Kegiatan yang berlangsung hingga 10 Mei 2026 itu menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi regional pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Tapanuli pada November 2025 lalu.

Mengusung tema “Sinergi Ekonomi Syariah dan Digitalisasi Daerah Guna Mendukung Akselerasi Pemulihan Ekonomi Regional”, PESTA Tapanuli melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, pondok pesantren, hingga masyarakat umum.

Kepala KPw BI Sibolga, Riza Putera, mengatakan tema yang diangkat pada tahun ini selaras dengan langkah pemerintah dalam mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat pascabencana.

Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah yang dilakukan Bank Indonesia ditempuh melalui tiga strategi utama, yakni pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, serta penguatan asesmen, riset, dan edukasi.

“Dalam implementasinya di daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga senantiasa berupaya menjadi AIR, yaitu sebagai Akselerator, Inisiator, dan Regulator, dengan terus bersinergi bersama pemerintah daerah, termasuk Kota Padangsidimpuan,” ujar Riza.

Sementara itu, Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, menilai PESTA Tapanuli merupakan momentum strategis untuk memperkuat posisi Kota Padangsidimpuan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi syariah di kawasan Tapanuli.

“PESTA Tapanuli ini tidak hanya menghadirkan forum edukasi dan literasi, tetapi juga membuka ruang kolaborasi nyata antara pemerintah daerah, pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, pondok pesantren, generasi muda, dan masyarakat luas,” katanya.

Pembukaan PESTA Tapanuli 2026 ditandai dengan penandatanganan komitmen pembentukan tiga Desa Devisa komoditas kopi dan kemenyan antara KPw BI Sibolga dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan peluncuran program strategis Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (HEBITREN) Pantai Barat Sumatera, serta launching QRIS Pajak dan Retribusi Pemerintah Kota Padangsidimpuan sebagai langkah optimalisasi pendapatan daerah berbasis digital.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan penguatan ekonomi syariah dan percepatan digitalisasi daerah dapat menjadi motor baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan Tapanuli.

PERS.NEWS – Bank Indonesia (BI) menilai  kebijakan pemerintah untuk memindahkan dana pemerintah dari BI ke perbankan sebesar Rp200 triliun sebagai langkah yang positif.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kebijakan tersebut dapat memperkuat upaya BI menginjeksi likuiditas perbankan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adapun BI telah menginjeksi likuiditas perbankan melalui penurunan posisi instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp716,62 triliun pada 15 September 2025. Kemudian, BI juga telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN).

Tercatat, hingga 16 September 2025, BI telah membeli SBN sebanyak Rp217,10 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah sebesar Rp160,07 triliun.

Selain itu, BI juga memberikan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) sebesar Rp384 triliun hingga pekan pertama September 2025.

Insentif ini disalurkan kepada kelompok bank BUMN, BUSN, BPD, dan KCBA. “Kami menyambut baik Pak Menteri Keuangan memindahkan dana dari BI ke likuiditas perbankan.

Dan itu pandangan kami agar memperkuat injeksi likuiditas yang kami sudah lakukan,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (17/9/2025).

“Kami menyambut baik juga program-program pemerintah yang barusan diumumkan. Termasuk juga rencana ekspansi kebijakan fiskal sehingga itu akan mendorong sektor riil, mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi sektor riil dan meningkatkan dunia usaha, dan ujungnya akan juga mendorong permintaan kredit,” sambungnya.

Ke depannya, BI juga akan terus mensinergikan kebijakan dengan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Menteri Keuangan P7206urbaya Yudhi Sadewa telah menggelontorkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke lima perbankan pemerintah pada Jumat Penempatan dana ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025.

Adapun porsinya, karena Bank Mandiri, BNI, dan BRI mendapatkan kucuran dana masing-masing Rp 55 triliun. Kemudian, BTN sebesar Rp 25 triliun dan BSI mendapatkan dana sebesar Rp 10 triliun.