MEDAN|PERS.NEWS- Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Komisariat Daerah Sumatera Utara, Sintong Sinaga, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kemarahan publik atas bencana banjir dan longsor yang terus berulang di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara. Bencana tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, maupun ekologis.(17/12/25)

PMKRI Sumatera Utara menegaskan bahwa rangkaian bencana ekologis yang melanda Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan wilayah sekitarnya tidak dapat semata-mata dipandang sebagai bencana alam akibat curah hujan tinggi. Kerusakan hutan serta degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru akibat aktivitas industri ekstraktif dinilai menjadi faktor utama yang memperparah dampak banjir dan longsor.

Berdasarkan data dan temuan WALHI Sumatera Utara, sedikitnya tujuh perusahaan diduga kuat berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem Batang Toru. Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan serius adalah PT Agincourt Resources, pengelola Tambang Emas Martabe. Aktivitas operasional perusahaan tersebut dinilai telah mengakibatkan berkurangnya tutupan hutan, terganggunya fungsi hidrologis tanah, serta meningkatnya risiko banjir dan longsor di wilayah hilir.

PMKRI Sumatera Utara menilai bahwa:

Aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan PT Agincourt Resources tidak mencerminkan prinsip keadilan ekologis dan mengabaikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Ekosistem Batang Toru merupakan kawasan strategis dan sangat sensitif yang seharusnya dilindungi, bukan dieksploitasi secara masif atas nama kepentingan ekonomi.
Bencana yang terjadi merupakan bentuk kejahatan ekologis (ecocide) akibat pembiaran negara terhadap aktivitas korporasi yang terbukti merusak hutan dan DAS.

Sehubungan dengan hal tersebut, PMKRI Sumatera Utara dengan tegas menyatakan sikap:

Mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera mencabut izin operasi PT Agincourt Resources secara permanen.
Menuntut dilakukannya audit lingkungan yang menyeluruh, independen, dan transparan terhadap seluruh aktivitas pertambangan PT Agincourt Resources di kawasan Batang Toru.
Mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi yang terbukti melakukan perusakan hutan dan memperparah bencana ekologis.
Menuntut pemulihan ekologis (restorasi lingkungan) di wilayah hulu dan hilir DAS Batang Toru dengan melibatkan masyarakat lokal.
Menolak model pembangunan eksploitatif yang mengorbankan keselamatan rakyat demi keuntungan korporasi.

PMKRI Sumatera Utara menegaskan bahwa pembangunan sejati harus berpihak pada kelestarian ciptaan dan keselamatan manusia, bukan pada akumulasi modal segelintir pihak. Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan korporasi yang terbukti merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat.

“Ketika hutan dihancurkan dan rakyat menjadi korban, maka negara wajib berpihak pada rakyat, bukan pada perusak lingkungan,” tegas Sintong Sinaga, Ketua PMKRI Sumatera Utara.(Arif)

Horas Bangso Batak Tolak Rencana Audit PT TPL: “Alam Sudah Mengadili, Rakyat Terus Menanggung Derita”

redaksi — Tue, 16 Dec 2025 10:56:34 +0000

MEDAN|PERS.NEWS — Organisasi Horas Bangso Batak (HBB) secara tegas menolak rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan audit terhadap PT Toba Pulp Lestari (TPL). Penolakan ini disampaikan langsung Ketua Umum HBB, Lamsiang Sitompul, S.H., M.H, menyusul rangkaian bencana ekologis yang terus melanda wilayah Tapanuli dan kawasan Danau Toba.

Dalam keterangannya kepada awak media di Medan, Selasa (16/12/2025), Lamsiang menilai bahwa penderitaan masyarakat Tapanuli akibat banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan tidak lagi membutuhkan pembuktian administratif melalui audit.

“Kerusakan lingkungan di Tapanuli bukan asumsi. Alam sudah berbicara melalui bencana yang berulang. Itu audit paling jujur dan tidak bisa dimanipulasi,” tegasnya.

Menurut Lamsiang, audit yang dilakukan manusia berpotensi membuka ruang rekayasa data dan justru memperpanjang penderitaan rakyat. Ia menilai rencana tersebut berisiko menjadi manuver penundaan penyelesaian masalah, sementara masyarakat terus menanggung dampak ekologis dan kerugian material.

Keterangan Pers Kepada Wartawan PERS.NEWS di Kantor DPP HBB(Horas Bangso Batak)Jl. Saudara No.31, Sudirejo II, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara

HBB juga menyinggung data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat tingginya intensitas bencana di wilayah Tapanuli Tengah dan kawasan sekitar Danau Toba. Data tersebut, kata Lamsiang, sudah cukup menjadi dasar kuat bahwa terjadi degradasi lingkungan serius yang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas industri kehutanan.

“Data BNPB sudah jelas. Kerusakan itu nyata, bukan narasi. Jadi jangan lagi persoalan ini dikaburkan dengan istilah audit yang berlarut-larut,” ujarnya.

Data Menurut DPP Horas Bangso Batak HBB Yang Bersumber Dari Satgas Khusus Tanggap Bencana (BNPB)

Atas dasar itu, HBB menegaskan tuntutan penutupan total dan permanen PT TPL tanpa kompromi. Opsi penutupan sementara dinilai hanya akan menunda masalah dan memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak.

“Tutup TPL itu harga mati. Tidak ada istilah tutup sementara. Negara jangan ragu mengambil sikap tegas,” katanya.

Selain penutupan, HBB juga mendesak penegakan hukum secara pidana dan perdata terhadap PT TPL. Lamsiang menekankan agar penanggung jawab perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perusakan lingkungan, bukan hanya pelaku-pelaku kecil di lapangan.

“Hukum jangan tumpul ke korporasi besar dan tajam ke rakyat kecil. Penanggung jawab PT TPL harus lebih dulu diproses hukum,” ujarnya.

HBB juga menuntut pertanggungjawaban penuh PT TPL atas seluruh kerugian material yang dialami masyarakat Tapanuli Tengah akibat dampak operasional perusahaan.

Di sisi lain, pemerintah pusat sebelumnya menyampaikan bahwa rencana audit bertujuan untuk memastikan penilaian objektif dan berbasis data terhadap aktivitas PT TPL, sebagai dasar pengambilan kebijakan yang adil dan sesuai hukum. Namun HBB menilai langkah tersebut harus dibarengi keberpihakan nyata kepada korban dan lingkungan.

Menutup pernyataannya, Lamsiang meminta Presiden Prabowo Subianto untuk berdiri tegas di pihak rakyat dan tidak membiarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian.

“Rakyat sudah terlalu lama menderita. Saatnya negara hadir, tegas, dan berpihak pada lingkungan serta keadilan,” pungkasnya.(Red)

Bencana Ekologis

PMKRI Sumut Desak Pemerintah Cabut Izin PT Agincourt Resources, Dinilai Perusak Hutan dan Pemicu Bencana Ekologis di Tapanuli

Horas Bangso Batak Tolak Rencana Audit PT TPL: “Alam Sudah Mengadili, Rakyat Terus Menanggung Derita”