Desakan tersebut disampaikan Kuasa Hukum Pekerja, Saddam Husein Ritonga, S.H., Selasa (29/09/2026). Ia meminta Disnaker Labura menggunakan kewenangannya untuk memeriksa administrasi perusahaan serta memastikan status pembayaran iuran BPJS para pekerja.

“Kami selaku Kuasa Hukum Pekerja mendesak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan sesuai kewenangannya terhadap PT Umada atas dugaan tidak dibayarkannya atau tidak disetorkannya iuran BPJS pekerja sebagaimana mestinya,” ujar Saddam.

Menurut Saddam, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan hak pekerja atas perlindungan jaminan sosial sehingga perlu dipastikan melalui pemeriksaan resmi.

“**Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar dan menyetorkan iuran BPJS sesuai ketentuan, maka harus ada tindakan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Minta Administrasi dan Pembayaran Iuran Diperiksa

Saddam meminta Disnaker Labura tidak hanya memeriksa status kepesertaan pekerja, tetapi juga menelusuri administrasi serta bukti pembayaran iuran BPJS.

Menurutnya, pemeriksaan perlu mencakup kemungkinan adanya iuran yang telah dipotong dari upah pekerja, namun diduga belum disetorkan kepada BPJS.

Adapun tuntutan yang disampaikan kepada Disnaker Labura meliputi:

1. Segera memanggil dan memeriksa pihak PT Umada;

2. Memeriksa administrasi dan bukti pembayaran iuran BPJS pekerja;

3. Memastikan status kepesertaan dan pembayaran iuran para pekerja;

4. Memeriksa apakah terdapat iuran yang telah dipotong dari upah pekerja tetapi belum disetorkan kepada BPJS;

5. Memeriksa jumlah dan periode apabila ditemukan tunggakan;

6. Meminta perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya apabila ditemukan pelanggaran; dan

7. Mengambil tindakan sesuai kewenangan serta meneruskan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana.

Singgung Ketentuan Pidana UU BPJS

Saddam juga menyinggung ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang mengatur kewajiban pemberi kerja dalam pembayaran dan penyetoran iuran BPJS.

Ia menjelaskan, Pasal 55 UU BPJS mengatur bahwa pemberi kerja yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dapat dikenai pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.

“Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar penting agar kewajiban pembayaran dan penyetoran iuran BPJS tidak diabaikan oleh pemberi kerja,” katanya.

Selain meminta pemeriksaan kepada Disnaker, Saddam juga meminta pihak BPJS terkait memberikan klarifikasi mengenai status pembayaran iuran pekerja berdasarkan data resmi.

Kuasa Hukum: Dugaan Harus Diverifikasi

Saddam menegaskan, persoalan tersebut masih berupa dugaan dan harus dibuktikan melalui pemeriksaan serta proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami tidak mendahului kewenangan aparat penegak hukum dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Namun, apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan bukti adanya pelanggaran, kami meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hak pekerja atas jaminan sosial harus dilindungi dan kewajiban perusahaan terhadap pekerja harus dipenuhi,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Umada belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan pelanggaran tersebut.(Arif)

Kegiatan Sosialisasi program BPJS ketenagakerjaan yang di inisiasi Badan musyawarah perguruan swasta (BMPMS) di ikuti 202 peserta guru non PNS dan P3K.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut perwakilan BPJS ketenagakerjaan sibolga Heru Fajrin menjelaskan bahwasanya dengan ikutnya para guru dan tenaga pendidik pada program BPJS ketenagakerjaan bertujuan memberikan rasa nyaman kepada pesertanya dalam menjalani tugasnya.

Berangkat kerja serta pulang kerja dengan selamat,”saat kita berkerja kita tidak inginkan adanya resiko atau kecelakaan kerja.

Namun apabila ini terjadi kita sudah ada ke siapan untuk itu dengan adanya jaminan sosial dari BPJS ketenagakerjaan.

Ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 adalah dasar hukum pembentukan dan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional yang terpadu di Indonesia.

program yang di ikuti para tenaga pendidik ini ada 2 program yakni program kecelakaan kerja dan kematian
Ucapnya.

Kepala Kantor Kemenag Sibolga, Muhammad Rosyadi Lubis, S.HI dalam keterangan persnya mengatakan sebagai bentuk kepedulian kementrian agama kota Sibolga, Siapkan bantu pembayaran iuran 202 tenaga pendidik agama non ASN dan P3K tersebut.

Ia berharap dengan adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menambah semangat bagi para tenaga pendidik kita yang non ASN dan P3K dalam mencerdaskan anak Bangsa.

Wakil ketua DPRD kota Sibolga H.M. Jamil Zebtumori saat konferensi persnya menyatakan Apresiasinya buat BPJS Ketenagakerjaan Sibolga.

Untuk pertama kalinya organisasi Badan musyawarah perguruan swasta ( BMPMS) dan kemenag kota Sibolga berkerja sama dengan BPJS ketenagakerjaan sibolga Lindungi para pendidik non ASN dan P3K, Melalui program BPJS ketenagakerjaan.

Saat ini untuk tenaga pendidik swasta sudah mendapatkan alokasi dana sebesar 60.000. rupiah dari Pemko Sibolga,kita melalui DPRD akan coba berkordinasi dengan pemerintah dan perjuangkan ini agar dapat di tingkatkankan atau di tambah lagi.”ujarnya.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut perwakilan BPJS ketenagakerjaan Sibolga Heru Fajrin Wakil ketua DPRD kota Sibolga H .M.jamil Zebtumori Kakan Kemenag Sibolga Muhammad Rosyadi Lubis, S.HI ,Ketua BMPMS Nurdin Z dan pengurus.