Cipayung plus Sumut

Cipayung Plus Sumut Soroti 4 Kebijakan Bobby Nasution: Kolaborasi Jadi Kunci Menuju Sumut Berkah

redaksi — Sat, 03 Jan 2026 05:41:20 +0000

MEDAN|PERS.NEWS — Cipayung Plus Sumatera Utara menggelar Kaleidoskop Akhir Tahun 2025 bertema “Kepemimpinan Kolaboratif Menuju Sumut Berkah” pada Rabu (30/12/2025) di Stadion Cafe, Jalan Teladan, Kota Medan. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi, evaluasi, sekaligus penyampaian pandangan strategis mengenai arah pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Forum tersebut menjadi wadah konsolidasi pemikiran organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumut untuk menilai kinerja pemerintah daerah, sekaligus memberikan catatan serta rekomendasi konstruktif menjelang tahun 2026.

Dalam catatan akhir tahunnya, Cipayung Plus Sumut menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah gebrakan dan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya.

Apresiasi dan Catatan Kebijakan

Universal Health Coverage (UHC)
Cipayung Plus Sumut mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memperkuat UHC sebagai langkah progresif untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Meski demikian, mereka menekankan perlunya peningkatan kualitas layanan, ketersediaan fasilitas kesehatan, serta pemerataan tenaga medis hingga ke daerah terpencil.
Kebijakan Lima Hari Sekolah
Kebijakan ini dinilai positif karena mampu mendorong keseimbangan antara pendidikan akademik dan pembentukan karakter siswa. Cipayung Plus Sumut mendorong pemerintah melakukan evaluasi berkala terkait kesiapan sekolah, beban belajar siswa, serta dampak sosial terhadap keluarga.
Pendekatan Restorative Justice
Penerapan Restorative Justice dinilai sejalan dengan visi Gubernur untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan. Kebijakan ini dianggap mampu mengedepankan penyelesaian konflik secara damai serta mengurangi kriminalisasi yang tidak perlu. Namun, pengawasan tetap diperlukan agar tidak menimbulkan ketimpangan hukum.
Penanganan Bencana
Cipayung Plus Sumut mengapresiasi respon cepat pemerintah dalam penanganan bencana di berbagai daerah. Koordinasi lintas sektor dinilai berjalan cukup baik, meski pemerintah tetap diminta memperkuat mitigasi bencana, penataan ruang berkelanjutan, serta edukasi kebencanaan bagi masyarakat.

Gebrakan Kepemimpinan Sumut

Dalam kaleidoskop tersebut, Cipayung Plus juga mencatat sejumlah terobosan kepemimpinan Bobby Nasution–Surya, mulai dari reformasi birokrasi, penguatan kolaborasi lintas sektor, hingga dorongan pembangunan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pelayanan publik. Mereka menilai kepemimpinan Sumut saat ini menunjukkan semangat kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pemuda yang perlu terus dijaga.

Masukan dan Rekomendasi

Sebagai wujud tanggung jawab moral dan intelektual, Cipayung Plus Sumut menyampaikan beberapa rekomendasi:

Penguatan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Keberpihakan lebih kuat pada isu lingkungan dan keadilan sosial.
Optimalisasi peran pemuda dan mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah.

Menutup kegiatan, Cipayung Plus Sumut menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis dan strategis pemerintah dengan semangat kolaborasi demi terwujudnya Sumatera Utara yang berkah, adil, dan sejahtera. (Arif)

Cipayung Plus Sumut Desak Kapolri Evaluasi Dirintelkam Polda Sumut, Terkait Rencana Pertemuan Ahmadiyah di Medan

redaksi — Sat, 06 Dec 2025 19:50:56 +0000

MEDAN|PERS.NEWS-6 Desember 2025 — Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumatera Utara, yakni PMII, IMM, HIMMAH, dan KAMMI, menyampaikan keberatan keras atas rencana digelarnya Pertemuan Nasional Jamaah Ahmadiyah di Kota Medan pada 6–7 Desember 2025. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di Masjid Mubarak, Jalan Krakatau Pasar 3, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, dan diperkirakan dihadiri sekitar 400 peserta.

Dalam pernyataannya, Cipayung Plus Sumut menilai kegiatan tersebut berpotensi memicu ketegangan sosial di wilayah Medan Timur. Mereka menuding aparat kepolisian, khususnya jajaran Direktorat Intelkam Polda Sumut di bawah pimpinan Kombes Pol Decky Hendersono, S.I.K., M.Si., tidak mengambil langkah pencegahan yang memadai terkait pelaksanaan acara tersebut.

