Informasi yang diterima redaksi menyebutkan, nilai partisipasi yang diduga diminta berkisar Rp1 juta hingga Rp2 juta per pihak. Dugaan pungutan itu disebut berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan menyambut 17 Agustus 2026 di Kecamatan Tigapanah.

Sorotan tersebut mengarah pada lingkungan pemerintahan Kecamatan Tigapanah yang dipimpin Camat Tigapanah Bartholomeus Barus, S.IP. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kecamatan mengenai dugaan pungutan tersebut.

Ketua Umum DPP PEMARAD-SU,

Ilham Arifin, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera melakukan klarifikasi dan penyelidikan guna memastikan apakah terdapat unsur pungutan liar atau pelanggaran dalam pengumpulan dana tersebut.

> “Jika benar ada pungutan yang dibebankan kepada kepala desa maupun guru dengan nominal tertentu, maka harus diperiksa secara transparan. Jangan sampai kegiatan peringatan kemerdekaan justru dijadikan alasan untuk melakukan pungutan yang membebani masyarakat,” tegas Ilham.

DPP PEMARAD-SU juga meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo maupun aparat penegak hukum terkait menelusuri mekanisme pengumpulan dana, pihak yang menginisiasi, serta penggunaan dana tersebut apabila dugaan itu terbukti.

Menurutnya, setiap pungutan yang dilakukan atas nama kegiatan pemerintahan maupun peringatan HUT RI harus memiliki dasar, mekanisme, dan pertanggungjawaban yang jelas.

“Kami meminta APH tidak tinggal diam. Periksa dugaan ini secara profesional dan transparan. Jika tidak terbukti, sampaikan kepada publik. Tetapi jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan sesuai hukum,” ujarnya.

Masyarakat juga diminta tidak takut menyampaikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan pungutan yang tidak memiliki dasar atau dilakukan secara memaksa.

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Camat Tigapanah Bartholomeus Barus, S.IP., maupun pihak-pihak terkait lainnya guna menjaga prinsip keberimbangan dan kode etik jurnalistik.(Red)