Kondisi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat kini dinilai telah memasuki fase kritis yang melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah. Banyak korban terdampak, akses vital terputus, dan proses distribusi bantuan tersendat.

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menegaskan bahwa negara tidak boleh lamban bertindak.

“Ini bukan bencana biasa, tetapi krisis kemanusiaan. Pemerintah harus bergerak cepat dan terkoordinasi. Nyawa rakyat adalah prioritas tertinggi,” tegas Irham.

Hingga 27 November 2025, kerusakan yang terjadi bersifat multisektor dan lintas kabupaten/kota. Bahkan sejumlah wilayah yang sebelumnya menjadi tempat pengungsian kini ikut terdampak. Kota Medan sebagai ibu kota provinsi turut mengalami banjir luas akibat tingginya curah hujan dan luapan sungai.

Situasi ini memicu gelombang pengungsian baru dan semakin membebani layanan kemanusiaan di daerah.

Wilayah Terdampak Bencana

(Sumatera Utara – Aceh – Sumatera Barat)

Sumatera Utara

• Sibolga — banjir bandang merusak rumah dan fasilitas publik

• Tapanuli Tengah — banjir besar, ribuan warga terdampak

• Tapanuli Utara — longsor, jembatan putus, wilayah terisolasi

• Mandailing Natal — banjir dan longsor berulang

• Nias — pemukiman terendam, distribusi bantuan terkendala cuaca ekstrem

• Padang Lawas — banjir besar memutus akses antarwilayah

• Langkat — 10 kecamatan terendam, ribuan warga mengungsi

• Akses Sumut–Aceh terputus akibat kerusakan jalan nasional

• Medan — banjir merendam permukiman dan mengganggu aktivitas kota

Aceh

• Aceh Tamiang — banjir besar, pengungsian meningkat

• Kerusakan jembatan dan jalan akibat hujan ekstrem

• Akses Banda Aceh – Medan terganggu

Sumatera Barat

• Banjir dan longsor meluas di berbagai kabupaten/kota

• Infrastruktur transportasi lumpuh di beberapa daerah

Skala Bencana Melampaui Kapasitas Daerah

PW KAMMI Sumut menilai bencana ini telah menjadi krisis kemanusiaan lintas provinsi. Kerusakan jembatan, banyaknya korban jiwa, serta pengungsian besar-besaran menunjukkan bahwa penanganan daerah tidak lagi memadai.

Karena itu, penetapan Status Darurat Bencana Nasional dianggap sebagai langkah yang wajib diambil pemerintah pusat.

Tuntutan Resmi PW KAMMI Sumatera Utara

1. Presiden RI segera menetapkan Status Darurat Bencana Nasional.

2. BNPB mengerahkan operasi penanganan terpadu dengan dukungan TNI–Polri dan lintas kementerian.

3. Percepatan pembukaan akses Sumut–Aceh serta perbaikan jembatan vital untuk kelancaran distribusi logistik.

4. Penyediaan hunian darurat, layanan kesehatan memadai, dan pemulihan psikososial bagi korban terdampak.

5. Mengajak masyarakat Indonesia bahu-membahu membangun solidaritas kemanusiaan bagi korban bencana.

Penutup

PW KAMMI Sumut menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi masyarakat dan relawan kemanusiaan. Namun, negara tetap memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi keselamatan rakyat.

“Kita telah kehilangan rumah, akses, bahkan nyawa. Jangan tunggu bencana semakin besar baru bertindak. Rakyat menunggu kehadiran negara, bukan sekadar simpati,” pungkas Irham.

PW KAMMI Sumut mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat kepedulian dan solidaritas untuk saudara-saudara terdampak di Sumatera.(Red)

Sumber :PW KAMMI Sumut

Irham Sadani Rambe
Ketua PW KAMMI Sumut

Muhammad Haryono
Sekretaris Umum

Irwandi Sembiring
Bendahara Umum