AMSUB menilai bahwa hingga saat ini pihak PLN hanya menyampaikan informasi melalui pemberitaan media terkait adanya gangguan transmisi 275 kV Ruamai–Muaro Bungo yang menyebabkan terpisahnya sistem interkoneksi Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Tengah sekitar pukul 18.44 WIB. Namun demikian, masyarakat belum memperoleh penjelasan yang transparan maupun bukti konkret mengenai titik gangguan dan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Jangan sampai masyarakat hanya menerima informasi sepihak melalui media tanpa adanya keterbukaan langsung dari pihak PLN. Publik berhak mengetahui fakta sebenarnya terkait blackout massal ini,” ujar perwakilan AMSUB.

Pemadaman listrik yang melanda sejumlah wilayah seperti Sumatera Utara, Aceh, Riau, hingga Sumatera Barat pada Jumat malam, 22 Mei 2026, dinilai bukan sekadar persoalan padamnya listrik, melainkan telah berkembang menjadi krisis pelayanan publik yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Bagi masyarakat kecil, pemadaman listrik tidak hanya menghadirkan kegelapan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Aktivitas usaha lumpuh, jaringan komunikasi terganggu, distribusi air bersih terhambat, hingga pelayanan publik mengalami kendala serius. Pedagang makanan kehilangan omzet, pelaku UMKM terpaksa menghentikan produksi, serta banyak bahan dagangan rusak akibat pendingin yang tidak berfungsi.

Selain itu, aktivitas digital masyarakat turut terganggu karena jaringan internet dan telekomunikasi mengalami kendala selama pemadaman berlangsung. Kondisi ini semakin menunjukkan lemahnya kesiapan sistem kelistrikan dalam menghadapi gangguan berskala besar.

AMSUB mengakui bahwa PLN telah menyampaikan permintaan maaf dan melakukan upaya pemulihan sistem. Namun menurut AMSUB, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar permintaan maaf. Publik berhak mendapatkan penjelasan terbuka mengenai penyebab utama blackout, alasan sistem interkoneksi dapat lumpuh secara massal, serta langkah konkret yang akan dilakukan PLN agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Peristiwa ini menjadi alarm keras bagi ketahanan energi di Pulau Sumatera. Jika satu gangguan transmisi saja dapat melumpuhkan beberapa provinsi sekaligus, maka terdapat persoalan serius dalam sistem cadangan, distribusi, dan mitigasi krisis kelistrikan nasional,” tegas AMSUB.

Dalam pernyataannya, AMSUB mendesak PT PLN (Persero) untuk:

1. Menyampaikan penjelasan resmi dan transparan kepada publik terkait penyebab blackout massal.

2. Menunjukkan bukti dan data konkret terkait gangguan sistem kelistrikan yang terjadi.

3. Melakukan evaluasi menyeluruh serta menghadirkan solusi nyata terhadap sistem interkoneksi kelistrikan di Sumatera.

4. Mengutamakan kepentingan masyarakat kecil dan pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik massal.

AMSUB berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah serius guna menjaga stabilitas pelayanan listrik serta melindungi hak masyarakat sebagai pengguna layanan publik.(Red)

Ketua Aliansi Mahasiswa Pejuang Demokrasi, Andika Jaya Saputra Hasibuan, menilai bahwa blackout berskala besar tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola dan pengelolaan sistem kelistrikan nasional.

“Rakyat tidak boleh terus-menerus menjadi korban akibat lemahnya sistem dan manajemen kelistrikan. Ketika jutaan masyarakat terdampak oleh pemadaman massal, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab, baik secara moral maupun kelembagaan. Peristiwa ini menjadi catatan buruk bagi kepemimpinan PLN,” tegas Andika.

AMPD menegaskan bahwa setiap jabatan publik harus diiringi dengan tanggung jawab publik. Pemadaman listrik yang meluas di Pulau Sumatera telah menimbulkan keresahan masyarakat dan menunjukkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan serta kesiapan sistem kelistrikan nasional dalam menghadapi gangguan.

