Dalam pernyataan sikapnya, AMSB meminta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara segera melakukan investigasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan pungli yang disebut terjadi dalam pelaksanaan PPDB.

Selain itu, AMSB juga mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dan/atau pungutan liar apabila ditemukan adanya penyalahgunaan jabatan maupun penerimaan uang yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Tak hanya itu, Kepolisian Daerah Sumatera Utara diminta mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk aktor intelektual di balik dugaan praktik tersebut, serta memprosesnya sesuai ketentuan hukum apabila terbukti melakukan tindak pidana.

AMSB juga meminta Kanwil Kementerian Agama Sumut, Kejaksaan Tinggi Sumut, dan Polda Sumut bersinergi dalam mengusut tuntas dugaan pungli tersebut guna mewujudkan sistem pendidikan yang bersih, transparan, berintegritas, dan berkeadilan.

Dalam tuntutannya, AMSB turut meminta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara mencopot Kepala MIN Medan dari jabatannya apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya keterlibatan dalam dugaan praktik pungli.

Selain itu, Kepala MIN Medan juga diminta segera memanggil dan memeriksa seluruh oknum yang diduga memiliki keterkaitan dengan dugaan pungli berdasarkan informasi, pengaduan masyarakat, serta bukti-bukti awal yang telah diterima.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh Ketua AMSB, Lian D.L. Siregar, Koordinator Lapangan Ali Harahap, dan Koordinator Aksi Mhd Anwar.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak MIN Kota Medan maupun Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terkait tuntutan yang disampaikan AMSB.(Red)