Kegiatan tersebut berlangsung dalam agenda Penyerahan Sertifikat Desa Binaan Imigrasi di Medan. Program ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk memperluas akses layanan keimigrasian sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat dari potensi pelanggaran keimigrasian.

Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan, pelayanan publik harus hadir lebih dekat dengan masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan mereka. Karena itu, Kemenimipas terus mendorong inovasi layanan yang mudah diakses dengan tetap mengedepankan kualitas, integritas, dan akuntabilitas.

“Harapan kami, kehadiran kita di tengah masyarakat adalah sebagai bentuk kehadiran negara untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses pemenuhan dokumen negara. Karena itu, kami berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, nyaman, dan responsif kepada masyarakat,” ujar Agus.

Tiga Immigration Lounge yang diresmikan berada di pusat aktivitas masyarakat, yakni Immigration Lounge Deli Park Medan, Immigration Lounge Cambridge City Mall Medan, dan Immigration Lounge Irian Mall Kisaran.

Kehadiran Immigration Lounge di pusat perbelanjaan tersebut ditujukan untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan paspor dan izin tinggal. Fasilitas yang modern dan nyaman juga memungkinkan pelayanan dilakukan dengan waktu yang lebih fleksibel, termasuk pada akhir pekan.

Selain memperkuat layanan keimigrasian di wilayah perkotaan, Kemenimipas juga memperluas jangkauan perlindungan masyarakat melalui Program Desa Binaan Imigrasi.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Agus menyerahkan sertifikat kepada 171 Desa Binaan Imigrasi dan mengukuhkan 53 PIMPASA. Para petugas tersebut akan menjadi ujung tombak edukasi, koordinasi, dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian di tingkat desa.

PIMPASA juga memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) melalui edukasi serta penyuluhan hukum keimigrasian kepada masyarakat.

Program Desa Binaan Imigrasi merupakan implementasi 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Program Aksi Nomor 4 mengenai penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa untuk mencegah TPPO dan TPPM.

Sementara itu, pengembangan Immigration Lounge menjadi bagian dari implementasi Program Aksi Nomor 1, yakni penguatan layanan keimigrasian berbasis digital yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Dalam arahannya, Menteri Agus juga meminta jajaran Imigrasi menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui aparatur yang profesional, bersih, serta berorientasi pada kepentingan publik.

Ia berpesan kepada 53 PIMPASA yang baru dikukuhkan agar menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan empati sebagai representasi negara di tengah masyarakat.

“Jadikan Desa Binaan Imigrasi sebagai ruang edukasi dan deteksi dini untuk melindungi masyarakat dari ancaman TPPO, TPPM, maupun kejahatan keimigrasian lainnya,” tegas Agus.

Ia juga meminta  Immigration Lounge dioptimalkan sebagai wajah pelayanan publik yang modern dan humanis.

“Pada saat yang sama, optimalkan Immigration Lounge sebagai pilar pelayanan publik modern yang menghadirkan layanan secara humanis, cepat, transparan, dan berorientasi penuh pada kepuasan masyarakat,” lanjutnya.

Penguatan layanan keimigrasian di Sumatera Utara melalui Immigration Lounge dan Program Desa Binaan Imigrasi diharapkan semakin mendekatkan pelayanan negara kepada masyarakat.

Melalui pengukuhan PIMPASA dan pengembangan layanan keimigrasian yang lebih mudah diakses, Kemenimipas menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan yang profesional sekaligus memperkuat pengawasan guna menjaga keamanan dan kedaulatan negara.(Red)