Dugaan kekerasan itu mencuat di tengah aksi mahasiswa yang menyuarakan sejumlah persoalan di Kota Binjai, mulai dari kejelasan realisasi dana corporate social responsibility (CSR) bagi pedagang kaki lima (PKL), perbaikan jalan rusak, hingga evaluasi pemberhentian sejumlah kepala lingkungan (kepling).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan LMND, Ed Gurky diduga mengalami pemukulan pada bagian dada sebelah kiri dan didorong hingga terjatuh ketika aksi berlangsung. Namun, kronologi lengkap kejadian serta keterangan dari pihak Satpol PP Kota Binjai masih diperlukan untuk memastikan duduk persoalan secara utuh.

Dhani menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati. Menurutnya, pengamanan demonstrasi seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif dan proporsional, bukan tindakan yang berpotensi mencederai hak peserta aksi.

“Apakah demokrasi di negeri ini sudah kehilangan maknanya ketika mahasiswa yang datang untuk menyampaikan aspirasi justru diduga mendapatkan tindakan kekerasan? Kami turun ke jalan bukan untuk mencari keributan, melainkan untuk menyampaikan suara rakyat yang harus didengar,” tegas Dhani Lubis.

Desak Evaluasi Personel Satpol PP

Dhani menilai, perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah seharusnya dijawab melalui dialog terbuka. Aparat yang bertugas mengamankan demonstrasi juga dituntut menjalankan tugas secara profesional dengan tetap menghormati hak-hak warga negara.

Ia mengingatkan bahwa kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, dugaan tindakan kekerasan terhadap peserta aksi tidak boleh diabaikan dan perlu ditelusuri berdasarkan fakta serta bukti yang tersedia.

Hak menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Jangan sampai mahasiswa yang menjalankan fungsi kontrol sosial justru mendapatkan perlakuan yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Jika dugaan pemukulan dan tindakan mendorong hingga jatuh itu benar terjadi, maka peristiwa ini harus diusut secara objektif dan transparan,” ujarnya.

Atas insiden tersebut, LMND Kota Binjai mendesak pimpinan Satpol PP Kota Binjai mengevaluasi pelaksanaan pengamanan aksi, menelusuri dugaan tindakan personel di lapangan, serta mengambil langkah sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran.

Satpol PP Perlu Berikan Klarifikasi

Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, kronologi insiden dan dugaan keterlibatan personel Satpol PP perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait. Klarifikasi tersebut penting untuk mengetahui penyebab terjadinya aksi saling dorong, tindakan yang dilakukan masing-masing pihak, serta prosedur pengamanan yang diterapkan saat demonstrasi berlangsung.

Pemeriksaan terhadap keterangan saksi, dokumentasi video, maupun bukti lain yang tersedia dapat membantu memperjelas peristiwa tersebut. Dengan demikian, penilaian mengenai ada atau tidaknya tindakan yang melanggar prosedur tidak hanya didasarkan pada keterangan salah satu pihak.

Dhani menegaskan, LMND tidak menginginkan dugaan kekerasan menjadi preseden buruk dalam penanganan demonstrasi di Kota Binjai. Ia berharap pemerintah daerah dan aparat terkait menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan kritik sekaligus membuka ruang dialog dalam menyelesaikan persoalan publik.

“Demokrasi bukan sekadar slogan. Demokrasi harus dibuktikan melalui penghormatan terhadap hak rakyat untuk berbicara, mengkritik, dan menyampaikan pendapat. Jangan bungkam suara mahasiswa dengan tindakan kekerasan,” tutup Dhani Lubis.

Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi dari Satpol PP Kota Binjai terkait dugaan pemukulan dan tindakan mendorong Ed Gurky belum tercantum dalam bahan pemberitaan. Media membuka ruang bagi Satpol PP maupun Pemerintah Kota Binjai untuk memberikan klarifikasi guna melengkapi pemberitaan secara berimbang.(Tim)

Universitas Malikussaleh

ACEH|PERS.NEWS-Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai peserta didik yang menempuh pendidikan tinggi dan mengejar prestasi akademik. Sebagai kelompok intelektual sekaligus bagian dari masyarakat sipil (civil society), mahasiswa memiliki tanggung jawab sosial untuk mengawal kehidupan demokrasi, memperhatikan persoalan masyarakat, serta mengawasi arah kebijakan negara.

