Penilaian tersebut disampaikan tokoh pemuda Nias, Verona Stefanus Gulo, Rabu (19/11/2025), menanggapi pelaksanaan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang mulai diterapkan pada tahun depan.

Menurut Stefanus, Kepulauan Nias selama ini masih berada dalam kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Sumut. Karena itu, ia menilai kebijakan Gubernur Sumut memulai program tersebut dari wilayah Nias merupakan keputusan yang tepat.

PUBG merupakan bagian dari Program Terbaik Hasil Cepat (PHTC) yang bertujuan memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan menengah tanpa dipungut biaya SPP. Pada tahun pelaksanaannya nanti, program ini akan mencakup 41.876 siswa di Kepulauan Nias dengan alokasi anggaran sebesar Rp21,48 miliar per semester.

“Program ini wajib kita dukung. Tepat sekali dimulai dari Nias karena akan meringankan para orang tua yang selama ini kesulitan menyekolahkan anaknya ke SMA atau SMK,” ujar Stefanus.

Tokoh pemuda yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara KNPI Sumut itu mengatakan, pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong kemajuan daerah.

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” katanya.

Stefanus juga mendorong pemerintah daerah di Kepulauan Nias untuk berkolaborasi dengan Pemprov Sumut dalam mempercepat upaya pengentasan ketertinggalan. Ia menyebut bahwa penyebab ketertinggalan tidak hanya berkaitan dengan sektor pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, produktivitas pengelolaan sumber daya alam, demografi dan tenaga kerja, kebijakan pemerintah daerah, hingga investasi daerah.

“Semua faktor itu harus dibenahi bersama. Dibutuhkan koordinasi yang baik antara bupati/walikota, gubernur, dan pemerintah pusat,” ujarnya.

Dengan dimulainya program sekolah gratis dari Kepulauan Nias, ia berharap kualitas pendidikan di wilayah tersebut dapat meningkat signifikan dan memberi dampak jangka panjang bagi kemajuan daerah.(Red)

Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan publik atas lambannya penanganan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sekaligus menghambat pembangunan daerah.

“Kami menyerahkan bukti dan menuntut Kejati Sumut menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat tinggi daerah,” tegas perwakilan KALAMSU dalam orasinya.

Dua Kasus Korupsi yang Disorot KALAMSU

1. Dugaan Korupsi Proyek Perbaikan Infrastruktur BPBD (Rp2,2 Miliar)

KALAMSU mendesak Kejati Sumut segera menetapkan tersangka dalam proyek perbaikan jalan, jembatan, dan tembok penahan tanah di Jl. Stadion menuju SMAN 1 Kualuh Leidong yang dikerjakan oleh CV. Riris Hasihola dengan nilai proyek Rp2.299.700.000.

Mereka menilai terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, serta meminta agar Kejati Sumut memeriksa keterlibatan Kepala Dinas BPBD Labura dan Bupati Labuhanbatu Utara.

2. Dugaan Korupsi Pengadaan Perpustakaan Digital Desa

KALAMSU juga menyoroti dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Perpustakaan Digital di 63 desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Program tersebut disinyalir tidak efektif dan berpotensi merugikan dana desa.

Mereka mendesak agar Bupati Labuhanbatu Utara turut diperiksa, karena diduga mengetahui atau bahkan terlibat dalam proses pengadaan proyek tersebut.

“Kami Datang Menuntut Keadilan”

Koordinator aksi Haddad Alwi menegaskan bahwa kedatangan KALAMSU ke Kejati Sumut bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk menuntut penegakan hukum yang adil dan transparan.

“Kami datang ke Kejati Sumut bukan untuk bernegosiasi, tetapi untuk menuntut keadilan. Korupsi telah merampas hak rakyat Labura. Kami minta Kejati Sumut segera mengambil alih dan mengusut tuntas kasus ini. Jangan biarkan mandek di meja penegak hukum. Tegakkan hukum secara transparan, tegas, dan tanpa intervensi politik!” ujarnya lantang.

KALAMSU mendesak:

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera memanggil, memeriksa, dan menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dua kasus dugaan korupsi tahun 2023 di Labura.

Proses pemeriksaan dilakukan profesional, independen, dan transparan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

KALAMSU menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan siap turun kembali ke jalan jika Kejati Sumut tidak menunjukkan langkah konkret dalam waktu dekat(red)

Sumber :Kalamsu Yang Sudah Terkonfirmasi

Praktisi hukum Michael P. Manurung, S.H. menilai bahwa tuduhan publik tanpa data dan landasan hukum hanya akan menimbulkan kesalahpahaman serta berpotensi mencoreng nama baik pejabat publik.

“Setiap tuduhan terhadap pejabat negara, apalagi yang menyangkut dugaan gratifikasi, harus melalui proses hukum dan penyelidikan yang sah. Tanpa bukti yang konkret, isu seperti ini hanya bersifat opini yang bisa menyesatkan masyarakat,” ujar Michael P. Manurung, S.H., Rabu (30/10/2025).

Ia menjelaskan, pejabat publik yang telah memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.

