Menurut data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), per 3 Desember 2025 korban tewas telah mencapai 753 jiwa, 650 orang hilang, dan ribuan lainnya luka-luka. Puluhan ribu rumah rusak, infrastruktur publik porak-poranda, jalan strategis terputus, dan fasilitas dasar seperti sekolah, tempat ibadah, serta fasilitas kesehatan ikut terdampak.

Lebih dari sekadar angka: ini adalah tragedi kemanusiaan dan krisis kolektif. Ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal, anak-anak kehilangan sekolah, masyarakat kehilangan akses dasar, harapan terguncang dan trauma mendalam bagi mereka yang selamat.

Kenapa Bencana Terjadi Secara Masif Dan Apa yang Salah

Situasi ini bukan semata efek cuaca ekstrem atau nasib buruk. Ada penyebab-penyebab struktural dan sistemik yang memperparah dampak bencana:

Kerusakan lingkungan & deforestasi: Penebangan hutan, alih fungsi lahan, aktivitas industri ekstraktif — semuanya merusak daya dukung lingkungan. Ketika hutan kehilangan perannya sebagai penyerap air dan penahan erosi, sungai meluap, tanah longsor jadi lebih mudah terjadi, dan banjir bandang menjadi jauh lebih dahsyat.

Ketidaksiapan infrastruktur dan mitigasi: Banyak daerah yang belum memiliki sistem peringatan dini memadai, saluran drainase rusak atau tidak ada, serta pengawasan tata ruang yang lemah. Sehingga ketika hujan lebat atau aliran sungai meningkat — dampaknya langsung fatal.

Penanganan reaktif, bukan preventif: Kebijakan dan respon biasanya muncul setelah kerusakan terjadi. Padahal mitigasi bencana, rehabilitasi lingkungan, pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai), dan edukasi masyarakat harus menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang — bukan sekadar tindakan darurat ketika sudah terjadi bencana.

Nama: Romlah Mutiara Ayugustin Sitorus
NIM: 0693242107
Mata Kuliah: Dasar Dasar Broadcasting
Dosen Pengampu: Dr. Hotmatua Paralihan Harahap, MA

Dalam keterangannya kepada awak media di Medan, Selasa (16/12/2025), Lamsiang menilai bahwa penderitaan masyarakat Tapanuli akibat banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan tidak lagi membutuhkan pembuktian administratif melalui audit.

“Kerusakan lingkungan di Tapanuli bukan asumsi. Alam sudah berbicara melalui bencana yang berulang. Itu audit paling jujur dan tidak bisa dimanipulasi,” tegasnya.

Menurut Lamsiang, audit yang dilakukan manusia berpotensi membuka ruang rekayasa data dan justru memperpanjang penderitaan rakyat. Ia menilai rencana tersebut berisiko menjadi manuver penundaan penyelesaian masalah, sementara masyarakat terus menanggung dampak ekologis dan kerugian material.

HBB juga menyinggung data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat tingginya intensitas bencana di wilayah Tapanuli Tengah dan kawasan sekitar Danau Toba. Data tersebut, kata Lamsiang, sudah cukup menjadi dasar kuat bahwa terjadi degradasi lingkungan serius yang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas industri kehutanan.

“Data BNPB sudah jelas. Kerusakan itu nyata, bukan narasi. Jadi jangan lagi persoalan ini dikaburkan dengan istilah audit yang berlarut-larut,” ujarnya.

Atas dasar itu, HBB menegaskan tuntutan penutupan total dan permanen PT TPL tanpa kompromi. Opsi penutupan sementara dinilai hanya akan menunda masalah dan memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak.

“Tutup TPL itu harga mati. Tidak ada istilah tutup sementara. Negara jangan ragu mengambil sikap tegas,” katanya.

Selain penutupan, HBB juga mendesak penegakan hukum secara pidana dan perdata terhadap PT TPL. Lamsiang menekankan agar penanggung jawab perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perusakan lingkungan, bukan hanya pelaku-pelaku kecil di lapangan.

“Hukum jangan tumpul ke korporasi besar dan tajam ke rakyat kecil. Penanggung jawab PT TPL harus lebih dulu diproses hukum,” ujarnya.

HBB juga menuntut pertanggungjawaban penuh PT TPL atas seluruh kerugian material yang dialami masyarakat Tapanuli Tengah akibat dampak operasional perusahaan.

Di sisi lain, pemerintah pusat sebelumnya menyampaikan bahwa rencana audit bertujuan untuk memastikan penilaian objektif dan berbasis data terhadap aktivitas PT TPL, sebagai dasar pengambilan kebijakan yang adil dan sesuai hukum. Namun HBB menilai langkah tersebut harus dibarengi keberpihakan nyata kepada korban dan lingkungan.

Menutup pernyataannya, Lamsiang meminta Presiden Prabowo Subianto untuk berdiri tegas di pihak rakyat dan tidak membiarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian.

“Rakyat sudah terlalu lama menderita. Saatnya negara hadir, tegas, dan berpihak pada lingkungan serta keadilan,” pungkasnya.(Red)

Untuk wilayah Aceh, total korban meninggal dunia tercatat sebanyak 96 orang dan 75 lainnya belum ditemukan. Korban tersebar di 11 kabupaten atau kota yang mengalami dampak korban jiwa, sedangkan daerah terdampak secara keseluruhan mencapai 18 kabupaten atau kota.

Sementara itu, kondisi di Sumatera Barat dilaporkan sudah lebih terkendali dibandingkan Aceh dan Sumut. Jumlah korban meninggal di Sumbar kini menjadi 129 orang, dengan 118 orang masih dalam pencarian dan 16 lainnya mengalami luka-luka.

Arahan Presiden Prabowo, Pemerintah Kerahkan Seluruh Kekuatan Nasional

Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh unsur nasional untuk mempercepat penanganan darurat bencana di tiga provinsi terdampak tersebut yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat.

Percepatan evakuasi, pendistribusian logistik, perlindungan pengungsi, penyediaan layanan kesehatan, hingga pemulihan akses transportasi dan komunikasi terus dilakukan oleh pemerintah bersama TNI, Polri, serta unsur daerah.

Pratikno menambahkan bahwa pemerintah juga menyiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sambil tetap memaksimalkan fase tanggap darurat. Penyediaan hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak menjadi prioritas yang tengah dipercepat pelaksanaannya.

Ia memberikan apresiasi kepada seluruh aparat dan relawan yang bekerja langsung di lokasi terdampak demi mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.(*)

Sumber :DTK/Kepala BNPB Letjen TNI Bapak Suharyanto