Cipayung Plus mendesak Kapolri agar mengevaluasi kinerja Dirintelkam Polda Sumut. Mereka menilai aparat kurang cermat dalam membaca dinamika sosial yang muncul, terutama pada kegiatan keagamaan yang sensitif dan berpotensi menimbulkan reaksi dari kelompok masyarakat tertentu.

Kelompok mahasiswa ini juga menyampaikan ancaman akan turun langsung ke lapangan untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila aparat tidak mengambil langkah tegas. Mereka menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk “tanggung jawab moral” untuk menjaga stabilitas dan ketenangan masyarakat. Pernyataan itu menimbulkan kekhawatiran adanya potensi gesekan menjelang hari pelaksanaan, baik di kalangan warga sekitar maupun kelompok sosial lainnya.

Situasi ini kembali memunculkan pertanyaan publik mengenai respons dan profesionalisme aparat keamanan dalam menangani isu-isu sensitif yang berkaitan dengan keyakinan dan keragaman agama. Cipayung Plus Sumut menegaskan bahwa tekanan terhadap kepolisian akan terus dilakukan agar penanganan persoalan ini dilakukan secara profesional, transparan, dan mempertimbangkan aspek keamanan masyarakat secara menyeluruh.

Mereka juga menyoroti bahwa di tengah berbagai bencana yang sedang melanda Sumatera Utara, kegiatan berskala nasional tersebut dinilai dapat memperkeruh situasi sosial. Karena itu, mereka mendesak aparat untuk lebih responsif dan tidak mengabaikan potensi gangguan keamanan.

Cipayung Plus Sumut menutup pernyataan mereka dengan menegaskan komitmen untuk terus mengawal perkembangan situasi dan siap mengambil langkah-langkah lanjutan demi menjaga stabilitas dan ketertiban di Sumatera Utara.(Arif)

Aksi Penolakan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, Pimpinan DPRD Sumut Tidak Hadir Temui Cipayung Plus

redaksi — Wed, 19 Nov 2025 05:51:47 +0000

MEDAN|PERS.NEWS —18 November 2025 — Massa aksi dari Cipayung Plus Sumatera Utara menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumut, Selasa (18/11/2025), untuk menyampaikan penolakan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto. Namun hingga aksi berakhir, tidak satu pun unsur pimpinan DPRD Sumut hadir menemui pengunjuk rasa.

Aksi yang diikuti ratusan kader dari HIMMAH, IMM, KAMMI, GMKI, dan PMII tersebut berlangsung sejak siang hari. Massa meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut gelar pahlawan tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Para peserta aksi menilai rekam jejak Soeharto pada masa Orde Baru masih menyisakan banyak catatan kritis. Tudingan-tudingan tersebut di antaranya:

•Dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk penculikan dan penghilangan paksa aktivis prodemokrasi.

•Pembatasan terhadap kebebasan pers dan kebebasan berpendapat.

•Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai sistemik.

•Tudingan keterlibatan negara dalam peristiwa 1965–1966 serta konflik di Aceh, Timor Timur, dan Papua.

•Tindakan represif terhadap gerakan mahasiswa pada 1998.

Catatan tersebut merupakan pandangan dan tuntutan para peserta aksi, bukan penetapan hukum yang disampaikan oleh lembaga negara.

Ketidakhadiran pimpinan DPRD Sumut disayangkan oleh para demonstran. Mereka menilai DPRD seharusnya membuka ruang dialog dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasi.

Pernyataan Para Ketua Organisasi Cipayung Plus

Ketua PW HIMMAH Sumut, Kamaluddin Nazuli Siregar, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum untuk menjaga integritas sejarah.

“Kami hadir bukan untuk membuat kegaduhan, tetapi untuk mengingatkan negara agar berlaku adil terhadap sejarahnya. Kami kecewa pimpinan DPRD Sumut tidak hadir untuk berdialog,” ujarnya.

Ketua DPD IMM Sumut, Rahmat Taufiq Pardede, menyampaikan bahwa menurut mereka, pemberian gelar tersebut bertentangan dengan nilai moral.

“Aspirasi ini adalah panggilan moral. Orde Baru memiliki catatan kelam yang tidak bisa dihapus hanya dengan gelar. DPRD Sumut seharusnya mampu mendengar suara mahasiswa,” katanya.

Ketua KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menegaskan penolakan mereka.

