Ketua DPC GMNI Labuhanbatu, Wiwi Malpino Hasibuan, menyebut peredaran narkotika terjadi secara masif di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan. Menurutnya, jaringan peredaran barang haram tersebut telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kawasan perkotaan hingga pelosok desa.

“Lagu Siti Mawarni yang ramai di TikTok itu bukan sekadar hiburan. Itu cerminan getir. Narkoba sudah menjadi epidemi sosial yang masif, terstruktur, dan terasa dibiarkan,” ujar Wiwi kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).

Lapak Narkoba Viral Jadi Sorotan

Kritik GMNI dipicu oleh beredarnya video yang viral di media sosial terkait dugaan aktivitas peredaran narkoba di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dalam video tersebut disebutkan adanya bandar sabu yang diduga masih bebas beroperasi meski aktivitasnya diketahui masyarakat.

Menurut Wiwi, kondisi tersebut menjadi indikator lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

“Bagi kami, ini bukti lemahnya pengawasan. Publik sudah tahu, masa aparat tidak tahu? Fakta bahwa bandar masih bisa beroperasi tanpa rasa takut menunjukkan ada yang perlu dibenahi dalam sistem penegakan hukum,” katanya.

Ia menambahkan, mudahnya akses narkoba bagi kalangan remaja berpotensi mengancam masa depan generasi muda di daerah tersebut.

“Ini bukan lagi sekadar kejahatan jalanan. Dampaknya sangat serius terhadap generasi muda. Labuhanbatu Raya terlalu sering menjadi sorotan karena persoalan narkoba. Jangan sampai penanganan baru dilakukan setelah kasusnya viral,” tegasnya.

Soroti Efektivitas Posko Kampung Bebas Narkoba

GMNI juga menyoroti efektivitas program Posko Kampung Bebas dari Narkoba (KBN) yang kembali dibentuk oleh Polres Labuhanbatu di sejumlah wilayah.

Menurut Wiwi, program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata.

“Kami mengapresiasi niat baiknya. Namun yang dibutuhkan masyarakat adalah keberlanjutan program dan dampak nyata di lapangan. Jika hanya sebatas pemasangan spanduk atau kegiatan simbolik, tentu tidak akan memberikan efek jera kepada para pelaku peredaran narkoba,” ujarnya.

Tiga Tuntutan GMNI

Dalam pernyataannya, GMNI Labuhanbatu menyampaikan tiga tuntutan utama kepada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

Pertama, meminta Kapolres Labuhanbatu dan Kapolres Labuhanbatu Selatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran Satuan Reserse Narkoba hingga tingkat Polsek.

“Kami meminta adanya evaluasi internal secara serius agar tidak ada ruang bagi oknum yang berpotensi menghambat pemberantasan narkoba,” kata Wiwi.

Kedua, GMNI mendorong aparat penegak hukum untuk lebih fokus membongkar jaringan dan menangkap bandar besar narkotika.

“Penindakan terhadap pengguna maupun kurir tetap penting, tetapi yang lebih utama adalah memutus mata rantai peredaran dengan menindak para bandar dan pengendalinya,” ujarnya.

Ketiga, GMNI mendesak pemerintah daerah di tiga kabupaten se-Labuhanbatu Raya untuk lebih aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui pendekatan sosial, budaya, dan pendidikan.

Menurut Wiwi, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan di tingkat desa dan kelurahan serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program pencegahan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Polisi dan BNN tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus terlibat, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat,” tegasnya.

Siap Kawal Persoalan Narkoba

GMNI menegaskan akan terus mengawal persoalan narkoba di Labuhanbatu Raya dan mendorong langkah-langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan.

“Ini sudah menjadi persoalan serius yang harus ditangani bersama. Kami tidak akan tinggal diam melihat generasi muda Labuhanbatu Raya terancam oleh peredaran narkoba,” pungkas Wiwi.

Hingga berita ini diterbitkan, Polres Labuhanbatu, Polres Labuhanbatu Selatan, serta pemerintah daerah di wilayah Labuhanbatu Raya belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan yang disampaikan DPC GMNI Labuhanbatu.(Arif)

Tyo Silalahi sebagai Wakil Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda DPC GMNI Pematangsiantar menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) saat ini sedang berada di titik nadir. Menurutnya, keresahan masyarakat bukan tanpa alasan, mengingat aksi kejahatan jalanan dan penyakit masyarakat seolah dibiarkan tumbuh subur tanpa penindakan yang progresif.

“Kami melihat Polres Pematangsiantar kehilangan taringnya. Angka kriminalitas naik, judi makin terang-terangan, dan narkoba merusak generasi muda kita di setiap sudut kota. Kami bertanya, apakah polisi sedang tidur atau sengaja tutup mata?” tegasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/02/2026)

Tiga Poin Utama Sorotan GMNI Pematangsiantar:

1. Meningkatnya Kriminalitas Jalanan : Balap liar, aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang kian menghantui warga, terutama di malam hari.

2. Perjudian yang Terorganisir: GMNI menyoroti praktik judi toto gelap (togel) dan judi ketangkasan yang seolah “kebal hukum” dan beroperasi di wilayah pemukiman.

3. Darurat Narkoba: Peredaran gelap narkotika yang belum menyentuh bandar-bandar besar, sementara dampak kerusakannya sudah masuk ke level pelajar dan mahasiswa.

DPC GMNI Pematangsiantar menilai bahwa patroli rutin yang dilakukan selama ini hanya bersifat formalitas belaka dan tidak memberikan efek jera (deterrent effect) bagi para pelaku kejahatan.

