Batu Bara

Ketua PW IPA Sumut Ajak Masyarakat Batu Bara Bersatu, Desak Bupati Bertanggung Jawab atas Dugaan Penutupan Sungai

redaksi — Wed, 22 Apr 2026 14:23:00 +0000

MEDAN|PERS.NEWS— Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah (PW IPA) Sumatera Utara, Ahmad Irham Tajhi, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Batu Bara untuk bersatu dalam menyuarakan aspirasi terkait dugaan penutupan Sungai Badak Mati oleh PT MNA.

Menurut Irham Tajhi, persoalan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menimbulkan dampak serius bagi masyarakat, khususnya di dua desa di Kecamatan Sei Suka.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Batu Bara untuk bersama-sama peduli dan menyuarakan kebenaran. Ini menyangkut hak hidup dan lingkungan kita bersama,” tegas Irham.

Ia menjelaskan bahwa dugaan alih fungsi sungai untuk kepentingan perusahaan telah menyebabkan berbagai kerugian, mulai dari banjir, pencemaran lingkungan, hingga rusaknya ekosistem sungai yang menjadi sumber penghidupan warga.

“Banyak nelayan kehilangan mata pencaharian akibat matinya ekosistem sungai. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” ujarnya.

Irham juga mendesak Bupati Batu Bara agar tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kami menegaskan bahwa Bupati Batu Bara harus bertanggung jawab. Jangan ada pembiaran terhadap persoalan yang merugikan masyarakat,” katanya.

Sebagai bentuk kepedulian dan langkah nyata, PW IPA Sumut turut mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa yang akan digelar pada:

Hari/Tanggal: Jumat, 24 April 2026
Lokasi: Depan Mapolda Sumatera Utara

Aksi tersebut diharapkan menjadi sarana penyampaian aspirasi secara damai, sekaligus mendorong penegakan hukum dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT MNA maupun Pemerintah Kabupaten Batu Bara belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai dengan Undang-Undang Pers yang berlaku.(Red)

Transparansi CSR Batu Bara Dipertanyakan, DPRD Diduga Tak Serius Gelar RDP

redaksi — Sun, 30 Nov 2025 10:34:13 +0000

BATUBARA|PERS.NEWS-Permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait transparansi dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di Kabupaten Batu Bara hingga kini belum memperoleh kepastian.

Kondisi ini menimbulkan dugaan dari Tunas Muda Gemkara (TMG) bahwa DPRD Batu Bara terkesan mengulur waktu dalam menindaklanjuti agenda pengawasan tersebut.

Pengajuan RDP dilakukan secara resmi melalui surat bernomor 02/PB-TMG/BB/X/2025 untuk membahas dugaan tidak transparansinya pengelolaan CSR tahun 2020–2025 yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2020.(30/11/25)

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penetapan jadwal dari DPRD terkait pelaksanaan RDP yang sebelumnya diusulkan pada Kamis, 30 Oktober 2025.

Dugaan Ada Kepentingan Tertentu

Ketua Umum Tunas Muda Gemkara, Ismail, menilai lambatnya respons legislatif menimbulkan tanda tanya publik. Ia menduga terdapat kepentingan tertentu yang berpotensi mempengaruhi sikap Dewan.

“CSR ini hak masyarakat. Ketika DPRD belum memberikan kepastian, tentu muncul dugaan publik bahwa ada sesuatu yang perlu disembunyikan,” ujar Ismail.

Menurut TMG, hingga saat ini belum ada data terbuka terkait aliran CSR, baik nilai dana, penerima manfaat, maupun program yang dijalankan perusahaan di Batu Bara. Minimnya publikasi disebut menjadi celah bagi potensi penyimpangan.

Dewan Disebut Tidak Pahami Substansi

TMG juga menduga sebagian anggota DPRD belum memahami substansi permintaan RDP meski poin-poin pembahasan telah tertulis jelas dalam surat resmi organisasi.

“Kami sudah jelaskan secara formal. Jika ada yang belum paham, kami siap hadir memberi uraian,” tambah Ismail.

DPRD Fokus RAPBD

Ketua DPRD Batu Bara, M. Safi’i, saat dimintai konfirmasi sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya “masih fokus ke RAPBD” dan akan memberikan informasi lebih lanjut. Namun belum ada jadwal pasti terkait RDP yang dimaksud.

TMG Akan Tempuh Langkah Lain

Apabila permohonan kembali tak direspons, TMG menyatakan siap menempuh langkah lanjutan seperti aksi terbuka dan pelaporan resmi agar persoalan transparansi CSR dapat dibahas di ruang publik.(*)