“Kepahlawanan adalah simbol moral bangsa. KAMMI menolak pemutihan sejarah dan meminta pimpinan DPRD menunjukkan keberanian untuk mendengar,” ujarnya.

Ketua GMKI Sumut, Crisye Sitorus, menilai keputusan pemberian gelar tersebut harus ditinjau kembali.

“Di tengah upaya penguatan demokrasi, langkah ini menurut kami adalah kemunduran. Kepekaan moral diperlukan, termasuk dari DPRD,” katanya.

Ketua PMII Sumut, Agung Prabowo, menambahkan bahwa pihaknya meminta negara menghormati nilai kemanusiaan.

“Kami menolak glorifikasi sejarah yang keliru. Sikap DPRD yang tidak hadir menunjukkan kurangnya keberpihakan kepada aspirasi rakyat,” ungkapnya.

Rencana Aksi Selanjutnya

Cipayung Plus Sumut menyatakan akan kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka belum memperoleh tanggapan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Sumut belum memberikan keterangan terkait ketidakhadiran pimpinan dewan pada aksi tersebut.(Red)

Cipayung Plus Sumut Minta Presiden Cabut Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

redaksi — Sun, 16 Nov 2025 20:26:10 +0000

MEDAN|PERS.NEWS —16 November 2025 — Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumatera Utara (PMII, IMM, KAMMI, HIMMAH, dan GMKI) menyatakan penolakan terhadap pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Soeharto. Sikap tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Medan sebagai respons atas keputusan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan fakta sejarah dan ketentuan hukum.

Dalam pernyataannya, Cipayung Plus menilai bahwa rekam jejak Soeharto selama memimpin Orde Baru sarat dengan pelanggaran HAM, praktik otoritarianisme, dan korupsi. Mereka menilai pemberian gelar tersebut berpotensi mengaburkan sejarah serta mengabaikan pengalaman para korban.

Para perwakilan organisasi menyebut beberapa alasan penolakan, antara lain:

•Dugaan pelanggaran HAM pasca 1965 dan tindakan represif terhadap masyarakat sipil.

•Kontrol politik yang ketat, pembatasan kebebasan pers, serta manipulasi pemilu.

•Korupsi yang diduga terstruktur dan merugikan negara.

•Relevansi Reformasi 1998 sebagai bentuk penolakan publik terhadap praktik pemerintahan Orde Baru.

Cipayung Plus juga menilai keputusan tersebut tidak sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yang mengatur bahwa penerima gelar tidak boleh memiliki rekam jejak tercela.

Tuntutan Cipayung Plus Sumut :

•Mendesak Presiden Prabowo Subianto mencabut Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto.

•Menolak segala bentuk glorifikasi Orde Baru.

•Meminta negara menghormati memori korban dan menjaga nilai Reformasi 1998.

,•Menegaskan pentingnya pendidikan sejarah yang kritis dan faktual.

Para ketua organisasi yang hadir juga menyampaikan pernyataan sikap masing-masing, umumnya menilai bahwa pemberian gelar tersebut melukai rasa keadilan dan berpotensi memutarbalikkan sejarah.

Cipayung Plus Sumut menyatakan siap menggelar aksi damai sebagai langkah konstitusional untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.(Red)

“Cipayung Plus Sumut Apresiasi Kinerja Kapolda Sumut: Langkah Progresif Menuju Sumatera Utara yang Aman”

redaksi — Mon, 20 Oct 2025 14:01:42 +0000

Medan – |PERS.NEWS-Kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara, yang menghimpun delapan organisasi mahasiswa dan pemuda terbesar di daerah ini, secara tegas menyatakan dukungan penuhnya kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) atas prestasi dan ketegasannya dalam penindakan hukum terhadap segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), khususnya kejahatan narkoba, perjudian, dan kriminalitas lainnya. (20/10/25)

Dukungan ini disampaikan sebagai bentuk apresiasi atas langkah-langkah progresif dan terukur yang telah diambil Polda Sumut dalam menjaga kondusifitas wilayah. Berbagai data pemberitaan umum menunjukkan keberhasilan jajaran Polda Sumut dalam pengungkapan kasus, termasuk penangkapan ribuan pelaku narkoba, pengungkapan kasus perjudian dalam skala besar, serta pemberantasan aksi kejahatan jalanan yang meresahkan. Komitmen ini selaras dengan harapan masyarakat untuk Sumatera Utara yang aman dan bebas dari penyakit masyarakat.

