanji akan menutup seluruh tambang tanpa izin.

“Kita tidak akan membiarkan praktik tambang emas tanpa izin operasional,” tegasnya kala itu.

Tiga tahun kemudian, saat berkunjung ke Desa Bangkelang (Oktober 2022), ia kembali menyerukan penghentian tambang liar:

“Kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas — semua harus berani kalau tambang itu menyengsarakan rakyat.”

Namun, waktu membuktikan: janji tinggal janji. Aktivitas tambang masih bergema di malam hari, bahkan lebih rapi dari sebelumnya.

Pada April 2025, Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution mengeluarkan Surat Perintah Nomor 660/0698/DLH/2025 tentang penghentian PETI di 12 kecamatan. Tapi surat itu seperti kertas tanpa nyawa — tak dihiraukan siapa pun.

Beberapa bulan kemudian, Malintang Pos menulis tajuk tajam:

“Surat Bupati Dicuekin Penambang.”

Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan pun sempat menginstruksikan penindakan tegas. Tapi deru mesin tambang masih terdengar. Hukum hanya menggema di ruang konferensi pers, sementara di lapangan, tambang terus menelan sungai.

Payung Hukum yang Tak Bertaring

Padahal hukum sudah jelas.Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.”

Namun di Batang Natal, pasal itu seperti batu di dasar sungai — tenggelam dan dilupakan.Sesekali ada razia, beberapa alat berat disita, tapi aktivitas tambang tetap hidup kembali.Yang ditangkap pun biasanya hanya pekerja kecil, bukan para pemodal besar yang bersembunyi di balik kekuasaan dan uang.

Rakyat di Antara Lumpur dan Kemiskinan

Tambang ilegal bukan semata persoalan keserakahan, tapi juga cerminan putus asa.Ketika harga karet dan kopi anjlok, tambang emas jadi satu-satunya jalan pintas untuk bertahan hidup.

“Kalau tambang ditutup, kami makan apa?” tanya seorang penambang muda.“Tapi kalau terus dibuka, anak kami nanti bisa apa?” tambahnya lirih.

Dilema itu nyata — di antara perut yang lapar dan sungai yang merintih.

Jalan Keluar yang Masih Tertutup Lumpur

Larangan dan razia tak akan cukup. Menutup tambang tanpa memberi jalan hidup lain hanya akan menambah ketegangan sosial.

Pemerintah harus hadir dengan tindakan nyata:

Membangun program ekonomi hijau seperti agroforestri, pertanian organik, dan ekowisata sungai.

Memberdayakan warga bantaran sungai sebagai pengawas lingkungan.

Rehabilitasi lahan bekas tambang dengan tanaman penahan erosi dan pemantauan kualitas air rutin.

Penegakan hukum yang konsisten, bukan seremonial semata.

Menjaga Janji, Menjaga Bumi

Sungai Batang Natal bukan sekadar aliran air — ia adalah nadi kehidupan Mandailing. Ketika sungai rusak, rusak pula martabat kita sebagai manusia.

Janji sudah diucapkan, surat sudah diterbitkan, tapi kenyataan tak berubah:air makin keruh, hutan makin gundul, rakyat makin kecewa.

“Sungai tidak butuh janji,”tulis seorang warga di jembatan kayu tua Batang Natal.“Sungai butuh tindakan.”

Kisah tambang ilegal di Batang Natal bukan sekadar kisah lingkungan, melainkan cermin dari lemahnya tata kelola dan moral penegakan hukum.

Ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, keadilan hanyalah slogan tanpa makna.Jika janji pejabat terus tenggelam di lumpur tambang, maka Batang Natal akan menjadi monumen bisu — bukan hanya dari rusaknya alam, tapi juga gagalnya kita menjaga amanah bumi dan rakyatnya.

(NH)