Ketua DPD Partai Golkar Sumut, H. Andar Amin Harahap, mengapresiasi antusiasme masyarakat yang turut menyukseskan perayaan tersebut. Menurutnya, tingginya partisipasi warga menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara partai dan masyarakat.

Andar menegaskan, peringatan hari jadi Partai Golkar tidak semestinya berhenti pada kegiatan seremonial. Momentum tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh kader untuk terus meningkatkan pengabdian serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam perayaan ini menjadi bukti bahwa Partai Golkar harus terus mendengar aspirasi dan berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Andar.

Ia berharap, HUT ke-62 ini semakin memperkuat semangat pengabdian kader sekaligus meningkatkan kontribusi partai dalam mendorong kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah.

Menurutnya, peringatan hari jadi juga menjadi kesempatan untuk mempererat kebersamaan, mengevaluasi pelaksanaan program, serta memperkokoh komitmen dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Dirgahayu Partai Golkar. Maju, rakyat sejahtera,” ujarnya.

Dua Sepeda Motor dan Ratusan Hadiah Semarakkan Acara

Suasana Lapangan Merdeka Medan semakin meriah saat pembagian hadiah kepada peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan. Dua unit sepeda motor menjadi hadiah utama, disertai sejumlah hadiah menarik lainnya, termasuk sepeda listrik.

Wakil Bendahara Golkar Sumut, Yunie Piliang, mengaku bangga atas tingginya partisipasi masyarakat dalam perayaan tersebut. Ia menilai, pembagian hadiah tidak hanya menambah kemeriahan acara, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada warga yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi.

“Antusiasme masyarakat sangat membanggakan. Mereka hadir dan mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh semangat,” ujar Yunie.

Ia menjelaskan, hadiah utama berupa sepeda motor diserahkan oleh Ketua DPD Golkar Sumut, Andar Amin Harahap, bersama H. Syahrul Pasaribu. Salah satu warga yang berhasil membawa pulang hadiah utama tersebut adalah Rahmawati.

Dihadiri Sejumlah Tokoh Pemerintahan dan Pengurus Partai

Puncak perayaan HUT ke-62 Partai Golkar Sumut turut dihadiri sejumlah tokoh pemerintahan, pengurus partai, dan tokoh masyarakat.

Di antara yang hadir ialah Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumut Mulyono, Erni Ariyanti Sitorus, Viktor Silaen, Maruli Siahaan, Irham Buana Nasution, Syahrul Pasaribu, Edi Surahman Sinuraya, Syaf Lubis, Suruhenta Sembiring, H.T. Bahrumsyah, Palacheta Subies Subianto, H. Samsul Qomar, H. Aswin Parinduri, Manaek Hutasoit, Isma Fadli Pulungan, Darma Putra Rangkuti, Ziad Ananta, dan Muchrid (Coki) Nasution.

Andar Amin Harahap dalam kegiatan tersebut turut didampingi Ketua Panitia HUT ke-62 Golkar Sumut Mikail T. Parlindungan Purba, Ketua MPO Apri Budi, Wakil Bendahara Golkar Sumut Yunie Piliang, Boy Rangkuti, Ketua AMPG Sumut Chandra Lingga, serta panitia penyelenggara Rosdiana atau Adek Husein.

Kehadiran para tokoh dan pengurus tersebut menambah semarak acara sekaligus menjadi ruang silaturahmi antara kader Partai Golkar dan masyarakat.

HUT Jadi Momentum Perkuat Pengabdian

Andar Amin Harahap kembali mengingatkan bahwa peringatan HUT Partai Golkar harus menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian sosial dan mempertajam program-program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya kontribusi partai dalam mendukung kesejahteraan sosial, memperjuangkan aspirasi warga, serta mendorong pembangunan daerah yang memberikan manfaat luas.

Melalui perayaan HUT ke-62 ini, Golkar Sumut berharap dapat terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat, meningkatkan kualitas pengabdian kader, dan menghadirkan program-program yang berdampak nyata bagi kehidupan warga.

Semangat kebersamaan yang tercermin di Lapangan Merdeka Medan diharapkan tidak berhenti pada perayaan hari jadi, tetapi berlanjut melalui kerja nyata dan kepedulian terhadap berbagai persoalan masyarakat.

Dengan demikian, peringatan HUT ke-62 Partai Golkar Sumut diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat komitmen pengabdian sekaligus mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.(Red)

Menurut Prof. Kusbianto, konsolidasi organisasi memiliki arti strategis dalam menjaga kesinambungan perjuangan ideologis. Konsolda tidak semestinya dipahami sebatas agenda organisatoris, tetapi juga sebagai ruang untuk memperkuat kesadaran ideologis, menyatukan orientasi gerakan, dan meneguhkan tanggung jawab kader dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Marhaenisme.

