Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB tersebut diwarnai berbagai kritik terhadap persoalan penegakan hukum, narkoba, birokrasi, ekonomi hingga kebijakan pemerintah pusat.

Dalam orasinya, mahasiswa menilai makna kemerdekaan tidak cukup hanya diwujudkan melalui seremoni tahunan. Menurut mereka, kemerdekaan harus dibarengi dengan kedaulatan ekonomi, penegakan hukum yang adil serta jaminan kebebasan sipil.

> “Kemerdekaan sejati bukan sekadar seremoni pengibaran bendera, melainkan jaminan atas kedaulatan ekonomi, penegakan hukum tanpa tebang pilih, serta jaminan kebebasan sipil tanpa bayang-bayang militerisme,” ujar perwakilan Aliansi Cipayung Plus Sumut dalam orasinya.

Soroti Narkoba, Desak Kapolda Sumut Dicopot

Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah mendesak pencopotan **Kapolda Sumatera Utara**. Aliansi menilai penanganan persoalan narkoba di Sumut belum mampu memutus mata rantai peredaran hingga ke jaringan yang mereka sebut sebagai kartel besar.

Mahasiswa juga mengutip data yang mereka klaim berasal dari survei BNN RI bersama BRIN dan BPS terkait prevalensi penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara.

Dalam orasinya, massa menilai penegakan hukum selama ini masih lebih banyak menyasar pelaku di tingkat bawah, sementara jaringan yang lebih besar dinilai belum tersentuh secara maksimal.

> “Penegakan hukum selama ini terbukti mandul karena hanya menyasar kurir dan pedagang tingkat bawah, sementara gembong utama serta kartel besar masih bebas beroperasi,” ujar perwakilan aliansi.

Atas persoalan tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Independen  untuk mengusut secara menyeluruh dugaan keberadaan jaringan kartel narkoba di Sumatera Utara.

Kritik Reshuffle Kabinet hingga Program Pemerintah

Tak hanya isu daerah, massa juga menyampaikan sejumlah catatan terhadap kebijakan pemerintah pusat, termasuk rencana maupun pelaksanaan reshuffle Kabinet Merah Putih.

Aliansi meminta proses pergantian kabinet tidak menjadi ruang kompromi politik maupun praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Di sektor ekonomi, mahasiswa turut mempertanyakan skema pembiayaan sejumlah program strategis pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Mereka menilai pembiayaan dalam skala besar perlu diawasi secara transparan agar tidak menimbulkan risiko terhadap sektor jasa keuangan maupun menghambat pelaku usaha kecil dan ekonomi lokal.

> “Pengalihan likuiditas pembiayaan secara terpusat berisiko mematikan sektor usaha mikro, pedagang kelontong pasar tradisional, dan pelaku usaha lokal,” tegas perwakilan massa.

Tolak Perluasan Peran TNI di Ranah Sipil

Aliansi Cipayung Plus Sumut juga menyatakan penolakan terhadap wacana perluasan pelibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil maupun pengamanan kegiatan masyarakat.

Mahasiswa merujuk pada Pasal 30 UUD 1945 serta TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan VII/MPR/2000 sebagai dasar pandangan mereka mengenai pembagian peran pertahanan dan keamanan.

Menurut aliansi, fungsi pertahanan negara merupakan ranah TNI, sedangkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia.

Empat Tuntutan Utama

Dalam aksi tersebut, Aliansi Cipayung Plus Sumut menyampaikan sejumlah tuntutan utama, yakni:

1. Melakukan audit transparan terhadap seluruh anggaran program MBG serta mengevaluasi skema Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

2. Membersihkan birokrasi dari praktik nepotisme politik dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3. Menghentikan perluasan penempatan perwira TNI aktif pada jabatan sipil.

4. Membentuk TPF Independen untuk mengusut dugaan jaringan kartel narkoba di Sumatera Utara serta mendesak pencopotan Kapolda Sumut.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah pimpinan organisasi yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Sumut, di antaranya Korwil GMKI Sumut Chrisye Sitorus, Komda PMKRI Sumut Sintong Sinaga, Ketum DPD IMM Sumut Rahmat Taufik Pardede, Ketua DPD GMNI Sumut Armando Kurniansyah Sitompul, Ketua PW KAMMI Sumut Irham Saddani Rambe, serta Ketua PW HIMMAH Sumut Imransyah Pasai.

Aksi berlangsung hingga menjelang malam. Setelah seluruh tuntutan dibacakan, massa kemudian membubarkan diri dengan menyatakan akan terus mengawal berbagai persoalan yang mereka soroti melalui jalur advokasi dan aksi-aksi lanjutan.

Hingga berita ini ditulis, tuntutan mahasiswa tersebut merupakan sikap dan penilaian Aliansi Cipayung Plus Sumut. Pihak-pihak yang menjadi sasaran kritik belum disertakan keterangannya dalam pernyataan aksi tersebut.(Red)

Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menyebut bahwa aksi ini membawa lima tuntutan utama yang telah dirumuskan melalui konsolidasi BEM di lingkungan UI.

“Lima tuntutan mahasiswa”

Adapun lima tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut adalah:

1.Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2.Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

3.Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

4.Menghentikan militerisme di ruang sipil.

5.Mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.

Menurut Dimas, kelima poin tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh BEM fakultas di UI.

“Pengalihan rute massa mahasiswa”

Di tengah aksi, rombongan mahasiswa dari UI yang berangkat dari kampus di Depok sekitar pukul 10.30 WIB dilaporkan mengalami pengalihan rute saat mendekati kawasan Semanggi. Bus yang membawa massa tidak diarahkan menuju Bundaran HI, melainkan dibelokkan ke arah Dukuh Atas sebelum kemudian bergerak menuju kawasan Gedung DPR RI.

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, membenarkan adanya pengalihan tersebut. Ia menyebut sebagian massa sempat terpisah dan berkumpul di sekitar Kantor TVRI sambil menunggu konsolidasi ulang dengan kelompok lain.

“Kita sedang diskusi bagaimana agar bisa ke Bundaran HI dan yang terpisah untuk gabung lagi konsolidasi,” ujarnya.

“Penjelasan kepolisian soal lokasi aksi”

Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa pengalihan tersebut dilakukan karena Bundaran HI dinilai bukan lokasi yang tepat untuk kegiatan penyampaian aspirasi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas masyarakat dan perekonomian yang padat.

Ia menyebut aparat telah berkomunikasi dengan pihak penyelenggara aksi untuk mengalihkan lokasi demonstrasi ke titik lain yang dinilai lebih memungkinkan, seperti kawasan Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR RI.

“Sehingga aspirasinya juga tersampaikan dengan baik dan ini juga dilindungi oleh undang-undang,” ujarnya.(Red)