Menurut Andika Jaya Saputra Hasibuan, kepercayaan publik terhadap PLN hanya dapat dipulihkan melalui transparansi, akuntabilitas, serta keberanian untuk bertanggung jawab atas setiap kegagalan yang berdampak luas kepada masyarakat.

“Blackout Sumatera merupakan alarm keras bagi sektor ketenagalistrikan nasional. Rakyat membutuhkan kepastian pelayanan, bukan sekadar penjelasan setelah krisis terjadi. Sudah saatnya dilakukan pembenahan serius agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” lanjutnya.(Red)

Ketua EW LMND Sumatera Utara, M. Sabda Erlangga, mengatakan bahwa blackout yang terjadi telah menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Aktivitas ekonomi terganggu, pelayanan publik lumpuh di sejumlah daerah, proses belajar mengajar terhambat, hingga aktivitas rumah tangga masyarakat mengalami kendala akibat terputusnya pasokan listrik dalam waktu yang cukup lama.

Menurut Sabda, listrik saat ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki peran vital dalam menopang seluruh sektor kehidupan. Karena itu, ketika terjadi gangguan berskala besar seperti blackout, maka persoalan tersebut tidak bisa dipandang sederhana ataupun hanya dianggap sebagai persoalan teknis semata.

“Peristiwa blackout yang terjadi bukan sekadar gangguan teknis semata, melainkan bukti lemahnya manajemen serta minimnya mitigasi di tubuh PLN. Seharusnya perusahaan sebesar PLN memiliki kesiapan dan sistem antisipasi yang mampu mencegah gangguan meluas seperti ini,” ujarnya.

Ia menilai, masyarakat selama ini dituntut untuk disiplin dalam memenuhi kewajiban membayar tagihan listrik. Bahkan, keterlambatan pembayaran dapat berujung pada sanksi hingga pemutusan layanan. Namun di sisi lain, ketika masyarakat menjadi korban akibat kegagalan pelayanan dalam skala besar, publik hanya menerima permintaan maaf tanpa adanya kepastian solusi maupun pertanggungjawaban yang jelas.

“Jika masyarakat terlambat membayar listrik dikenakan sanksi, maka ketika PLN gagal memberikan pelayanan maksimal kepada jutaan pelanggan, harus ada tanggung jawab yang nyata. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan sementara perusahaan hanya berlindung di balik alasan gangguan teknis,” tegasnya.

LMND Sumatera Utara juga memandang insiden blackout tersebut sebagai persoalan serius yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait. Mereka mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem distribusi dan infrastruktur kelistrikan di wilayah Sumatera guna memastikan penyebab utama blackout dapat diungkap secara transparan.

Selain audit teknis, LMND Sumatera Utara juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi PT PLN (Persero). Menurut mereka, apabila ditemukan adanya kelalaian atau kegagalan manajerial yang signifikan dalam penanganan maupun mitigasi sistem kelistrikan, maka pimpinan perusahaan harus bertanggung jawab secara moral dan administratif.

“Evaluasi terhadap direksi PLN penting dilakukan agar publik mengetahui sejauh mana kesiapan perusahaan dalam menjamin stabilitas pasokan listrik nasional, khususnya di Pulau Sumatera. Jika terbukti ada kegagalan manajerial yang serius, maka pengunduran diri Direktur Utama PLN harus menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” lanjut Sabda.

Dalam pernyataan sikapnya, EW LMND Sumatera Utara menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, mendesak PT PLN (Persero) memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban yang transparan atas dampak blackout yang merugikan masyarakat. Kedua, meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan direksi PLN. Ketiga, mendesak Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung untuk melakukan pendalaman hukum terkait insiden blackout tersebut. Keempat, menuntut Direktur Utama PT PLN (Persero) mundur dari jabatannya apabila terbukti terjadi kegagalan manajerial yang signifikan.

LMND Sumatera Utara menegaskan bahwa peristiwa blackout harus menjadi momentum evaluasi besar terhadap sistem ketenagalistrikan nasional agar kejadian serupa tidak terus berulang dan merugikan masyarakat luas.(Red)