Ketua-ketua organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumut memberikan pandangan mereka terkait kinerja Kapolda:

Kamal Siregar, Ketua HIMMAH SUMUT, menegaskan, “Kami mengapresiasi keberanian dan ketegasan Bapak Kapolda dalam memerangi narkoba. ‘Narkoba adalah musuh utama generasi muda, dan langkah tegas ini adalah perlindungan nyata bagi masa depan Sumatera Utara.’ Kami siap menjadi mitra Polda dalam edukasi pencegahan di kalangan mahasiswa dan pemuda.”

Chrisye Sitorus, Korwil GMKI SUMUT, menyoroti dampak positif penindakan perjudian. Ia menyatakan, “Pemberantasan judi adalah upaya menjaga moralitas dan ekonomi masyarakat. ‘Komitmen Kapolda Sumut memberantas perjudian telah mengembalikan harapan bahwa hukum benar-benar tegak tanpa pandang bulu di wilayah ini.'”

Yusril, Ketua Badko HMI SUMUT, memberikan pandangan mengenai sinergi antara aparat dan masyarakat. “Keberhasilan ini bukan semata hasil kerja kepolisian, tetapi juga karena adanya kepercayaan publik. ‘Keberhasilan ini adalah bukti nyata sinergi kuat antara aparat kepolisian dan masyarakat. Kami memberikan dukungan penuh kepada Kapolda Sumut untuk terus bergerak tanpa kompromi dalam memberantas perjudian dan narkoba. Dua penyakit sosial ini adalah ancaman serius bagi masa depan generasi muda, dan kami percaya ketegasan Polda Sumut akan menjadi benteng utama dalam menyelamatkan Sumatera Utara dari kehancuran moral dan sosial.’ HMI siap berdiri di garda terdepan bersama aparat untuk mewujudkan Sumut yang bersih, aman, dan bermartabat.”

Armando Sitompul, Ketua DPD GMNI SUMUT, menggarisbawahi pentingnya penindakan kejahatan jalanan. “Aksi begal dan premanisme telah merenggut rasa aman. ‘Kami melihat peningkatan signifikan dalam penindakan kejahatan jalanan, memberikan rasa nyaman kembali bagi masyarakat untuk beraktivitas.’ Ini adalah bukti kerja nyata.”

Sintong Sinaga, Komda PMKRI SUMUT, menyampaikan bahwa kejahatan terorganisir memerlukan penanganan khusus. “Kami mendesak agar penindakan ini tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi menyentuh otak dan bandar-bandar besar. ‘Langkah-langkah Kapolda dalam menyasar jaringan kejahatan terorganisir, termasuk bandar narkoba, adalah sebuah terobosan yang patut didukung penuh.'”

Irham Rambe, Ketua PW KAMMI SUMUT, menekankan pada keberlanjutan program. “Prestasi Kapolda hari ini harus menjadi standar kinerja di masa mendatang. ‘Polda Sumut di bawah kepemimpinan saat ini telah menorehkan capaian yang menjadi momentum bagi seluruh jajaran untuk terus konsisten menciptakan Kamtibmas yang kondusif.'”

Rahmat Taufiq Pardede, Ketua DPD IMM SUMUT, menambahkan, “Kami juga melihat pendekatan humanis yang seimbang dengan ketegasan. ‘Ketegasan dalam penindakan kejahatan, khususnya bandar narkoba serta bandar judi yang merusak bangsa, adalah manifestasi dari kehadiran negara untuk melindungi rakyatnya.’ Kami mengawal program ini.”

Agung Prabowo, Ketua PKC PMII SUMUT, menutup dengan penekanan pada peran strategis Kapolda. “Pemberantasan penyakit masyarakat adalah prasyarat pembangunan daerah. ‘Kami menganggap Kapolda Sumut sebagai salah satu garda terdepan yang telah berhasil menciptakan iklim yang lebih stabil, yang penting bagi investasi dan kesejahteraan rakyat.’ Tentunya, kami berterima kasih kepada Bapak Kapolda Sumut atas niat baik dan kinerja yang baik di Sumatera Utara yang kita cintai ini.”

Cipayung Plus Sumatera Utara berharap seluruh elemen masyarakat dapat mendukung penuh upaya Kapolda Sumut dan jajarannya. Kolaborasi antara mahasiswa, pemuda, dan institusi kepolisian sangat penting dalam menciptakan Sumatera Utara yang bebas dari ancaman kejahatan dan narkotika.(Red)

SUMBER : Kelompok Cipayung Plus Sumut