PERS.NEWS – Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan alokasi anggaran program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 70 triliun lantaran tidak terserap tahun ini.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, BGN memulangkan alokasi anggaran sebesar Rp 100 triliun yang sebelumnya diminta sebagai anggaran tambahan tahun ini.

Anggaran tersebut sebenarnya belum dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Enggak, yang saya tahu dia balikin Rp 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul, jadi sebetulnya uangnya belum ada,” ujarnya di kantornya, Jakarta, Selasa, 14 Okotber 2025.

Sementara anggaran untuk program MBG yang masuk di APBN 2025 hanya sebesar Rp 71 triliun.

Purbaya memastikan akan terus mengawasi penyerapan anggaran MBG tersebut hingga akhir Oktober ini. Pasalnya, realisasi anggaran program prioritas pemerintah ini masih minim.

“Rp 71 triliun itu bukan yang dibalikin ya tapi yang dianggarkan. Berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman mengungkapkan, sampai dengan 3 Oktober 2025 realisasi penyaluran anggaran MBG telah mencapai 23 persen dari total Rp 71 triliun.

“Jadi bisa dilihat kembangannya itu ini cukup baik. Kita harapkan kita dorong terus ini sesuai dengan target pemerintah dari Bapak Presiden,” ucap Luky.

Anggaran tersebut untuk memberikan MBG kepada 31,2 juta penerima manfaat melalui 10.572 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Realisasi ini terus dikejar hingga akhir tahun ini agar dapat mencapai 82,9 juta penerima manfaat dan 25.000 SPPG.

“Kalau lihat tadi akselerasinya sudah sangat cukup bagus dan kita masih cukup optimis. Kita dorong terus dari BGN untuk bisa mengakselerasi proses dari pengadaan mulai dari SPPG-nya sampai kemudian juga penerima manfaatnya,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, telah mengembalikan anggaran sebesar Rp 70 triliun ke Presiden Prabowo Subianto.

Sebab pihaknya menilai anggaran tersebut kemungkinan tidak terserap untuk pelaksanaan MBG tahun ini.

“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia,” kata Dadan Senin kemarin.

Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan, untuk tahun depan, BGN akan menerima Rp 268 triliun.

Jumlah tersebut menjadikan BGN lembaga nomor satu dengan anggaran terbesar di kabinet.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp 67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp 335 triliun guna mendukung pelaksanaan Program MBG 2026. (*)

PERS.NEWS – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan, BGN akan terus menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski ada banyak desakan untuk menghentikans sementara atau moratorium program tersebut.

Dadan menegaskan, program MBG akan dijalankan sepanjang tidak ada arahan lain dari Presiden Prabowo Subianto.

“Di luar perintah itu (Presiden), saya tetap melaksanakan, kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain,” kata Dadan di Kemenkes Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2025.

Dadan mengaku diperintahkan langsung untuk melakukan percepatan penerima manfaat MBG oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di sisi lain, ia mengeklaim, ada banyak masyarakat yang menantikan program MBG dan ingin segera menikmati makanan tersebut.

“Terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis,” kata Dadan.

Sebelumnya, para ahli dan koalisi masyarakat sipil berharap Presiden Prabowo Subianto bersikap legawa untuk melakukan moratorium program MBG.

Hal itu disampaikan Peneliti dari Monash University, Grace Wangge, menyusul maraknya kasus keracunan massal siswa di berbagai daerah yang jumlahnya telah menembus ribuan. (*)

PERS.NEWS – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendorong pemerintah untuk menunjuk orang yang sesuai dengan keahlian dan bidang kerjanya dalam mengisi posisi-posisi strategis di Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal ini disampaikan Irma merespons publik yang menyoroti susunan pejabat BGN yang dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan lembaga, di mana lebih banyak diisi unsur TNI, Polri, dan birokrat, bukan ahli gizi.

“Maka kemudian yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah adalah meletakkan betul-betul orang yang right man in the right place,” kata Irma saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin, 29 September 2025.

Ia mengatakan, langkah itu perlu diambil pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal dan terhindar dari masalah yang merugikan masyarakat, termasuk keracunan massal siswa.

“Ya saya kira sudah terbuka seperti ini, kasusnya sudah terbuka seperti ini, informasinya juga sudah terbuka, ya harus perbaikan dong. Harus ada kebijakan diri dari BGN untuk melakukan reformasi agar orang-orang yang duduk di sana betul-betul orang-orang yang memang memahami makan bergizi ini,” ucap Irma.

Politikus Partai Nasdem ini juga mengingatkan bahwa penempatan pejabat di BGN tidak boleh sekadar didasarkan pada pertimbangan non-teknis.

Sebab, langkah itu justru akan merugikan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan program gizi nasional sebagai salah satu program unggulan.