Dalam sistem demokrasi, setiap kebijakan pemerintah perlu mendapatkan pengawasan agar tetap berorientasi pada kepentingan publik, keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan tersebut bukan bertujuan menghambat jalannya pemerintahan, melainkan menjadi bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara akuntabel dan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di sinilah mahasiswa menjalankan fungsi *social control* atau kontrol sosial. Dengan bekal pengetahuan dan kemampuan akademik, mahasiswa mampu mengidentifikasi persoalan, melakukan penelitian, menganalisis kebijakan, serta menyampaikan kritik berdasarkan data, fakta, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemampuan tersebut menjadikan mahasiswa sebagai kekuatan moral dan intelektual yang mampu mengidentifikasi kelemahan suatu kebijakan sekaligus mendorong lahirnya solusi yang lebih baik.

Namun, fungsi social control tidak hanya diwujudkan melalui aksi demonstrasi. Demonstrasi memang merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi yang dijamin dalam sistem demokrasi, tetapi ruang pengawasan mahasiswa jauh lebih luas. Mahasiswa dapat berkontribusi melalui kajian kebijakan, penelitian lapangan, diskusi publik, advokasi, pemantauan pelayanan publik, pendidikan masyarakat, hingga penyusunan rekomendasi yang konstruktif kepada pemerintah.

Dalam menjalankan perannya, kritik mahasiswa harus dibangun secara ilmiah dan konstruktif. Kritik tidak cukup hanya berupa penolakan terhadap suatu kebijakan, tetapi harus mampu menjelaskan persoalan yang terjadi, menyajikan bukti yang relevan, menguraikan dampak yang ditimbulkan, serta menawarkan alternatif penyelesaian. Kritik yang berbasis data memiliki kekuatan argumentasi yang lebih kuat dan berpotensi menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan.

Mahasiswa juga perlu membedakan antara kritik terhadap kebijakan dan serangan terhadap individu. Kritik harus diarahkan pada substansi kebijakan, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta dampaknya terhadap masyarakat. Ketegasan dalam menyampaikan aspirasi tetap diperlukan, namun harus disertai etika, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi.

Selain berperan sebagai pengawas, mahasiswa juga berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan negara. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses, informasi, maupun kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Melalui dialog, survei, kunjungan lapangan, dan forum diskusi bersama masyarakat, mahasiswa dapat menghimpun berbagai persoalan yang kemudian diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang lebih sistematis dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Di era digital, peran mahasiswa semakin penting sebagai penyebar informasi publik yang edukatif. Banyak kebijakan pemerintah disusun dalam bahasa hukum dan istilah teknis yang sulit dipahami masyarakat. Mahasiswa dapat membantu menjelaskan substansi kebijakan melalui artikel, diskusi, infografis, media sosial, maupun kegiatan edukasi lainnya. Namun demikian, setiap informasi yang disampaikan harus terlebih dahulu diverifikasi agar tidak memperkuat penyebaran hoaks maupun disinformasi.

Pelaksanaan fungsi *social control* juga menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya budaya literasi dan kajian, maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat, politisasi gerakan mahasiswa, hingga munculnya gerakan yang hanya bersifat sesaat atau berorientasi pada momentum tertentu. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memperkuat budaya membaca, meningkatkan kemampuan riset, mengembangkan literasi digital, menjaga independensi, serta membangun gerakan yang berkelanjutan.

Gerakan mahasiswa tidak boleh berhenti ketika suatu isu telah menjadi perhatian publik. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten, mulai dari mengidentifikasi persoalan, mengumpulkan data, menyampaikan aspirasi, membangun dialog, hingga mengawal implementasi rekomendasi yang telah disampaikan.

