Ketua GP Ansor Medan, Mhd Husein Tanjung, menilai pernyataan tersebut perlu dilihat secara objektif dan proporsional. Menurutnya, dalam perspektif tata kelola pemerintahan, setiap tindakan pejabat publik tidak semestinya dinilai hanya dari aspek simbolik, melainkan harus dipahami berdasarkan konteks, prosedur, kewenangan, serta konsekuensi hukum yang menyertainya.

Husein mengatakan, kehati-hatian gubernur sebelum menandatangani dokumen resmi justru dapat dipahami sebagai bagian dari prinsip *due process of law* dan akuntabilitas pemerintahan.

<span;>> “Jangan kemudian sikap kehati-hatian seorang kepala daerah dalam menghadapi persoalan legalitas justru ditafsirkan sebagai arogansi,” ujarnya.

Ia menegaskan, setiap keputusan politik maupun administratif yang dihasilkan melalui suatu forum harus memiliki legitimasi yang memadai. Menurutnya, legitimasi bukan hanya soal kehadiran fisik dalam ruang rapat, tetapi juga terpenuhinya syarat formal dan prosedural yang menjadi dasar sahnya sebuah keputusan.

Karena itu, Husein menyayangkan apabila persoalan tersebut diarahkan menjadi serangan personal terhadap Bobby Nasution. Menurutnya, konstruksi argumentasi seperti itu berpotensi menggeser substansi persoalan dari aspek legalitas dan tata kelola pemerintahan menjadi sekadar polemik politik.

<span;>> “Jangan sampai persoalan yang substansinya menyangkut prosedur justru dipersonalisasi. Dalam ruang demokrasi, kritik tentu merupakan keniscayaan. Namun kritik harus dibangun di atas fakta, argumentasi rasional, dan pemahaman yang komprehensif terhadap persoalan, bukan sekadar asumsi atau kesimpulan prematur,” tegasnya.

Husein juga mengajak seluruh pihak mengedepankan nalar publik dalam menyikapi dinamika pemerintahan. Menurutnya, pejabat publik memang harus terbuka terhadap kritik. Namun, kritik yang berkualitas semestinya mampu menguji persoalan secara objektif, membedakan fakta dan opini, serta tidak menyederhanakan peristiwa yang memiliki dimensi hukum dan kelembagaan.

<span;>> “Kalau boleh kami katakan, jangan asbun. Jangan membangun kesimpulan sebelum memahami keseluruhan konstruksi persoalannya. Politik boleh dinamis, tetapi tata kelola pemerintahan harus tetap berpijak pada hukum, prosedur, dan prinsip akuntabilitas,” katanya.

GP Ansor Medan berharap dinamika antara eksekutif dan legislatif di Sumatera Utara tidak berkembang menjadi konflik retorika yang kontraproduktif. Menurut Husein, perbedaan pandangan merupakan bagian yang inheren dalam demokrasi. Namun, seluruh pihak tetap memiliki tanggung jawab menjaga kualitas deliberasi publik, menghormati kewenangan kelembagaan, serta memastikan setiap keputusan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, politik, dan hukum.

Ia kembali menegaskan bahwa kehati-hatian dalam mengambil keputusan bukanlah bentuk arogansi, melainkan wujud akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prosedur hukum.

 “Yang kita butuhkan hari ini bukan perang narasi, tetapi kedewasaan dalam berdemokrasi. Kritik harus mencerdaskan publik, bukan sekadar memperkeruh keadaan,” pungkasnya.(Red)

Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, mengatakan bahwa keputusan Gubernur Sumut berkantor langsung di Kepulauan Nias merupakan terobosan yang patut diapresiasi. Menurutnya, kehadiran kepala daerah di wilayah yang selama ini menghadapi berbagai tantangan pembangunan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memahami sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

“PW KAMMI Sumut mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang memilih berkantor di Kepulauan Nias. Ini bukan sekadar langkah simbolis, tetapi menjadi bukti bahwa pemerintah hadir secara langsung untuk melihat, mendengar, dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di daerah kepulauan,” ujar Irham.

Ia menilai bahwa selama bertahun-tahun Kepulauan Nias membutuhkan perhatian yang lebih besar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan konektivitas antarwilayah.

Lebih lanjut, Irham berharap langkah berkantor di Nias tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi diikuti dengan percepatan realisasi program-program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap seluruh perangkat daerah mendukung penuh kebijakan ini sehingga berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat Kepulauan Nias dapat diselesaikan secara bertahap. Pemerataan pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara tanpa terkecuali,” tegasnya.