*Kasus Mangkrak: Laporan Kader GMNI Diabaikan*

Secara khusus, Ketua DPC GMNI Pematangsiantar, Ronald Panjaitan mengungkapkan kekecewaan mendalam atas lambannya respons aparat kepolisian terhadap laporan masyarakat. Salah satu kader GMNI Pematangsiantar menjadi korban pencurian sepeda motor dan telah resmi melapor ke pihak kepolisian.

Namun, meski laporan sudah berjalan lebih dari satu bulan, hingga kini tidak ada progres berarti maupun upaya serius dari pihak kepolisian untuk mengejar pelaku.

“Kader kami sendiri sudah melapor sejak sebulan lalu, tapi sampai detik ini hasilnya nihil. Jangankan motor kembali, perkembangan kasus pun gelap gulita. Jika laporan dari organisasi mahasiswa saja bisa ‘mangkrak’ dan didiamkan selama sebulan, bagaimana dengan masyarakat sipil biasa yang tidak punya akses? Ini membuktikan bahwa kinerja Polres dan Polsek jajaran sudah sangat tumpul,” pungkas Ketua DPC GMNI Pematangsiantar.

“Polres jangan hanya sibuk dengan urusan administratif atau seremoni saja. Rakyat butuh rasa aman yang nyata, Jika dalam waktu dekat tidak ada gebrakan signifikan untuk memberantas pelaku curanmor, bandar judi dan narkoba, maka kami dari GMNI akan turun ke jalan untuk menyuarakan mosi tidak percaya,” tambahnya.

GMNI juga mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Pematangsiantar beserta jajarannya. Mereka menuntut adanya transparansi penanganan kasus dan pembersihan internal jika terindikasi adanya “main mata” antara oknum aparat dengan pelaku kejahatan.

Wakil Ketua Bidang Agitasi Propaganda DPC GMNI Pematangsiantar [Tyo Silalahi]

Rapikan narasi berikan tag di ganti koma

ChatGPT bilang:

Berikut narasi yang telah dirapikan dengan penggunaan tanda koma sebagai pengganti pemisah yang tidak perlu serta penyesuaian struktur kalimat agar lebih runtut dan enak dibaca:

Daftar “Dosa” Polres Siantar Versi GMNI, Dari Kasus Mangkrak hingga Judi dan Narkoba yang Diduga Dibiarkan

PEMATANGSIANTAR – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pematangsiantar melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Polres Pematangsiantar, menyusul peningkatan angka kriminalitas serta maraknya praktik perjudian dan peredaran narkoba yang dinilai semakin mengkhawatirkan di Kota Sapangambei Manoktok Hitei.

Tyo Silalahi, Wakil Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda DPC GMNI Pematangsiantar, menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) saat ini berada di titik nadir. Menurutnya, keresahan masyarakat bukan tanpa alasan, mengingat aksi kejahatan jalanan dan penyakit masyarakat seolah dibiarkan tumbuh tanpa penindakan yang progresif.

“Kami melihat Polres Pematangsiantar kehilangan taringnya. Angka kriminalitas naik, judi makin terang-terangan, dan narkoba merusak generasi muda di setiap sudut kota. Kami bertanya, apakah polisi sedang tidur atau sengaja tutup mata?” tegasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/02/2026).

Tiga Poin Utama Sorotan GMNI Pematangsiantar

Meningkatnya kriminalitas jalanan, seperti balap liar dan aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang kian menghantui warga, terutama pada malam hari.

Perjudian yang terorganisir, yakni praktik judi toto gelap (togel) dan judi ketangkasan yang dinilai seolah kebal hukum dan beroperasi di wilayah permukiman.

Darurat narkoba, dengan peredaran gelap narkotika yang dinilai belum menyentuh bandar-bandar besar, sementara dampaknya telah merusak pelajar dan mahasiswa.

DPC GMNI Pematangsiantar menilai patroli rutin yang dilakukan selama ini hanya bersifat formalitas dan tidak memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan.

Kasus Mangkrak, Laporan Kader GMNI Diabaikan

Ketua DPC GMNI Pematangsiantar, Ronald Panjaitan, mengungkapkan kekecewaannya atas lambannya respons aparat terhadap laporan masyarakat. Salah satu kader GMNI menjadi korban pencurian sepeda motor dan telah resmi melapor ke pihak kepolisian. Namun, meski laporan tersebut telah berjalan lebih dari satu bulan, hingga kini belum ada perkembangan berarti maupun upaya serius untuk mengejar pelaku.

“Kader kami sudah melapor sejak sebulan lalu, tetapi sampai sekarang hasilnya nihil. Jangankan motor kembali, perkembangan kasus pun tidak jelas. Jika laporan dari organisasi mahasiswa saja bisa mangkrak dan didiamkan selama sebulan, bagaimana dengan masyarakat biasa yang tidak memiliki akses? Ini membuktikan bahwa kinerja Polres dan Polsek jajaran sudah sangat tumpul,” ujar Ronald.

Ia menegaskan bahwa Polres tidak boleh hanya sibuk dengan urusan administratif atau seremoni semata. “Rakyat butuh rasa aman yang nyata. Jika dalam waktu dekat tidak ada gebrakan signifikan untuk memberantas pelaku curanmor, bandar judi, dan narkoba, maka kami dari GMNI akan turun ke jalan untuk menyuarakan mosi tidak percaya,” tambahnya.

GMNI juga mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Pematangsiantar beserta jajarannya. Mereka menuntut transparansi dalam penanganan kasus serta pembersihan internal apabila terdapat indikasi praktik main mata antara oknum aparat dan pelaku kejahatan.(Red)

Wakil Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda DPC GMNI Pematangsiantar, Tyo Silalahi