Pada akhirnya, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai peneliti, pengawas, pendidik, penghubung antara masyarakat dan pemerintah, penggerak perubahan, sekaligus pemberi solusi. Seluruh peran tersebut harus dijalankan dengan integritas, independensi, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

Mahasiswa yang kritis bukanlah mahasiswa yang selalu menolak setiap kebijakan pemerintah. Mahasiswa yang kritis adalah mereka yang mampu memahami persoalan secara objektif, menguji informasi secara ilmiah, menilai kebijakan berdasarkan fakta, menyampaikan kritik yang bertanggung jawab, serta menawarkan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, kritik harus memiliki dasar. Aspirasi harus memiliki arah. Gerakan harus memiliki program. Dan pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan menjalankan fungsi tersebut secara konsisten, mahasiswa dapat menjadi kekuatan moral dan intelektual yang turut menjaga kualitas demokrasi serta mendorong lahirnya kebijakan negara yang lebih adil, transparan, responsif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.(Red)

Di bawah terik matahari pada bulan Ramadhan, ratusan massa aksi menyampaikan aspirasi mereka terkait dugaan pelanggaran Perda oleh sejumlah pelaku usaha, termasuk usaha Crown Textile dan Tailor di kawasan Jalan Iskandar Muda.

Koordinator aksi FMRSU, Sakat, dalam orasinya menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan Wali Kota Medan serta kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan peraturan daerah.

“Kami menilai masih terjadi pembiaran terhadap sejumlah pelanggaran Perda. Kondisi ini berpotensi merugikan daerah, terutama dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Sakat di hadapan massa aksi.

Sempat Memanas
Aksi demonstrasi sempat diwarnai ketegangan ketika massa berusaha memasuki area Kantor Wali Kota Medan yang dijaga petugas Satpol PP. Gerbang kantor yang sempat ditutup membuat sebagian demonstran memanjat pagar dan masuk ke halaman depan kantor wali kota.

Puluhan personel Satpol PP dan aparat kepolisian yang berjaga kemudian melakukan pendekatan persuasif untuk meredam situasi. Dialog antara perwakilan massa dan petugas berlangsung cukup alot sebelum massa akhirnya menyampaikan orasi di halaman kantor wali kota.

Dalam aksi tersebut, massa juga membentangkan spanduk yang berisi kritik terhadap pemerintah kota terkait pengawasan dan penegakan Perda. Sementara di luar gerbang kantor wali kota, sejumlah demonstran melakukan aksi bakar ban sebagai bentuk protes.

Ketegangan sempat terjadi ketika massa bergerak mendekati pintu utama kantor wali kota dan terjadi aksi saling dorong dengan petugas. Namun situasi berhasil dikendalikan setelah aparat keamanan melakukan pendekatan persuasif sehingga bentrokan lebih besar dapat dihindari.

Desak Evaluasi Satpol PP
Salah satu peserta aksi, Rapa, mengatakan pihaknya mendesak Wali Kota Medan untuk mengevaluasi kinerja Kepala Satpol PP Medan.

“Kami meminta Wali Kota Medan melakukan evaluasi terhadap Kasatpol PP karena penegakan Perda kami nilai belum berjalan maksimal,” ujarnya.

Menurut Rapa, dugaan pelanggaran Perda yang disoroti massa antara lain terkait pembangunan tembok serta pemanfaatan trotoar dan bahu jalan oleh pelaku usaha di kawasan Jalan Iskandar Muda.

Selain itu, massa juga menyoroti sikap DPRD Kota Medan yang dinilai belum memberikan respons terhadap persoalan tersebut.

“Kami berharap DPRD dapat memanggil pihak-pihak terkait agar persoalan ini bisa dibahas secara terbuka dan ditemukan solusi,” kata Rapa.

Aksi demonstrasi tersebut akhirnya berakhir dengan tertib setelah aparat keamanan melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap massa aksi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Medan maupun Satpol PP Medan belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan massa tersebut(Red)

Sikap ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa dalam menjaga integritas sejarah bangsa serta menghormati para korban pelanggaran HAM dan represi politik pada masa Orde Baru. Menurut Cipayung Plus, keputusan itu dianggap mengabaikan semangat Reformasi 1998 dan melukai memori kolektif masyarakat yang pernah mengalami penindasan.

Koalisi tersebut menilai Soeharto memiliki catatan panjang terkait:

Pelanggaran HAM berat dan tindakan represif terhadap rakyat

Pembatasan kebebasan sipil dan pembungkaman demokrasi

Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sistematis

Kriminalisasi terhadap gerakan rakyat serta mahasiswa

“Pernyataan Para Ketua Organisasi”

Ketua PMII Sumatera Utara, Muhammad Agung Prabowo, menilai keputusan ini mencederai cita-cita Reformasi.