PW KAMMI Sumatera Utara menilai bahwa pendekatan kepemimpinan yang turun langsung ke daerah merupakan langkah positif dalam memperkuat kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Dengan demikian, berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mendorong terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Utara.(Red)

Ketua PKC PMII Sumut, M. Agung Prabowo, mengatakan perbaikan jalan tersebut menjawab harapan masyarakat yang selama bertahun-tahun menginginkan akses transportasi yang layak.

“Selama puluhan tahun kondisi jalan Sipiongot mengalami kerusakan. Akibatnya, biaya angkut hasil pertanian menjadi tinggi sehingga harga jual hasil bumi petani ikut tertekan. Dengan mulai diperbaikinya akses jalan ini, kami optimistis roda perekonomian masyarakat desa akan bergerak lebih cepat,” ujar Agung, Sabtu (28/6/2026).

Menurutnya, manfaat perbaikan jalan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan dan aktivitas organisasi kemahasiswaan.

“Jalan yang baik akan mempermudah mobilitas kader PMII dari Tapanuli Selatan untuk menempuh pendidikan, mengikuti kegiatan organisasi, maupun menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Ini bukan sekadar pembangunan jalan, tetapi investasi bagi kemajuan pendidikan dan ekonomi rakyat,” tegasnya.

PKC PMII Sumatera Utara juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Bobby Nasution atas realisasi pembangunan tersebut. Organisasi itu berharap kualitas pengerjaan proyek tetap menjadi perhatian sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

“Ini menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menyentuh daerah-daerah yang selama ini membutuhkan perhatian. Kami berharap kualitas pekerjaan terus dijaga dan pembangunan seperti ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Sumatera Utara,” pungkas Agung.(Red)

Dalam aksi tersebut, para peserta menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka datang membawa berbagai spanduk bertuliskan pesan dukungan, seperti *”MBG Irit Jajan”* dan *”Yok Tata MBG”*.

Setibanya di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB, massa langsung menyampaikan aspirasi secara terbuka. Dari atas mobil komando, Sekretaris LMP MBG, Said Siregar, mengajak peserta aksi menyuarakan dukungan terhadap program tersebut.

“MBG ayo lanjut, lanjut, lanjut,” seru Said yang disambut riuh peserta aksi.

Dalam orasinya, Said menegaskan bahwa pihaknya tidak menginginkan Program Makan Bergizi Gratis dihentikan. Menurutnya, program yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tersebut perlu diperbaiki dan ditata agar pelaksanaannya semakin baik serta berkelanjutan.

Ia kemudian membacakan petisi yang berisi dukungan penuh terhadap MBG sebagai program strategis nasional yang memberikan manfaat bagi generasi muda dan masa depan bangsa.

“Kami mendukung MBG sepenuhnya agar berkelanjutan sebagai program strategis nasional. Kami juga meminta peningkatan tata kelola, pengawasan, transparansi, kualitas pelaksanaan, serta memastikan program ini semakin tepat sasaran,” ujar Said.

Selain itu, massa juga meminta agar berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program dievaluasi secara objektif tanpa harus menghentikan program tersebut.

“Kami mendorong keterlibatan masyarakat, akademisi, tenaga kesehatan, UMKM, dan berbagai pihak lainnya dalam proses penyempurnaan Program Makan Bergizi Gratis,” tambahnya.

Aksi damai tersebut mendapat respons positif dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, yang hadir menemui para peserta aksi.

Dalam dialog bersama massa, Bobby menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis telah memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh anak-anak maupun orang tua.

“Hari ini, salah satu kriteria orang tua memilih sekolah untuk anak-anaknya adalah sekolah yang sudah ada program MBG-nya. Saya kalau ke daerah sering menanyakan bagaimana respons anak-anak dan orang tua yang menerima manfaat langsung, dan responsnya positif,” kata Bobby.

Meski demikian, Bobby mengakui bahwa program tersebut masih membutuhkan berbagai penyempurnaan.

“Kita sepakat semua, baik yang hadir di sini maupun tidak, kalau perlu ada perbaikan dan penyempurnaan, iya betul. Tapi jangan mengorbankan keperluan dan kebutuhan anak-anak yang sudah merasakan manfaatnya selama ini,” ujarnya.

Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan massa kemudian diterima langsung oleh Gubernur Sumatera Utara untuk berdialog lebih lanjut di Kantor Gubernur Sumut.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana kondusif sebagai bentuk komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terkait keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.(Red)

Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menilai langkah tersebut mencerminkan kepemimpinan yang responsif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat yang selama ini terdampak oleh terganggunya pasokan listrik.

