Penyaluran bantuan tersebut merupakan upaya pemerintah desa untuk membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat hubungan antara pemerintah desa dan warga melalui semangat kebersamaan dan gotong royong.

Di sela-sela pembagian bantuan, seorang warga dari Dusun 5 mempertanyakan alasan namanya tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat. Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Lembantongoa langsung meminta perangkat desa melakukan pengecekan data secara langsung.

“Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata yang bersangkutan masuk dalam kategori data 6–10 sehingga belum tercatat sebagai penerima pada tahap tersebut. Saya telah memerintahkan staf terkait untuk melakukan perbaikan dan pemutakhiran data agar masyarakat yang memang layak menerima bantuan dapat terakomodasi dengan baik,” jelas Kepala Desa.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa juga mengingatkan seluruh aparatur desa untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Saya mengajak seluruh aparat desa untuk bekerja secara maksimal sebagai abdi masyarakat. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih kepada pemerintah atas berbagai bantuan yang diberikan, mari kita patuhi kewajiban dengan membayar pajak tepat waktu. Selain itu, mari kita dukung dan sukseskan seluruh program Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sigi, Pakagali Pakagaya Ngata,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi awak media pada Kamis, 11 Juni 2026, Kepala Desa kembali menegaskan komitmen pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami bersyukur penyaluran bantuan dapat berjalan lancar. Namun kami menyadari masih mungkin terdapat kekurangan dalam pendataan. Karena itu, apabila ada warga yang seharusnya berhak menerima bantuan namun belum tercatat, kami berharap masyarakat segera menyampaikan informasi tersebut kepada perangkat desa, ketua RT, atau ketua RW setempat agar dapat diverifikasi,” tegasnya.

Ia juga menegaskan keterbukaannya terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.

“Saya siap menerima kritik dari masyarakat maupun seluruh elemen desa. Namun, kritik yang disampaikan hendaknya disertai solusi agar menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk bekerja lebih baik demi kemajuan desa. Mari kita bijak menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Lebih lanjut, Kepala Desa memastikan pemerintah desa tetap membuka ruang komunikasi dan pendataan tambahan demi memastikan bantuan tepat sasaran.

“Setiap informasi yang masuk akan kami verifikasi secara teliti agar tidak ada warga yang terlewat. Kami juga berharap bantuan yang telah diterima dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan keluarga. Mari kita jaga kekompakan, kerukunan, dan semangat saling peduli demi kemajuan Desa Lembantongoa,” tutupnya.

Warga menyambut baik imbauan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk ikut melengkapi data penerima manfaat serta mendukung pembangunan desa secara bersama-sama.(Red)

PERS.NEWS – Pemerintah memastikan program bantuan sosial (bode September-Desember 2025.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyebut bantuan akan diberikan kepadansos) beras 10 kilogram (kg) bagi masyarakat berpendapatan renode September-Desember 2025.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyebut bantuan akan diberikan kepaduk periode September-Desember 2025.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyebut bantuan akan diberikan kepada 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial.

“Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas arahan yang diberikan. Bantuan pangan beras ini akan berjalan mulai September hingga Desember, masing-masing 10 kilogram per bulan untuk 18,277 juta penerima,” ujar Arief dalam keterangan pers, Jumat, 12 September 2025.

Tahap pertama akan disalurkan pada akhir September 2025, berupa 20 kilogram beras sekaligus untuk alokasi September-Oktober. Tahap kedua kemudian menyusul, dengan 20 kilogram beras untuk alokasi November-Desember 2025.

Untuk mendukung program ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp13,8 triliun. Data penerima bansos disebut terus diperbarui, agar lebih tepat sasaran.

Arief menambahkan, keberhasilan penyaluran bansos beras periode Juni-Juli 2025 yang mencapai 99,34 persen menjadi modal penting agar distribusi kali ini berjalan lebih cepat dan rapi.

Program bansos beras ini merupakan bagian dari penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022. Pelaksanaan CPP dilaksanakan oleh Bapanas dengan menugaskan Perum Bulog untuk melakukan penyaluran di lapangan. (*)

PERS.NEWS – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 214 Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan harga beras pada minggu keempat Agustus 2025. Jumlah ini naik dari pekan sebelumnya yang jumlahnya 200 Kabupaten/Kota mengalami kenaikan harga beras.

Meskipun sebenarnya, lanjut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, saat ini inflasi beras telah mengalami penurunan dibandingkan bulan Juli 2025.

“Inflasi berasnya sendiri sebesar 0,73% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ini pun tingkat inflasi berasnya sudah relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi di bulan Juli. Artinya, tekanan inflasi dari komoditas-komoditas ini sudah relatif menurun,” kata dia dalam rapat inflasi daerah di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa, 2 September 2025.

Dalam paparannya, BPS mencatat harga beras di zona 1 mengalami kenaikan 1,05% dibandingkan Juli 2025. Harga beras untuk kualitas medium tercatat Rp 13.998/kg, naik dari Rp 13.853/kg. Sementara harga eceran tertinggi (HET) beras kualitas medium saat ini Rp 13.500/kg.

Sementara harga beras premium tercatat naik 0,80%. Untuk kualitas premium saat ini secara rata-rata nasional Rp 15.432/kg naik dari Rp 15.310/kg. Sementara harga eceran tertinggi (HET) beras kualitas premium saat ini Rp 14.900/kg.

Kemudian, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan agar data 214 daerah yang tercatat mengalami kenaikan harga beras bisa diterima oleh Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog untuk disalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Kita akan fokus minggu ini mungkin di 214 itu saya sudah minta data kepada Ibu Kepala BPS, 214 daerah ini dan kami akan share kepada Badan Pangan Nasional, Bulog, Menteri Pertanian kita akan lakukan gerakan bersama di 214 daerah ini meskipun juga daerah yang terjadi penurunan, juga jumlah Kabupaten/Kota juga meningkat artinya gerakannya bagus, dari 51 ke 58 daerah Kabupaten Kota yang menurun harganya,” jelasnya.

Sebagai informasi, beras SPHP menjadi salah satu cara pemerintah melakukan intervensi harga beras saat tinggi. Tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton.

Perum Bulog mencatat realisasi penyaluran beras SPHP sampai dengan hari ini telah mencapai 307.999 ton atau 20,53% dari dengan target 1,5 juta ton. Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari mengaku pihaknya terus berupaya untuk mempercepat penyaluran.

“Realisasi tertinggi pada hari Sabtu kemarin yaitu hampir 10.000 ton tepatnya 9.623 ton per hari. Kemudian secara rata-rata realisasi sekitar 5.000-6.000 ton per hari. Ini akan terus kita tingkatkan jumlah realisasi per hari, tadi sampaikan Pak Menteri bahwa target kita adalah 7.000 ton per hari,” tutupnya. (*)