Dewan Eksekutif Wilayah (DEW) Rampai Nusantara Sumatera Utara menyatakan situasi darurat ini telah melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah. Mereka menyerukan agar Pemerintah Pusat segera menetapkan status Bencana Nasional demi mengerahkan seluruh potensi negara secara terkoordinasi dan cepat untuk penyelamatan warga.

“Kami melihat penanganan logistik, evakuasi, hingga layanan kesehatan masih jauh dari kata maksimal. Luasnya cakupan bencana dan banyaknya korban harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” ujar Ketua DEW Rampai Nusantara Sumut, Ridwan Ali Ibrahim, M.H.

Bukan hanya desakan untuk meningkatkan level penanganan, Rampai Nusantara juga menyoroti adanya dugaan kerusakan ekologis yang memperburuk dampak bencana. Mereka meminta aparat penegak hukum bertindak tegas.

“Kami menuntut semua pihak yang diduga terlibat sebagai penyebab bencana atau lalai dalam tugasnya diperiksa dan diadili. Ada akuntabilitas yang harus ditegakkan demi keselamatan rakyat,” tegas Ridwan.

Rampai Nusantara berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penyelamatan saat ini, tetapi juga langkah hukum dan kebijakan nyata agar tragedi berulang dapat dicegah.

Bencana ini menjadi alarm keras bahwa tata kelola lingkungan dan mitigasi bencana harus menjadi prioritas nasional — bukan sekadar wacana.(NAL)

Ketua PW IPNU Aceh, Arifan Hendra, menegaskan bahwa kebijakan nasional diperlukan untuk mempercepat penanganan bencana.

“Presiden RI tidak boleh ragu. Ini bukan hanya krisis lokal, tetapi bencana besar yang memukul wilayah Sumatera bagian utara. Negara harus hadir secara total,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PW IPNU Sumatera Utara, Sarwani Siagian, menyampaikan bahwa masyarakat yang terdampak sangat membutuhkan bantuan mendesak berupa makanan pokok, sembako, serta obat-obatan.

“Kami berharap Pemerintah Pusat segera mempercepat distribusi logistik ke sejumlah wilayah yang masih terisolasi. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.

Ia juga meminta Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara untuk mengambil langkah cepat, terukur, dan menyeluruh agar situasi bencana dapat segera dipulihkan.

Ketua PW IPNU Sumatera Barat, Metra Wiranda Putra, turut menyayangkan pernyataan dari BNPB yang menyebut banjir di Sumatera tidak sepenuhnya mencerminkan situasi riil di masyarakat.

“Pernyataan tersebut sangat menyakitkan bagi kami. Faktanya, kondisi di lapangan sangat mencekam. Masih banyak daerah terisolir, kekurangan logistik, evakuasi sulit dilakukan, dan sejumlah wilayah hanya bisa diakses melalui jalur udara,” ungkapnya.

Metra menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional akan memastikan penanganan lebih cepat, terkoordinasi, dan memungkinkan pengerahan armada serta sumber daya maksimal dari pemerintah pusat.

Ia juga meminta Presiden untuk segera bertindak tegas terhadap pelaku illegal logging yang memperparah bencana alam di Sumatera.

Ketiga PW IPNU tersebut menegaskan bahwa mereka turut turun langsung membantu masyarakat terdampak, mengawal pendataan, serta memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara cepat, tepat, dan transparan. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, tenang, serta terus berdoa agar musibah ini segera berlalu.(Red)

Organisasi ini menilai bahwa dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah melampaui kapasitas pemerintah daerah, sehingga intervensi langsung pemerintah pusat menjadi sangat mendesak.

Sumatera Berduka, Korban Terus Bertambah

Bencana kemanusiaan ini telah merenggut ratusan nyawa dan meninggalkan luka yang mendalam bagi para penyintas. Data terkini per 29 November 2025 menunjukkan situasi yang semakin genting:

• 174+ orang meninggal dunia

• 79+ orang masih hilang dan dalam pencarian

• Puluhan kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak parah

“Sudah berapa banyak nyawa lagi yang harus hilang?
Sumatera saat ini sedang berduka—terkepung banjir bandang dan longsor yang kejam,”
tegas Dr. (c). M. Yusuf Hanafi Sinaga, M.Sos.,
Ketua Umum Yayasan MAPEL Indonesia.

Ia menambahkan, “Puluhan orang yang hilang itu adalah keluarga dan saudara kita. Mereka bukan sekadar angka statistik.”

Akses Lumpuh, Pemerintah Daerah di Titik Kritis

Gangguan infrastruktur membuat upaya penyelamatan dan penyaluran bantuan nyaris tak memungkinkan:

1. Ribuan rumah rusak parah dan banyak daerah terisolasi total

2. Akses jalan antar kabupaten dan antarprovinsi terputus di berbagai titik

3. Pasokan logistik kritis akibat listrik, air bersih, dan komunikasi terputus

4. Tim SAR kewalahan, kekurangan alat berat dan sumber daya

Situasi ini telah mencapai titik yang tidak lagi mampu ditangani secara lokal.

Status Bencana Nasional Harus Ditetapkan Sekarang

MAPEL Indonesia menilai tidak ada pilihan selain menggunakan seluruh kekuatan negara untuk merespons bencana ini.

“Tolong, jangan sampai terlambat!
Status Bencana Nasional adalah kunci mobilisasi pasukan, alat berat, dan dana darurat yang dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa,” ungkap Yusuf.

Menurutnya, setiap jam berarti bagi para korban yang masih menunggu pertolongan.

Seruan untuk Bergerak Cepat Bersama

Yayasan MAPEL Indonesia menyerukan agar pemerintah pusat segera mengambil langkah luar biasa untuk menghadapi keadaan luar biasa ini.

“Kami meminta negara hadir sepenuhnya untuk rakyat Sumatera,”
tutup Yusuf.(NAL)