“Jangan sekadar naruh orang karena orang itu memang harus ditaruh karena mungkin pernah berjasa dan lain sebagainya. Ini kasihan Pak Presiden loh. Ini adalah program unggulan Pak Presiden dan sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk bisa meningkatkan pertumbuhan otak anak-anak bangsa kita,” tutur dia.

Selain itu, pemerintah juga harus melibatkan berbagai instansi terkait secara penuh dalam pelaksanaan MBG di lapangan, misalnya Kementerian Kesehatan beserta dinas-dinas di daerah. Irma juga mendorong agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan jajarannya, hingga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dilibatkan secara maksimal.

“Kalau empat institusi ini bekerja dengan penuh, saya yakin terminimize-lah semua persoalan-persoalan yang hari ini terjadi. Dan target pemerintah itu akan bisa dicapai,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Irma juga menyambut baik langkah Presiden yang telah memanggil pihak terkait untuk membahas masalah ini. Menurut dia, langkah tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk melakukan perbaikan besar dalam pelaksanaan MBG.

Dikutip dari situs resmi BGN, dari 10 pejabat tingkat kepala, wakil kepala, dan eselon I, terdapat 6 orang yang memiliki latar belakang sebagai TNI dan Polri dan bukan berlatar belakang pendidikan gizi. (*)

PERS.NEWS – Setibanya di Tanah Air usai lawatan ke-4 negara selama tujuh hari, Presiden Prabowo Subianto merespons soal banyaknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi perhatian publik belakangan ini.

Menurut Kepala Negara, MBG adalah program yang besar jadi pasti ada kekurangan dalam pelaksanaannya di awal.

Namun, Prabowo meyakini bahwa semua masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG bakal terselesaikan.

“Ini masalah (program) besar jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Tapi, saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik ya,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 27 September 2025.

Dalam kesempatan itu, Prabowo pun mengatakan, bakal segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyangkut masalah yang terjadi pada program MBG.

“Saya baru dari luar negeri tujuh hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini, saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat kita akan diskusikan ya,” ujarnya.

Kemudian, Prabowo mengingatkan kembali bahwa tujuan MBG adalah memberikan makan gratis dan bergizi semua anak bangsa terutama yang mengalami kesulitan makan

“Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan, mungkin kita-kita ini makan lumayan, mereka tuh makanya hanya nasi pakai garam ini yang harus kita kasih,” katanya. (*)

PERS.NEWS – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengungkapkan ada politikus yang meminta dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada dirinya di tengah ramainya kasus keracunan siswa.

Nanik pun langsung mem-block WhatsApp si politikus itu.

“Makanya serius nih, ada yang WA saya, ‘Mba, nyenyenyenye’. Saya jawab, ‘kamu politikus bukannya bantu saya bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan, malah minta dapur’. Saya langsung block, block, block. Enak aja lu ngurusin dapur,” kata Nanik di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Jumat, 26 September 2025.

Awalnya, ia bercerita bahwa dirinya bakal menutup semua dapur MBG yang melanggar. Dia mengaku tidak peduli dengan pemilik dari dapur tersebut.

“Mau punyanya jenderal, mau punyanya siapa, kalau melanggar, akan saya tutup. Saya enggak peduli. Karena ini nyangkut nyawa manusia,” ujar Nanik.

Nanik menekankan, kasihan anak-anak yang keracunan makanan imbas dapur tidak melaksanakan SOP. Apalagi, mereka adalah anak-anak yang tidak bisa mendapatkan makanan secara mudah. Maka dari itu, negara hadir memberikan mereka makanan.

Dia pun tiba-tiba mengungkapkan bahwa ada politikus yang meminta dapur MBG kepada dirinya.

“Serius saya, jangan main-main sama urusan kesehatan anak. Ini kan program, kasihan banyak anak-anak enggak bisa makan, kita mau kasih makan kok rebutan,” jelasnya. (*)

PERS.NEWS – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan program makan bergizi gratis (MBG) tidak akan dihentikan.

Cak Imin menyebutkan, pemerintah belum berencana menghentikan program ini meskipun adanya desakan dan usulan penyetopan setelah ditemukan banyak kasus keracunan MBG.

“Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan, saya belum mendengar,” ujar Cak Imin saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu, 24 September 2025.

Cak Imin juga menjawab diplomatis terkait usulan pembuatan paket makanan yang dikelola oleh masing-masing orang tua siswa melalui uang tunai.
Menurut dia, keputusan itu merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara MBG.

Ia berujar, yang harus dilakukan BGN saat ini adalah mengevaluasi keseluruhan program, bukan hanya soal temuan keracunan.

“Pertama tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan,” kata Cak Imin.

Ia memastikan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Desakan Setop MBG

Diberitakan, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh karena banyaknya laporan kasus keracunan dan lemahnya implementasi standar operasional prosedur (SOP).

Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, menyatakan pihaknya bersama koalisi masyarakat kawal MBG mendorong penghentian dan audit total program, termasuk pendampingan bagi penerima manfaat yang dirugikan.

“Respons kami dari ICW dan teman-teman koalisi poinnya, kita mendorong untuk program ini dihentikan, kemudian dievaluasi total, pun juga dalam konteks misalnya nanti pendampingan kerugian dari penerima manfaat,” kata Eva di Jakarta, Selasa kemarin.

Dia mengatakan, penting juga untuk menindaklanjuti pendampingan kerugian dari penerima manfaat, seperti ribuan kasus keracunan yang terjadi di berbagai wilayah.

“Kita dengan koalisi (mendorong) bagaimana pendampingan yang kemudian juga pengawalannya terkait kerugian dari penerima manfaat salah satunya adalah korban keracunan di wilayah tersebut,” ungkap dia.

Sementara itu, BGN mencatat ada 4.711 kasus keracunan MBG sejak Januari hingga 22 September 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa kasus keracunan disebabkan sejumlah hal, mulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih baru, belum terbiasa memasak dalam porsi besar, hingga mengganti supplier bahan baku. (*)

PERS.NEWS – Tuduhan adanya 5.000 titik dapur MBG yang fiktif ini dikemukakan anggota Komisi IX DPR Nurhadi dalam rapat dengan BGN pada Senin, 15 September 2025.

Awalnya, Nurhadi menyinggung temuan bahwa ada 5.000 unit dapur MBG yang tidak beroperasi di lapangan di mana kasus ini terjadi karena beberapa oknum diduga tahu detail seluk-beluk pendirian SPPG di BGN.

“Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” kata Nurhadi, dikutip dari YouTube Komisi IX DPR RI Channel, Jumat, 19 September 2025.

Nurhadi pun menilai temuan tersebut tidak bisa dipandang sepele karena program MBG menyerap anggaran jumbo yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

“Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program,” ujr dia.

Nurhadi lantas menyoroti lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan lapangan sejak awal.

Politikus Partai Nasdem ini mempertanyakan penjelasan BGN terkait lokasi yang belum dibangun dapur untuk program MBG tetapi sudah tercatat.

“Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah terdaftar, tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan meski melewati tenggat waktu 45 hari,” ujar Nurhadi.

“Sistem yang longgar membuka celah terjadinya praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga penyalahgunaan dana publik, seperti temuan dugaan ‘konglomerasi yayasan’ oleh lembaga pemantau independen,” sambung dia.

Nurhadi pun meminta agar persoalan ini tidak berdampak terhadap pemenuhan gizi bagi anak-anak.

“Angka ini memicu dugaan adanya ‘dapur fiktif’, meski BGN menyebut di lokasi tersebut belum dibangun walau sudah tercatat,” kata Nurhadi dalam keterangan resmi.

BGN Membantah

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang membantah tuduhan yang menyebut terdapat 5.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif.

Menurut dia, hal tersebut bukan fiktif, tetapi hanya peletakan titik yang dilakukan tanpa adanya tindak lanjut setelahnya.

“Iya, kami membantah keras. Enggak ada fiktif. Itu belum dibangun juga, belum ada. Jadi pengertiannya itu pas kita cek, ternyata nggak ada. Kemudian di DPR mengartikan itu fiktif,” kata Nanik, Jumat, 19 September 2025.

Nanik menyebutkan, dalam aturan terbaru dari BGN, semua masyarakat bisa membuat titik dapur MBG secara online.

Hal ini tak ubahnya dengan pendaftaran merek, di mana nanti jika ada yang butuh akan dijual.

“Nah, ini sama. Karena bebas orang boleh mendaftar di online, ini orang pada meletakkan titik, daftar titik. Jadi ini (hanya) daftarkan titik, enggak tahu siapa nanti yang mau bangun,” ujar Nanik.

Sistem pendaftaran online ini dibuat untuk mencegah praktik kolusi ketika akan menjadi mitra BGN atau SPPG.

“Ini kan dulu dibuat online untuk menghindari, biar orang enggak nyogok kanan, nyogok kiri, kalau mau daftar jadi mitra. Dari situ BGN ini kemudian melakukan cek mana yang benar, mana yang tidak,” kata Nanik.

“Mana yang memang ada tempatnya, lokasinya benar, atau ada yayasannya, atau ada yang memang sudah membangun,” tambah dia.

Oleh karena itu, Nanik menegaskan bahwa apa yang dituduhkan mengenai dapur MBG fiktif sebanyak 5.000 SPPG adalah tidak benar.

Dia menduga, apa yang dimaksudkan adalah titik pendaftaran yang belum ada bangunannya.

“Yang dimaksud dengan fiktif ini adalah yang belum ada bangunan, belum ada apa-apanya. Bukan fiktif ini. Mereka gambling dan masih menunggu,” ujar Nanik. (*)