Ketua PW IPNU Aceh, Arifan Hendra, menegaskan bahwa kebijakan nasional diperlukan untuk mempercepat penanganan bencana.

“Presiden RI tidak boleh ragu. Ini bukan hanya krisis lokal, tetapi bencana besar yang memukul wilayah Sumatera bagian utara. Negara harus hadir secara total,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PW IPNU Sumatera Utara, Sarwani Siagian, menyampaikan bahwa masyarakat yang terdampak sangat membutuhkan bantuan mendesak berupa makanan pokok, sembako, serta obat-obatan.

“Kami berharap Pemerintah Pusat segera mempercepat distribusi logistik ke sejumlah wilayah yang masih terisolasi. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.

Ia juga meminta Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara untuk mengambil langkah cepat, terukur, dan menyeluruh agar situasi bencana dapat segera dipulihkan.

Ketua PW IPNU Sumatera Barat, Metra Wiranda Putra, turut menyayangkan pernyataan dari BNPB yang menyebut banjir di Sumatera tidak sepenuhnya mencerminkan situasi riil di masyarakat.

“Pernyataan tersebut sangat menyakitkan bagi kami. Faktanya, kondisi di lapangan sangat mencekam. Masih banyak daerah terisolir, kekurangan logistik, evakuasi sulit dilakukan, dan sejumlah wilayah hanya bisa diakses melalui jalur udara,” ungkapnya.

Metra menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional akan memastikan penanganan lebih cepat, terkoordinasi, dan memungkinkan pengerahan armada serta sumber daya maksimal dari pemerintah pusat.

Ia juga meminta Presiden untuk segera bertindak tegas terhadap pelaku illegal logging yang memperparah bencana alam di Sumatera.

Ketiga PW IPNU tersebut menegaskan bahwa mereka turut turun langsung membantu masyarakat terdampak, mengawal pendataan, serta memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara cepat, tepat, dan transparan. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, tenang, serta terus berdoa agar musibah ini segera berlalu.(Red)