Dalam pernyataannya, massa aksi menyoroti pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2025 di SD Negeri 0307 Siundol Jae dengan nilai sekitar Rp135.800.000, serta Dana BOS Tahun Anggaran 2024/2025 di SD 0305 Pagaranbira Julu sebesar kurang lebih Rp97.970.000. Mereka menduga terdapat ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran, terutama pada pengadaan sarana penunjang pendidikan, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), serta fasilitas belajar mengajar yang dinilai tidak sepenuhnya berjalan sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa Dana BOS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memiliki peran strategis dalam menunjang mutu pendidikan, sebagaimana amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Massa aksi juga menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara.

Menanggapi aksi tersebut, pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui petugas yang menerima perwakilan massa menyatakan akan menampung aspirasi dan laporan yang disampaikan untuk dipelajari sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak sekolah yang disebutkan terkait dugaan tersebut.

Aksi berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Para peserta aksi menyatakan komitmennya untuk terus mengawal tata kelola pendidikan agar berjalan secara bersih dan sesuai prinsip transparansi serta akuntabilitas.(Red)

Berdasarkan data yang mereka peroleh, SD Negeri 0307 Siundol Jae diketahui menerima Dana BOS Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp135.800.000. AMPD Sumut menilai terdapat indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Namun, temuan tersebut masih berupa dugaan dan membutuhkan penelusuran lebih lanjut dari aparat berwenang.

Menurut AMPD Sumut, pengelolaan Dana BOS harus mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110 Tahun 2024. Dana BOS merupakan anggaran negara yang bertujuan menunjang operasional sekolah serta menjamin mutu pendidikan bagi peserta didik.

“Dana BOS adalah hak peserta didik dan harus dikelola secara terbuka. Jika ada penggunaan yang tidak sesuai prosedur, tentu perlu diklarifikasi dan dikawal bersama,” ujar perwakilan AMPD Sumut.

AMPD Sumut menilai keterbukaan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), pelaksanaan penggunaan dana, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban sangat penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. Atas dasar itu, mereka menyatakan siap melaporkan dugaan ini kepada pihak berwenang sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik.

Langkah tersebut disebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.

Sebagai bagian dari organisasi mahasiswa, AMPD Sumut menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal transparansi pengelolaan anggaran pendidikan di Sumatera Utara.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SD Negeri 0307 Siundol Jae maupun dinas pendidikan terkait belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak sekolah dan otoritas terkait untuk memperoleh klarifikasi serta memastikan keberimbangan informasi.

Sumber : Aliansi Mahasiswa Pejuang Demokrasi Sumatera Utara (AMPD Sumut)

Dalam aksinya, para mahasiswa menyerahkan dokumen dugaan pelanggaran yang dinilai telah mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas di sektor pendidikan. Mereka meminta Kejati Sumut mengambil alih penanganan kasus tersebut dan melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

Dugaan Penyimpangan Dana Pendidikan

KALAMSU mengungkap adanya indikasi kuat penyalahgunaan Dana BOS yang dilakukan oleh oknum di lingkungan sekolah. Dana yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Beberapa dugaan pelanggaran yang disorot antara lain:

Dugaan Manipulasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Dugaan Praktik mark-up harga dalam pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh Dana BOS.

Dugaan Pelanggaran Petunjuk Teknis (Juknis) BOS, khususnya dalam penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Menurut KALAMSU, dugaan penyimpangan tersebut telah berdampak pada menurunnya mutu sarana pendidikan dan menghambat hak siswa dalam memperoleh fasilitas belajar yang layak.

Dugaan Pelanggaran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2025

KALAMSU juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran terhadap Permendikbud Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Dua poin yang dianggap dilanggar adalah:

1.Batasan Honorarium Guru Non-ASN.

Diduga terjadi pelampauan batas maksimal alokasi honorarium guru, yang dalam aturan hanya diperbolehkan sebesar 20% dari total pagu Dana BOS Reguler untuk sekolah negeri.

2.Alokasi Minimal Buku dan Sarana.

KALAMSU menilai sekolah lalai memenuhi kewajiban alokasi minimal untuk pengadaan buku dan sarana pembelajaran, sehingga berdampak pada kualitas proses belajar-mengajar.

Tuntutan KALAMSU kepada Kejati Sumut

Dalam pernyataan sikapnya, KALAMSU menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara:

Membentuk tim khusus untuk menyelidiki dan menyidik dugaan tindak pidana korupsi Dana BOS di SDN 115457 Teluk Pulai Dalam.

Memanggil dan memeriksa Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, serta pihak rekanan yang diduga terlibat dalam praktik mark-up dan penyimpangan anggaran.

Menindak sesuai hukum dan memastikan pengembalian seluruh kerugian negara yang timbul dari dugaan korupsi tersebut.

“Pendidikan Tidak Boleh Jadi Lahan Korupsi”

Perwakilan KALAMSU menegaskan bahwa kasus dugaan penyalahgunaan Dana BOS ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, karena menyangkut masa depan generasi muda.

“Dana BOS itu hak siswa, bukan untuk dipermainkan. Kami mendesak Kejati Sumut menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat dengan menindak tegas para pelaku. Jangan biarkan dunia pendidikan ternoda oleh praktik korupsi,” ujar salah satu perwakilan KALAMSU dalam orasi.

KALAMSU menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan berjanji akan kembali menggelar aksi jika Kejati Sumut tidak segera mengambil langkah konkret dalam waktu dekat(Red)

Sumber: Kalamsu Sudah Terkonfirmasi