“LHKPN bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen hukum yang diawasi oleh KPK. Data di dalamnya diverifikasi, diuji, dan diumumkan secara terbuka. Jadi jika seseorang sudah melaporkan hartanya sesuai ketentuan, maka harta tersebut memiliki dasar legalitas yang jelas,” ungkapnya.

Menurut data yang dirilis KPK, kekayaan Wakil Bupati Serdang Bedagai tercatat Rp13,1 miliar pada tahun 2022, dan meningkat menjadi Rp22,1 miliar pada tahun 2023. Namun, Michael menegaskan bahwa kenaikan tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai hasil dari gratifikasi.

“Peningkatan kekayaan bisa dipengaruhi banyak hal—seperti hasil usaha, kenaikan nilai aset, atau keuntungan investasi. Tanpa adanya temuan atau penyelidikan resmi dari lembaga berwenang, tidak boleh ada kesimpulan yang bersifat menuduh,” paparnya.

Lebih lanjut, Michael menekankan pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah dalam setiap pemberitaan maupun opini publik. Ia menilai penyebaran informasi yang belum terverifikasi bisa menimbulkan keresahan di masyarakat dan menggerus kepercayaan terhadap pemerintah.

“Jangan sampai pemberitaan yang tidak akurat menimbulkan fitnah dan menggiring opini publik ke arah yang salah. Media maupun masyarakat hendaknya menunggu hasil penyelidikan resmi dari KPK sebelum membuat penilaian,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Michael P. Manurung, S.H. mengimbau semua pihak untuk menjaga suasana yang kondusif dan berpikir jernih dalam menyikapi isu-isu sensitif yang menyangkut pejabat publik.

“Mari kita dukung kerja lembaga hukum sesuai prosedur. Hindari penyebaran informasi yang belum teruji agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tetap terjaga,” pungkasnya.(Red)

Sumber : Advokat  Michael P Manurung, S.H

Mandailing Natal|PERS.NEWS– 25 Oktober 2025 Ketua Yayasan Haji Anif, Dr. H. Musa Rajekshah, M.Hum., meresmikan dua masjid baru, masing-masing Masjid Al-Musannif di Desa Singkuang I dan Masjid Al-Musannif di Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), pada Kamis (23/10/2025).

Kedua masjid ini menjadi Masjid Al-Musannif ke-58 dan ke-59 dari total 99 Masjid Al-Musannif yang direncanakan berdiri di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Musa Rajekshah — yang akrab disapa Ijeck — menyampaikan rasa syukur dan harapannya agar kehadiran masjid tersebut menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan kebersamaan umat di lingkungan masyarakat.

“Masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga tempat kita mempererat ukhuwah; menanamkan nilai keikhlasan; dan membina generasi yang berakhlak,” ujar Ijeck.

Ia menegaskan komitmen Yayasan Haji Anif untuk terus berkontribusi dalam pembangunan rumah ibadah sebagai wujud nyata dari semangat berbagi dan kepedulian sosial keluarga besar Haji Anif.

“Program 99 Masjid Al-Musannif ini bukan sekadar pembangunan fisik; tetapi juga ikhtiar untuk membangun peradaban Islam yang kuat, makmur, dan penuh kasih sayang,” tambahnya.

Musa Rajekshah juga mengajak masyarakat untuk menjaga dan memakmurkan masjid; tidak hanya dengan shalat berjamaah, tetapi juga dengan kegiatan sosial dan keagamaan yang bermanfaat bagi umat.

“Mari kita makmurkan masjid; jadikan tempat ini sebagai pusat peradaban Islam di desa, tempat anak-anak belajar Al-Qur’an, dan tempat masyarakat mempererat tali silaturahmi,” katanya.

Peresmian kedua masjid tersebut disambut antusias oleh masyarakat Desa Singkuang I dan Sikapas. Warga tampak bersyukur dan berterima kasih atas perhatian Yayasan Haji Anif yang konsisten membangun rumah ibadah hingga ke pelosok daerah.

Tokoh masyarakat Desa Singkuang I, H. Nasrul Lubis, menyampaikan rasa haru dan apresiasinya atas bantuan pembangunan masjid tersebut.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Musa Rajekshah dan Yayasan Haji Anif. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah; tapi juga simbol kebanggaan dan persatuan bagi kami di desa ini,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh agama setempat, Ustaz Ahmad Tanjung, berharap agar masyarakat dapat menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.

“Masjid ini telah dibangun dengan niat mulia. Tugas kita sekarang adalah menghidupkannya dengan kegiatan ibadah, kajian, dan pendidikan agama. Insya Allah, keberkahan akan turun bagi desa ini,” tuturnya.

Sebagai bagian dari program sosial keagamaan, Yayasan Haji Anif berkomitmen menuntaskan pembangunan 99 Masjid Al-Musannif secara bertahap di berbagai daerah di Sumatera Utara dan provinsi lainnya. Dengan berdirinya dua masjid baru di Mandailing Natal ini, diharapkan semangat umat untuk memakmurkan masjid dan mempererat persaudaraan Islam akan semakin tumbuh di tengah masyarakat.(NH)