Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan alih fungsi sungai yang dinilai berdampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

Ketua PW IPA Sumut, Ahmad Irham Tajhi, menyampaikan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur sungai, tetapi juga menyangkut hak masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Ini bukan hanya soal sungai, tetapi menyangkut masa depan masyarakat yang terdampak,” ujarnya dalam orasi.

Ia juga meminta Polda Sumut untuk menindaklanjuti laporan atau dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait, termasuk unsur pemerintah daerah dan perusahaan yang disebut-sebut dalam persoalan tersebut.

Menurutnya, dugaan penutupan atau perubahan aliran sungai itu telah menimbulkan dampak lingkungan seperti banjir dan gangguan ekosistem di wilayah sekitar. Namun, ia menilai persoalan tersebut belum mendapat penanganan yang maksimal.

Dalam orasinya, PW IPA Sumut juga meminta aparat kepolisian untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam proses tersebut, termasuk pihak perusahaan PT MNA serta pejabat daerah terkait. Namun, seluruh dugaan tersebut belum dapat dikonfirmasi secara resmi.

Massa aksi menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap isu lingkungan dan keadilan sosial di Kabupaten Batu Bara. Mereka juga mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan mereka tidak direspons.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Situasi sempat memanas, namun kembali kondusif hingga kegiatan selesai.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Batu Bara maupun PT MNA terkait tudingan yang disampaikan dalam aksi tersebut.(Red)

Kilang padi tersebut sebelumnya disebut sebagai proyek strategis daerah untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, berdasarkan pantauan dan informasi dari masyarakat, bangunan tersebut saat ini belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kondisi itu menimbulkan keprihatinan di kalangan mahasiswa dan masyarakat Batubara.

Ketua Umum IMABARA Medan, Rifan Syahputra, menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan setiap proyek pembangunan dapat berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kilang padi itu dibangun dengan anggaran daerah dan diharapkan menjadi pusat pengolahan hasil tani. Namun, jika kini belum berjalan, tentu perlu ada evaluasi menyeluruh agar tujuan awal program tidak melenceng,” ujar Rifan, Kamis (30/10/2025).

Rifan juga mengingatkan pentingnya transparansi dan tanggung jawab publik dalam pengelolaan aset daerah.

“Kami berharap pemerintah melakukan pemeriksaan dan penataan ulang terhadap proyek-proyek yang belum berfungsi. Hal ini penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” tambahnya.

IMABARA mendorong Bupati Batubara saat ini untuk menunjukkan komitmen terhadap kemandirian pangan dengan mengambil langkah-langkah konkrit, seperti membentuk tim evaluasi lintas instansi yang melibatkan Inspektorat, Dinas Pertanian, dan unsur masyarakat, guna memastikan pengawasan dan transparansi.

“Tujuan kami bukan menyalahkan pihak manapun, tetapi mendorong agar proyek yang telah ada bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan petani,” tegas Rifan.

IMABARA berharap kilang padi tersebut dapat segera diaktifkan kembali sehingga benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat tani dan mendukung visi Batubara menuju daerah swasembada pangan.(Red)

Sumber :Ikatan Mahasiswa Batubara (IMABARA) Cabang Medan