“Sebagai bagian dari keluarga besar GMNI, saya mendukung pelaksanaan Konsolidasi Daerah DPD GMNI Sumatera Utara. Konsolidasi merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesinambungan perjuangan organisasi. Marhaenisme harus terus dipelajari, dipahami, dan diaktualisasikan agar tidak berhenti sebagai wacana ideologis, tetapi menjadi landasan berpikir dan bertindak dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujar Prof. Kusbianto.

Ia menegaskan bahwa keberlanjutan perjuangan GMNI membutuhkan keselarasan antara pemahaman ideologi, penguatan organisasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam kerangka tersebut, Marhaenisme memiliki relevansi sebagai landasan pemikiran yang menempatkan persoalan rakyat sebagai bagian penting dari orientasi perjuangan organisasi.

Sebagai alumni, Prof. Kusbianto juga memandang bahwa dukungan terhadap GMNI merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga kesinambungan nilai dan cita-cita perjuangan yang diwariskan kepada generasi kader berikutnya. Hubungan antara kader dan alumni diharapkan terus terpelihara melalui pertukaran gagasan, penguatan kapasitas intelektual, serta komitmen bersama terhadap nilai-nilai perjuangan organisasi.

Konsolda DPD GMNI Sumatera Utara yang diselenggarakan pada 5–6 Oktober 2026 di Grand Impression Hotel Medan tersebut dihadiri sembilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Sumatera Utara. Forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi dan mendorong aktivasi gerakan di berbagai kabupaten dan kota.

Sejalan dengan komitmen Ketua DPD GMNI Sumatera Utara, Diga Pinem, untuk mengaktivasi seluruh cabang dan memperkuat kehadiran kader di tengah persoalan masyarakat, Prof. Kusbianto berharap hasil konsolidasi dapat menjadi pijakan bagi kesinambungan gerakan organisasi.

“Konsolidasi harus memberikan makna bagi keberlanjutan perjuangan. Penguatan organisasi dan pembumian Marhaenisme merupakan proses yang membutuhkan konsistensi, kesadaran ideologis, serta keterlibatan seluruh elemen GMNI, baik kader maupun alumni. Dengan demikian, cita-cita perjuangan organisasi dapat terus diwariskan dan diwujudkan melalui pengabdian nyata kepada masyarakat,” tutupnya.(Red)

Pihak Yayasan menegaskan bahwa seluruh operasional panti telah mengantongi izin rehab yang lengkap dan resmi, serta menjalankan prosedur sesuai standar.

“Kami membantah tudingan itu. Izin rehab kami lengkap. Prosedur penerimaan peserta rehab juga lengkap dan ditandatangani langsung oleh istri peserta sendiri, bahkan ada videonya,” tegas perwakilan Yayasan kepada wartawan, Rabu (23/09/2026).

Ia juga mematahkan tudingan penyekapan dan penganiayaan dengan menunjukkan bukti dokumentasi.

“Kami punya banyak foto dan video selama peserta menjalani program rehab dalam keadaan sehat dan ceria. Kegiatannya normal, tidak ada kekerasan. Justru saat peserta menyelesaikan program rehab, ia dijemput langsung oleh istrinya dalam kondisi sehat, ceria, bahkan membuat video testimoni sendiri yang menyatakan banyak mendapat manfaat selama di rehab,” jelasnya.

Terkait tudingan pemaksaan biaya Rp 31,5 juta, pihak Yayasan menyebut biaya tersebut telah disepakati dan dijelaskan di awal kepada pihak keluarga sebagai biaya program 6 bulan, bukan paksaan.

Pihak Yayasan menyayangkan adanya laporan polisi tersebut dan berharap tidak ada pihak yang didzholimi akibat masalah internal keluarga.

“Pesan saya semoga keluarga baik-baik saja. Kalaupun saat ini keluarga sedang ada masalah, semoga tidak mendzholimi pihak lain yang sudah beritikad baik membantu proses pemulihan,” pungkasnya.

Pihak Yayasan menyatakan siap kooperatif dan menghormati proses hukum di Polda Sumut, serta siap menunjukkan seluruh dokumen perizinan, surat persetujuan keluarga, serta bukti foto dan video selama masa rehabilitasi.

Hingga saat ini laporan dengan Nomor LP/B/1591/IX/2026/SPKT/POLDA SUMUT masih dalam tahap pendalaman pihak kepolisian.(Red/R).

Dalam aksi tersebut, ARB Sumut menyampaikan sejumlah tuntutan kepada jajaran Polda Sumut, termasuk mendesak evaluasi terhadap kinerja Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas dalam menangani berbagai persoalan hukum yang menjadi perhatian masyarakat.