“Pemberian gelar ini merupakan kemunduran moral bangsa. Soeharto identik dengan rezim otoriter. Mengangkatnya sebagai pahlawan berarti mengkhianati perjuangan rakyat dan mahasiswa.”

Ketua IMM Sumatera Utara, Rahmat Taufiq Pardede, menyatakan bahwa pembangunan era Orde Baru tidak dapat menutupi luka sejarah.

“Kita tak menolak fakta pembangunan, tetapi korban belum mendapat keadilan. Mengangkat Soeharto tanpa penyelesaian HAM adalah bentuk pengingkaran terhadap nilai kemanusiaan.”

Ketua HIMMAH Sumatera Utara, Kamaluddin Nazuli Siregar, menegaskan bahwa secara hukum keputusan ini tidak berlandaskan moralitas sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2009.

“Gelar pahlawan harus diberikan berdasarkan rekam jejak moral dan hukum, bukan pertimbangan politik.”

Ketua KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menambahkan:

“Bangsa ini tidak boleh melupakan sisi gelap masa lalu. Rekonsiliasi sejati tidak bisa dibangun dengan menutupi fakta sejarah.”

Sementara itu, Ketua GMKI Sumatera Utara, Chrisye Sitorus, menilai langkah ini berpotensi memutarbalikkan sejarah bangsa.

“Menetapkan tokoh yang terlibat dalam represi politik sebagai pahlawan berarti menafikan penderitaan korban. Sejarah harus dijaga dari manipulasi kekuasaan.”

Tuntutan Cipayung Plus Sumatera Utara

Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Meminta Dewan Gelar dan Tanda Jasa menjalankan kriteria kepahlawanan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Mengajak masyarakat untuk terus mengawal kebenaran sejarah dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

Menegaskan kesiapan melakukan aksi massa secara damai dan terkoordinasi jika pemerintah tidak segera menindaklanjuti desakan tersebut.

Mahasiswa Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk menjadi penjaga nurani bangsa, menolak segala bentuk penyelewengan sejarah, serta meneguhkan semangat Reformasi sebagai fondasi demokrasi Indonesia.(AGB)

Keputusan ini diambil setelah MKD menelaah surat dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra serta mempertimbangkan aspek hukum dan tata tertib dewan. Dengan demikian, polemik yang bermula sejak September 2025—ketika Rahayu secara terbuka menyatakan mundur melalui media sosial—resmi berakhir.

Pernyataan pengunduran diri itu sempat memicu perhatian publik setelah beredarnya potongan video wawancara yang dinilai sensitif. Namun, hasil penelusuran kemudian menunjukkan bahwa video tersebut merupakan suntingan dari konten lama yang telah dipotong sebagian, sehingga memunculkan kesalahpahaman di ruang publik.

“Apresiasi dan Seruan Progresif”

Menanggapi keputusan MKD, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Utara, Armando Kurniansyah Sitompul, menyampaikan apresiasi terhadap kembalinya Rahayu Saraswati ke parlemen.

“Momen ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Bagi Mbak Rahayu, ini kesempatan untuk semakin fokus memperjuangkan aspirasi rakyat, terutama dalam isu-isu perempuan dan generasi muda,” ujar Armando, Jumat (31/10).

Ia menilai bahwa keputusan MKD memperlihatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara etika, tanggung jawab moral, dan keadilan prosedural.

“Parlemen membutuhkan sosok perempuan progresif dengan perspektif mendalam seperti Mbak Rahayu. Keberadaannya penting untuk mengawal kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat,” tambahnya.

“Mandat Baru untuk Demokrasi”

Dengan ditolaknya pengunduran diri tersebut, Rahayu Saraswati kembali membawa mandat politik yang diperkuat oleh proses etik dan hukum yang transparan. Fokus kerjanya tetap pada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keputusan MKD ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi informasi di ruang digital. Kasus ini menjadi pengingat bahwa verifikasi dan akurasi harus selalu menjadi pijakan utama dalam setiap respons publik terhadap isu yang beredar.

Kini, Rahayu Saraswati memulai babak baru dalam kiprahnya di Senayan—dengan tantangan untuk mengubah kontroversi masa lalu menjadi energi politik yang produktif bagi rakyat dan demokrasi Indonesia.(AGB)

Sumber : Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)