“PW KAMMI Sumatera Utara mengapresiasi langkah cepat dan ketegasan Gubernur Sumatera Utara yang turun langsung menyampaikan aspirasi serta keluhan masyarakat kepada PLN. Kehadiran pemerintah di tengah persoalan yang dihadapi rakyat merupakan wujud kepemimpinan yang responsif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Irham.

Menurutnya, pemadaman listrik bergilir tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap sektor usaha, khususnya pelaku UMKM, pedagang kecil, dan berbagai sektor produktif yang sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil.

“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat pemadaman listrik tidak bisa dianggap sepele. Banyak pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan, bahkan kerusakan peralatan akibat gangguan listrik yang terjadi,” tegasnya.

PW KAMMI Sumatera Utara juga mendesak PLN agar tidak hanya memberikan penjelasan teknis mengenai penyebab pemadaman, tetapi segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik.

“Kami mendesak PLN untuk segera memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Kompensasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas pelayanan yang tidak maksimal serta kerugian yang dialami masyarakat,” lanjut Irham.

Selain itu, PW KAMMI Sumut meminta PLN menyampaikan informasi secara transparan terkait penyebab gangguan, estimasi durasi perbaikan, serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terus berulang di masa mendatang.

“Ketersediaan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penopang utama aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, PLN harus memastikan pelayanan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat Sumatera Utara,” tutup Irham.

PW KAMMI Sumatera Utara berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan PLN dapat menghasilkan solusi yang cepat, tepat, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak terus-menerus menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan kelistrikan yang terjadi.(Red)

Data tersebut tercantum dalam pengumuman resmi LHKPN dengan tanggal penyampaian 31 Maret 2026 dan berstatus verifikasi administratif lengkap. Bobby Nasution tercatat melaporkan kekayaannya sebagai Gubernur pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan rincian laporan, komposisi kekayaan terbesar masih berasal dari aset tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp40.375.000.000. Properti tersebut tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Jakarta Selatan, Deli Serdang, Medan, dan Surakarta.

Aset dengan nilai tertinggi berada di Jakarta Selatan, masing-masing senilai Rp14 miliar dan Rp12 miliar. Selain itu, terdapat pula sejumlah tanah dan bangunan lain yang tersebar di Medan, Deli Serdang, dan Surakarta.

Di luar sektor properti, Bobby Nasution melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin senilai Rp1.170.000.000. Kendaraan yang tercatat meliputi Toyota Kijang Innova, Mitsubishi Lancer, Honda Accord, Suzuki ST100, Yamaha Mio, dan Nissan Juke.

Pada sektor investasi, ia memiliki surat berharga senilai Rp10.500.000.000, serta kas dan setara kas sebesar Rp6.368.085.332.

Secara keseluruhan, total harta sebelum dikurangi kewajiban mencapai Rp58.413.085.332. Dalam laporan yang sama, ia juga mencantumkan utang sebesar Rp550.000.000.

Setelah dikurangi kewajiban tersebut, total kekayaan bersih yang dilaporkan tercatat sebesar Rp57.863.085.332.

LHKPN merupakan kewajiban bagi pejabat negara sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Pelaporan ini juga menjadi salah satu instrumen pengawasan untuk mendorong pemerintahan yang bersih dan terbuka.(Red)

Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menilai capaian Provinsi Sumatera Utara yang berhasil mencatatkan surplus beras pada tahun 2025 merupakan bukti nyata keberhasilan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

“PW KAMMI Sumut mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang pangan. Surplus beras yang dicapai Sumut menunjukkan kemampuan daerah ini dalam berkontribusi nyata terhadap swasembada pangan nasional,” ujar Irham dalam keterangannya.

Apresiasi tersebut semakin menguat setelah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi Sumatera Utara dalam mendukung program strategis nasional di sektor pangan.

Penganugerahan tanda kehormatan itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional yang digelar di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan kemenangan penting bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, kedaulatan pangan adalah syarat mutlak bagi kemerdekaan sebuah bangsa.

“Tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka jika pangan tidak tersedia untuk rakyatnya,” tegas Presiden Prabowo.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sektor pertanian dan pangan. Ia menyatakan bahwa Sumatera Utara sebagai salah satu lumbung pangan nasional akan terus berperan aktif dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

PW KAMMI Sumut berharap capaian ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam menjaga ketahanan pangan nasional demi kesejahteraan rakyat.(Red)