Koordinator Aksi ARB Sumut, Riswan Psb, bersama Koordinator Lapangan Jasrafi Hsb, menyampaikan tuntutan tersebut melalui surat aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada pihak kepolisian.

Soroti Penanganan Kafe dan Penyitaan Miras

Salah satu persoalan yang disoroti ARB Sumut berkaitan dengan dugaan ketidakjelasan dan ketidaktuntasan penanganan kafe remang-remang atau diskotek, termasuk persoalan penyitaan minuman keras (miras) di wilayah hukum Polres Padang Lawas.

ARB Sumut mempertanyakan langkah penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam menangani persoalan tersebut. Mereka meminta adanya kejelasan mengenai proses penindakan, termasuk tindak lanjut atas barang bukti maupun kegiatan yang menjadi sorotan.

Selain itu, ARB Sumut juga menyampaikan dugaan maraknya peredaran narkoba, perjudian, dan aktivitas ilegal lainnya di wilayah Padang Lawas.

Melalui aksi tersebut, massa mendesak kepolisian agar meningkatkan penindakan terhadap berbagai dugaan pelanggaran hukum dan memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan.

Berbagai dugaan yang disampaikan ARB Sumut merupakan aspirasi dan tudingan dari pihak pengunjuk rasa yang masih memerlukan verifikasi serta penjelasan resmi dari kepolisian dan instansi terkait.

Desak Kapolda Sumut Evaluasi Kasat Reskrim

Tuntutan lain yang disampaikan ARB Sumut adalah permintaan kepada Kapolda Sumatera Utara untuk melakukan evaluasi terhadap Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Padang Lawas.

ARB Sumut menilai terdapat dugaan ketidakprofesionalan, lambannya penanganan, serta ketidakmampuan menuntaskan sejumlah perkara tindak pidana di wilayah hukum Polres Padang Lawas.

Atas dasar itu, mereka meminta Kapolda Sumut mengambil langkah evaluasi dan, apabila ditemukan alasan yang mendukung, mempertimbangkan pencopotan pejabat terkait dari jabatannya.

Permintaan tersebut merupakan sikap dan tuntutan ARB Sumut. Penilaian mengenai kinerja Kasat Reskrim Polres Padang Lawas tetap memerlukan pemeriksaan terhadap fakta penanganan perkara dan klarifikasi dari pihak kepolisian.

Tiga Poin Tuntutan ARB Sumut

Berdasarkan surat tuntutan yang disampaikan dalam aksi, terdapat tiga poin utama yang menjadi sorotan ARB Sumut, yaitu:

1. Penanganan kafe dan penyitaan miras

ARB Sumut menyoroti dugaan kejanggalan dan ketidaktuntasan langkah Polres Padang Lawas dalam menangani kafe remang-remang atau diskotek serta penyitaan minuman keras.

2. Penindakan narkoba, perjudian, dan aktivitas ilegal

ARB Sumut mendesak kepolisian mengambil tindakan nyata terhadap dugaan peredaran narkoba, perjudian, dan aktivitas ilegal di wilayah Padang Lawas. Mereka meminta penanganan persoalan tersebut tidak berhenti pada tindakan seremonial, tetapi diikuti langkah penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Evaluasi Kasat Reskrim Polres Padang Lawas

ARB Sumut meminta Kapolda Sumatera Utara mengevaluasi Kasat Reskrim Polres Padang Lawas terkait dugaan ketidakprofesionalan, lambannya penanganan, dan dugaan tidak tuntasnya sejumlah perkara pidana. Mereka juga meminta pencopotan apabila hasil evaluasi menemukan dasar yang mendukung tuntutan tersebut.

Polda Sumut Disebut Akan Menindaklanjuti Aspirasi

Dalam perkembangan aksi tersebut, pihak ARB Sumut menyampaikan bahwa aksi damai mereka mendapat sambutan baik dari pihak kepolisian Polda Sumut.

Pihak kepolisian disebut akan menindaklanjuti hal-hal yang disampaikan ARB Sumut dalam aksi tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, rincian tanggapan resmi mengenai setiap tuntutan, mekanisme tindak lanjut, serta hasil evaluasi terhadap penanganan perkara di Polres Padang Lawas belum diperoleh secara lengkap.

Media akan mengupayakan konfirmasi lebih lanjut kepada Polda Sumut dan Polres Padang Lawas untuk memperoleh penjelasan mengenai tuntutan ARB Sumut, penanganan perkara yang dipersoalkan, serta langkah yang akan diambil pihak kepolisian.

Konfirmasi tersebut penting untuk memastikan pemberitaan memuat keterangan dari seluruh pihak terkait dan memberikan ruang klarifikasi atas dugaan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa.(Red)

Koordinator Aksi: Riswan Psb

Koordinator Lapangan :Hasrafi Hsb