Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa membawa sejumlah spanduk yang berisi tuntutan agar dugaan penyimpangan di sektor pendidikan dan tata kelola birokrasi Kementerian Agama ditindak secara transparan sesuai ketentuan hukum.

Koordinator aksi, Zainuddin Rambe, mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pungli dalam proses PPDB di MAN 4 Medan. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, praktik itu telah merugikan masyarakat sekaligus mencederai integritas dunia pendidikan.

“Kami mendesak Kepala Kanwil Kemenag Sumut segera mengevaluasi dan mencopot Kepala MAN 4 Medan apabila terbukti melakukan pungli. Dunia pendidikan harus bersih dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” ujar Zainuddin dalam orasinya.

Selain itu, massa juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan praktik jual beli jabatan yang disebut-sebut melibatkan sejumlah oknum di lingkungan Kementerian Agama. Dalam orasi, mereka turut menyinggung dugaan keterlibatan pejabat pusat, termasuk Wakil Menteri dan Staf Khusus Kementerian Agama.

Massa menilai setiap dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus diproses secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Kami ingin Sumatera Utara bersih dari praktik KKN. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses tanpa pandang bulu,” kata salah seorang orator.

Aksi berlangsung tertib hingga selesai. Massa menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan laporan tersebut dan membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons dari pihak terkait.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, MAN 4 Medan, maupun pihak-pihak yang disebut dalam tuntutan aksi belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai dugaan yang disampaikan massa. PERS.NEWS akan memperbarui pemberitaan ini setelah memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait sebagai bentuk penerapan asas keberimbangan dan praduga tak bersalah.(Red)

Dalam orasinya, Koordinator Pusat AKTA, Arigusti, menilai proses penerbitan PBG di Dinas Perkim Kota Medan berjalan lambat. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada masyarakat, pelaku usaha, dan investor yang membutuhkan kepastian dalam proses perizinan.

“Pemerintah Kota Medan harus serius membenahi pelayanan publik. PBG merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan investasi. Jika pelayanan berlarut-larut tanpa kepastian, maka kepercayaan masyarakat dan investor akan menurun,” ujar Arigusti.

AKTA meminta Pemerintah Kota Medan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di Dinas Perkim agar proses penerbitan PBG dapat berjalan sesuai standar pelayanan yang berlaku.

Dalam aksi tersebut, AKTA menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni:

Mendesak Pemerintah Kota Medan mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perkim, termasuk mencopot pejabat tersebut apabila hasil evaluasi menunjukkan perlunya langkah tersebut.

Meminta Kepala Dinas Perkim memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab keterlambatan penerbitan PBG.

Mendorong percepatan penyelesaian seluruh permohonan PBG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan yang berlaku.

Meminta Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara melakukan pengawasan terhadap pelayanan PBG apabila ditemukan dugaan maladministrasi.

Mendorong terwujudnya pelayanan perizinan yang transparan, profesional, akuntabel, serta mampu mendukung pertumbuhan investasi di Kota Medan.

Arigusti mengatakan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat langkah konkret dari Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan bangunan.

Sementara itu, hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kota Medan maupun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkim) Kota Medan terkait tuntutan yang disampaikan AKTA. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak terkait untuk memperoleh penjelasan mengenai pelayanan penerbitan PBG yang dipersoalkan dalam aksi tersebut.

Berita ini akan diperbarui apabila Pemerintah Kota Medan, Dinas Perkim, atau pihak terkait lainnya memberikan tanggapan maupun klarifikasi.(Red)

Usai menyampaikan aspirasi melalui aksi tersebut, perwakilan massa diterima untuk melakukan audiensi dengan Bupati Langkat, H. Syah Afandin. Dalam pertemuan itu, Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan sejumlah ruas jalan dan proses pelaksanaannya akan dilakukan sesuai mekanisme serta kemampuan keuangan daerah.

Meski demikian, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Langkat Satu berharap pemerintah dapat menyampaikan informasi yang lebih rinci mengenai tahapan pelaksanaan, skala prioritas, serta target waktu penyelesaian perbaikan jalan, sehingga masyarakat memperoleh kepastian atas penanganan persoalan tersebut.

Pimpinan aksi, EW Gurky, mengatakan kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Langkat masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai kecamatan. Menurutnya, jalan rusak tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas warga, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

“Kami melihat di banyak kecamatan masyarakat masih mengeluhkan jalan rusak. Kondisi ini tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas warga, tetapi juga menyangkut keselamatan pengguna jalan. Karena itu, masyarakat berharap ada langkah nyata dan percepatan penanganan,” ujar EW Gurky.

Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Aldo Tarigan, menilai sejumlah harapan masyarakat terkait perbaikan infrastruktur jalan belum sepenuhnya terealisasi. Ia juga menyoroti dampak yang ditimbulkan akibat kondisi jalan yang dinilai belum tertangani secara optimal.

“Janji-janji politik terkait perbaikan jalan hingga hari ini masih belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Akibat jalan rusak yang dibiarkan berlarut-larut, banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka-luka, bahkan ada masyarakat yang meninggal dunia. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret agar kondisi ini tidak terus berulang,” kata Aldo Tarigan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Langkat menyatakan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan infrastruktur secara bertahap sesuai perencanaan dan ketersediaan anggaran. Pemerintah juga mengharapkan dukungan serta pengawasan dari masyarakat agar proses pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Langkat Satu menegaskan akan terus mengawal persoalan infrastruktur jalan di Kabupaten Langkat. Mereka menyatakan akan memantau tindak lanjut pemerintah terhadap hasil audiensi dan tidak menutup kemungkinan melakukan aksi lanjutan apabila dinilai belum terdapat perkembangan yang signifikan dalam penanganan jalan rusak di daerah tersebut.(Egs)

Menjelang aksi berlangsung, salah seorang peserta aksi bernama Dedy diduga menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah orang tak dikenal (OTK). Dugaan adanya pihak tertentu yang berada di balik peristiwa tersebut mencuat dari sejumlah pernyataan peserta aksi. Namun, hingga saat ini belum ada bukti maupun keterangan resmi dari aparat penegak hukum yang menguatkan dugaan tersebut.

Ketua EK LMND Binjai, Ew Gurky, meminta Polres Binjai segera menangkap pelaku dan mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan tersebut.

“Kami meminta aparat bertindak cepat dan profesional agar pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Jika terdapat pihak yang menyuruh atau terlibat dalam aksi kekerasan ini, maka harus diungkap secara transparan,” ujarnya.

Ketua Umum PB IMBISU, Aldo Tarigan, juga mengecam dugaan kekerasan terhadap peserta aksi. Ia mendesak kepolisian untuk menyelidiki seluruh kemungkinan yang berkaitan dengan kasus tersebut berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan.

“Kami mengecam segala bentuk kekerasan terhadap massa aksi. Kepolisian harus mengusut tuntas kasus ini, termasuk jika ada pihak tertentu yang diduga berada di balik tindakan penganiayaan tersebut,” kata Aldo.

Kasus dugaan penganiayaan terhadap Dedy disebut telah dilaporkan ke Polres Binjai. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait perkembangan penyelidikan, termasuk identitas pelaku dan motif kejadian. Dinas Perhubungan Kota Binjai maupun Pemerintah Kota Binjai juga belum memberikan tanggapan atas dugaan yang berkembang di tengah massa aksi.

Aliansi Mahasiswa dan Tukang Parkir Kota Binjai menyatakan akan terus mengawal proses hukum atas kasus tersebut, serta tetap menuntut kejelasan mengenai kebijakan kenaikan setoran parkir yang dinilai merugikan para juru parkir.(EGS)