Desa Tanjung Gusta – Pers News

NGOPI “Ngobrol Politik” Desak Demokrasi Desa Tanjung Gusta Bebas Uang dan Omon-Omon

redaksi — Sun, 10 May 2026 14:36:28 +0000

DELI SERDANG|PERS.NEWS— Forum diskusi NGOPI “Ngobrol Politik” digelar di Desa Tanjung Gusta dengan mengusung tema “Desa Tanjung Gusta Mau Dibawa Kemana?”. Kegiatan ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dan pemuda untuk mengkritisi arah pembangunan desa menjelang pemilihan kepala desa, Sabtu (9/5/2026).

Sekitar 75 peserta hadir dalam diskusi tersebut. Forum menghadirkan tokoh masyarakat Hermansyarial dan aktivis-akademisi Muwaffaq Fadhilasyah Nst, M.Pd sebagai narasumber. Keduanya membedah pentingnya peran masyarakat dalam menentukan masa depan desa secara kritis, terbuka, dan bertanggung jawab.

Diskusi dipandu oleh Aulia Rahmadan, S.S, sementara sambutan pembuka disampaikan Diky Wahyudi, S.T. Dalam sambutannya, Diky menegaskan pentingnya keterlibatan pemuda dalam mengawal demokrasi desa yang sehat dan bermartabat.

Tolak Politik Uang, Pilih Pemimpin Berdasarkan Bukti

Penolakan terhadap politik uang dan janji tanpa bukti menjadi benang merah dalam forum diskusi tersebut.

“Kita tidak ingin memilih hanya karena kedekatan. Kita tidak ingin memilih hanya karena janji. Tapi kita harus melihat gagasan, strategi, dan yang paling penting adalah pembuktiannya untuk direalisasikan, bukan hanya omon-omon saja,” ujar Diky Wahyudi.

Hermansyarial juga menekankan bahwa masa depan Desa Tanjung Gusta berada di tangan masyarakat yang mampu menjaga persatuan dan menggunakan hak pilih secara bijak.

“Jangan gadaikan masa depan desa hanya karena kepentingan sesaat. Pilihlah pemimpin yang benar-benar hadir untuk masyarakat, memiliki kepedulian, serta mampu membawa perubahan nyata bagi desa,” tegasnya.

Pemuda Diminta Jadi Penjaga Moral Politik Desa

Dalam closing statement, Muwaffaq Fadhilasyah Nst, M.Pd mengajak pemuda untuk keluar dari sikap apatis dan berani terlibat aktif dalam kehidupan demokrasi desa.

“Desa yang maju lahir dari masyarakat yang kritis dan pemuda yang berani peduli. Politik jangan dijadikan alat kepentingan pribadi, tetapi menjadi jalan perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Forum yang diinisiasi oleh Pemuda Peduli Desa ini berlangsung hangat dengan diskusi aktif serta berbagai gagasan konkret dari peserta. Seluruh peserta sepakat mendorong Pilkades Tanjung Gusta yang damai, cerdas, dan bebas dari praktik politik uang.

Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir demokrasi desa yang lebih hidup dan sehat, sekaligus melahirkan pemimpin yang benar-benar bekerja demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Tanjung Gusta.(Arif)

Dana Desa, Dugaan Korupsi, Aksi Mahasiswa, Transparansi Anggaran, Desa Tanjung Gusta

redaksi — Thu, 12 Mar 2026 16:01:23 +0000

Aksi dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait dugaan ketidakterbukaan dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di wilayah tersebut. Massa meminta pemerintah desa memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat.

Dalam orasinya, Azli menyampaikan sejumlah poin yang menjadi sorotan massa aksi. Di antaranya dugaan pengadaan fiktif pada belanja alat tulis kantor (ATK) dan kebutuhan operasional desa yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selain itu, massa juga mempertanyakan pelaksanaan musyawarah desa yang tercatat dalam laporan administrasi, namun diduga tidak dilaksanakan atau tidak melibatkan masyarakat secara optimal.

Massa aksi juga menyoroti temuan sejumlah stempel yang disimpan dalam satu plastik di meja bendahara desa. Temuan tersebut, menurut mereka, menimbulkan pertanyaan terkait tata kelola administrasi di lingkungan kantor desa.

Poin lain yang disampaikan adalah dugaan ketidaksesuaian pengeluaran anggaran untuk pembayaran listrik desa serta adanya pemotongan gaji kepala dusun dan staf desa sebesar Rp85.000 per bulan yang dinilai belum memiliki penjelasan resmi.

Selain itu, massa turut menyoroti program bedah rumah sebanyak 50 unit yang disebut telah terealisasi di lapangan. Namun, menurut informasi yang diterima massa aksi, sekitar 35 unit di antaranya disebut berkaitan dengan pembayaran BPJS dan setoran ke PMD kecamatan. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait rincian alokasi anggaran program tersebut.

Tuntutan Klarifikasi dan Transparansi

Dalam aksinya, massa menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah desa, antara lain:

Pemerintah desa diminta menyampaikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat melalui forum resmi desa.
Menyampaikan laporan realisasi anggaran dana desa secara rinci dan tertulis, disertai bukti pengeluaran yang sah.
Menghentikan segala bentuk pemotongan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, massa meminta dilakukan audit oleh inspektorat kabupaten maupun aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Respons Pemerintah Desa

Ketegangan sempat mereda setelah massa ditemui langsung oleh Penjabat Kepala Desa Tanjung Gusta, Irfan Zuhri, yang didampingi Sekretaris Desa Nur Mardiah Lestari.

Dalam mediasi yang berlangsung di depan pintu masuk kantor desa, Irfan Zuhri menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan.

“Kami mendengar apa yang menjadi keresahan masyarakat. Sebagai Penjabat Kepala Desa, saya bersama Sekretaris Desa akan meninjau kembali laporan yang ada dan memastikan bahwa setiap rupiah dana desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Irfan di hadapan massa.

Sementara itu, Sekretaris Desa Nur Mardiah Lestari juga memberikan penjelasan terkait pengelolaan anggaran desa. Ia menyatakan pihak pemerintah desa terbuka terhadap proses evaluasi serta siap memberikan penjelasan sesuai mekanisme yang berlaku.

Mahasiswa Tegaskan Pengawasan Publik

Aksi tersebut ditutup dengan pernyataan dari mahasiswa bahwa mereka akan terus mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik di tingkat desa.

Mereka menegaskan, pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana desa merupakan bagian dari upaya menjaga integritas pemerintahan serta memastikan anggaran negara digunakan secara tepat sasaran.(Arif)